KOMUNISME: PLATO, MARX, DAN ENGEL


Pengertian Komunisme

DIstilah komunis mulai popular dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis, yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskan adanya raja. Akan tetapi yang terjadi justru dihapuskannya sistem republik dan Louis Philippe diangkat sebagai raja. Hal tersebut melahirkan munculnya gelombang perkumpulan revolusioner rahasia di Paris pada tahun 1930-1940an.

Istilah komunis awalnya mengandung dua pengertian. Pertama, hubungan mengenai komune, satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara sebagai federasi komune-komune tersebut. Kedua, lebih erat hubungannya dengan serikat rahasia dan serikat yang terbuang seperti perkumpulan Liga Komunis (1847) di kalangan orang Jerman yang hidup terbuang di negara lain (Paris). Dan yang ketiga, ia dapat digunakan untuk menunjukkan milik atau kepunyaan bersama seperti yang digunakan oleh Cabet dan pengikutnya di Inggris pada 1840-an.[1]

Istilah komunis sebagai suatu paham gerakan (ideologi) yang kemudian digunakan oleh golongan sosialis yang tergolong militan. Marx dan Engels menggunakan istilah dari karya mereka dengan apa yang disebut dengan manifesto komunis. Ini untuk memberikan pengertian yang revolusioner sekaligus memperlihatkan kemauan untuk “bersama”, bersama dalam arti hak milik dan dalam hal menikmati sesuatu.

Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin yang kemudian disebut dengan ideologi sosialisme-komunisme. Jika sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, komunisme lebih menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Dan pada makalah ini penulis akan lebih mengusut pada ideologi komunisme.

A. Plato (429-347 SM)

Bagi Plato kepentingan orang-seorang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Plato lebih cenderung untuk menciptakan rasa kolektivisme, rasa bersama, daripada penonjolan pribadi orang perorang. Oleh karena itu, mengenai cara kehidupan sosial, Plato mengemukakan “semacam komunisme” yang melarang adanya hak milik dan kehidupan berfamili atau berkeluarga. Ia memandang adanya hak milik hanya akan mengurangi dedikasi seseorang pada kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dan keperluan jasmaniah seseorang akan dicukupi oleh negara sepenuhnya.[2]

Akan tetapi “komunisme” cara Plato ini terbatas pada kelas-kelas penguasa dan  pembantu penguasa saja, sedangkan kelas pekerja dibenarkan memiliki hak milik dan berkeluarga sebab merekalah yang akan menghidupi kelas-kelas lainnya.[3]

Semua pemikiran Plato dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan masyarakat di Athena pada masa itu di mana pertentangan antara yang kaya dan miskin sangat menyolok. Kekuasaan aristokrasi, oligarki, dan demokrasi datang silih berganti tanpa mampu mendudukkan suatu pemerintahan yang tetap. Latar belakang inilah yang mengilhaminya agar terdapat pembagian tugas yang ia sebut dengan “keadilan” di mana masing-masing anggota menjalankan perannya masing-masing.

Pemimpin perintah harus dipegang oleh idea tertinggi, yakni dari golongan pemerintahan atau filsuf. Mereka bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya, selain memperdalam ilmu pengetahuan dengan budi kebijaksanaannya. Mereka tidak diizinkan untuk berkeluarga tetapi dilindungi dan dihidupi oleh negara. Begitu pula dengan kelas pembantu penguasa, yaitu militer. Mereka tidak diperbolehkan memiliki harta milik pribadi (kecuali kebutuhan pokok sehari-hari), tidak diperbolehkan memiliki rumah pribadi (harus tinggal di asrama), dan juga dilarang terlibat dalam urusan emas dan perak. Namun negara akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mereka sebagai upah pengawalan mereka terhadap keamanan negara.

Sementara dari kelas penghasil diperkenankan memiliki harta milik pribadi dengan ketentuan tidak boleh menjadi kaya namun tidak boleh juga menjadi miskin. Sebab jika terlalu kaya akan menyebabkan kemalasan dan jika terlalu miskin akan membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan negara, penguasa, dan juga pembantu penguasa.

Oleh karena golongan mayoritas – yang merupakan kelas penghasil – tetap diperkenankan memiliki harta pribadi dan juga berkeluarga, maka komunisme Plato disebut dengan komunisme terbatas. Revolusi komunisme barulah benar-benar terjadi ketika Marx dibantu oleh sahabatnya, Engel, dalam mengembangkan ide tersebut.

  1. Karl Marx (1770-1831)

Penggunaan istilah komunis dalam hasil karya mereka (dengan sebutan manifesto komunis) adalah untuk memberikan pengertian yang bersifat revolusioner sembari terus mengusung keinginan mereka untuk “bersama”, bersama dalam hal milik maupun menikmati sesuatu.

Masyarakat komunisme yang digambarkan oleh Marx adalah suatu komunitas yang tidak berkelas, namun tenteram dan tenang, manusia yang memiliki disiplin diri dan memandang pekerjaan sebagai sumber kebahagiaan, lepas  dari pemikiran perlu tidaknya sebuah pekerjaan dipandangan dari segi keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Bekerja merupakan sumber dari segalanya, sumber dari kebahagiaan serta kegembiraan. Orang bekerja bukan untuk memenuhi nafkah melainkan panggilan hati. Oleh sebab itu, selayaknya tiap-tiap orang menjalani peran sesuai dengan kesanggupannya.

Karena saat itu tingkat produksi telah demikian melimpah, maka pendapatan seharusnya tidak lagi berupa upah melainkan berdasar pada keperluan tiap-tiap individu. Kemajuan teknologi telah memungkinkan segala kemudahan, maka baginya tidak ada lagi perbedaan kerja otak dan otot sebab pembagian bukan lagi berdasarkan jenis melainkan berdasarkan keperluan hidup masing-masing individu.[4]

Pada tahun 1844 Marx menulis Economic and Philosophic Manuscript. Dalam tulisannya Marx dengan cerdas mengemukakan bahwa industrialisme benar-benar nyata dan sepantasnya disambut sebagai harapan untuk membebaskan manusia dari keterpurukan hawa nafsu akan kebendaan, ketidakpedulian, dan penyakit. Sementara kaum romantik kala itu lebih memandang industrialisme sebagai sebuah kejahatan, Marx mengartikan alienasi sebagai akibat dari industrialisme kapitalis. Dalam manuskrip, Marx mengungkapkan bahwa kapitalisme manusia dialienasikan dari pekerjaan, barang yang dihasilkannya, majikan, rekan sekerja, dan diri mereka sendiri. Maka buruh, menurut Marx, akibat dari industrialisme kapitalis, kini tidak bekerja untuk mengaktualisasikan diri serta potensi kreatifnya sebab “pekerjaannya tidak atas dasar kesukarelaan tetapi atas dasar paksaan”.[5]

Keterasingan dari pekerjaan itu terungkap dalam keterasingan manusia dari manusia itu sendiri. Buruh terasing dari majikannya yang diakibatkan oleh kepentingan yang kontradiktif; buruh ingin bekerja dengan kebebasan sesuai kreativitasnya sendiri (minimal ia ingin mendapatkan upah yang optimal) sementara itu majikan membutuhkan ketaatan dari buruh. Majikan pun melakukan penekanan terhadap upah buruh demi perhitungan untung-rugi perusahaan. Akibatnya buruh terasing dari para buruh sebab mereka saling bersaing berebut tempat kerja. Majikan terasing dari majikan lainnya karena terlibat juga dalam persaingan. Dalam kondisi demikian, sistem kerja upahan sebenarnya berdasar pada hak milik pribadi yang mana meciptakan kondisi di mana baik buruh maupun majikan menjadi egois. Maka untuk mengembalikan kesosialan manusia yang sesungguhnya, hak milik pribadi atas alat-alat produksi harus dihapuskan. Akan tetapi, menurutnya, pantas kiranya untuk diketahui bahwa hak milik pribadi bukan merupakan suatu perkembangan kebetulan melainkan merupakan akibat dari pembagian kerja. Oleh karenanya, hak milik pribadi tidak dapat begitu saja dihapus. Penghapusan dilakukan berdasar pada kondisi perekonomian secara objektif. Ajaran tentang kondisi itu oleh Marx disebut dengan “pandangan materialis sejarah.”[6]

The Manifesto of The Communist Party, atau Manifesto Partai Komunis yang dicetak pada Februari 1845 merupakan karya Marx dan Engels mendapatkan respon yang luar biasa. Dalam buku ini dikemukakan mengenai hakikat perjuangan kelas. Dengan tegas ia menjelaskan bahwa persoalan perjuangan kelas adalah bagian yang tidak terlepas dari pergulatan manusia sepanjang zaman. Ini bagian dari pergolakan untuk melakukan perubahan sosial dari golongan masyarakat yang tertindas melawan golongan yang menindasnya sejak kemunculan kelas sosial itu sendiri. Menurut Marx polarisasi ini terdiri atas kelas Borjuis (kelas yang menindas karena memiliki hak milik atas alat-alat produksi) dan kelas Proletar (kelas terindas yang hanya memiliki tenaga yang dapat diperjualbelikan pada pihak yang memiliki alat-alat produksi).

Menurutnya, untuk melakukan perubahan menuju masyarakat sosialis yang kemudian menuju masyarakat komunis yang tanpa kelas (unclasses) diperlukan adanya sebuah revolusi. Revolusi yang digambarkan menurut Marx mengalami dua tahapan: pertama, revolusi yang dipelopori kelas Borjuis untuk menghancurkan kelas feodal dan yang kedua adalah revolusi yang dilakukan kelas pekerja dalam usahanya menghancurkan kelas Borjuis. Pada revolusi tahap pertama, kaum pekerja tidak tinggal diam, mereka membantu kaum Borjuis untuk menghancurkan golongan feodal. Dan pada tahap kedua, kaum pekerja akan melakukan revolusi untuk menghancurkan kelas Borjuis. Pada tahap transisi dari masyarakat kapitalis menuju tahap komunisme, kekuasaan dilaksanakan oleh kelas pekerja dengan menggunakan sistem kekuasaan yang disebut proletar. Dikator ini diperlukan untuk menghancurkan sisa-sisa borjuis agar kelas pekerja memegang kendali sistem pemerintahan untuk keseluruhan masyarakat. Kekuasaan harus dipegang oleh kaum komunis yang merupakan komune yang termaju, paling teguh, dan yang paling memahami kondisi, garis perjuangan, dan hasil umum dari gerakan proletar.[7]

Bagi Marx dan Engel lahirnya kelas itu tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah dalam tahapan perkembangan kapitalis, dan pada akhirnya dengan adanya kemauan dari kelas proletariat untuk mengubah nasib mereka akan melahirkan revolusi di mana kaum proletar yang mengendalikan kekuasaan secara diktator. Tindakan dikator itu merupakan bagian dari revolusi guna menghancurkan sisa-sisa kaum borjuis dan menuju tahap transisi yang puncaknya akan tercipta suatu masyarakat yang tanpa kelas.[8] Suatu masyarakat kapitalis akan tumbuh dan terus tumbuh hingga akhirnya berhenti bertumbuh karena mengakibatkan kesengsaraan missal, sehingga muncullah suatu perubahan masyarakat yang disebut dengan revolusi.[9]

Marx kemudian memandang etika sebagai sesuatu yang berubah-ubah menurut zaman dan tingkat produksi. Dalam masa-masa sebelum diktator proletariat, etika itu baginya sama saja dengan etika kalangan berpunya, kalangan berkuasa. Dengan demikian, etika itu bersifat nisbi, tidak ada yang absolut, termasuk dalam apa yang telah disebutkan tadi (oberbau). Berbeda dengan etika pekerja di masa dikatator proletariat, ia mengemukakan bahwa etika pekerja itu penuh dengan sifat-sifat kemanusiaan yang cenderung pada keabsolutan. Semua alat dihalalkan asalkan tujuan tercapai. Dan baginya ini mutlak adanya.[10]

Sementara itu, bagi Marx, agama adalah the opium of people yang mana agama tidak menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri melainkan menjadi sesuatu yang berada di luar dirinya yang menyebabkan manusia dengan agama menjadi makhluk terasing dari dirinya sendiri. Agama adalah sumber  keterasingan manusia. Agama harus dilenyapkan karena agama merupakan alat kaum Borjuis kapitalis untuk mengeksploitasi kelas pekerja. Agama pada masanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kaum borjuis. Ia digunakan agar rakyat tidak melakukan perlawanan dan pemberontakan, rakyat dibiarkan terlena agar tunduk patuh atas penguasa. Dengan kata lain agama adalah produk dari perbedaan kelas, selama perbedaan kelas ada, maka agama akan tetap ada. Marx percaya bahwa agama adalah perangkap yang dipasang oleh kelas penguasa untuk menjerat kaum proletariat. Menurutnya jika perbedaan itu dapat dihilangkan maka dengan sendirinya agama akan lenyap.

C.   Fredrich Engels (1820-1895)

Sementara itu bagi Engel, istilah komunis ini tidak terlalu mengandung suatu pemikiran yang utopis sebagaimana Marx seakan mendalilkan bahwa komunisme sebagai satu-satunya cara pemecahan masalah alienasi manusia yang diciptakan oleh kapitalisme. Komunisme bagi Marx merupakan penghapusan yang pasti atas hal milik pribadi dan alienasi siri manusia karena merupakan pemberian yang nyata atas hakikat kemanusiaan oleh dan untuk manusia. Komunisme sebagai naturalisme yang telah berkembang secara sempurna merupakan sebuah humanisme dan sebagai humanisme yang sempurna merupakan sebuah naturalisme. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ambisius Marx sewaktu muda: “Komunisme merupakan pemecahan terhadap segala teka-teki sejarah. Dan komunisme sadar akan perannya tersebut”.[11]

Engel lebih menghubungkan istilah tersebut dengan perjuangan kelas pekerja serta konsepsi materialis dari sejarah (The Manifesto of The Communist Party, halaman 28). Engel mengemukakan bahwa bila tiba suatu waktu ketika kelas sosial lenyap, maka kekuasaan  politik pun akan lenyap. Engel – yang merupakan seorang profesor dan filsuf berpengaruh di Jerman – sangat dikenal dengan filsafat dialektikanya untuk memahami suatu sejarah. Ia mengungkapkan pernah ada suatu masa masyarakat tanpa negara dan tanpa memiliki pengetahuan tentang negara dan kekuasaannya. Pada tingkat tertentu dari tahapan ekonomi yang berhubungan dengan terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas, negara pun hadir sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian dalam tahapan perkembangan produksi di mana kelas-kelas menjadi suatu kebutuhan sekaligus “penghalang” yang baik bagi produksi, kelas-kelas tersebut akan dihancurkan oleh sebuah gerakan revolusioner yang bersifat komunal. Bersama dengan hilangnya kelas-kelas tersebut maka negarapun lenyap (sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai buku Marx dan Engel yang berjudul The Manifesto of The Communist Party).

Analisis

Pada akhirnya, sebagaimana dikemukakan oleh Magnis Suseno, paham Marx mengenai komunis dan segala macam bentuk masyarakat tanpa kelas, tanpa pembagian kerja, dan juga tanpa paksaan adalah suatu pemikiran yang absurd. Sebab ide Marx ini bersifat utopis dan bersifat kontradiktif. Akibatnya ide ini hanya akan mengalihkan perhatian manusia dari usaha memperbaiki kehidupan masyarakat.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Marx terhadap fungsi agama yang bertentangan dalam perspektif sosiologi agama itu sendiri. Dalam perspektif sosiologi, agamalah yang telah memberikan peran sebagai ideologi pembebasan bagi kalangan tertindas terhadap kaum yang menindasnya. Pemikiran Marx mengenai agama hanya didasari oleh pragmatisme fungsi agama pada masanya saja. Maka pada hakikatnya Marxisme dalam perkembangan penafsiran secara analisis merupakan suatu istilah yang merangkum sekelompok doktrin menyangkut pendiriannya yang mana tidak mungkin bisa menyatukan kesemua doktrin tersebut karena beberapa tafsirannya saling bertentangan satu sama lain.

Sementara teori klasik yang dikemukakan oleh Marx dan Engels mengenai perjuangan kelas banyak mendapat kritik dari para teoritis sosial sebab rumusan mereka tidak lagi relevan dengan perkembangan sosiologi politik. Namun banyak juga yang terpikat oleh metode perjuangan yang dikemukakan mereka. Pemikiran ini berkembang di Eropa dan menjadi inspirasi yang demikian revolusioner di kalangan pejuang politik yang menuntut perubahan dan pembebasan, sebagaimana tokoh revolusioner Antonio Gramsci, Lenin, Stalin, dan lain-lain yang mengusung gagasan ini dengan beberapa penyesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

Noer, Deliar. 1983.  Pemikiran Politik di Negara Barat (Edisi Baru). Jakarta: Rajawali Press

Ebenstein, William & Fogelman, Edwin.  1985. Isme-Isme Dewasa Ini. Jakarta: Erlangga

Suseno, Frans Magnis. 1994. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta

Struik. 1971. Birth of Communist Manifesto. New York: International Publisher

Bachtiar, Harsa. 1980. Percakapan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat: Etika, Iseologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme. Jakarta: Djambatan

Syam, Firdaus. 2007. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Sinar Grafika Offset


[1] Noer, 1983, Pemikiran Politik di Negara Barat, hlm. 196

[2] Noer, op.cit, hlm. 11

[3] Ibid

[4] Noer, op.cit, hlm. 204

[5] Ebenstein & Edwin,  1985, Isme-Isme Dewasa Ini, hlm. 18

[6] Suseno, 1994, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, hlm. 260

[7] Noer, op.cit, hlm. 204-205

[8] Struik, 1971, Birth of Communist Manifesto, hlm. 66

[9] Bachtiar, 1980, Percakapan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat: Etika, Iseologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme, hlm. 114

[10] Noer, op.cit, hlm. 206-207

[11] Ebenstein & Edwin, op. cit, hlm. 15

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PASCA ORDE BARU


MASA PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE

Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia (1998-1999)  setelah lengsernya Soeharto dari jabatannya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini, harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung.

Di awal masa pemerintahannya, Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukup serius.Akan tetapi, Habibie berusaha mendapatkan dukungan internasional melalui beragam cara. Diantaranya, pemerintahan Habibie menghasilkan dua Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia. Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan Komnas Perempuan juga dilakukan pada masa pemerintahan Habibie yang pendek tersebut. Dengan catatan positif atas beberapa kebijakan dalam bidang HAM yang menjadi perhatian masyarakat internasional ini, Habibie berhasil memperoleh legitimasi yang lebih besar dari masyarakat internasional untuk mengkompensasi minimnya legitimasi dari kalangan domestik. Habibie mendapatkan kembali kepercayaan dari dua institusi penting yaitu IMF sendiri dan Bank Dunia. Kedua lembaga tersebut memutuskan untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milyar dolar dan bahkan menawarkan tambahan bantuan sebesar 14 milyar dolar. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun basis legitimasi dari kalangan domestik tidak terlampau kuat, dukungan internasional yang diperoleh melalui serangkaian kebijakan untuk memberi image positif kepada dunia internasional memberi kontribusi positif bagi keberlangsungan pemerintahan Habibie saat periode transisi menuju demokrasi dimulai.

Keinginan Habibi mengakselerasi pembangunan sesungguhnya sudah dimulainya di Industri pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dengan menjalankan program evolusi empat tahapan alih tehnologi yang dipercepat “berawal dari akhir dan berakhir diawal.

Pemerintahan Habibie pula yang memberi pelajaran penting bahwa kebijakan luar negeri, sebaliknya, juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahan transisi. Kebijakan Habibie dalam persoalan Timor-Timur menunjukan hal ini dengan jelas. Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor Timur pada bulan Juni 1998 dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluas-luasnya untuk provinsi Timor Timur. Proposal ini, oleh masyarakat internasional, dilihat sebagai pendekatan baru. Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih radikal dengan menyatakan bahwa Indonesia akan memberi opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur. Beberapa pihak meyakini bahwa keputusan radikal itu merupakan akibat dari surat yang dikirim Perdana Menteri Australia John Howard pada bulan Desember 1998 kepada Habibie yang menyebabkan Habibie meninggalkan opsi otonomi luas dan memberi jalan bagi referendum. Akan tetapi, pihak Australia menegaskan bahwa surat tersebut hanya berisi dorongan agar Indonesia mengakui hak menentukan nasib sendiri (right of self-determination) bagi masyarakat Timor Timur. Namun, Australia menyarankan bahwa hal tersebut dijalankan sebagaimana yang dilakukan di Kaledonia Baru dimana referendum baru dijalankan setelah dilaksanakannya otonomi luas selama beberapa tahun lamanya. Karena itu, keputusan berpindah dari opsi otonomi luas ke referendum merupakan keputusan pemerintahan Habibie sendiri. Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian memojokkan pemerintahan Habibie. Legitimasi domestiknya semakin tergerus karena beberapa hal. Pertama, Habibie dianggap tidak mempunyai hak konstitusional untuk memberi opsi referendum di Timor Timur karena ia dianggap sebagai presiden transisional. Kedua, kebijakan Habibie dalam isu Timor Timur merusakan hubungan saling ketergantungan antara dirinya dan Jenderal Wiranto, panglima TNI pada masa itu. Habibie kehilangan legitimasi baik dimata masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai gagal mengontrol TNI, yang dalam pernyataan-pernyataannya mendukung langkah presiden Habibie menawarkan refendum, namun di lapangan mendukung milisi pro integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan di Timor Timur setelah referendum. Di mata publik domestik, Habibie juga harus menghadapi menguatnya sentimen nasionalis, terutama ketika akhirnya pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia masuk ke Timor Timur. Sebagai akibatnya, peluang Habibie untuk memenangi pemilihan presiden pada bulan September 1999 hilang. Sebaliknya, citra TNI sebagai penjaga kedaulatan territorial kembali menguat. Padahal sebelumnya peran politik TNI menjadi sasaran kritik kekuatan pro demokrasi segera setelah jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998.

MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID

Hubungan sipil militer merupakan salah satu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dinamika hubungan sipil militer ini terutama terlihat dalam isu separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timur seperti di uraikan diatas juga menjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik (hubungan sipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri). Bila dalam periode Habibie terjadi hubungan saling ketergantungan antara pemerintahan Habibie dengan TNI, pada masa Abdurrahman Wahid terjadi power struggle yang intensif antara presiden Wahid dengan TNI sebagai akibat dari usahanya untuk menerapkan kontrol sipil atas militer yang subyektif sifatnya.

Pasca reformasi, ketika Abdurrahman Wahid memimpin Indonesia, politik luar negeri Indonesia cenderung mirip dengan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh Soekarno pada masa orde lama, dimana lebih menekankan pada peningkatan citra Indonesia pada dunia internasional. Pada masa pemerintahannya, politik internasional RI menjadi tidak jelas arahnya. Hubungan RI dengan dunia Barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor Timur. Salah satu yang paling menonjol adalah memburuknya hubungan antara RI dengan Australia. Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, untuk itu dia melakukan banyak kunjungan ke luar negeri selama satu tahun awal pemerintahannya sebagai bentuk implementasi dari tujuan tersebut. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahannya yang singkat, Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timor Timur, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti dalam kasus Aceh dan isu perbaikan ekonomi. Namun, sebagian besar kunjungan – kunjungannya itu tidak memiliki agenda yang jelas. Bahkan, dengan alasan yang absurd, Wahid berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah rencana yang mendapat reaksi keras di dalam negeri. Dan dengan tipe politik luar negeri Indonesia yang seperti ini membuat politik luar negeri Indonesia menjadi tidak fokus yang pada akhirnya hanya membuat berbagai usaha yang telah dijalankan oleh Gus Dur menjadi sia-sia karena kurang adanya implementasi yang konkrit.

MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Belajar dari pemerintah presiden yang sebelumnya, Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan UUD 1945. Seperti diketahui, selama ini Komisi I DPR telah menjalankan peran cukup signifikan dan tegas dalam mempengaruhi dan mengontrol pelaksanaan aktivitas diplomasi Indonesia.  Karena itu, Megawati  mengupayakan sebuah “mekanisme  kerja” yang lebih solid dengan Komisi I DPR sehingga diharapkan dapat memunculkan concerted and united foreign policy sebagai hasil kerja bersama lembaga eksekutif dan legislatif yang lebih konstruktif dan bertanggung jawab atas dasar prinsip check and balance. Andaikata memungkinkan, dapat diterapkan bipartisanship foreign policy yang berlandaskan kolaborasi partai-partai yang ada.

Terlepas dari pentingnya politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu platform pemerintahan baru dalam membantu upaya pemulihan ekonomi dan stabilitas keamanan di dalam negeri, Megawati lebih memprioritaskan diri mengunjungi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat di mana nasib ratusan ribu atau mungkin jutaan pengungsi dalam kondisi  amat memprihatinkan. Dengan kata lain, anggaran Presiden ke luar negeri lebih diperhemat dan dialokasikan untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat di daerah-daerah itu, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintah yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Dan yang lebih penting, untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintah Megawati memiliki sense of urgency dan sense of crisis yang belum berhasil dibangun pemerintahan sebelumnya.

Namun masa pemerintahan presiden Abdurachman Wahid mewarisi pemerintahan yang lemah dan diperburuk oleh kondisi keamanan yang tengah diambang separatism atau communal violence. Dan pada akhirnya Megawati sebagai presiden selanjutnya juga tak mampu membawa pemerintahan pada stabilitas yang lebih besar kendati perpolitikan Megawati pada masa pemerintahannya jauh memiliki temper serta filosofi politik yang jauh lebih berkualifikasi dalam menjalankan konsiliasi nasional dan kohesi daripada alternatif. Tapi sangat disayangkan ia tidak memiliki kemampuan untuk memaksa dan mengkohenren admistrasinya. Hasilnya adalah perbaikan ekonomi yang tak jauh lebih membaik dari sebelumnya

MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDOYONO

Bagaimanapun selama masa pemerintahan yang terdahulu SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai opportunities.

Jika PLNRI yang diterjemahkan Bung Hatta adalah ‘bagaikan mendayung di antara 2 karang’, maka Pak Banto mengatakan bahwa PLNRI di masa SBY adalah ‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani 2 karang’. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah.

Kemudian, terdapat aktivisme baru dalam PLNRI masa SBY. Ini dilihat pada: komitmen Indonesia dalam reformasi DK PBB, atau  gagasan SBY untuk mengirim pasukan perdamaian di Irak yang terdiri dari negara-negara Muslim (gagasan ini belum terlaksana hingga kini).

Selain itu, terdapat ciri-ciri khas PLNRI di masa SBY, yaitu:

  • terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
  • terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia pada perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan di luar negeri.
  • ‘prakmatis kreatif’ dan ‘oportunis’, artinya Indonesia mencoba menjalim hubungan dengan siapa saja yang bersedia membantu dan menguntungkan pihak Indonesia.
  • TRUST, yaitu: membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Yakni: unity, harmony, security, leadership, prosperity.

5 Hal dalam konsep TRUST ini kemudian menjadi sasaran PLNRI di tahun 2008 dan selanjutnya.

Pak Banto terlihat menilai sangat positif kinerja dari PLNRI SBY pada masa pemerintahannya yang terdahulu. Namun kemudian, ia pun menyebutkan sisi kekurangan dari PLNRI SBY. Menurut beliau, PLNRI SBY kurang bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri. Di sini kita dapat melihatnya dari bertambah banyaknya jumlah orang miskin di Indonesia. Padahal, jika secara konseptual PLN disebut sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan domestik, seharusnya PLNRI bisa menjadi media penyelesaian masalah di dalam negeri. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap PLNRI SBY dengan sebutan: It’s about Image. Karena SBY berlaku hanya untuk memulihkan citra baik Indonesia di luar negeri, dan kurang memperhatikan ke dalam negeri.

SUMBER:

-          http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/articles_index/idx.asp? (diakses pada 20 okt 2009 )

-           http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi (diakses pada tanggal20 okt 2009)  Copyright © 2002-2009

-          Rabasa, Angel & Peter Chalk. 2001. Indonesia’s transformation and the stability of Southeast Asia. Arlington: RAND

BANDUNG SPIRIT DAN PENINGKATAN PERAN RI DI DUNIA


Latar Belakang

Konferensi Bandung pada April 1955, yang sebelumnya didahului oleh Konferensi Kolombo pada April-Mei 1954 dan Konferensi Bogor pada Desember 1954, merupakan sebuah usaha membendung serangan hegemoni dari kedua belah pihak blok raksasa pemenang Perang Dingin, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet serta merupakan tawaran alternatif non-militer bagi negara-negara berkembang Asia-Afrika.

Konferensi Bandung ini merupakan turning point dalam sejarah dunia yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin terkenal negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika, yakni: Chou En-Lai, Ho Chi Minh, John Lionel Kotalawela, Mohammad Ali, Nasser, Nehru, Soekarno, U-Nu, dan lainnya. Hal tersebut karena Konferensi Bandung ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah dunia representatif dari negara-negara bekas koloni  menyatukan kekuatan dan tujuan mereka untuk bertahan terhadap kedua hegemon. Konferensi ini merupakan kelahiran dari apa yang sekarang disebut Third World Countries (negara-negara dunia ketiga), The New Emerging Forces, atau Development Countries.

Pandangan dasarnya dari KAA adalah tak lain daripada pandangan dari prinsip non-konfrontatif (tidak campur tangan dalam urusan domestik masing-masing) dan prinsip persamaan dan kerjasama yang saling menguntungkan timbal balik. Kemudian toleransi ini berkembang menjadi Dasasila, “The Ten Bandung Principles the Promotion of World Peace and Cooperation”. Selain prinsip-prinsip “Peaceful Co-existence” tersebut, dalam Dasasila Bandung juga terdapat prinsip menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas dalam Piagam PBB; prinsip menyelasaikan perselisihan dengan jalan damai; prinsip menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional; serta menghormati hak bela diri secara sendirian atau secara kolektif. Kemudian KAA ini berlanjut ke dalam gerakan KTT non-Blok yang pertamakali dihelat di Beograd 1961 dan yang kedua di Kairo 1962 yang menghasilkan Komunike Final Bandung

Arti Strategis Konferensi Asia Afrika (1955) bagi Politik Luar Negeri RI

Bagaimanapun sebagai pemrakarsa sekaligus tuan rumah dari KAA tersebut, berimbas pada prestise politik luar negeri Indonesia. Nama Indonesia mulai diperhitungkan dalam kancah internasional, terutama Asia dan Afrika.

Konferensi Bandung, yang semula diilhami oleh garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu, kemudian mengilhami kelanjutan politik luar negeri Indonesia. Pertama-tama Indonesia berusaha menyempurnakan kemerdekaannya dengan cara membatalkan semua perjanjian hasil Konferensi Meja Bundar yang sangat merugikan Indonesia. Kemudian Indonesia melakukan tindakan-tindakan moneter terhadap Belanda dengan tidak mengakui dan tidak bersedia lagi membayar hutang kepada pihak Belanda. Menurut perjanjian MB Indonesia diharuskan membayar lebih dari 4000 juta Golden kepada Belanda sementara sebagian besar dari hutang-hutang tersebut dibuat oleh Belanda untuk membiayai agresi-agresi militernya terhadap Indonesia semasa Revolusi Fisik 1945-1950.

Meningkatkatnya prestise Indonesia karena Konferensi Bandung dan disusul dengan suksesnya Pemilu I untuk DPR dan Majelis Konstituante, mendorong kedua negara adikuasa mengundang Presiden Soekarno. Kunjungan ke Amerika dilakukan pada bulan Mei-Juli 1956 sementara kunjungan kedua ke Uni Soviet dan negara blok timurnya pada Agustus-Oktober 1956. Rangkaian kedua perjalanan itu dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno sebagai ajang berdiplomasi dalam pembebasan Irian Barat dan pembatalan perjanjian KMB secara sepihak, serta diplomasi di bidang finek guna mendapat bantuan untuk jalannya pembangunan dalam negeri dan menjelaskan dasar negara dan ideologi Indonesia yang bebas aktif.

Pengaruh Konferensi Asia Afrika terhadap Situasi Internasional

Dalam periode ini terjadi tindakan Mesir yang menasionalisasikan Terusan Suez. Tindakan ini bertepatan dengan Indonesia yang membatalkan perjanjian KMB secara sepihak. Ketika masalah Terusan Suez ini dibawa oleh Inggris dan Dunia Barat ke forum Konferensi London pada Agustus 1956, Indonesia bersama-sama dengan India dan Srilangka turut berperan sebagai suatu bentuk rasa solidaritas terhadap Mesir. Maka tidak berlebihan jika gerakan tersebut dijustifikasikan sebagai suatu bentuk ilham yang ditancapkan oleh Semangat Bandung pada negara Asia Afrika.

Selain itu terbentuk juga embrio Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) yang merupakan kerjasama perserta Konferensi Asia-Afrika berupa bantuan teknis dan usaha bersama untuk menstabilkan perdagangan komoditi berikut aksi bersama untuk menstabilkan harga dan permintaan komoditi primer, diversifikasi perdagangan ekspor melalui pengolahan, promosi perdagangan intraregional, jaminan transit bagi negara daratan (landlocked), masalah-masalah pelayaran umum (khususnya masalah ongkos pelayaran), serta pendirian bank regional dan perusahaan asuransi sudah masuk ke dalam Komunike Final Bandung. Namun pada kenyataannya saat ini tata ekonomi internasional yang berlaku lebih banyak dari merupakan warisan dari Bretton Woods dan GATT ketimbang TEIB hingga dapat dikatakan usaha dari negara-negara berkembang mengubah tata ekonomi internasional hingga sekarang pada dasarnya tidak efektif. TEIB, yang bersifat tidak realistik, gagal membagun dialog ekonomik antara negara berkembang degan negara industri.

Namun demikian bukan berarti TEIB hilang tak berbekas. Setidaknya TEIB membawa perubahan dalam tahun-tahun ke depannya. Perubahan pertama adalah sejak TEIB lahir, banyak negara-negara yang masih terjajah berani melepaskan diri dari kolonialnya karena merasa perundingan tentang perubahan tata ekonomi internasional sudah lebih subur sebagai sebuah transaksi sesama yang berdaulat. Perubahan kedua adalah masalah realisme yang menguat mengenai sistem ekonomi, setiap bangsa tidak lagi harus memilih antara kapitalis dan realis sebab penyesuaian tata ekonomi sudah lebih bebas dari tempurung ideologis. Karena perubahan-perubahan tersebut, banyak negara berkembang yang prestasi perekonomiannya tidak bisa lagi diremehkan. Serta kecenderunan konsentrasi investasi asing langsung di negara-negara industri (kendati tidak relevan dengan TEIB) serta mengenai kemajuan teknologi yang memaksa negara berkembang terperangkap oleh dilema antara manusia dan mesin.

Simpulan dan pendapat

Melihat dari segala kontribusi yang diberikan oleh Konferensi Bandung dan cikal bakalnya, serta memahami interelasinya antara anatomi dan struktur kekuasaan dunia pada waktu itu, saya menyimpulkan bahwa sampai detik ini pun Semangat Bandung masih mengilhami sebagian besar masyarakat dunia, terutama negara-negara dunia ketiga. Relevansinya pun masih diakui kendati begitu banyak tantangan dan halangan yang adakalanya memudarkan semangat itu seperti halnya prinsip-prinsip TEIB yang membawa perubahan bagi dunia internasional kendati beberapa diantaranya terkesan kurang idealis dengan realita tata perekonomian dunia. Sekian.

Sumber:

Abdulgani, Roeslan. Sekitar Konperensi Asia-Afrika dan Maknanya bagi Politik Luar Negeri Indonesia

Simandjuntak, Djisman S. Bandung dan Evolusi Tata Ekonomi Internasional Baru

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia


PENGERTIAN

Setiap entitas Negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, begitu pula Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya.

Seperti yang telah kita ketahui, landasan konstitusional Indonesia adalah UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara itu, Pancasila sebagai landasan idiil Indonesia berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Dan politik bebas aktif pun ditetapkan sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia.

PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA

Sebagai sebuah landasan operasional, politik luar negeri Indonesia (PLNRI) yang bebas aktif pun senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Misalnya selama masa orde lama, PLNRI yang sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno tersebut masih menekankan kebijakan hidup bertetangga dengan negara-negara kawasan, tidak turut campur tangan urusan domestik negara lain dan selalu mengacu pada piagam PBB[1].

 

read “Prinsip PLNRI” and more here 

SUMBER:

-          Alami, Athiqah. Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia. Hlm. 27-54

-          Abdulgani, Ruslan.1988.Sejarah Asal Mula Rumusan Haluan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Departemen Luar Negeri & UGM.


[1] Hal ini dapat kita lihat pada Maklumat Politik Pemerintah 1 November 1945, pidato kepresidenan 17 Agustus 1960 (Jarek), dan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No.2/Kpts/Sd/I/61 tanggal 19 Januari 1961

[2] Abdulgani,Mendayung dalam…, hlm.10.

[3] Mohammad Hatta, Mendayung Antara Dua Karang, Cet. Pertama, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hlm. 17.

[4] Dewi Fortuna Anwar, “Hatta dan

[5] Abdulgani, Mendayung dalam…, hlm. 11.

POLITIK LUAR NEGERI RI DALAM MENYIKAPI ISU-ISU GLOBAL (2): TERORISME DAN KEAMANAN INTERNASIONAL, DAN HAM


Isu-isu global yang dihadapi Indonesia kini semakin “memanas”. Mulai dari isu tentang keamanan internasional dan terorisme, sampai pada isu yang menyangkut hak asasi manusia. Isu – isu yang kini kian marak tersebut menuntut Indonesia untuk segera tanggap dalam mengeluarkan kebijakan politik luar negerinya.

Pasang surut politik nternasional, terutama pada periode perang dunia II sampai pasca perang dingin, lebih banyak dipengaruhi oleh isu-isu konvensional dan lebih pada tarik-menarik kepentingan deologis antara AS sebagai kiblat ideologi kapitalis dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis.

Selama masa perang dunia II, ketika Jerman dan Jepang menjadi musuh bersama, hubungan Uni Soviet dan AS dapat dikatakan akrab. Hal itu ditunjukkan dengan keterlibatan mereka dibantu Inggris memerangi Jerman, serta adanya kesepatakan antara Stalin, Roosevelt, Churchill, mengenai konfigurasi Eropa pasca perang yang dibuat pada bulan Februari 1945 di Yalta. Namun, keharmonisan itu hanyalah sementara, ketika keserakahan Stalin yang berniat mencaplok Eropa Barat akhirnya membuat AS terpaksa mengeluarkan ancaman berupa penggunaan senjata nuklir. Demikianlah, perang dingin antara AS dan Soviet dimulai.

Dunia mulai melihat masa depan yang lebih baik saat perang dingin usai, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin tahun 1989 dan bubarnya Soviet awal tahun 1992, yang kemudian diikuti terbentuknya Uni Moneter dan Ekonomi di Eropa tahun 1991 melalui perjanjian Moostricht. Rentetan sejarah itu tidak lepas dari peran AS yang turut menorehkan catatan penting dalam sebuah pengaturan sistem dunia.  Oleh karena itu, AS segera setelah perang dingin berakhir, terus melancarkan program-programnya, seperti liberalisasi ekonomi dunia, demokratisasi, hak-hak asasi manusia, dan isu non-konvensional lainnya, termasuk terorisme.

Indonesia menilai stabilitas kawasan merupakan kondisi yang sangat penting, tidak hanya dalam konteks memberdayakan potensi kawasan yang menjadi kebutuhan semua pihak tetapi juga dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. Isu-isu keamanan yang dihadapi Indonesia dalam konteks hubungan internasional antara lain seperti konflik antar negara, perang, dan terorisme. Upaya yang dilakukan Indonesia terkait dengan isu keamanan adalah dengan melalui  prakarsa dan kerja sama yang erat serta saling menguntungkan, yang dapat menjadi fondasi bagi terus berlanjutnya confidence building dan mutual understanding yang mampu menghindarkan kawasan dari pertikaian dan konflik terbuka.

Terorisme dan Keamanan Internasional

Istilah “terorisme” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat (Charles Thomas, International Terorism and Political Crimes, 1975). Konsep ini, pendeknya, cukup menguntungkan bagi para pelaku terorisme negara yang karena memegang kekuasaan, berada dalam posisi mengontrol sistem pikiran dan perasaan. Dengan demikian, arti aslinya terlupakan, dan istilah “terorisme” lalu diterapkan terutama untuk “terorisme pembalasan” oleh individu atau kelompok-kelompok. Meski, perang terhadap terorisme sempat memunculkan pro dan kontra di organisasi internasional, seperti PBB dan juga di masing-masing negara yang mau tidak mau meratifikasi ke dalam undang-undang internalnya, namun, sebagian besar negara-negara menyambut hangat dalam bentuk dukungan. Perang melawan terorisme global, telah mendapat sambutan luar biasa. Di tingkat diplomasi, contohnya, telah ditandatangani resolusi dewan keamanan PBB 1368 dan 1373, yang mewajibkan ke-189 anggotanya untuk mengakhiri semua aksi teroris dan bantuan terhadap teroris, serta membawa pelaku teror untuk diadili.

Collin Powell, Menlu AS, mengatakan tidak ada yang lebih penting daripada resolusi perintis tersebut, teroris tanpa sumber dana dan perlindungan, akhirnya sama dengan menghadapi jalan buntu. Sebaliknya, Brian Becker, aktivis International Answer (Act Now to End War and Racism) menyerukan, “perang bukanlah jawaban, karena serangan 11 September bukan serangan perang, melainkan telah terjadi eskalasi dalam lingkaran kekerasan”. Kehancuran WTC adalah sebuah kritik keras atas wacana hegemonik yang dikembangkan dalam periode yang panjang, sekaligus penegasan ulang bahwa penindasan, apa pun bentuknya, harus dihentikan. Dengan ini, banyak negara, khususnya negara dunia ketiga mendeklarasikan kekecewaan bernada gugatan terhadap timpangnya tatanan yang gagal menjawab berbagai soal kemanusiaan. Kapitalisme yang merupakan saudara kembar liberalisme pun ikut menghadapi tantangan yang sama atas persoalan yang tengah dihadapi umat manusia.

Tesis Francis Fukuyama mendapatkan peninjauan ulang dalam dialektika gagasan. Simbiosis kapitalisme dengan demokrasi tidak semata-mata mengindikasikan kegagalannya sebagai the end of history, tetapi sekaligus merekonstruksi paham yang selama ini berkembang dalam tatanan dunia global. Dalam banyak segi, tragedi kemanusiaan, baik yang jatuh akibat penyerangan WTC maupun akibat ketidakadilan global, akan mengubah banyak hal. Bukan sekadar mempertanyakan ulang pemahaman yang telah telanjur baku sebelumnya, tetapi lalu menuntun umat manusia mencari bentuk baru yang lebih mampu memenuhi rasa keadilan umat manusia. Karena itu, tantangan terbesar bagi Pemerintah AS kini bukanlah melampiaskan kemarahannya secara emosional. Selain tidak sesuai dengan watak yang selama ini diklaimnya, rasional, hal itu juga tidak mencerminkan watak reflektif atas musibah yang baru terjadi. Selain itu, AS kini dihadapkan pada musuh yang tidak memiliki wilayah (teritory) tetapi bersifat internasional.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasionaI. Salah satu contohnya adalah di level internasional dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Commite (CTC), merupakan bukti dukungan Indonesia terhadap kebijakan anti terorisme global AS. Dalam upaya merespon kebijakan anti terorisme global ini terdapat hambatanhambatan domestik bagi Indonesia akibat opini yang berkembang di tengah masyarakat. Tiga hal pokok yang mewarnai pro dan kontra kebijakan anti terorisme global AS tersehut, yaitu : Pertama, anggapan masyarakat bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan anti terorisme global, berada dalam tekanan dan pengaruh AS. Dalam arti bahwa pemerintah Indonesia diintervensi oleh AS dalam kebijakannya mengenai terorisme. Kedua, AS dalam pelaksanaan kebijakan anti terorisme globalnya, dianggap mcmojokkan umat Islam. Ketiga, standar ganda AS yang menimbulkan ketidakadilan dalam tatanan internasional dianggap sebagai akar yang sesungguhnya dari fenomena terorisme internasional.

Indonesia saat ini berada dalam zona bahaya atau zona merah dari sebuah negara bangsa (nation state) lemah yang bergerak menuju negara bangsa yang gagal, seperti yang diungkap oleh Robert I. Rotberg (Kompas, 28 Maret 2002). Pernyataan ini bukan tanpa dasar dan analisa pada kenyataan yang dihadapi Indonesia saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa krisis berkepanjangan telah memaksa itu terjadi. Pergantian kepemimpinan nasional ternyata bukan jaminan ke arah perubahan yang lebih baik, sebab, menjadi catatan bahwa faktor lain juga ikut andil dalam berhasil atau tidak Indonesia mengatasi masalah. Di antara persoalan itu, seperti isu dis-integrasi bangsa, hal ini ditunjukkan dengan konflik di daerah-daerah yang belum tuntas; penegakan hukum yang ambivalen; pemberantasan KKN yang setengah hati; dan upaya perbaikan ekonomi yang belum menandakan keberhasilan. Di samping itu, pengaruh tekanan pihak luar negeri terhadap kebijakan Indonesia terasa semakin memberatkan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, perdagangan, bahkan militer. AS sebagai motor penggerak memposisikan diri untuk mengawal kawasan Trans-Atlantik (Amerika Utara dan Eropa Barat), khususnya dimensi politik dan militer. Kemudian RRC dan Jepang sebagai lokomotif di kawasan Asia Pasifik pada bidang ekonomi perdagangan. Dan Inggris sebagai simbol pemersatu Uni Eropa, meski tidak menggunakan Euro sebagai mata uangnya.

Terorisme negara (Bahasa Inggris: state terrorism), tergantung pada konteksnya sesungguhnya, dapat mencakup tindakan-tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan atau negara proksi. Sejauh mana suatu tindakan tertentu dapat dianggap sebagai “terorisme” tergantung pada apakah si pemenang menganggap tindakan itu dapat dibenarkan atau perlu, atau sejauh mana tindakan teroris itu dilakukan sebagai bagian dari suatu konflik bersenjata. Terorisme negara dapat ditujukan kepada penduduk negara yang bersangkutan, atau terhadap penduduk negara-negara lainnya. Terorisme itu dapat dilakukan oleh angkatan bersenjata negara itu sendiri, misalnya angkatan darat, polisi, atau organisasi-organisasi lainnya, dan dalam hal ini biasanya ia disebut sebagai terorisme yang disponsori negara. Kita harus membedakan terorisme negara dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah yang tidak secara khusus ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang polisi, misalnya, tidak dianggap sebagai terorisme negara kecuali bila pemerintah mendukung tindakan itu.

Hak Asasi Manusia

Tanggal 19 Juni 2006, Dewan HAM PBB atau Human Rights Council melakukan sidang perdana di Geneva. Dewan HAM ini merupakan hasil reformasi PBB yang mengubah Komisi HAM menjadi Dewan HAM PBB.

Sebagai salah satu negara dari 170 negara anggota PBB yang mendukung pembentukan dewan ini, Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk memajukan pencapaian HAM di Tanah Air. Bagaimana keterkaitan isu HAM dan politik luar negeri Indonesia?

Dalam konteks global, fokus utama pencapaian keamanan manusia (human security) telah menuntut aneka perubahan agenda pembangunan (nasional dan internasional). Penyebabnya, isu yang sedang marak di suatu negara akan menjadi hirauan bagi aktor negara dan nonnegara lainnya. Dengan demikian, semua pihak dituntut “menaati” agenda global dalam menyusun prioritas kebijakan nasional dan politik luar negerinya. Beberapa prioritas kebijakan yang kini menjadi agenda global adalah penyebarluasan demokrasi, perlindungan HAM, pencegahan dan penyelesaian konflik komunal, ketidakamanan ekonomi akibat pasar bebas, dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup.

Semua agenda itu merupakan produk globalisasi yang kini melanda dunia. Karena itu, diplomasi dan politik luar negeri RI juga dituntut kemahirannya dalam memainkan peran dalam menghadapi isu-isu global itu.  Kendati prinsip “Bebas-Aktif” tetap menjadi roh politik luar negeri, sosok dan instrumen politik luar negeri RI cenderung akan berubah seiring perkembangan domestik dan eksternal yang terjadi di lingkungan kita. Selain itu, sosok politik luar negeri RI juga harus bersifat proaktif sekaligus adaptif terhadap keterkaitan berbagai persoalan domestik dan internasional.

Maka, politik luar negeri kita akan memunculkan sosok perimbangan antara komitmen pemenuhan kebutuhan penegakan HAM, misalnya, dan kewajiban nasional dalam mengatur hubungan luar negeri RI yang lebih sehat dan dinamis. Meminjam konsep yang diberikan Rein Mullerson, Indonesia perlu mengedepankan human rights diplomacy sebagai bagian penting dari total diplomacy yang dicanangkan Menlu Hasan Wirajuda dan istrumen politik luar negeri “Bebas Aktif” yang dianut RI.

Penggunaan human rights diplomacy menjadi tak terhindarkan di tengah perubahan konstelasi politik global. Sementara itu, pelaksanaan diplomasi HAM hanya dapat dilaksanakan secara efektif bila suatu negara memiliki catatan penegakan HAM yang relatif baik dan tinggi. Untuk meningkatkan pencapaian HAM, negara harus melakukan banyak perbaikan, seperti di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya. Sementara itu, kita tahu, rendahnya pembangunan di berbagai bidang, terutama disebabkan tingkat korupsi yang merajalela yang terjadi dalam suatu negara. Alhasil, catatan penegakan HAM yang amat rendah akan menjadi penghalang utama penggunaan diplomasi HAM baik di forum multilateral dan bilateral.

Secara lebih spesifik, peningkatan diplomasi HAM mensyaratkan beberapa hal. Pertama, menjamin komitmen pelaksanaan demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan HAM di dalam negeri. Selain itu, komitmen ini harus disertai tingkat pembangunan ekonomi yang merata, kesadaran sejarah, toleransi terhadap beragam kemajemukan dan segala hal yang terkait ikatan primordial. Kedua, upaya serius yang dilakukan pemerintah dalam mencari dan menyelesaikan akar masalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Kedua hal itu merupakan syarat mutlak pembuatan dan pelaksanaan diplomasi HAM secara efektif guna mencapai kepentingan nasional di berbagai forum internasional.

Postur politik luar negeri RI di masa depan harus mencerminkan kemampuan menyampaikan pesan ke dunia internasional bahwa Indonesia selalu menjalankan kebijakan berimbang dalam penciptaan keamanan, demokrasi, penghormatan HAM, dan kesejahteraan rakyat. Responsivitas politik luar negeri yang tinggi terhadap berbagai perubahan domestik dan internasional menjadi prasyarat utama pencapaian kepentingan nasional.

Secara konseptual, para pembuat keputusan politik luar negeri RI patut lebih saksama mengombinasikan disruption from below atau segala masukan (kritik) dari masyarakat luas mengenai isu (HAM) dan pelaksanaan politik luar negeri dengan derailment from above yang bermakna sebagai beragamnya kepentingan para aktor pemerintah dalam pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri.

Sebaliknya, ketidakmampuan negara mengombinasikan kedua pendekatan itu akan melahirkan boomerang effect yang semakin melemahkan diplomasi HAM Indonesia di kancah internasional. Dalam hal ini, diplomacy and human rights are not substitutes for one another. Dengan demikian, elemen diplomasi, pembangunan ekonomi, demokratisasi, dan penegakan HAM akan saling memengaruhi pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri yang menyeluruh guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pengakuan atas kemajuan hak asasi manusia di Indonesia tercermin dari kepercayaan internasional terhadap Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Lokakarya HAM Kawasan Asia Pasifik ke-14. Lokakarya ini menyepakati Bali Action Plans yang antara lain mengakui pentingnya keterkaitan antara HAM dan kemiskinan ekstrim serta menyepakati penanggulangan masalah tersebut melalui pertukaran pengalaman dan gagasan antarnegara serta pemangku kepentingan.

Analisis

Indonesia secara konsisten menempatkan arti penting kemananan melalui PBB dalam pengelolaan masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional. Sesuai Piagam PBB, masalah perdamaian dan keamanan internasional merupakan tanggung jawab bersama melalui mekanisme dan mandat yang diberikan kepada Dewan Keamanan. Karena itu, Indonesia menolak setiap tindak sepihak yang diputuskan di luar mekanisme PBB. Keanggotaan Indonesia di DK PBB dan duduknya Indonesia di kursi Kepresidenan DK PBB telah memungkinkan Indonesia untuk memandu (navigate) dan memberi jalan keluar terhadap berbagai permasalahan prosedural dan substantif seperti ketika DK membahas isu Eritrea/Ethiopia, masalah penggelaran pasukan PBB di Darfur (Sudan), Somalia, Timur Tengah (Palestina), Lebanon, Myanmar dan Bosnia-Herzegovina, sehingga DK tetap padu dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Di sisi lain, aksi-aksi kekerasan terorisme internasional sebagai salah satu isu keamanan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, juga akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerja sama bilateral, regional, maupun internasional.  Di tingkat bilateral, Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam memerangi terorisme internasional. Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Sedangkan pada level internasional, salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Committee (CTC),yang  merupakan bukti bahwa Indonesia mendukung kebijakan anti terorisme global AS.

Sementara itu, isu mengenai HAM menjadi semakin sering disorot semenjak berakhirnya Perang Dingin. Politik luar negeri Indonesia mencoba memunculkan sosok perimbangan antara komitmen pemenuhan kebutuhan penegakan HAM, dan kewajiban nasional dalam mengatur hubungan luar negeri RI yang lebih sehat dan dinamis. Peran Indonesia dalam hal HAM dapat dilihat antara lain yaitu di mana Indonesia  telah meratifikasi Konvenan Internasional  tentang Hak ekonomi sosial dan budaya dan Konvenan internasional tentang hak Sipil dan politik. Selain itu, kepercayaan Internasional kepada Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai ketua Komisi HAM tahun 2006 dan terpilih kembali menjadi Dewan HAM dalam periode satu tahun 2006-2007.

Sumber

http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36

Sluka, Jeffrey A. (Ed.) (2000). Death Squad: The Anthropology of State Terror. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1711-X.

Chomsky, Noam and Herman, Edward S. (1979). The Political Economy of Human Rights – Volume I. Boston: South End Press. ISBN 0-89608-090-0

George, Alexander (1991). Western State Terrorism, Polity Press. ISBN0-7456-0931-7

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6429&coid=3&caid=3&gid=2

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Isu-isu global: globalisasi, lingkungan dan ekonomi internasional


Renny Candradewi

Abstrak

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Dunia kini memiliki karakteristik global. Artinya, integrasi dunia makin ketat dan kaitan antara satu negara dengan negara lain makin erat. Peristiwa di satu negara yang jauh, akan terdengar dan bahkan berimbas di negara-negara lain. Dalam hal politik luar negeri Indonesia, maka untuk menghadapi era globalisasi adalah bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut dalam percaturan internasional. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional. Sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang dihadapi saat ini. Dan untuk menumbuhkan kepercayaan dunia internasional tersebut, yang harus dilakukan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah dengan kebijakan yang dapat memperkuat keunggulan diplomasi Indonesia.

 

Kata kunci : globalisasi, isu-isu global, politik luar negeri indonesia, lingkungan, organisasi transnasional

Keyword: globalization, global issues, indonesia foreign policy, environment, transnational organization

 

all contents have been moved here

Source:

http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=48978

http://missions.itu.int/~indonesi/news/cp01122menlu.htm

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=7124

http://www.legalitas.org/?…globalisasi-ekonomi…ekonomi-internasional…ekonomi-files.ictpamekasan.net/bse/BS-e%20SD/143…/06.%20Bab%204.pdf

http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6295/

http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=7&l=id

http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/demokratisasi.html

Masalah Timor Timur dan Politik Luar Negeri Indonesia


Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 juga ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya tersebut di tahun 1975, Angkatan bersenjata Indonesia memasuki Timor Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia di tahun 1976. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia. Di samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur di tahun 1975 telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media. Namun pada akhirnya Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun 1979. Namun dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Pada tanggal 30 Agustus 1999, melalui jajak pendapat, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi. Australia kemudian diminta oleh PBB untuk memimpin kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat INTERFET) dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

Integrasi Timor Timur 1976

Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975.

all contents have been moved here

Source:

  • Downer, Alexander (Menteri Luar Negeri Australia). 2000. East Timor – looking back on 1999, Australian Journal of International Affairs, vol.54/1 , hal.5.
  • Richburg, Keith. 1999. Seven days in May that toppled a titan: back-room intrigue led to Suharto’s fall
  • Aspinall, E., Van Klinken, G., Feith, H. (eds), The last days of President Suharto(Monash University: Monash Asia Institute,  hal.70.

[1] Downer,Alexander (Menteri Luar Negeri Australia), 2000

[2] Keith Richburg. 1999. “Seven days in May that toppled a titan: back-room intrigue led to Suharto’s fall” , Aspinall, E., Van Klinken, G., Feith, H. (eds), The last days of President Suharto(Monash University: Monash Asia Institute,  hal.70.

[3] Utusan Khusus PBB untuk masalah HAM di Timor Timur (UN High Commissioner for Human Rights) melaporkan bahwa pembunuhan dan kekerasan di Timor Timur setelah referendum, terutama Dili, dilakukan oleh milisi pro integrasi yang diduga keras didukung oleh TNI. Laporan Utusan Khusus PBB tersebut bisa diakses di

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca…341dfcda5b802567ef003d3101?OpenDocument

Hubungan Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara


Devania Annesya

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang masuk dalam ASEAN. Indonesia dikenal oleh Negara-negara lain sebagai negara sedang berkembang yang mempunyai andil dalam pembentukan ASEAN. Seiring dengan tujuan dari geopolitik, yaitu hegemoni. Indonesia sebagai negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN tentunya akan berusaha mempertahankan hegemoni yang telah dibangun di Asia Tenggara. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang ada di Indonesia, meskipun tidak sebaik dengan perkembangan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh Singapura, setidaknya Indonesia masih memiliki pengaruh yang kuat di Asia Tenggara. Ditambah dengan kekuatan yang bersumber dari sektor demografi yang dimiliki Indonesia dan strategisnya posisi Indonesia dalam sektor ekonomi akan membuat posisi tawar menawar Indonesia semakin meningkat. Dan pada akhirnya Indonesia mampu merangkul semua negara ASEAN untuk melakukan kerjasama yang akan memberikan penilaian tersendiri dari negara-negara di Asia Tengara dalam mengukur kekuatan yang dimiliki Indonesia.

 

all contents have been moved here

Analisis

Pada dasarnya, hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN amat ditentukan oleh kondisi Indonesia sendiri, yaitu tentang bagaimana kondisi perekonomian, budaya, dan kemanan Indonesia, di mana kondisi-kondisi tersebutlah yang menentukan bagaimana sikap Indonesia terhadap Negara-negara ASEAN, apakah saling melakukan kerja sama, atau bahkan konfrontasi, dan sebagainya.  Hanya Indonesia yang kuat yang dapat memaksakan bangsa-bangsa lain untuk peduli dan menghormati legalitas dalam hubungannya dengan Indonesia sehingga terwujud hubungan yang harmonis. Selama Indonesia kacau, lemah, kurang mampu baik moral dan material, dan rakyatnya kurang pendidikan, miskin dan mudah diperdaya serta disuap dalam segala bidang, bangsa-bangsa itu memandang hubungannya dengan Indonesia terutama dari sudut bagaimana memperoleh keuntungan maksimal dari kelemahan Indonesia itu.

Namun, terlepas dari semua itu, Indonesia pada dasarnya berusaha menjalin hubungan baik dengan Negara-negara tersebut dengan menciptakan kerja sama, saling mendukung, menghormati, dan menghargai, serta saling memelihara perdamaian. Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan negaranya tanpa bantuan dari negara lain, baik dalam segi ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia pun berusaha bagaimana agar kepentingan negaranya tersebut dapat terpenuhi dengan mengadakan hubungan yang baik dengan Negara-negara ASEAN

Sumber

  • http://www.chinhphu.vn
  • The Jakarta Post.2003. RI and Singapore’s Trade. 12 Juni
  • Yew, Lee Kuan. 2000. From Third World to First, The Sigapore Story: 1965-2000. Singapore: Singapore Press Holding
  • Kompas.1997.Kamboja Sekali Lagi. 2 Agustus
  • Leo Suryadinata. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3E

 

HUBUNGAN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DAN TIMUR TENGAH


Selain mengadakan hubungan dengan lingkup regional, misalnya negara ASEAN dan negara-negara besar seperti Cina dan Amerika Serikat, Indonesia pun juga mengadakan hubungan dengan negara-negara lain seperti Australia dan Timur Tengah.

Mengenai hubungan Indonesia dengan Australia, hubungan keduanya telah lama terjalin sejak tahun 1942 ketika Belanda menjadikan Australia sebagai tempat pengasingan tawanan dari Tanah Merah, Indonesia. Australia yang mengetahui hal tersebut spontan mendukung agar  tawanan itu dibebaskan. Sayangnya, awal yang baik tersebut tidak membawa arti pada masa perebutan Irian Barat, masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan juga masa integrasi timor Timur yang kemudian terlepas dari Indonesia di tahun 1999. Hal ini karena kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda terhadap ketiga isu tersebut. Namun kendati begitu banyak ketegangan yang terjadi diantara  keduanya, Indonesia-Australia telah memutuskan untuk terus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk ke depannya.

Sementara itu hubungan Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, yang diwarnai oleh ikatan emosional sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam, semakin menguat pasca isu terorisme yang digembar gemborkan oleh Amerika Serikat. Namun cukup disayangkan, dalam perjalanan ke depan Indonesia masih belum mampu memanfaatkan ikatan emosional di antara mereka untuk kemaslahatan bersama diantara kedua pihak.

Hubungan Indonesia dan Australia

Hubungan antara Indonesia dan Australia telah berlangsung sejak tahun 1942 ketika Jepang mulai menjajah Indonesia dan pemerintah Kolonial Belanda menjadikan Australia sebagai tempat pengasingan bagi tawanan di Tanah Merah. Ketika seorang tawaan berhasil menyampaikan surat yang berisi penjelasan maksud Belanda dalam meminta bantuan masyarakat Australia kepada salah seorang pegawai kereta api, Australia menanggapi dengan cepat melalui kampaye bersemangat semi pembebasan para tawanan ini. Dan sesudah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Serikat Buruh Indonesia menekan Pemerintah Australia agar mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan Australia pun menjadi salah satu dari negara-negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.

Namun antara tahun 1959-1962 terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dan Australia. Saat itu Australia berpihak pada pemerintah Belanda selama perjuangan Indonesia menentang pemerintahan Belannda di Irian Barat. Pada saat itu partai komunis Indonesia menguat dan ada kekhawatiran pihak Australia bahwa integrasi Nugini Barat itu akan dijadikan momen bagi Indonesia untuk memperluas pengaruh komunisme. Namun di tahun yang sama dari keputusan PBB yang menyatakan Irian Jaya sebagai provinsi Indonesia yang ke-26, 1962, Australia mengakui Irian Jaya sebagai bagian integral dari republik Indonesia.

Begitu pula dalam rentang antara tahun 1963-65 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Australia yang waktu memiliki hubungan yang penting dalam hubungan militer dan pendidikan dengan Malaysia itu terus mendukung Malaysia dan semakin mengkhawatirkan perkembangan komunisme di Indonesia serta penndekatan yang dilakukan Soekarno kepada Uni Soviet demi melawan Malaysia. Akhirnya tentara Australia, yang mendukung Pemerintah Malaysia, terlibat dalam pertempuran dengan tentara Indonesia di Borneo (sekarang Kalimantan). Masalah tersebut di atas terpecahkan dengan adanya kudeta yang gagal di Indonesia pada tahun 1965, dan dengan diangkatnya President Soeharto sebagai pemimpin. Sesudah tahun 1965 hubungan antara Australia-Indonesia mulai berkembang lagi, dan menjelang tahun 1967 Australia memberikan dana bantuan untuk membantu membangun kembali ekonomi Indonesia. Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Australia-Indonesia.

Awal 1970-an Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi orang Australia. Penerbangan Garuda, Qantas, Sempati dan Merpati mengangkut penumpang dari Australia ke Indonesia dan sebaliknya. Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Bali merupakan propinsi yang paling dikenal. Ada sebuah lagu populer di Australia berjudul “I’ve been to Bali too” (Saya juga pernah ke Bali). Namun hal ini sempat meredup ketika terjadi peristiwa bom Bali I yang menewaskan banyak korban.

Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 juga ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya tersebut di tahun 1975, Angkatan bersenjata Indonesia memasuki Timor Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia di tahun 1976. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia. Di samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur di tahun 1975 telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media. Namun pada akhirnya Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun 1979. Namun dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Pada tanggal 30 Agustus 1999, melalui jajak pendapat, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi. Australia kemudian diminta oleh PBB untuk memimpin kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat INTERFET) dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Australia-Indonesia dalam jangka pendek tersebut. Namun, kedua negara telah sepakat untuk terus membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Kemudian setelah itu kerja sama antara Pemerintah Australia-Indonesia dan hubungan antara kedua bangsa semakin ditingkatkan. Pemerintah kedua negara bekerja keras untuk membina saling pengertian antara bangsa Indonesia dan Australia. Sehubungan dengan hal tersebut, sedang dikembangkan hubungan yang lebih akrab dalam perniagaan, politik, pendidikan, kesenian, media dan komunikasi, olahraga dan profesi. Maka dibangunlah Lembaga Australia-Indonesia pada tahun 1989 yang bertujuan untuk ikut mengembangkan hubungan yang stabil antara kedua negara, memberikan informasi kepada kedua negara mengenai keanekaragaman budaya di masing-masing negara, serta pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, media, perniagaan, dan juga olah raga. Hasilnya adalah sejak tahun 1991, jumlah orang Indonesia yang mengunjungi Australia telah meningkat rata-rata 55% setiap tahun. Sekarang Australia menjadi tujuan wisata yang semakin populer bagi wisatawan Indonesia. Lebih dari 106.000 orang Indonesia yang mengunjungi Australia di tahun 1994/1995. Kebanyakan orang-orang ini berkunjung sebagai bagian dari suatu kelompok orang yang sedang berlibur. Tujuan utama bagi orang Indonesia yang mengunjungi Australia adalah untuk berlibur, melanjutkan pendidikan, dan untuk berniaga.

Seiring dengan berjalannya waktu Indonesia menjadi mitra dagang yang berharga bagi Australia. Ekonomi Industri Indonesia yang berkembang pesat dan tenaga kerja yang besar, digabung dengan teknologi tinggi Australia dan sumber daya alamnya telah memberikan banyak peluang usaha. Perdagangan dua-arah telah meningkat menjadi 25, 2% selama tahun 2000-2002. Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia. Bidang terbaru dalam perdagangan yang semakin meningkat tersebut adalah bidang jasa. Australia menyediakan berbagai ragam jasa bagi usaha perniagaan di Indonesia. Beberapa dari jenis jasa yang disediakan oleh perusahaan Australia mencakup: jasa perbankan dan keuangan, pendidikan dan pelatihan, perencanaan perkotaan, dan rancangan arsitektur.

Pada tahun 2001–02 Australia menyediakan bantuan pembangunan kepada negara-negara lain sejumlah 1,725 juta dolar Australia. Indonesia akan menerima kira-kira 7,04% dari dana bantuan ini, yang berjumlah 121,5 juta dolar, melalui Program Kerjasama Pembangunan. Banyak sumbangan Australia yang diarahkan ke Indonesia bagian timur, terutama ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Irian Jaya sebab daerah-daerah ini merupakan daerah yang paling miskin dan paling ketinggalan di Indonesia. Kebanyakan bantuan Australia berbentuk program pendidikan dan pelatihan. Dalam sektor pendidikan di Indonesia, Australia menyediakan program beasiswa yang terbesar.

Selain itu pada tahun 1996 Australia dan Indonesia membuat Perjanjian Pertahanan Keamanan. Perjanjian tersebut dibuat karena kedua negara ingin memperkuat persahabatan yang ada di antara keduanya. Perjanjian itu juga mengakui pentingnya jaminan perdamaian dan stabilitas kawasan sebagai cara untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi kedua negara.

Kedua negara menyepakati bahwa:

-          para menteri negara akan secara tetap berkonsultasi mengenai masalah-masalah keamanan;

-          mereka akan saling berkonsultasi jika terjadi tantangan yang sifatnya bermusuhan terhadap kepentingan keamanan bersama, dan mempertimbangkan tindakan individual atau tindakan bersama yang mungkin diambil; dan,

-          mereka akan bekerjasama dalam masalah-masalah keamanan.

-          Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juli 1996.

Perjanjian ini tidak berlaku terhadap komitmen internasional yang ada pada kedua negara. Perjanjian itu juga didasarkan atas kesepakatan mengenai perlunya menghormati kedaulatan, kemandirian politik, dan integritas kawasan bagi semua negara

Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah

Hubungan antara Indonesia dengan Mesir semakin baik, dengan dibukanya perwakilan RI di Mesir dengan menunjuk HM Rasyidi sebagai Kuasa Usaha. Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Hubungan yang makin erat ini memberi kontribusi besar kepada Indonesia, ketika terjadi perdebatan Indonesia di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yag membicarakan sengketa Indonesia-Belanda, para diplomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia.

Presiden Sukarno pun membalas pembelaan negara-negara Arab di forum Internasional dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada Mei 1956 dan Irak 1960. Pada 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Pasukan Garuda I.

Indonesia yang telah megikat hubungan harmonis sejak dulu dengan negara Tim-Tengah. Kencangnya isu terorisme yang banyak digembor-gemborkan AS, membuat investor-investor dari Tim-Tengah mengalihkan investasinya ke negara lain. Pengalihan ini di prioritaskan kepada negara yang terutama negara yang bermayoritas memeluk Islam. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, lebih menjadi sorotan negara Tim-Teng dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam dll.

Reputasi Indonesia di bidang percaturan politik internasional juga mempunyai posisi yang terhormat, misalnya ketika menjadi inisiator Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Indonesia, bersama India. Mesir dan Yugoslavia menajdi pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok. Selain itu juga, potensi alam Indonesia yang kaya dengan bahan mentah dapat diolah menjadi komoditi perdagangan ke Tim–Teng, karena lebih dari 70 persen kebutuhan negara-negara tersebut dari impor.

Hubungan yang sudah terjalin sudah lama, hubungan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meraih kerja sama dalam bidang perdagangan maupun untuk mendapatkan hibah dan bantuan kemanusian. Aplikasi dari hubungan ini terlihat ketika Menteri Perdagangan dan Industri Kuwait berkunjung ke Indonesia tahun 2000, ia menyatakan akan tetap menanamkan investasinya sebesar 1,2 milyar dolar AS, untuk menolong keluar Indonesia dari krisis.

Selain itu juga, Indonesia memiliki kekuatan transaksi keuangan yang jumlah bertriliun-triliun rupiah terhadap suatu negara yang berada di Tim-Teng, yaitu suatu transaksi yang terkait dengan penyelenggaraan haji tiap tahun. Pada tahun 2006 Indonesia memberangkatkan sekitar 205.000 jama’ah haji. Jika biaya haji sekitar 2.577,00 dolar AS, maka dana yang terkumpul adalah sekitar 528.285.000,00 dolar AS atau Rp 4.860.222.000.000,00. Dari jumlah tersebut akan menjadi devisa Arab Saudi dalam bentuk living cost, akomodasi, konsumsi di Airport King Abdul Aziz dan Madinah, dan biaya-biaya lainnya.

Namun demikian, masih banyak kekurangan-kekuarangan khususnya dari pihak Indonesia sendiri. Seperti halnya yang diungkapan oleh Alwi Sihab Mantan Menko Kesra “Hubungan dagang Indonesia dengan Tim-Teng memiliki beberapa kelemahan, yaitu pendekatan yang masih rendah dan pengusaha Indonesia lebih berorientasi ke Amerika Serikat, Eropa dan Jepang”. Kurangnya pendekatan dan menyepelekan pasar Tim-Teng mengakibatkan beberapa pengusaha Arab mengalihkan pandangannya ke Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina.

Analisis

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan. Tidak dipungkiri, perbedaan-perbedaan tersebut akan menciptakan berbagai masalah yang akan selalu mewarnai hubungan kedua negara di masa-masa mendatang. Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Indonesia dengan Australia. Akan tetapi ketika terjadi pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada 1999, hubungan kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur dikala itu akibat dari turut campur Australia. Namun, setidaknya beberapa tahun terakhir ini hubungan kedua negara semakin membaik. Kedua negara meningkatkan pelaksanaanan pertemuan bilateral dalam suasana baik dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama kedua negara agar semakin berjalan baik, semakin kuat dan terus berkembang. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut antara lain mengenai kerja sama ekonomi, pendidikan, climate change, pertahanan dan keamanan, serta kerja sama bilateral untuk mengatasi krisis energi dan krisis pangan.

Sementara itu negara Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, memiliki hubungan emosional yang tinggi dengan kawasan Timur Tengah yang notabanenya identik dengan Islam.   Hubungan antara Indonesia dengan kawasan Timur Tengah, sudah terjalin ratusan tahun yang lalu ketika Islam menyebarkan ajarannya ke seluruh pelosok Bumi yang banyak dilakukan oleh para pedagang muslim, baik mereka yang berbangsa Persia, Arab, maupun India (Gujarat). Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, lebih menjadi sorotan negara Timur Tengah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam, dll. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa ada empat alasan mengapa Timur Tengah begitu familiar dan penting bagi Indonesia. Yang pertama yaitu bahwa Timur Tengah merupakan wilayah tempat turunnya agama-agama samawi, khusunya islam. Kedua, Timur Tengah adalah wilayah kaya minyak sehingga secara ekonomis lebih kuat dan kaya dari Indonesia. Ketiga, orang-orang kaya di Timur Tengah perlu tenaga kerja nonformal terutama pembantu rumah tangga dari Indonesia. Keempat, Timur Tengah menarik perhatian karena merupakan wilayah konflik Palestina-Israel. Keempat alasan diatas perlu dijadikan pijakan oleh bangsa Indonesia dalam membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah untuk kemaslahatan bersama diantara kedua pihak.

Source:

http://www.indonesia.go.id/ diakses pada tanggal 24 November 2009 pada jam 21.00

http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/02/21/16301484/konferensi.sydney.perkuat.hubungan.indonesia-australia diakses pada tanggal 24 November 2009 pada jam 21.00

Australia: Investigasi Balibo Tak Ganggu Hubungan dengan Indonesia, harian TEMPO, interaktif, internasional. Kamis, 10 September 2009

Hanvitra, Randy Ramadhani. 2009. Menyoal Hubungan Indonesia dan Timur Tengah. Diakses dari http://www.unisosdem.org  pada tanggal 23 November 2009 pada jam 14.25 WIB

Hubungan antara Australi dan Indonesia,  Australia-Indonesia Institute. Diakses dari http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/html pada tanggal 23 November 2009 pada jam 14.23 WIB

Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Besar China dan Amerika Serikat


Devania Annesya

-note: this entry will be updated with the current issues ensuing the relations between the two ‘US and China’ deeply rooted in the concept of ‘economic, military, and globalizations’ how these creates the ongoing relations getting more complex and as globalization noted ‘sophisticated’-

Dalam segi internasional, Indonesia mengadakan hubungan dengan hampir semua negara di dunia dan dengan berbagai lembaga internasional yang penting. Di antara itu semua dapat dikatakan bahwa pada waktu ini Indonesia juga mengadakan hubungan dengan negara – negara besar seperti Amerika dan Cina.

Hubungan antara Indonesia dan Amerika adalah satu hal yang amat penting, baik bagi Indonesia maupun Amerika. Berbagai faktor menunjukkan, seperti faktor geostrategi dan faktor ekonomi, bahwa kedua negara berkepentingan memelihara hubungan yang baik dan lancar. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada umumnya hangat dan ramah setelah pembentukan Orde Baru pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Pada tahun 1991 perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia lebih besar daripada perdagangan dengan seluruh Eropa Timur. Meskipun mengaku nonalignment, Indonesia juga mengakui pentingnya kehadiran militer dan politik Amerika Serikat di Asia Tenggara dalam menjaga keseimbangan daerah kekuasaan. Amerika Serikat dilihat Indonesia sebagai landasan keamanan regional di Asia Tenggara dan mitra dagang utama.

post has been updated but all contents have been moved here 

Sumber