Distributive bargaining: a strategy and tactic


Devania Annesya wrote

Pendahuluan

Di jurnal sebelumnya kita membicarakan mengenai bagaimana seseorang mendapatkan give and take ketika sedang bernegosiasi maka jurnal kali ini akan membicarakan mengenai situasi bargaining distributive (dapat pula disebut kompetitif, win-lose, bargaining). Dalam situasi bargaining distributive tujuan dari suatu pihak biasanya mendasar dan konflik langsung dengan tujuan-tujuan pihak lainnya. Sumber daya tetap dan terbatas, dan kedua pihak ingin memaksimalkan share mereka. Sebagai hasilnya, masing-masing pihak akan menggunakan serangkaian strategi dalam memaksimalkan share mereka agar outcome mereka tercapai. Strategi yang paling utama adalah untuk menjaga informasi dengan sebaik-baiknya – suatu pihak memberikan informasi pada pihak lainnya hanya jika ketika hal tersebut akan menghasilkan keuntungan strategis. Sementara itu sangat diharapkan untuk memperoleh informasi dari pihak lain demi mengembangkan kekuatan bernegosiasi. Distributive bargaining pada dasarnya mmerupakan sebuah kompetisi atas siapakah yang paling mampu mendapatkan sumber daya yang terbatas, yang sering diartikan sebagai uang. Mampu tidaknya satu atau dua pihak dalam meraih tujuan mereka akan tergantung pada strategi dan taktik yang mereka gunakan. Dalam sebagian besar strategi dan taktik distributive bargaining adalah apa yang diperbincangkan dalam negosiasi.

all contents have been moved here

alternative articles Renny Candradewi wrote can be read here

Sumber

  • ——-. Strategy and Tactics of Distributive Bargaining

Mediation as Negotiation instrument


MEDIASI

Konflik internasional seringkali merupakan subjek dari mediasi pihak ketiga.  Kita tidak mengetahui bagaimana mediasi pada umunya di awal sejarah (rekaman yang paling awal adalah kira-kira 3.500 tahun yang lalu), tapi itupun dipraktikan oleh Romeo dan Juliet dengan efek yang katastropik, dan telah terjadi setidaknya 400 tahunan. Kendati perang dingin telah membawa banyak perubahan dalam politik internasional, ia juga mengurangi insisden dari konflik internasional dan juga tendensitas dari pihak ketiga untuk memediasi konflik-konflik yang menyusahkan.

Konflik disini merupakan isu-isu politik-sekuriti. Tipikalnya, dalam ekonomi internasional atau perselisihan lingkungan, pihak rival tidak berkompetisi dengan paksaan. Konflik dalam pilitik-sekuriti terjadi dalam konteks politik kekuatan yang memiliki efek mayor dalam mediasi internasional. Premis ini menyediakan tiang konseptual dari analisis motif partisipan dalam mediasi, kodisi yang mempengaruhi performa dan peran dari mediator, dan kunci dari mediasi efektif dalam konflik internasional.

Konflik internasional merupakan keduanya dari konflik interstate dan domestic yang diciptakan oleh campur tangan pihak luar.

Mediasi merupakan suatu bentuk intervensi pihak ketiga dalam konflik. Namun berbeda dari bentuk intervensi pihak ketiga dengan penggunaan langsung alat pemaksa dan tidak bertujuan untuk menolong salah satu partisipan untuk menang. Melainkan bertujuan untuk membawa konflik pada suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan konsisten dengan kepentingan pihak ketiga tersebut.

Mediasi adalah sebuah proses politik tanpa adanya komitmen kelanjutan dari partai-partai untuk menerima ide mediator. Dalam poin ini, inilah perbedaannya dengan arbitrasi yang menggunakan prosedur yuridisial dan masalah yang sebelumnya sudh mereka sepakati. Untuk mencapai tujuannya, mediasi harus membuat penerimaan menjadi mungkin bagi para penasihat dalam konflik. Namun mediator seringkali menemui penolakan awal dari pihak-pihak yang berkonflik; maka usaha diplomasi awal haruslah mempersuasi pihak-pihak dengan nilai dari pelayanan mereka sebelum proses mediasi dimulai.

Negara-negara menggunakan mediasi sebagai instrument kebijakan luar negeri. Intervensi mereka sebagai mediator terlegitimasi oleh tujuan dari reduksi konflik yang secera tipikal mereka nyatakan. Hasrat untuk menciptakan perdamaian sebenarnya diikuti oleh motif lainnya dalam kontek politik kekuatan.

Mediasi negara seakan mencari bentuk dimana akan meningkatkan prospek stabilitas, menunda kesempatan rival untuk melakukan intervensi. Keduanya merupakan suatu bentuk tujuan defensive dan offensive yang dapat didapatkan melalui proses mediasi  (Udalov 1995 da Zartman 1995). Mediator bertindak defensive ketika konflik kelanjutan antar partisipan mengancam kepentingan mediator. Self-interest kedua motif dalam melaksanakan mediasi adalah ofensif, harapan untuk memperpanjang dan meningkatkan influensi. Dalam kasus ini, solusi dari konflik tidak memiliki kepentingan secara langsung dbagi mediator dan ia tak lebih hanya kendaraan untuk mengembangkan relasi antarkedua belah pihak.

Lawan dalam setiap konflik menghadapi dua pertanyaan apakah ia akan menerima mediasi dan jika iya, maka bagaimana agar mediasi dapat diterima (Maundi dkk 2006). Pihak-pihak menerima intervensi karena mereka, sebagaimana para mediator, berharap mediasi akan bekerja sesuai dengan kepentingan mereka.

Ketika mediator termotivasi oleh kepentingan diri sendiri, mereka tidak akan lagi megintervensi secara otomatis, tapi hanya saat mereka percaya bahwa sebuah konflik mengancam kepentingan mereka atau ketika mereka menemuka sebuah kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kepentingan mereka.

Mediator menggunakan tiga model untuk mengatur kepentingan semua pihak yang berada dalam konflik, yakni: komunikasi, formulasi dan manipulasi. Ketika mediasi terjadi tanpa adanya keinginan satu atau bahkan kedua belah pihak untuk menang dari lainnya, mediator dapat menempatkan dirinya sebagai komunikator untuk menjembati kepentingan msing-masing pihak. Namun ketika terjadi perselisihan antarpihak yang mengikuti mediasi, mediator diharapkan mengambil pilihan kedua sebagai formulator untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi. Sementara pilihan ketiga hanya akan diambil ketika pihak-pihak  tersebut saling berselisih dalam taraf yang ekstrem. Mediator sebagai mediator akan menggunakan segala cara agar terbentuknya suatu persetujuan dengan paksaan dan tekanan.

Analisis

Banyak kepentingan dan sedikit kontrol merupakan kompleksitas dalam pihak ketiga dalam sebuah mediasi, jauh dari yang kita bayangkan. Pihak penasihat dan mediator potensial masing-masing memiliki perhitungan kepetingan yang jauh lebih mempengaruhi daripada persetujuan sederhana dari perselisihan. Perhitungan mereka meliputi hubungan antarpihak yang berkonflik dan pihak ketiga dan biaya dan keuntungan dari kedua konflik dan konsiliasi. Kekuatan berasal dari kepentingan itu sendiri dan kemampuan pihak ketiga untuk bermain persepsi kebutuhan, diatas segala kebutuhan untuk sebuah solusi.

Mediasi bertindak sebagai katalis negosiasi. Ia memfasilitasi persetujuan pertikaian yang seharusnya dapat terselesaikan oleh mereka sendiri, jika merasa konflik mereka sebagai hal yang penting. Mediasi menjadi penting ketika konflik dua kali lebih dominan: merupakan penyedia elemen pertikaian dan mencegah pihak-pihak dari mencari dan menemukan jalan keluar. Kendatipun berhasil, mediasi hanya akan memotong beberapa layer, menyediakan alat bagi semua pihak untuk hidup bersama kendati saling berselisih, namun tidak menyediakan rekonsiliasi yang mendalam atau membatalkan penyebab-penyebab konflik

Sumber:

Watson, Adam. 1982. Diplomacy: The Dialogue Between States. London: Eye Methuen.

Zartman, I. William. 2008. Negotiation and Coflict Management: Essays on theory and practice. New York: Routledge

Diplomacy: types of Diplomacy


DIPLOMASI PREVENTIF Diplomasi preventif didefinisikan sebagai sebuah langkah metode resolusi perselisihan secara damai seperti yang disebutkan dalam Artikel 33 piagam PBB yang diterapkan sebelum perselisihan melewati ambang batas untuk memicu konflik. Dan perlu diketahui ada beberapa prinsip fundamental

hukum internasioonal mengenai diplomasi preventif ini:

1. Larangan menggunakan kekerasan (atikel 2(4) dalam piagam PBB)

2. Penyelesaian perselisihan secara damai (artikel 2(3) dalam piagam PBB)

Dalam Agenda of Peace (1992) sekretaris jenderal Marrack goulding mengatakan bahwa “diplomasi preventif membutuhkan ukuran untuk menciptakan kepercayadirian sebab diplomasi ini menawarkan peringatan lebih dini berdasarkan informasi yang dikumpulkan serta fakta formal dan informal yang ditemukan, juga melibatkan penyebaran preventif, dan dalam beberapa situasi, zona-zona demiliterisasi”.

Selain itu aktor-aktor yang secara aktif berperan dalam diplomasi preventif kini semakin beragam. Tak hanya PBB saja tetapi juga organisasi regional, pemerintah, NGO, media masa, bahkan aktor individu. Dan peran mereka kini semakin menjadi esensial seiring dengan berjalannya waktu. Namun diplomasi ini tidak selalu berhasil dijalankan (seperti yang terjadi pada konflik di bosnia). Sebab dalam diplomasi preventif dibutuhkan hadirnya pihak ketiga yang turut campur tangan dalam penyelesaian konflik antar state (misalnya PBB) sementara negara-negara tersebut seringkali merasa bahwa tidak perlu ada pihak ketiga yang mencampuri urusan internal mereka jika situasi masih belum dalam taraf yang ‘mengerikan’.

DIPLOMASI SECURITY

Peace of Westphalia dapat dikatakan sebagai diplomasi security pertama di dunia sebab Westphalia merupakan kelahiran dari konsep nation state yang mengakhiri perang 30 tahun di mana BeberAPA elemen yang masih bertahan di modern sistem saat ini adalah:

1. Non interference dalam urusan dalam negeri negara lain

2. Konsep diplomatic immunity 3. Hanya pengakuan state-lah (bukan lagi Gereja) yang dapat melakukan control politik.

Keamanan sangat dibutuhkan oleh suatu negara, terlebih ketika kompleksitas semakin meningkat saat ini. Misalnya dengan munculnya masalah security kontemporer saat ini seperti tidak adanya national boundaries, ancaman-ancaman tak terduga dalam level global, regional, dan national, serta ancaman-ancaman lainnya seperti yang disebutkan dalam UNHCP Report sebagai six clusters of threats:

1. Ancaman ekonomi dan social, termasuk kemiskinan, wabah penyakit dan degradasi lingkungan. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa elemen-elemen dari security adalah energy, environment dan survival.

2. Konflik inter-state

3. Konflik internal, termasuk civil war,genocide dan semacamnya dalam sekala besar atrokas

4. Senjata Nuklir, radiologi, kimia dan biologi yang berkembang saat ini

5. Terorisme

6. Kejahatan organisasi transnasional Dalam menjalankan diplomasi security dapat menggunakan dua alterative. Pertama melalui hard power dengan cara menyediakan alat-alat militer guna menjaga keamanan dan yang kedua melalui soft power yakni dengan cara menyediakan keamanan melalui nilai-nilai. Misalnya dalam maslah terorisme, menurut Dr Milan Jazbez, penggunaan hard power saja dalam penyelesaian terorisme saat ini jelas tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kita masih menemui maslah terorisme sebagai sebuah matriks global yang menjadi masalah permanen. Oleh karena itu, penggunaan soft power dalam diplomasi security Ada baiknya turut dijalankan dengan cara mengenali siapa, darimana, dan bagaimana caranya membuat perjanjian dengan mereka (terorisme).

Tujuan dari diplomasi security adalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan social, lingkungan, kesehatan, pendidikan, pekerja, intelektual, emosional, dan lain sebagainya. Dan dalam perjalanan ke depannya. Diplomasi ini memunculkan beberapa key player selain states, seperti organisasi internasional, aktor non-state, dan jaringan-jaringan security semacamnya.

Berikut beberapa bentuk penyediaan security dalam beberapa abad:

1. Balance of power (hingga akhir WWI)

2. Collective security (LBB dan PBB)

3. Collective defense (NATO)

DIPLOMASI HUMAN RIGHT

Diplomasi human right PERAN PBB Berikut adalah peran PBB dan aktivitas departemennya, agensi, dan program-programnya:

1. Aksi political

2. Operasi peacekeeping

3. Disarmament

4. Human right action

5. Developmental assistance

6. Humanitarian acion

7. Informasi public dan media

8. Persamaan gender

9. Drug and crime prevention

ANALISIS

Berdasarkan dari jurnal-jurnal saya download melalui browsing, saya meganalisis bahwa diplomasi prevantif merupakan diplomasi yang paling desirable dan efisien sebab diplomasi ini menawarkan penurunan ketegangan sebelum konflik terjadi – dan seandainya konflik telah merebak, masalah tersebut akan relative terselesaikan dengan cepat secara damai dan tepat pada penyebabnya. Sebab diplomasi ini kadang diselesaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB secara personal atau melalui staf senior atau agen agen dan program khusus, yang diatur oleh security council atau general assembly dan bisa juga organisasi regional yang bekerjasama dengan PBB. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Marrack goulding selaku Sekretaris Jenderal PBB dalam Agenda of Peace yang dihelat pada tahun 1992 serta menteri keamana Wiliiam Perry dalam pidatonya di Aspen Insitute Conference.

Source:

Igarashi,masahiro.2005.Preventive diplomacy and conflict resolution.SI Jazbec,Milan.2006.Diplomacy and Security after the end of the cold war: the change of the paradigm.SI

PERAN DIDIPLOMASI: SEBUAH ALAT TRADISIONAL DALAM PERUBAHAN WAKTU


DIPLOMAT, HAK, DAN KEWAJIBANNYA

“Diplomat is an honest man sent abroad to lie for the good of the country” – Sir Henry Wotton (1568-1639)

Sebagai duta Negara, para diplomat dituntut/ wajib untuk menjalankan fungsinya sebagai ujung lidah negara. Oleh karena itu ia juga memiliki beberapa hak istimewa (misal: memberi intrepetasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh negaranya) dan hak kekebalan/ imun. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut dan campur tangan/ gangguan dari pihak lain. Berikut syarat dan ketentuan dari hak tersebut sebagaimana tercantum dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961:

-          Jika perang terjadi, kekebalan diplomatic akan berlanjut hingga diplomat keluar dari host state. Misal: ketika penyerangan Pearl Harbor tahun 1941, diplomat Jepang diizinkan untuk kembali ke negaranya dengan terhormat.

-          Diplomat memiliki kode etik yang mengharuskan ia mematuhi hukum local. Ia akan dihukum jika melakukan suatu kesalahan yang terlampau besar. Misal: pada Januari 1997 ketika Diplomat Republik Georgia, G. Makharadge, mengalami kecelakaan di area Kedubes yang menyebabkan seorang gadis tewas, AS menuntut agar Rep Georgia mencabut hak imun darinya hingga AS dapat melanjutkan permasalahan criminal tersebut dan Georgia pun mengabulkannya.

-          Semua personel kedutaa dapat menikmati hukum dari Negara asal mereka di dalam kedutaan kendati hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum host state.

-          Host state memiliki kewajiban legal untuk melindungi kedutaan dan konsulat, serta rumah duta besar.

-          Kedutaan dapat memberikan Asylum atas alasan kemanusiaan (perlindungan dari penangkapan/ ekstradisi yang diberikan kepada local political refuge).

Kongres Vienna pada tahun 1815 telah memutuskan bahwa representative diplomatic dibagi dalam tiga kelompok dan pada Kongres Aixlachapelle 1818 ditambahkan satu tingkat lagi. Pertama, ambassador, mereka memiliki hak istimewa untuk berkomunikasi dengan presiden dari host state. Kedua adalah duta/ diplomat mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan presiden host state pada saat menyerahkan Surat Kepercayaan dari Negara saja. Ketiga adalah Ministers Resident. Keempat adalah Charges d’ Affaires yang nantinya akan dilantik oleh menteri luar negeri host state.

Fungsi dan tugas diplomat

Pertama, untuk mewakili kepentingan Negara. Duta besar berperan sebagai spokesperson bagi pemerintah mereka dan bertugas sebagai penghubung komunikasi antara negara yang mengirim mereka dengan Negara tempat mereka dikirim (Host state). Kepentingan dari tiap diplomat berbeda-beda, ada yang bersifat biasa sebagaimana penetapan tarif penerbangan antarnegara, tarif perdagangan, atau penetapan perjanjian ekstradisi. Pada level pertengahan, seorang duta besar bisa saja melayangkan protes atas aksi dari pemerintah lain, seperti border violation. Bahkan bisa saja kepentingan dapat menyebabkan kehancuran hubungan antarnegara sampai masalah tersebut terselesaikan. Contohnya ketika Bill Clinton mengancam akan menaikkan tarif mobil2 mewah buatan Jepang, seperti Lexus dan Infiniti, dengan sangat tajam jika Japan tidak juga membuka dealer mobilnya ke American-made car.

Kedua, merupakan symbol perwakilan. Normalnya, pertukaran duta besar antar dua Negara guna memenuhi pengakuan masing-masing. Kehadiran diplomat tidak hanya penting tetapi juga merupakan living-symbol yang sangat penting. Duta besar merupakan personifikasi dari Negara mereka. Keahlian, keprofesionalan, kehangatan dan pemahaman seorang diplomat mengenai kebudayaan host state-nya akan berimbas besar pada komunikasi official ketika diplomat tersebut bertransaksi. Diplomat yang bijak mampu mempromosikan gambaran positif  dengan tetap menghormati host state, membuat banyak pernyataan, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan social.

Ketiga adalah untuk memperoleh informasi. Setiap Negara yang bijak akan memberikan perhatiannya pada apa yang terjadi di sekitarnya, seperti aktivitas militer dari Negara tetangga atau tren ekonomik global yang sekiranya dapat mempengaruhi ekonomi domestik Negaranya yang diwakilinya. Diplomat bertugas memonitori situasi dalam jangka lama agar mereka dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi dan memberi peringatan pada Negara mereka mengenai suatu hal penting yang terjadi begitu tiba-tiba.  Biasanya pemimpin ingin tahu berita tentang revolusi, civil war, dan coups d’etat.

Keempat, mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional. Diplomatic corps akan berusaha untuk memenuhi Negara sahabatnya dalam dua cara: mempromosikan kepentingan nasional umum ke luar negeri dan melindungi warga Negara selama ia berada di Negara lain. Diplomat seringkali disibukkan dalam beragam aktivitas, seperti mengatur tarif preferensial, mengatur jadwal penerbangan pesawat terbang Negara mereka, dan menegosiasikan kontrak perdagangan yang menguntungkan perusahaan-perusahaan dari Negara asalnya.

Kelima, sebagai pembuat keputusan. Kendati komunikasi dan transportasi modern memungkinkan lebih banyak kebijakan berasal dari home capital, diplomat sebagai pembuat keputusan masih begitu penting karena mereka memiliki kesan mengenai pemimpin dan tren kebijakan di host capital.

TRADITIONAL AND MODERN DIPLOMACY

Berdasarkan karakternya, diplomasi dapat dibedakan menjadi dua jenis: pertama, diplomasi tradisional merupakan diplomasi yang menyangkut satu pemerintah Negara dengan pemerintah dari Negara lainnya secara official; kedua, diplomasi modern seringkali diramaikan oleh intergovernmental organization (IGO’s) dan non-govermental organization (NGO’s). Asal mula diplomasi modern berjangkar di Italia Utara di awal Renaissance dimana kedutaan besar pertama didirikan pada abad ketiga belas di bawah kepemimpinan Francesco Sforza (Contanuum International Publishing Group, 2003, p. 1). Kedutaan besar tersebut didirikan karena pemerintah mulai menyadari betapa pentingnya peran diplomasi sebagai tool untuk memenuhi kepentingan nasional mereka.

Jika diplomasi tradisional mengarahkan issu-nya pada high issue semacam issue perperangan, perjanjian perdamaian, serta batas-batas Negara; diplomasi modern lebih mengarahkan issue-nya pada low issue semacam HAM, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Dan jika diplomasi tradisional bersifat sangat tertutup dan rahasia, diplomasi modern diharuskan bersifat terbuka agar menghindari prasangka buruk Negara lainnya (tiga belas poin W. Wilson).

KESIMPULAN

Diplomat rupanya merupakan faktor yang sangat signifikan bagi iklim hubungan internasional. Saya berani menyimpulkan demikian sebab dalam jurnal The Role of Diplomacy : a Traditional Tool in Changing Time, penulis menyebutkan bahwa kehadiran mereka dalam host capital menyimbolisasikan negara yang mengirimnya mengakui secara legal hubungan antar dua Negara tersebut. Diplomat tidak saja berguna dalam memperjuangkan kepentingan nasional negaranya saja tetapi juga sangat berguna dalam mengumpulkan informasi mengenai host state­-nya. Bahkan di zaman komunikasi modern seperti sekarang pun, duta besar masih memegang peran penting dalam hirarki pengambilan keputusan karena mereka mengetahui secara langsung kesan yang mereka terima dari interaksi personal dengan host’s leader mereka. Sekian.

SOURCE:

-          The Role of Diplomacy : a Traditional Tool in Changing Time

-          The instrument of Policy Diplomatic Bargaining

Diplomasi and Foreign policy


DIPLOMASI DAN KEBIAKAN LUAR NEGERI

Pengertian diplomasi

Secara harfiah diplomasi berasal dari kata “diploma” (Yunani: sebuah kertas yang dilipat dua) yang didesain sebagai dokumen resmi Negara/ dokumen sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan, dan semacamnya. Berdasarkan Bester’s New World Dictionary of the American Language (1996) diplomasi adalah:

  1. Hubungan relasi antar bangsa, dalam membuat keputusan,
  2. Keahlian dalam melakukannya,
  3. Keahlian dealing with people.

Berikut adalah definisi diplomasi menurut beberapa ahli:

-          Ellis Briggs: diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan official dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan (1968, p.202)

-          Geoffrey McDermott: diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional. Masing-masing Negara, seberapapun kaliber dan ukurannya, selalu ingin memelihara/ mengembangkan posisinya dalam kancah internasional. Begitulah adanya, kendati faktanya, akan lebih baik jika lebih sedikit negara nationally minded di dunia ini. (1973, p.39)

-          Honore de Balzac: ilmu pengetahuan bagi mereka yang tidak berkuasa… suatu ilmu pengetahuan menyenangkan yang selalu demi memenuhi dirinya sendiri; suatu ilmu pengetahuan yang mengijinkan praktisinya untuk tidak mengatakan apapun dan berlindung di belakang anggukan kepala misterius; suatu ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa eksponen yang paling berhasil, pada akhirnya, adalah mereka yang mampu berenang bersama kepalanya di atas arus kejadian-kejadian yang pura-pura ia lakukan. (p.37)

DIPLOMASI DAN PERKEMBANGANNYA

Catatan historis pertama megenai pertukaran duta pemerintahan terorganisir terjadi di millennium ketiga sebelum masehi, yakni peradaban tulisan berbentuk paku Mesopotamia.

all contents have been moved here

 

Source:

Adam Watson. (1982). Diplomacy: The Dialogue Between States. Oxford: Routledge Publishing

Between Diplamacy and Negotiation


Pada awal sejarah kuno diplomasi, diplomasi dikenal sebagai pekerjaan yang diberikan kepada para bangsawan. Seorang diplomat, adalah mereka yang dikirim ke kerajaan sebagai utusan pemerintah dengan misi khusus. Akan tetapi catatan sejarah menyebutkan profesi diplomat berpotensi menjadi sandera perang sampai pada waktu tertentu sampai tercipta kesepakatan, pengalaman dari penyanderaan duta besar Amerika di Iran pada masa kepresidenan Carter. Namun demikian, tentu saja kegiatan diplomasi saat ini telah jauh berkembang. Dalam hubungan internasional diplomasi dikenal sebagai perangkat menyelenggarakan perjanjian dan persetujuan baik secara kolektif melalui organisasi internasional, rezim, maupun aliansi-aliansi kerjasama. Sayangnya, pada awal pra-perang dingin, diplomasi belum menjadi efektif. Diplomasi telah menjadi kajian HI sejak ilmu hubungan internasional pertama kali didirikan. Pasca perang dingin, diplomasi barulah mendapat tempat spesial dalam kajian HI. Akan tetapi, pergeseran alamiah sistem internasional dari hegemoni bipolar ke unipolar mengakibatkan perubahan intensitas dan ruang lingkup diplomasi.Saya untuk sementara tidak berusaha menjelaskan dinamika dan perkembangan diplomasi pada era hubungan internasional saat ini, melainkan memaparkan konsepnya secara teoritis dan sederhana. Berkaitan dengan itu, masalah yang menjadi perhatian meliputi apa arti diplomasi; kapan dimulai diplomasi; mengapa ada diplomasi; kapan diplomasi menjadi kajian HI; apa arti politik luar negeri; mengapa politik luar negeri menjadi kajian HI; dan bagaimana relevansi hubungan diplomasi dengan politik luar negeri.

Hal ini bertujuan untuk menjadi bahan perkenalan supaya mampu menjawab perihal relevansi diplomasi dalam kajian ilmu hubungan internasional saat ini.

Dalam buku “Diplomacy: the dialogue between states,” Adam Watson mengartikan diplomasi secara sederhana sebagai seperangkat aksi dan dialog antarnegara (Watson, 1982: xi). Lebih lanjut diuraikan secara umum diplomasi meliputi pegawai pemerintah yang ditunjuk mewakili negaranya guna menentukan arah dialog interaksi antarnegara. Dikarenakan perangkat diplomasi adalah negosiasi, maka seringkali diplomat disebut pula negosiator. Diplomasi dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan, mencegah perang, serta sebagai wadah mediasi konflik internasional. Kajian diplomasi dan perkembangannya tentu saja tidak bisa lepas dari catatan sejarah kapan diplomasi pertama kali dilakukan.

Berbagai bukti yang dilacak dari banyak sumber terpisah dan menjadi rujukan penting sejarah diplomasi. Salah satunya yakni pada Yunani kuno yang mana diplomasi yang berasal dari kata diploma, secara harafiah merujuk pada selembar kertas yang dilipat. Selain itu, salah satu bukti diplomasi tertua terdapat pada kebudayaan Mesopotamia 2850 SM dalam berbagai bentuk bukti perjanjian. Di Mesir, bukti adanya praktek diplomasi ialah perjanjian antara Ramses II dengan raja Hittite dari Akkadian yang diyakini berasal dari tahun 1280 SM. Beberapa bukti lain menunjukkan praktek diplomasi sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat saat itu juga ditemukan di beberapa tempat lain seperti China antardinasti yang terlibat perang saat itu, serta di Roma di mana utusannya dikirim kepada negara tetangga guna menakluk dan banyak contoh lainnya seperti kegiatan diplomasi yang terkenal pada masa renaissance Perancis dan Itali.

Negara terlibat diplomasi lebih disebabkan keadaan alamiah dunia tempat ia berada, yakni pada waktu dan tempat terdapat negara-negara yang mana aksi mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Pada yang seperti itu, sulit bagi mereka untuk bertindak dalam kevakuman sehingga interaksi antarnegara tidak dapat dihindari. Setiap negara pada akhirnya harus ambil bagian dalam kehidupan bertetangga yang berkaitan dengan ketergantungan yang semakin lama semakin intense. Oleh karena itu, diplomasi menjadi salah satu opsi guna menciptakan hubungan harmonis. Walaupun di sisi lain (menurut pandangan realis), sebenarnya terdapat opsi serupa yang agresif (yakni berupa ancaman militer) dikarenakan hubungan antarnegara yang harmonis bersifat mustahil.

POLITIK LUAR NEGERI

Politik luar negeri memiliki arti strategi dan perencanaan yang ditujukan kepada negara lain—cross border. Politik luar negeri terdiri dari seperangkat norma, prinsip, serta sasaran untuk memelihara keamanan dan kekuatan suatu negara sekaligus menentukan arah keterlibatannya (pandangannya) dalam isu-isu internasional. Sehubungan dengan itu, politik luar negeri merupakan variabel yang sulit diramalkan sebab sewaktu-waktu berubah oleh situasi dan kondisi lingkungan internasional—yang demikian disebut politik luar negeri yang short term.

Politik luar negeri merupakaan salah satu bidang kajian studi hubungan internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek internal suatu negara, tetapi juga aspek internal suatu negara. Negara sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasinal, meskipun aktor-aktor nonnegara semakin penting perannya dalam hubungan internasiona. Politik luar negeri menjadi kajian HI karena ketergantungan melalui interaksi antarnegara semakin meningkat. Hal ini yang menyebabkan kecenderungan untuk menetapkan sasaran melalui strategi-strategi politis dibutuhkan. Pembuat keputusan berkaitan politik luar negeri wajib memiliki pemahaman komprehensif mengenai arah kebijakannya

Negosiasi: mediasi sebagai resolusi konflik


Mediasi sebagai Metode Resolusi Konflik

Mediasi dikenal sebagai salah satu konsep paling familiar dalam setiap studi ilmu sosial dan politik. Dalam ruang lingkup hubungan internasional, mediasi merupakan salah satu perangkat dalam proses negosiasi penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga netral untuk mendekatkan dua pihak bertikai melalui komunikasi sehingga dicapai suatu kompromi yang win-win solution.

Mediasi dalam konteks hubungan internasional diterjemahkan ke dalam tiga fitur utama yakni perekrutan mediator, isu, dan kompromi—terciptanya mutual concessions. Mediator dipercayai oleh Young sebagai pencerminan dari bentuk optimisme dengan asumsi dasar yang mana mediasi dilihat sebagai perangkat paling potensial dalam negosiasi untuk menjembatani konflik.

Syarat kehadiran mediator adalah ia bisa diterima oleh kedua pihak. Selain itu, mediator berfungsi untuk hadir menengahi argumen serta menawarkan konsesus mutual yang bisa diterima keduanya. Mediator hadir untuk menyediakan komunikasi utamanya ketika situasi bersifat sangat emosional. Selain itu mediator mesti memiliki kapabilitas untuk menyediakan alternatif-alternatif yang visibel, diharapkan sanggup menjelaskan sudut pandang masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan membaca fakta yang ada. Secara singkat peran mediator dapat dirangkum ke dalam lima fungsi objektif meliputi persuasif, inisiatif, penjelasan, fasilitator, dan provisi.

Pertama, mediator memainkan peran untuk mengajak kedua pihak saling menurunkan ketegangan masing-masing melalui kompromi kepentingan. Mediator melakukan komunikasi interaktif tiga arah seraya menyisipkan persepsi kepentingan damai bagi keduanya. Hal ini dilakukan supaya saling pihak dapat meninjau posisi kepentingan masing-masing dalam melihat isu yang sama. Mediator dalam hal ini berperan sebagai jembatan dua kepentingan dengan menyediakan jalan tengah yang posibel.

Kedua, fungsi kedua yang meliputi inisiatif adalah berfungsi untuk mengajukan proposal settlement antarkedua pihak. Fungsi ketiga, yakni klarifikasi atau penyedia penejelasan dari ketidakpastian dan informasi yang simpang siur, mediator bermain sebagai decoder terhadap serangkaian fakta yang ada di sekitar isu yang dipertikaikan. Fungsi keempat, fasilitator, mediator berperan untuk memberikan arena komunikasi trilateral dua arah sehingga kedua pihak secara langsung mendapat kesempatan untuk berdiskusi perihal kepentingan mereka. hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindara kesalahpahaman karena salah intrepretasi dan salah konsepsi. Sedangkan fungsi terakhir adalah provisi, mediator sebisa mungkin menghindari konflik permukaan berupa perang. Manakala kedua pihak telah berperang, maka mediator seminimalmungkin menawarkan adanya gencatan senjata dan menekankan resolusi konflik yang berpusat pada kegiatan negosiasi dan diplomasi secara damai.

Akan tetapi optimisme tersebut semestinya tidak berlangsung secara berlebihan. Setiap negosiasi yang dijembatani oleh pihak ketiga tidak selalu berakhir dengan kesuksesan. Terdapat beberapa situasi yang menyebabkan negosiasi tergantung pada beberapa faktor alami yang berkaitan dengan isu negosiasi, misalnya terletak pada bagaimana isu dalam negosiasi dipersepsikan oleh masing-masing pihak; pola distribusi power di antara kedua pihak; personalitas masing-masing aktor; dan identitas mediator itu sendiri.

Berkaitan dengan distribusi power dan identitas mediator yang dipilih, terdapat pola yang menyimbolkan pada tingkat bagaimana mediator yang ditunjuk mampu berperan secara efektif dan berpengaruh dalam negosiasi konflik. Salah satu pola yang dikenal adalah terdapatnya small power-great power. Tim mediasi yang terdiri dari beberapa negara dengan distribusi power yang berbeda. Pola ini meletakkan pengaruh negara dengan power yang besar-superpower, seperti Amerika tentu memainkan peran dan pengaruh yang sulit diabaikan. Berbeda jika mediasi dilakukan oleh negara yang semi powerful maupun small power, tentu saja mediasi akan mengalami sedikit hambatan dan kedua pihak bertikai cenderung mengabaikan alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh mediator.

Inis Claude menyatakan bahwa letak keberhasilan mediasi dalam negosiasi dalah timing yang tepat. Claude mengungkapkan jika mediasi dilakukan pada awal situasi belum klimaks, maka kemungkinan besar mediasi dalam negosiasi berjalan lancar dan sukses.

SUMBER

Ott, Marvin C. 2009. Mediation as a Method of Conflict Resolution : Two Cases. Cambridge University Press