Diplomasi and Foreign policy


DIPLOMASI DAN KEBIAKAN LUAR NEGERI

Pengertian diplomasi

Secara harfiah diplomasi berasal dari kata “diploma” (Yunani: sebuah kertas yang dilipat dua) yang didesain sebagai dokumen resmi Negara/ dokumen sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan, dan semacamnya. Berdasarkan Bester’s New World Dictionary of the American Language (1996) diplomasi adalah:

  1. Hubungan relasi antar bangsa, dalam membuat keputusan,
  2. Keahlian dalam melakukannya,
  3. Keahlian dealing with people.

Berikut adalah definisi diplomasi menurut beberapa ahli:

-          Ellis Briggs: diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan official dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan (1968, p.202)

-          Geoffrey McDermott: diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional. Masing-masing Negara, seberapapun kaliber dan ukurannya, selalu ingin memelihara/ mengembangkan posisinya dalam kancah internasional. Begitulah adanya, kendati faktanya, akan lebih baik jika lebih sedikit negara nationally minded di dunia ini. (1973, p.39)

-          Honore de Balzac: ilmu pengetahuan bagi mereka yang tidak berkuasa… suatu ilmu pengetahuan menyenangkan yang selalu demi memenuhi dirinya sendiri; suatu ilmu pengetahuan yang mengijinkan praktisinya untuk tidak mengatakan apapun dan berlindung di belakang anggukan kepala misterius; suatu ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa eksponen yang paling berhasil, pada akhirnya, adalah mereka yang mampu berenang bersama kepalanya di atas arus kejadian-kejadian yang pura-pura ia lakukan. (p.37)

DIPLOMASI DAN PERKEMBANGANNYA

Catatan historis pertama megenai pertukaran duta pemerintahan terorganisir terjadi di millennium ketiga sebelum masehi, yakni peradaban tulisan berbentuk paku Mesopotamia.

all contents have been moved here

 

Source:

Adam Watson. (1982). Diplomacy: The Dialogue Between States. Oxford: Routledge Publishing

IR introduction: nation state


NATION AND STATES

Nation is an aggregation of person of the same ethnic family, often speaking the same language or cognate languages. It’s culturally homogenous group of people, larger than a single tribe or community who share a common language, institution, religion, and historical experience.

State is the condition of matter with respect to structure, form, constitution, phase, or the like. State can be used interchangeably with the country. For example: France, Egypt, Germany, Japan, and New Zealand. When nation of people have a State or country of their own, it’s called a nation-state.

Nation-state is a sovereign state inhabited by a relatively homogenous group of people who share a feeling of common nationality. In the other hand, state-nation is a sovereign state inhabited by extremely heterogeneous groups of people who share a feeling of common nationality too.

Ethnicity is all about to ethnic traits, background, allegiance or association. Ethnic is belonging to or deriving from the cultural, racial, religious, or linguistic tradition of a people or country.

This is some of definition of state or we used to called independent country:

  1. Has a space which has internationally recognized boundaries or the boundary disputes are OK.
  2. Have people live there.
  3. Has economic activity and it’s organized.
  4. Has the power of social engineering, such as education.
  5. Has the transportation system
  6. Has a government.
  7. Has external recognition. A country has been ‘voted into club’ by the other.

PEACE OF WESTPHALIA

Peace of Westphalia refers to the two treaty of Osnabruck and Munster, signed on May 15 and October 24 of 1648 respectively which ended both the ‘Thirty Years War’ in Germany and ‘Eighty Years War’ between Spain and Netherlands. The treaties involved the holy Roman Emperor, Ferdinand III (Habsburg), the kingdoms of Spain, France, and Sweden, the Dutch Republic and their respective allies among the prince of Holy Roman Empire.

The Peace of Westphalia resulted from the first modern diplomatic congress and initiated a new order in central Europe based on concept of state sovereignty. Until 1806, the regulations became part of the constitutional laws of the Holy Roman Empire. This rectification allowed the rules of the German state to independently decide their religious worship. Protestants and Catholics were redefined as equal before the law and Calvinism was given legal recognition.

NATIONALISM, SELF-DETERMINATION, AND DECOLONIZATION

Nationalism is an ideology, a sentiment, a form of culture or a social movement focuses on nation. Self-determination is defined as free choice of one’s own acts without external compulsion, and especially as the freedom of the people of a given territory to determine their own political status or independence from their current state. Meanwhile, decolonization is to release or to allow a colony from the status of colony to become self-determination governing or independent.

NATIONAL INTEREST (NI)

NI is a country’s goals and ambitions whether economic, military or culture. National Interest of state is multifaceted. It’s used generally in two sense in IR: as an analytical tool indentifying the goals or objectives of foreign policy and as an all-embracing concept of political discourse used specifically to justify particular policy preferences.

SOURCES:

http://geography.about.com/political/geg (akses tahun 2008)

Evan, Graham & Newnham, Jeffrey. 1998. Dictionary of International Relations. London: Penguin Books

International Relations: an introduction


International Relations defined as a branch of political science. It is about dealing and accepting the consequences of the relationship between nations. This term is used to identify all interactions between state-based, actors across, state, boundaries. The term can immediately be compared with, though is broader than, international politics. Indeed, it’s a sub-fields of international relations. The term of International Politics is used to identify those interactions between state, actors across state, boundaries that have a specific political content and character. It is consist of methods and tactics.

However, the decisions must to suitable with each nation’s foreign policy. Foreign Policy is the diplomatic policy of a nation in its interaction with the others. It is about the activity whereby state, actors act, react, and interact. In fact, there’s no nation which can survive by itself. That’s why the diplomacy is needed to do. It is the skill to make a deal with somebody else or to persuade people till we get what we hope to. Diplomacy can be described as the substance, aims and attitudes of a state’s relations with others, diplomacy is one of the instrument employed to put these into effect.

In spite of some books explained that international relation is a branch of political science, University of Airlangga Road Map claimed that the International Relations Study is not only focused on political and military problems, but also on all global actions, include of AIDS issue, terrorism, and even the circulation of drugs in the world.

SOURCES:

Evan, Graham & Newnham, Jeffrey. 1998. Dictionary of International Relations. London: Penguin Books

University of Airlangga Road Map

Negosiasi: kondisi alamiah


Kondisi Alamiah Negosiasi

Setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, masing-masing individu lahir dengan kebutuhan reguler untuk menjalin hubungan. Kebutuhan tersebut dituangkan dalam komunikasi antarindividu, kelompok maupun organisasi. Setiap manusia memiliki kondisi ilmiah untuk berpikir. Berkenaan manusia merupakan makhluk yang berpikir, maka setiap manusia sudah pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Walaupun demikian, itu tidak menutup kemungkinan adanya kepentingan yang sama untuk kemudian mereka menjalin kesepakatan guna bekerjasama. Sementara itu keberadaan kepentingan yang berbeda menempatkan mereka untuk saling berkompromi atau bernegosiasi.

Apa itu negosiasi[GER1] ? Sayangnya[GER2] , belum ada konsesus resmi mengenai definisi negosiasi secara tepat disebabkan sepertihalnya diplomasi, negosiasi dimarginalkan dalam studi hubungan internasional utamanya oleh para pemikir realis[GER3] . Namun itu tidak serta-merta mengandung pengertian kemudian negosiasi tidak memiliki peranan apapun dalam konteks hubungan internasional manapun. Sebaliknya dunia internasional semakin menggantungkan pada kekuatan diplomasi dan negosiasi.

Iklim politik internasional yang semula terlalu menekankan penyelidikannya pada high issue dengan instrumen diplomasi koersif dan agresif, kini mau tidak mau telah mengalami pergeseran kepentingan sehingga state kemudian lebih menitikberatkan pada low issue dengan pola diplomasi preventif. Oleh karena itu, praktik negosiasi semakin dikenal luas dengan mengintegrasikan low issue dan pendekatan persuasif yang efektif[GER4] .

Negosiasi diyakini memiliki pengertian dan implementasi luas. Sehingga satu pendefinisasian negosiasi selalu dirasa kurang memadai[GER5] . Akan tetapi, berbagai pengertian selama ini telah diakumulasikan dari berbagai studi literatur, pengalaman negosiator (negosiasi sebagai seni), media dan ilmu sosial (negosiasi sebagai suatu ilmu) dimana hakekat negosiasi menjadi salah satu objek penyelidikan (inquiry).

  1. Pengertian Negosiasi
    1. Negosiasi, bargaining, dan argumen

Beberapa terminologi dasar bersangkutan dengan negosiasi diperoleh dari literatur salah satunya mengacu pada situasi menang-menang (win-win situation[GER6] ) antara suatu kelompok kolektif dengan yang lain guna menjembatani konflik komplek[1] . Negosiasi juga dapat dimaksudkan sebagai proses memberi dan menerima dalam usaha mencapai kesepakatan[GER7] . Salah satu pengertian diplomasi oleh Martin Hall dalam bukunya the Essence of Diplomacy mengungkap definisi negosiasi yang mana secara umum diartikan sebagai inti diplomasi dan seringkali dimiripkan diplomasi dalam konteks praktikal[GER8] [2]. Selain itu ada pula yang mengungkapkan bahwa negosiasi merupakan wujud utama dari komunikasi diplomasi[3]. G.R. Berridge menekankan negosiasi sebagai upaya membangun komunikasi dalam diplomasi tanpa melibatkan kekuatan (force), propaganda bertentangan dengan hukum, melainkan negosiasi merupakan kerangka damai dari suatu instrumen diplomasi[4].

Negosiasi melibatkan situasi kondisi dasar tertentu yang menyebabkan karakter spesifiknya dapat dikenali. Dalam negosiasi terdapat dua partai atau lebih, konflik berkembang antarkeduanya dan tersedianya pilihan-pilihan[GER9] meliputi didalamnya proses give-and-take[5].

Salah satu kerangka penting berpikir dalam memetakan negosiasi adalah membedakannya dengan proses bargaining dan kesepakatan (agreement). Bargaining merupakan istilah digunakan untuk mendefiniskan situasi kondisi menang kalah (win-zero game)[6]. Sedangkan kesepakatan (seterusnya disebut agreement) merupakan pernyataan baik oral maupun tertulis mengenai pertukaran perjanjian yang dikehendaki bersama berdasarkan kecocokan yang dimiliki[GER10] [7].

  1. Korelasi negosiasi, bargaining dan agreement

Posisi bargaining dalam diplomasi terletak pada kedudukannya sebagai pondasi faktual pertama yang melatarbelakangi aktivitas diplomasi yang dicirikan oleh kooperatif aksidental dan konfliktual terhadap kepetusan-keputusan yang saling bergantung[8]. Biasanya keadaan alamiahnya didasari kecenderungan memiliki kemiripin kepentingan nasional.

Tujuan menyelenggarakan negosiasi secara umum dikelompokkan menjadi dua yakni mencapai kepentingan nasional. Tanpa kepentingan nasional, mustahil melakukan negosiasi. Sebagai mana kepentingan nasional, negosiasi muncul karena ada konflik yang bertikai dan dibutuhkan solusi untuk mengatasi konflik tadi. Tanpa konflik, tidak ada yang signifikan untuk dinegosiasikan. Oleh karena itu, kedua target negosiasi ini terus menerus menjadi ruang lingkup dan kemudian menjadi perpanjangan tangan dari diplomasi yang terjadi dalam konteks hubungan internasional[GER11] .

Macam-macam negosiasi antara lain meliputi: mediasi, arbitrasi, dan kompromi[GER12] . Negosiasi kompromi dicapai melalui kesepakatan kedua pihak untuk mengurangi tuntutan masing-masing sampai pada level minimal, tuntutan mutual bisa diterima dan dijalankan oleh kedua pihak.

Peranan diplomasi dalam negosiasi

Dalam kutipan kamus Oxford disebutkan bahwa negosiasi merupakan kegiatan hubungan internasional yang diimplementasikan ke dalam negosiasi[9]. Aktivitas diplomasi atau pekerjaan dalam diplomasi adalah bernegosiasi.  Bagaimanapun juga diplomasi, baik publik maupun nonpublik, merupakan implementasi negosiasi yang melibatkan instrumen persuasi, dissuasi, dan imbalan. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi keinginan aktor melalui respons psikologi tepat dan antisipatif aktor terhadap serangkaian peristiwa, gambaran, atau pesan[10].

ANALISIS

Bargaining condition menciptakan iklim transparan dan akomodatif untuk tumbuh dan kembangnya negosiasi. Penerimaan dunia internasional terhadap negosiasi menjadi semakin terbuka seketika low issue makin diminati untuk menciptakan komunikasi yang lebih inheren. Negosiasi merupakan komunikasi diplomasi yang secara partikular menggunakan instrumen soft diplomasi yakni persuasi dan mediasi guna mencapai kesepatan (agreement) dan resolusi konflik. Oleh karena itu, bolehlah diambil proposisi sementara jikalau diplomasi adalah induk dari negosiasi. Negosiasi menjadi wujud idealisme muara berbagai kepentingan semua negara yang diakomodasi oleh kebutuhan reguler untuk menjalin hubungan diplomatik yang damai.

SUMBER

Hall, Martin. 2007. The Essence of Diplomacy. London: Palgrave Mcmillan

Taylor & Francis. 2009. Public Diplomacy. New York : Routledge Handbook Publishing

Zartman, I William. 2009. Negotiation and Conflict Management: essays on theory and practice. London: Routledge Handbook Publishing

http://www.werbnetweb.princeton.edu/webwn diakses pada tanggal 9 November 2009 pukul 13.30


[1] Zartman, Negotiation and conflict managemen: Essays on theory and practice. p.106

[2] Hall, The Essence of Diplomacy. p.1-37.

[3] Stearns, Talking to Strangers. p.132.

[4] Berridge, Diplomacy. p.1.

[5] Zartman, Negotiation and conflict managemen: Essays on theory and practice. p.106

[6] Zartman, Negotiation and conflict managemen: Essays on theory and practice. p.106

[7] http://www.wirdbetweb.princeton.edu/webwn diakses pada tanggal 9 November 2009 pukul 13.30

[8] Hall, The Essence of Diplomacy. p.82.

[9] Hall, The Essence of Diplomacy. p.3.

[10] Taylor & Francis, Public Diplomacy. p.15-65.


[GER1]

Negotiation is the process of combining of divergent/conflicting positions

through communication into a joint decision.

[GER2]Apa sih arti negosiasi?

Negotiation: theory, essays and practice oleh I William Zartman (2008), mengutarakan tiga pengertian negosiasi, jika dilihat dari tiga sudut pandang:

  1. Alternatives
    1. Negosiasi dipahami sebagai suatu proses bagaimana mengurangi sekian banyak alternatives yang ada sehingga menghasilkan satu single alternative yang mengarahkan pada terciptanya mutual agreement; “divergent positions are combined by limiting alternatives
    2. Convergence
      1. Negosiasi adalah suatu proses untuk mengarahkan salah satu pihak initial poin yang diinginkan dengan berbagai cara (promise, concession, counterconcession, understanding, obligation, threat and warning etc.) sehingga tercipta mutual agreement;
      2. Agreement
        1. (juga dikenal sebagai pengertian universal diplomasi dalam HI), yakni proses mengkombinasikan berbagai posisi yang konfliktual melalui komunikasi supaya mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama.
        2. Juga dikenal dua teori dalam negosiasi yakni
          1. i.      Rasional theory : game theory, tapi banyak mengatakan ini tidak useful meskipun barangkali mungkin untuk menjelaskan ini, karena dalam negosiasi umumnya hanya dikenal dua kondisi alamiah yakni zero-sum game dan positive-sum game
          2. ii.      Prisoner dilemma : kedua pihak saling menjaga posisi waspada terhadap segala reaksi yang mungkin dilancarkan oleh salah satu pihak, sehingga arus informasi menjadi tidak berjalan lancar, and terkadang negosiasi menghasilkan deadlock

[GER3]

Hubungan internasional mendapatkan perkembangan dan perhatian besar pada masa perang dingin bukan? Pada waktu itu pemikiran yang sangat berkembang adalah realis, dimana all matter is political power, yah jelaslah jika negosiasi, (diplomasi juga) dimarginalkan, karena anggapan bahwa kooperasi itu sangatlah imposible dalam iklim hubungan internasional pada saat itu. Ini menjadi makes sense, ya gak?

[GER4]Ini yang menjadi sebab kenapa kemudian negosiasi dan diplomasi makin marak dikembangkan

Renn: beda negosiasi, diplomasi dan bargaining?

[GER5]Negosiasi mengandung pengertian yang sangat luas

[GER6]

Taken from game theory, which is positive sum game, it’s still debatable though

[GER7]

Tentu saja,

If you need something, you need to buy it; if you want to buy, you have to pay.

That’s the meaning of take and give.

[GER8]Negosiasi and diplomasi is beda, beda, beda

Negotiation is about how to combine divergent positions into one jointly decision, by limiting alternatives, lead to a favorable initial point, convergence.

Diplomacy, erat hubungannya dengan national interest, which means, diplomacy is another way to pursuit national interest by using international communication.

[GER9]Bahasa kerennya se alternative.

Anyway, negotiation is characterized by three points:

Alternatives

Convergence

Propositions

Tapi, elemen utama dalam proses negosiasi:

Resistance point

Intial offer

Ada ZopFA juga, and BATNA

[GER10]

Well sepertinya disini sudah dijelaskan dengan jelas

Bargaining adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan situasi kondisi menang kalah (win zero game), ini namanya rational theory, game theory deh

Agreement: adalah pernyataan tertulis mengenai pertukaran perjanjian yang dikehendaki bersama berdasarkan kecocokan yang dimiliki

Agreement nama lainnya adalah concession, sebagaimana telah disebutkan di atas, bisa disimpulkan bahwa dalam negosiasi pasti ada agreement, gak ada agreement yah ga jadi nego dunk. Yo gak?

[GER11]

So,

Negotiation is broader than diplomacy but less spesific than bargaining.

[GER12]Ati2 biasanya, ini banyak yang salah persepsi di sini, aku juga se, kalo nulis sak enak e dhewe, yo ngene wes, rada ga karuan, menunggu dikoreksi sahabat. Haahahaaaaahaha :D

Between Diplamacy and Negotiation


Pada awal sejarah kuno diplomasi, diplomasi dikenal sebagai pekerjaan yang diberikan kepada para bangsawan. Seorang diplomat, adalah mereka yang dikirim ke kerajaan sebagai utusan pemerintah dengan misi khusus. Akan tetapi catatan sejarah menyebutkan profesi diplomat berpotensi menjadi sandera perang sampai pada waktu tertentu sampai tercipta kesepakatan, pengalaman dari penyanderaan duta besar Amerika di Iran pada masa kepresidenan Carter. Namun demikian, tentu saja kegiatan diplomasi saat ini telah jauh berkembang. Dalam hubungan internasional diplomasi dikenal sebagai perangkat menyelenggarakan perjanjian dan persetujuan baik secara kolektif melalui organisasi internasional, rezim, maupun aliansi-aliansi kerjasama. Sayangnya, pada awal pra-perang dingin, diplomasi belum menjadi efektif. Diplomasi telah menjadi kajian HI sejak ilmu hubungan internasional pertama kali didirikan. Pasca perang dingin, diplomasi barulah mendapat tempat spesial dalam kajian HI. Akan tetapi, pergeseran alamiah sistem internasional dari hegemoni bipolar ke unipolar mengakibatkan perubahan intensitas dan ruang lingkup diplomasi.Saya untuk sementara tidak berusaha menjelaskan dinamika dan perkembangan diplomasi pada era hubungan internasional saat ini, melainkan memaparkan konsepnya secara teoritis dan sederhana. Berkaitan dengan itu, masalah yang menjadi perhatian meliputi apa arti diplomasi; kapan dimulai diplomasi; mengapa ada diplomasi; kapan diplomasi menjadi kajian HI; apa arti politik luar negeri; mengapa politik luar negeri menjadi kajian HI; dan bagaimana relevansi hubungan diplomasi dengan politik luar negeri.

Hal ini bertujuan untuk menjadi bahan perkenalan supaya mampu menjawab perihal relevansi diplomasi dalam kajian ilmu hubungan internasional saat ini.

Dalam buku “Diplomacy: the dialogue between states,” Adam Watson mengartikan diplomasi secara sederhana sebagai seperangkat aksi dan dialog antarnegara (Watson, 1982: xi). Lebih lanjut diuraikan secara umum diplomasi meliputi pegawai pemerintah yang ditunjuk mewakili negaranya guna menentukan arah dialog interaksi antarnegara. Dikarenakan perangkat diplomasi adalah negosiasi, maka seringkali diplomat disebut pula negosiator. Diplomasi dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan, mencegah perang, serta sebagai wadah mediasi konflik internasional. Kajian diplomasi dan perkembangannya tentu saja tidak bisa lepas dari catatan sejarah kapan diplomasi pertama kali dilakukan.

Berbagai bukti yang dilacak dari banyak sumber terpisah dan menjadi rujukan penting sejarah diplomasi. Salah satunya yakni pada Yunani kuno yang mana diplomasi yang berasal dari kata diploma, secara harafiah merujuk pada selembar kertas yang dilipat. Selain itu, salah satu bukti diplomasi tertua terdapat pada kebudayaan Mesopotamia 2850 SM dalam berbagai bentuk bukti perjanjian. Di Mesir, bukti adanya praktek diplomasi ialah perjanjian antara Ramses II dengan raja Hittite dari Akkadian yang diyakini berasal dari tahun 1280 SM. Beberapa bukti lain menunjukkan praktek diplomasi sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat saat itu juga ditemukan di beberapa tempat lain seperti China antardinasti yang terlibat perang saat itu, serta di Roma di mana utusannya dikirim kepada negara tetangga guna menakluk dan banyak contoh lainnya seperti kegiatan diplomasi yang terkenal pada masa renaissance Perancis dan Itali.

Negara terlibat diplomasi lebih disebabkan keadaan alamiah dunia tempat ia berada, yakni pada waktu dan tempat terdapat negara-negara yang mana aksi mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Pada yang seperti itu, sulit bagi mereka untuk bertindak dalam kevakuman sehingga interaksi antarnegara tidak dapat dihindari. Setiap negara pada akhirnya harus ambil bagian dalam kehidupan bertetangga yang berkaitan dengan ketergantungan yang semakin lama semakin intense. Oleh karena itu, diplomasi menjadi salah satu opsi guna menciptakan hubungan harmonis. Walaupun di sisi lain (menurut pandangan realis), sebenarnya terdapat opsi serupa yang agresif (yakni berupa ancaman militer) dikarenakan hubungan antarnegara yang harmonis bersifat mustahil.

POLITIK LUAR NEGERI

Politik luar negeri memiliki arti strategi dan perencanaan yang ditujukan kepada negara lain—cross border. Politik luar negeri terdiri dari seperangkat norma, prinsip, serta sasaran untuk memelihara keamanan dan kekuatan suatu negara sekaligus menentukan arah keterlibatannya (pandangannya) dalam isu-isu internasional. Sehubungan dengan itu, politik luar negeri merupakan variabel yang sulit diramalkan sebab sewaktu-waktu berubah oleh situasi dan kondisi lingkungan internasional—yang demikian disebut politik luar negeri yang short term.

Politik luar negeri merupakaan salah satu bidang kajian studi hubungan internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek internal suatu negara, tetapi juga aspek internal suatu negara. Negara sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasinal, meskipun aktor-aktor nonnegara semakin penting perannya dalam hubungan internasiona. Politik luar negeri menjadi kajian HI karena ketergantungan melalui interaksi antarnegara semakin meningkat. Hal ini yang menyebabkan kecenderungan untuk menetapkan sasaran melalui strategi-strategi politis dibutuhkan. Pembuat keputusan berkaitan politik luar negeri wajib memiliki pemahaman komprehensif mengenai arah kebijakannya

Negosiasi: mediasi sebagai resolusi konflik


Mediasi sebagai Metode Resolusi Konflik

Mediasi dikenal sebagai salah satu konsep paling familiar dalam setiap studi ilmu sosial dan politik. Dalam ruang lingkup hubungan internasional, mediasi merupakan salah satu perangkat dalam proses negosiasi penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga netral untuk mendekatkan dua pihak bertikai melalui komunikasi sehingga dicapai suatu kompromi yang win-win solution.

Mediasi dalam konteks hubungan internasional diterjemahkan ke dalam tiga fitur utama yakni perekrutan mediator, isu, dan kompromi—terciptanya mutual concessions. Mediator dipercayai oleh Young sebagai pencerminan dari bentuk optimisme dengan asumsi dasar yang mana mediasi dilihat sebagai perangkat paling potensial dalam negosiasi untuk menjembatani konflik.

Syarat kehadiran mediator adalah ia bisa diterima oleh kedua pihak. Selain itu, mediator berfungsi untuk hadir menengahi argumen serta menawarkan konsesus mutual yang bisa diterima keduanya. Mediator hadir untuk menyediakan komunikasi utamanya ketika situasi bersifat sangat emosional. Selain itu mediator mesti memiliki kapabilitas untuk menyediakan alternatif-alternatif yang visibel, diharapkan sanggup menjelaskan sudut pandang masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan membaca fakta yang ada. Secara singkat peran mediator dapat dirangkum ke dalam lima fungsi objektif meliputi persuasif, inisiatif, penjelasan, fasilitator, dan provisi.

Pertama, mediator memainkan peran untuk mengajak kedua pihak saling menurunkan ketegangan masing-masing melalui kompromi kepentingan. Mediator melakukan komunikasi interaktif tiga arah seraya menyisipkan persepsi kepentingan damai bagi keduanya. Hal ini dilakukan supaya saling pihak dapat meninjau posisi kepentingan masing-masing dalam melihat isu yang sama. Mediator dalam hal ini berperan sebagai jembatan dua kepentingan dengan menyediakan jalan tengah yang posibel.

Kedua, fungsi kedua yang meliputi inisiatif adalah berfungsi untuk mengajukan proposal settlement antarkedua pihak. Fungsi ketiga, yakni klarifikasi atau penyedia penejelasan dari ketidakpastian dan informasi yang simpang siur, mediator bermain sebagai decoder terhadap serangkaian fakta yang ada di sekitar isu yang dipertikaikan. Fungsi keempat, fasilitator, mediator berperan untuk memberikan arena komunikasi trilateral dua arah sehingga kedua pihak secara langsung mendapat kesempatan untuk berdiskusi perihal kepentingan mereka. hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindara kesalahpahaman karena salah intrepretasi dan salah konsepsi. Sedangkan fungsi terakhir adalah provisi, mediator sebisa mungkin menghindari konflik permukaan berupa perang. Manakala kedua pihak telah berperang, maka mediator seminimalmungkin menawarkan adanya gencatan senjata dan menekankan resolusi konflik yang berpusat pada kegiatan negosiasi dan diplomasi secara damai.

Akan tetapi optimisme tersebut semestinya tidak berlangsung secara berlebihan. Setiap negosiasi yang dijembatani oleh pihak ketiga tidak selalu berakhir dengan kesuksesan. Terdapat beberapa situasi yang menyebabkan negosiasi tergantung pada beberapa faktor alami yang berkaitan dengan isu negosiasi, misalnya terletak pada bagaimana isu dalam negosiasi dipersepsikan oleh masing-masing pihak; pola distribusi power di antara kedua pihak; personalitas masing-masing aktor; dan identitas mediator itu sendiri.

Berkaitan dengan distribusi power dan identitas mediator yang dipilih, terdapat pola yang menyimbolkan pada tingkat bagaimana mediator yang ditunjuk mampu berperan secara efektif dan berpengaruh dalam negosiasi konflik. Salah satu pola yang dikenal adalah terdapatnya small power-great power. Tim mediasi yang terdiri dari beberapa negara dengan distribusi power yang berbeda. Pola ini meletakkan pengaruh negara dengan power yang besar-superpower, seperti Amerika tentu memainkan peran dan pengaruh yang sulit diabaikan. Berbeda jika mediasi dilakukan oleh negara yang semi powerful maupun small power, tentu saja mediasi akan mengalami sedikit hambatan dan kedua pihak bertikai cenderung mengabaikan alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh mediator.

Inis Claude menyatakan bahwa letak keberhasilan mediasi dalam negosiasi dalah timing yang tepat. Claude mengungkapkan jika mediasi dilakukan pada awal situasi belum klimaks, maka kemungkinan besar mediasi dalam negosiasi berjalan lancar dan sukses.

SUMBER

Ott, Marvin C. 2009. Mediation as a Method of Conflict Resolution : Two Cases. Cambridge University Press

Negosiasi: start with ‘No’


Renny Candradewi wrote

Pendahuluan

Pembahasan sebelumnya telah mendiskusikan eksistensi dan esensi strategi dan tahap perencanaan dalam negosiasi. Strategi merupakan keseluruhan rencana berupa aksi berkelanjutan yang akan membawa negosiasi dalam suatu persetujuan. Esensi strategi dan perencanaan bersifat komplementer terhadap serangkaian fase dalam proses negosiasi.

Persiapan perlu dilakukan guna memantapkan hasil negosiasi. Semakin efektif suatu planning dan persiapan maka kemungkinan untuk mencapai outcome negosiasi semakin besar. Strategi dan tahap perencanaan berkaitan erat dengan keterlibatan faktor eksternal dan internal. Berkaitan dengan keberadaan faktor eksternal, pembahasan berikut difokuskan pada perilaku yang dilakukan oleh pihak kedua dalam usaha untuk mempengaruhi proses negosiasi. Salah satunya adalah penggunaan hubungan emosi yang berkaitan dengan keberanian mengundang pihak lain berkata ‘no’ dan keterkaitan hubungan antardua pihak dalam keterikatan nilai-nilai emosi seperti blame dan guilty.

all contents have been moved here

 

SUMBER

—–, Negotiating: Ch 3 Start with No & 4 Success Come from Foundation: develop your mission and purpose

 


[GER1]I think I can see prisoner dilemma explicitly implied here