Chinese Hardball Diplomacy in Boycotting Liu Xiaobo 2010 Nobel Peace Winner

tulisan ini dibuat karena ini dirasa penting menjadi bukti kekkuatan ekonomi China sementara itu belum ada yang membahas sama sekali; komen dan respon is welcomed

Abstract
Duta besar dari semua negara yang berkedudukan di Oslo mendapat undangan untuk menghadiri upacara penghargaan Nobel Dunia setiap tahunnya. Sampai hari Selasa, terdapat 44 negara telah menyatakan kehadirannya pada hari Jumat nanti. Kampanye China untuk memboikot pemenang Nobel Perdamaian menunjukkan keberhasilannya setelah berhasil membujuk delapan belas negara bergabung dengan Beijing menolak undangan serah terima penghargaan kepada Liu Xiaobo, aktivis demokrasi yang dipenjara pemerintah Beijing. Rusia, Saudi Arabia, dan Pakistan ialah beberapa diantara sembilanbelas negara, termasuk China, yang menolak menghadiri upacara penghargaan tersebut. Dua negara, Algeria dan Sri Lanka-belum mengkonfirmasi kehadirannya. Berdasarkan catatan Institute Nobel Norwegia, selaku panitia, memperkirakan Kazakstan, Tunisia,Irak, Iran, Vietnam, Afghanistan, Venezuela, Filipina, Mesir, Sudan, Ukraina, Kuba dan Moroko juga akan menolak hadir. Komite Nobel Norwegia menyalahkan Beijing karena mendesak negara-negara untuk memboikot pertemuan tersebut. Sampai sekarang masih belum terdapat kejelasan, apakah sembilan belas negara yang tidak hardir karena desakan Beijing. Berdasarkan catatan dari Institut Nobel, mengungkapkan jumlah ketidakhadiran tersebut ialah yang tertinggi daripada biasanya, hal ini menandakan keefektifan kekuatan ekonomi China sebagai instrumen politik yang mempengaruhi keputusan negara untuk memboikot penghargaan Nobel Perdamaian untuk Liu Xiaobo.

 

Kata kunci: China, Beijing, pembangkan politik, Nobel Perdamaian 2010,  Liu Xiaobo

Pendahuluan

China sangat terkenal sebagai negara berpenduduk paling banyak di seluruh dunia dengan persebaran budaya China secara besar-besaran. Disinyalir elemen mendasar yang mengembangkan peradaban di dunia sekarang ini berasal dari China, misal kertas, serbuk senjata, kredit bank, kompas, dan uang kertas. Setelah mengalami stagnasi hampir dua dekade dibawah rezim authoritarinisme pada awal pemerintahan komunis dibawah komando Mao Zedong, saat ini China telah menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan sedang mengalami apa yang telah dideskripsikan sebagai revolusi industri kedua (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/1287798.stm ).

Republik Rakyat China (The People’s Republic of China-PRC) didirikan pada tahun 1949 ketika Partai Komunis mengalahkan partai dominan nasionalis ‘Kuomintang’ dalam perang saudara. Partai Nasionalis Kuomintang akhirnya mundur ke Taiwan dan membentuk negara tandingan bagi China yakni Taiwan. Sampai sekarang status kedaulatan Taiwan menjadi pertentangan dan kontroversi antara demokratisme Barat (Amerika Serikat dan sekutu) dan sosialisme China. Sementara itu, China gencar mengkampanyekan kebijakan ‘One China Policy’ dalam setiap hubungan bilateral dengan negara-negara di sekitarnya. (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/1287798.stm ).

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO), China mendapatkan manfaat akses  luas terhadap pasar luar negeri. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi yang cepat telah meningkatkan permintaan terhadap suplai energi. Oleh karena itu, China terus menerus terstimulus untuk meningkatkan hubungannya dengan negara pesuplai minyak dunia yang secara geografi letaknya sangat menguntungkan China, misalnya negara di kawasan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa Timur (Russia). Bukan kebetulan juga, apabila sejumlah negara diatas ternyata sehaluan dengan garis politik Beijing (http://internasional.kompas.com/read/2010/11/19/00354829/5.Negara.Tolak.Nobel.untuk.Liu.Xiaobo ).

Kedekatan hubungan antara China dan negara-negara tersebut bukan tidak mungkin menjadi alat yang berguna untuk mempengaruhi sejumlah keputusan negara pada suatu kasus yang bertentangan dengan China, misalnya terkait dengan penolakan Nobel Perdamaian untuk Liu Xiaobo pada 10 Desember 2010 di Oslo City Hall, Norwegia. Rusia, Saudi Arabia, dan Pakistan ialah beberapa diantara sembilanbelas negara, termasuk China, yang menolak menghadiri upacara penghargaan tersebut. Komite Nobel Norwegia menyalahkan Beijing karena mendesak negara-negara untuk memboikot pertemuan di Oslo tersebut. Berdasarkan Institute Nobel Norwegia, selaku panitia, memperkirakan Kazakstan, Tunisia, Irak, Iran, Vietnam, Afghanistan, Venezuela, Filipina, Mesir, Sudan, Ukraina, Kuba dan Moroko bakal menolak hadir (Moskwa dan Gibbs, 2010).

Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi keputusan negara tidak menghadiri upacara Nobel Perdamaian Liu Xiaobo di Oslo pada 10 Desember 2010. Terdapat sejumlah dugaan bahwa ketidakhadiran duta besar sejumlah negara disebabkan tekanan dan aksi kampanye terselubung Beijing. Namun, dugaan ini menjadi fakta ketika Beijing meminta Jepang untuk tidak menghadari penghargaan nobel perdamaian sebagaimana dikutip dalam Reuters, Foreign Minister Seiji Maehara di depan parlemen pada hari selasa, 9 November 2010 (Takenaka dan Stanway, 2010):

“It is true that there were requests through diplomatic routes in Tokyo and Norway that no one related to the Japanese government attend the Nobel Peace Prize Award ceremony”.

Penghargaan Nobel Perdamaian untuk Liu Xiaobo menuai sejumlah kontroversi internasional terkait ketidakhadiran sejumlah duta besar negara-negara di Oslo akibat kekuatan politik Beijing untuk menggalakkan kampanye terselubung dalam rangka memboikot upacara serah terima penghargaan tersebut.

Beijing mengklaim penghargaan tersebut merupakan bagian dari penetrasi nilai-nilai Barat ke China, pemerintah Beijing melalui juru bicra Menteri Luar Negeri Ma Zhaoxu menilai respon negatif sejumlah negara terhadap penolakan Beijing sebagai aksi untuk melemahkan partai yang berkuasa, sedangkan pemerintah Beijing menilai Liu Xiaobo tidak lebih sebagai pembangkang politik dan seorang kriminal (Chris Buckley, 2010).

Adapun tulisan ini dibuat berdasarkan dugaan sementara adanya hubungan kekuatan ekonomi China dan haluan politik dalam mempengaruhi keputusan Rusia, Filipina, dan Arab Saudi untuk tidak menghadiri upacara penyerahan Nobel di Oslo.

Latar Belakang

Nobel Perdamaian dan Liu Xioabo

Nobel Perdamaian meruapakan salah satu dari lima kategori penghargaan Nobel dunia yang dianugerahkan kepada orang-orang yang memberikan kontribusi menonjol dalam mendukung perdamaian. Penentuan nominasi diselenggarakan berdasarkan pertemuan Komite Nobel Norwegia (Norwegian Nobel Committee) yang mengundang sejumlah orang yang kompeten di bidangnya untuk memberikan nominasi penghargaan Nobel Perdamaian (http://www.nobelprize.org ).

Orang-orang tersebut sebagian bersar merupakan: (1) anggota perkumpulan nasional dan pemerintahan sekaligus anggota dalam Union Inter-Parlementer (‘Inter-Parliamentary Union’), (2) anggota dari Pengadilan Arbitrase (‘Permanent Court of Arbitration’) dan Pengadilan Internasional di Hague (‘International Court of Justice’), (3) anggota ‘Instititut de Droit International’, (4) profesor ilmu sejarah, ilmu politik, filsafat ilmu, hukum dan teologi, presiden universitas dan direktur riset di perdamaiaan dan institut hubungan internasional, (5) bekas anggota maupun anggota Komite Nobel Norwegia, dan (6) pembina dan mantan pembina di Institut Nobel Norwegia (http:// nobelprize.org).

Nilai Nobel tersendiri yang dianugerahkan bisa mencapai US$1.4 million. Penghargaan ini digelar di Oslo City Hall kemudian hari berikutnya digelar konser Novel Peace Prize yang disiarkan hampir ke 150 negara. Terkait dengan penghargaan yang diberikan oleh Liu Xiaobo yang dinominasikan menuai sejumlah kontroversi politik, yang kemudian mendapat sejumlah penolakan dari masyarakat China dan pemerintahan Beijing utamanya mempertanyakan kenapa pembangkang Liu Xiaobo mendapatkan penghargaan sementara pencetus liberalisasi ekonomi di China tidak (http://www.bbc.co.uk/worldservice/news/2010/10/101012_liu_xiaobo_wt_hs.shtml).

Sebagaimana dikutip dalam pemberitaan BBC, masyarakat China sendiri menilai negara-negara Barat menggunakan peraturan dan norma (yang mereka anut) untuk mengadili pihak lainnya (China). Ini terkesan tidak adil karena China memiliki norma dan peraturan sendiri. Artinya, negara-negara Barat tidak layak dalam berbagai hal baik Nobel dan lainnya untuk menentukan nasib pihak lain. Selain itu China juga meyakini bahwa penghargaan tersebut merupakan bagian dari kampanye Barat untuk mencampuri urusan internal negara China (Allen, 2010).

Kedekatan hubungan antara China dan negara-negara tersebut bukan tidak mungkin menjadi alat yang berguna untuk mempengaruhi sejumlah keputusan negara pada suatu kasus yang bertentangan dengan China, misalnya terkait dengan penolakan Nobel Perdamaian untuk Liu Xiaobo pada 10 Desember 2010 di Oslo City Hall, Norwegia. Rusia, Saudi Arabia, dan Pakistan ialah beberapa diantara sembilanbelas negara, termasuk China, yang menolak menghadiri upacara penghargaan tersebut. Komite Nobel Norwegia menyalahkan Beijing karena mendesak negara-negara untuk memboikot pertemuan di Oslo tersebut. Berdasarkan Institute Nobel Norwegia, selaku panitia, memperkirakan Kazakstan, Tunisia, Irak, Iran, Vietnam, Afghanistan, Venezuela, Filipina, Mesir, Sudan, Ukraina, Kuba dan Moroko bakal menolak hadir (Moskwa dan Gibbs, 2010).

Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi keputusan negara tidak menghadiri upacara Nobel Perdamaian Liu Xiaobo di Oslo pada 10 Desember 2010. Terdapat sejumlah dugaan bahwa ketidakhadiran duta besar sejumlah negara disebabkan tekanan dan aksi kampanye terselubung Beijing. Namun, dugaan ini menjadi fakta ketika Beijing meminta Jepang untuk tidak menghadari penghargaan nobel perdamaian sebagaimana dikutip dalam Reuters, Foreign Minister Seiji Maehara di depan parlemen pada hari selasa, 9 November 2010 (Takenaka dan Stanway, 2010):

“It is true that there were requests through diplomatic routes in Tokyo and Norway that no one related to the Japanese government attend the Nobel Peace Prize Award ceremony”.

Penghargaan Nobel Perdamaian untuk Liu Xiaobo menuai sejumlah kontroversi internasional terkait ketidakhadiran sejumlah duta besar negara-negara di Oslo akibat kekuatan politik Beijing untuk menggalakkan kampanye terselubung dalam rangka memboikot upacara serah terima penghargaan tersebut.

Beijing mengklaim penghargaan tersebut merupakan bagian dari penetrasi nilai-nilai Barat ke China, pemerintah Beijing melalui juru bicra Menteri Luar Negeri Ma Zhaoxu menilai respon negatif sejumlah negara terhadap penolakan Beijing sebagai aksi untuk melemahkan partai yang berkuasa, sedangkan pemerintah Beijing menilai Liu Xiaobo tidak lebih sebagai pembangkang politik dan seorang kriminal (Chris Buckley, 2010).

 

China

Keputusan suatu negara untuk tidak menghadiri upacara penghargaan Nobel Perdamaian kepada Liu Xiaobo menuai sejumlah kontroversi dan dugaan terhadap adanya tekanan dari pemerintahan Beijing. Dugaan tersebut seringkali dikaitkan dengan hubungan ekonomi dan politik antara China dan negara-negara terkait, maupun terhadap ekonomi secara global.

Perekonomian China selama tiga dekade telah mengalamai perubahan dari sistem terencanan secara terpusat yang seringkali identik dengan perekonomian tertutup, ke arah perdagangan internasional dengan ekonomi orientasi pasar yang telah  mengembangkan secara meluas sektor swasta dan sekarang tumbuh sebagai pelaku ekonomi global.

Perubahan ekonomi China sangat erat kaitannya dengan reformasi ekonomi yang diselenggarakan pada akhir tahun 1970 yang meliputi kebijakan orientasi pasar seperti menghilangkan pertanian kolektif, melibatkan liberalisasi pasar, desentralisasi fiskal, menambah otonomi peursahaan negara, melakukan diversisfikasi sistem perbankan, pengembangan pasar saham, memperluas pelaku ekonomi di sektor non-negara, dan terbuka terhadap perdagangan dan investasi asing (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html)

Secara ringkas pertumbuhan ekonomi China sebagai berikut: (1) GDP (‘Gross Domestic Product) menempati posisi tiga sedunia. Tingkat ‘unemployment rate’ mencapai 4.3% di tahun 2009. Inflasi hanya -0.7%. Produsen minyak kelima di seluruh dunia, dan pengeskpor minyak ke-32 di seluruh dunia. Pengimpor minyak keempat di seluruh dunia dan memiliki cadangan minyak ke-13 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html).

Problematis

Pertanyaan problematik yang perlu ditelusuri ialah faktor apa yang mendasari kepercayaan diri China untuk mempengaruhi sejumlah duta besar negara untuk tidak hadir dalam upacara penghargaan bergengsi tersebut. Tulisan ini ditujukan untuk mencari penjelasan hubungan posisi ekonomi China di masing-masing negara—Rusia, Arab Saudi dan Filipina dan kesamaan haluan politik dengan rezim Beijing sebagai faktor determinan yang mempengaruhi keputusan negara tersebut; mencari jawaban atau prediksi mengapa Rusia menolak undangan tersebut sementara India dan Brazil sebagai anggota ‘BRIC’ justru menghadirinya, di kawasan yang sama mengapa Thailand menghadiri sementara Filipina tidak, mengapa Vietnam memilih untuk tidak hadir padahal selama ini selalu berseberangan dengan China.

Kendati duta besar yang menolak hadir tidak diminta untuk menjelaskan absennya, duta besar Filipina untuk Norwegia secara tidak sadar mengungkapkan, “We do not want to further annoy China,” hal ini secara tidak langsung menggarisbawahi peningkatan pengaruh China utamanya di Asia (http://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-claims-victory-as-19-countries-spurn-nobel-ceremony-2153972.html).

�a
���ͤr tahun 1970 yang meliputi kebijakan orientasi pasar seperti menghilangkan pertanian kolektif, melibatkan liberalisasi pasar, desentralisasi fiskal, menambah otonomi peursahaan negara, melakukan diversisfikasi sistem perbankan, pengembangan pasar saham, memperluas pelaku ekonomi di sektor non-negara, dan terbuka terhadap perdagangan dan investasi asing (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html)

 

Secara ringkas pertumbuhan ekonomi China sebagai berikut: (1) GDP (‘Gross Domestic Product) menempati posisi tiga sedunia. Tingkat ‘unemployment rate’ mencapai 4.3% di tahun 2009. Inflasi hanya -0.7%. Produsen minyak kelima di seluruh dunia, dan pengeskpor minyak ke-32 di seluruh dunia. Pengimpor minyak keempat di seluruh dunia dan memiliki cadangan minyak ke-13 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html).

Metodologi Riset

Tingkat Analisis

Negara

Tulisan ini menggunakan tingkat analisis kedua yang memfokuskan pada faktor eksternal bagaimana negara satu dapat memaksa negara lain untuk terlibat dalam suatu perilaku kebijakan politik luar negeri tertentu. Tingkat analisis yang demikian mengulas hubungan tidak hanya hubungan eksekutif dan legislatif pemerintahan nasional, melainkan juga melibatkan kondisi ekonomi, haluan politik dan budaya politik suatu negara tertentu.

Pada tingkat analisis negara, tulisan ini akan menitikberatkan bagaimana faktor eksternal mempengaruhi perilaku negara di kancah global. Dari perspektif pengambilan keputusan, faktor-faktor tersebut mewakili batasan-batasan yang menentukan parameter yang mungkin bagi pemimpin untuk mengambil keputusan. Dalam konteks kenegaraan, duta besar bertindak mewakili pengambilan keputusan negara tersebut di negara ‘host’ masing-masing. Tentu saja hubungan antara pemimpin suatu negara dan hubungan negara tersebut dengan negara lain secara bilateral lebih rumit daripada penyederhanaan yang dilakukan melalui analisis tingkat negara. (Breuning, 2007, pp. 12-16).

1.1.Ruang Lingkup Riset

Tulisan ini akan menganalisa peristiwa yang terjadi antara rentang waktu sejak pengumuman penganugerahan Nobel Perdamaian Liu Xiaobo pada awal bulan Oktober 2010 hingga bulan Januari 2011.

1. Kerangka Teori

2.1.Ekonomi sebagai kekuatan utama negara

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perekonomian menjadi perangkat utama pertumbuhan di China. Saat ini China menjadi satu dari pengekspor utama dunia dan menarik sejumlah investasi asing. Sebaliknya, China juga berinvestasi sejumlah trilliun dollar ke luar negeri. Runtuhnya pasar ekspor internasional yang diikuti oleh krisis finansial global apada 2009 lalu telah menggoncang perekonomian China secara serius. Namun perekonomian China menjadi satu-satunya di dunia yang dengan cepat berbalik pada pertumbuhan yang stabil (http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/1287798.stm )

Perekonomian sebagai kekuatan utama suatu negara patut diperhitungkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan suatu negara utamanya negara dengan ekonomi dominan secara global seperti China untuk mempengaruhi negara-negara yang terlibat kemitraan dengannya. Semakin kemitraan tersebut bersifat strategis, maka China nyaris memiliki andil untuk mempengaruhi keputusan suatu negara termasuk apabila keputusan itu selaras dengan rezim Beijing. Hal ini selaras dengan konsep yang tertuang dalam kerangka  ekonomi menjadi variabel dalam proses pengambilan keputusan (Hudson, 2007)

Signifikasi perekonomian terhadap ‘bargaining power’ suatu negara dalam sistem internasional dapat dipahami dengan lebih baik melalui kerangka ekonomi sebagain atribut nasional negara. Terdapat hubungan bahwa semakin besar kontribusi ketergantungan, misal ekonomi, suatu negara; semakin kecil ruang gerak negara tersebut untuk ‘dependent’ dalam mengambil keputusan politis terkait dengan kebijakan tertentu.

1. Problem Analysis

Berdasarkan catatan Institut Nobel, sejumlah negara yang tidak menghadiri upacara penghargaan Nobel Perdamaian dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan ketergantungan dengan China. Misalnya, Rusia, Kuba, Irak, Maroko, Kazakstan Iran, Venezuela, memiliki haluan politik yang selaras dengan China (http://internasional.kompas.com/read/2010/11/19/00354829/5.Negara.Tolak.Nobel.untuk.Liu.Xiaobo ).

Kedua, Filipina, Vietnam, memiliki faktor menghindari konflik lebih jauh dengan Beijing. Ketiga, Arab Saudi, Tunisia, Mesir, Tunisia, Afghanistan, Mesir, Sudan, dan Ukraina (Baker, 2008).

3.1.Haluan politik

Utamanya negara berhaluan politik otoritarianisme dan sosialis, seperti Russia dan Iran cenderung selaras dengan keputusan Beijing (Rajan Menon, 2009). Selain itu mereka juga memiliki serangkaian pengalaman pembangkang politik, demonstrasi, pergerakan sosial dan protes. Lebih dari itu, mereka menerapkan konsistensi kebijakan luar negeri. Artinya, dengan menolak penghargaan ‘Nobel Peace Prize’, mereka juga menolak adanya campur tangan nilai asing terhadap urusan internal negaranya. Oleh karena itu, rasanya penting untuk mengambil sikap ‘tersebut’ apalagi jika berlawanan dengan nilai-barat Barat. Mereka menilai, penghargaan nobel peace prize merupakan ajang penetrasi nilai barat yang mulai disusupi oleh nilai-nilai politik dan sarat kepentingan (http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=627357&publicationSubCategoryId=200 ).

Adapun posisi politik dan kedudukan ekonomi China dengan Rusia yang menjelaskan perilaku kebijakan luar negeri Rusia terkait isu Liu Xiaobo dijabarkan di bawah ini.

1. Rusia

Tingkat ketergantungan ekonomi antara China dan Russia dapat diringkas sebagai berikut: Volume perdagangan antara dua negara bernilai $29.1 billion in 2005, meningkat 37.1% daripada tahun sebelumnya. Ekspor China ke Russia berupa mesin dan barang-barang elektronik meningkat 70%, yakni 24% dari total ekspor China ke Rusia selama sebelas bulan di tahun 2005. Di tahun yang sama ekspor produk teknologi China mencapai 58%, hanya 7% dari total ekspor China ke Russia. Periode ini nilai perdagangan China dan Russia mencapai $5.13 billion, meningkat 35% atau kira-kira 20% perdagangan total China.

Nilai transaksi perdagangan yang demikian besar menjadikan Russia sebagai partner perdagangan China kedelapan sedangkan China ialah partner perdagangan keempat bagi Russia (Menon, 2009).

China tercatat memiliki 750 proyek investasi di Russia yang melibatkan $1.05 billion.  Selain itu China telah mengontrak investasi di Russia dengan keseluruhan total nilai $368 million selama Januari–September 2005, dan nilainya berlipat ganda di tahun 2004 (Menon, 2009).

Berdasarkan tulisan oleh Richard Weitz (2008), “China-Russia Security Relations: strategic Parallelism Without Partnership or Passion?”, mengungkapkan kedua negara selain fokus terhadap isu perdagangan juga tengah mengembangkan hubungan keamanan yang secara langsung terkait banyak kepentingan. Area kepentingan hubungan keamanan dua negara memasukkan isu konflik-konflik regional, isu nonproliferasi, dan keseimbangan kekuatan militer. Sehingga hampir aksi kebijkan luar negeri pemerintahan mereka berturut-turut mempengaruhi kepentingan nasional Amerika (Weitz, 2008: 1).

Selama hampir dua dekade, China dan Rusia telah memperkuat kerjasama keamanan mereka dengan perubahan yang terus menerus terjadi. Dalam banyak kasus kepentingan mereka saling tumpang tindih, dua negara ini juga berkompetisi dalam kekuatan dan kemakmuran, utamanya menyangkut sumber daya minyak dan gas (Weitz, 2008: 2).

Dalam banyak hal, China dan Rusia bisa menjadi rekan energi sekuriti karena kedekatan geografis masing-masing daripada negara dengan sumber energi yang lain. Dalam ranah politik dan retorika publik, pemimpin China dan Rusia selalu tampak dekat dan saling mendukung. Mereka selalu berbicara seolah berbagi pandangan komprehensif dan arah yang sama. Misalnya, dalam kancah organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan pemerintah China dan Rusia selalu menekankan interpretasi tradisional mengani kedaulatan nasional daripada mengusung konteks nilai-nilai demokratis universal atau ideologi universal lainnya (Weitz, 2008: viii).

Satu-satunya kepentingan China dan Rusia yang saling bersinggungan manakala terkait dengan Asia Tengah. Kedua negara kemudian menyusun kesepakatan bersama yang tertuang dalam ‘Shanghai Cooperation Organization’ (SCO). Keselrasan kepentingan yang muncul dalam SCO disebabkan Beijing memandang Asia Tengah sebagai kawasan dengan prioritas strategis subordinat. Sedangkan Moscow menganggap kawasan tersebut sebagai area kepentingan spesial China (Weitz, 2008).

Kendati hubungan China-Rusia telah bartambah baik dalam beberapa aspek penting, kerjasama keamanan antara Beijing dan Moskow masih tetap terbatas dan kadang-kadang rendah. Walalupun demikian, dua pemerintahan ini selalu saling mendukung satu sama lain utamanya terkait dengan kepentingan anti-Barat (Eropa dan Amerika Serikat) (Weitz, 2008: vi).

Latar belakang pengaruh keputusan Rusia untuk mendukung keputusan Beijing ialah : (1) kesamaan persepsi anti-Barat (Eropa dan Amerika serikat) dan adanya nilai-nilai kepentingan Barat dan sarat politik dalam esensi Nobel Perdamaian kepada Liu Xiaobo, (2) memiliki latar belakang pembangkang politik dan pergolakan sosial anti-pemerintah yang gencar mengadakan protes dan demonstrasi dengan mengatasnamakan prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisasi guna melemahkan pemerintahan yang berkuasa, dan (3) kesamaan haluan politik oritarianism dengan Beijing.

3.2.Faktor Ketergantungan Ekonomi

1. 1. Kuba, Iran, dan Sudan

Ketidakhadiran duta besar dari Iran, Kuba disinyalir karena anggapan bahwa China menjadi pendukung politis pemerintah nasional mereka sekaligus pelindung dari tekanan pengaruh Barat (Moskwa dan Gibbs, 2010). Selain itu secara ekonomi, negara-negara tersebut terikat oleh embargo ekonomi Amerika serikat sehingga perdagangan mereka sangat tergantung dengan China. Dengan demikian, ekonomi menjadi komponen ‘softpower’ Beijing untuk mendapatkan kepatuhan (‘compliance’) negara tersebut terhadap rezim Beijing (Moskwa dan Gibbs, 2010).

3.3.Faktor ‘Deference Policy’ dan ‘Kemitraan Strategis’

1. Filipina

Berdasarkan tulisan Carl Baker (2004), “China Philippines Relations: Cautious Cooperation” mengungkapkan hubungan Filipina dan China telah dimulai sejak 1975. Saat itu pemerintahan Filipina dipimpin oleh Ferdinand Marcos yang secara agresif meningkatkan hubungan dua negara, utamanya kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi menjadi elemen paling penting hubungan bilateral dua negara. Misalnya Filipina mengimpor produk petroleum dengan ‘harga persahabatan’, sebaliknya China mengimpor produk pertanian dan kehutanan (Baker, 2004: 3).

Kerjasama ekonomi Filipina dan China dapat dipahami dalam ruang lingkup lebih luas dalam konteks hubungan Sino-ASEAN. Penandatanganan ‘Joint Declaration of the PRC and ASEAN State Leaders—‘A Strategic Partnership for Peace and Prosperity’ pada Oktober 2003, China dan ASEAN mengumumkan bahwa keduanya menjadi rekan kerjasama penting. Tidak dipungkiri, Filipina telah secara materi memperoleh keuntungan dari komitmen China dalam kerjasama tersebut. Berdasarkan catatan Departemen Perdagangan dan Industri, perdagangan dengan China telah meningkat secara dramatis selama dekade terakhir mencapai nilai $4 billion di tahun 2003. Hal ini menjadikan China sekarang menjadi rekan dagang terbesar kelima Filipina. Di luar area perdagangan, juga terdapat peningkatan dalam bentuk kerjasama yang lain. Kesepakatan kerjasama bilateral yang ditandatangani sejak Mei 2000 mengijinkan kedua negara lebih terlibat dalam berbagai lingkup kerjasama seperti jasa, pariwisata, keuangan, investasi, pertukaran budaya, penegakan hukum, pertanian dan perkembangan infrastruktur. Salah satu contoh ialah kesepakatan terkait proyek jalur kereta bernilai $400 million  yang menghubungkan Manila dan Luzon. (Baker, 2004: 5).

Secara ekonomi, Filipina terikat dengan kerjasama strategis dengan China sejak penandatanganan kerjasama bilateral sejak Mei 2000 (Baker, 2004: 5). Kerjasama strategis ini mengandung nilai bahwa China dan Filipina mesti mencari landasan yang sama terkait isu kepentingan mutual dengan saling mendukung agenda politik satu sama lain baik di tingkat regional maupun regional (Schmidt, 2010).

Filipina mendapati kerjasama partnership strategis dengan China berfungsi sebagai katalis utama pembangunan ekonominya kendati terdapat banyak pandangan sekptis, optimis, dan pesimisme dari elite politiknya (Baker, 2004).

Terkait dengan persoalan kemanan, China dan Filipina tengah bersengketa terkait kepulauan Spratly, persengkataan di Karang Mischief di perairan Spratly. Dalam wacana hubungan bilateral Sino-Filipina, konflik kedua negara mengindikasikasikan Fililpina rentan terhadap ketegasan China di kawasan tersebut. Dengan demikian, kebijakan Filipina terkait dengan isu penghargaan Nobel Perdamaian kepada pembangkan politis China, Liu Xiaobao, disebabkan: (1) Filipina tidak ingin terlibat mengusik China lebih dari konflik yang sampai sekarang belum terselesaikan, (2) Hubungan bilateral Sino-Filipina selama ini didasari oleh kebijakan ‘policy deference’ Filipina untuk menghormati urusan politik Beijing, dan (3) sebagai konsistensi dan implementasi kemitraan strategis dengan Beijing untuk menghormati dan saling mendukung agenda politik satu sama lain. (Baker, 2004: 6).

Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri terdapat peningkatan pengaruh ekonomi China secara global menjadi kunci sukses Beijing membujuk duta besar di negara lain di Oslo untuk tidak menghadiri upacara penghargaan Nobel Perdamaian (Moskwa dan Gibbs. 2010). Diyakini ekonomi menjadi instrumen politik dan ‘softpower’ yang efektif untuk mendapatkan kepatuhan (‘compliance’) dari negara tertentu, umumnya negara dengan karakteristik ketidakstabilan politik, gejolak ekonomi dan sosial, dan rentan terhadap sanksi ekonomi Amerika serikat. Karakteristik tersebut umumnya dimiliki oleh negara berkembang sehingga sangat mudah sekali untuk melancarkan diplomasi politik dengan instrumen ekonomi untuk membuat mereka patuh kepada kebijakan luar negeri dan rezim Beijing saat itu.

Patut dicatat, bahwa diantara 65 undangan yang disebar hanya 44 duta besar saja yang hadir termasuk diantaranya ialah India dan Brazil, Indonesia, dan Korea Selatan. Undangan tersebut dihadiri oleh setengah dari anggota negara ekonomi berkembang BRIC (Brasil, Rusia, India, dan China). Kuba, Venezuela, Rusia, dan Kazakstan mungkin bersimpati terhadap isu ‘aktivis antipemerintah’. Politik domestik keempat negara tersebut juga sedang mengalami permasalahan yang sama dengan kelompok orang antipemerintah. Sedangkan ketidakhadiran negara Pakistan, Irak, dan Iran disinyalir berdasarkan implikasi ekonomi dan alsan politis untuk menuruti rezim China (http://www.reuters.com/article/idUSTRE6B657420101207?pageNumber=2 ).

Hal ini dipertegas oleh Iver B. Neumann, seorang Direktur Riset di Oslo-Norwegian Institute of International Affairs, mengungkapkan implikasi ekonomi China terhadap boykot perdamaian yang mengungkapkan bahwa China muncul sebagai kekuatan di abad ini (Moskwa dan Gibbs, 20010). Selama ini kekuatan ekonomi China di kancah politik global hanya terbatas pada suatu wacana mendatang tanpa belum adanya bukti faktual. Akan tetapi adanya reaksi keras yang dilancarkan Beijing melalui diplomasi ‘hardball’ dikombinasikan dengan kekuatan ekonomi sekaligus politik menjadi bukti lahirnya China sebagai kekuatan baru menantang nilai-nilai intervensi sarat politik Barat di politik internasional abad ini. Tulisan ini sampai pada kesimpulan utama bahwa kekuatan ekonomi China sebagai instrumen politik yang mempengaruhi keputusan negara untuk memboikot penghargaan Nobel Perdamaian untuk Liu Xiaobo.

Words count: 4236

Referensi

1. Allen, Ben. 2010, BBC World Service, On Air: Liu Xiabo: the right vhoice for the Nobel prize? [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010] http://www.bbc.co.uk/blogs/worldhaveyoursay/2010/12/is_china_the_worlds_bully.html
2. Allen, Ben. 2010, BBC News, 2010, On Air: liu Xiaobo: the Righ Choice for the Nobel Prize? [ONLINE] 10 desember 2010, [Cited 9 Januari 2011], http://www.bbc.co.uk/programmes/p00c8ny6
3. Baker, Carl. 2004. China-PhilippinesRelations: Cautious Cooperation: SPECIAL ASSESSMENT OCTOBER 2004 Asia’s Bilateral Relations
4. Breuning, Marijke. 2005, Foreign Policy Analysis: Comparative Studies, London, Palgrave Macmillan, pp. 12-16
5. Bristow, Michael. 2010, BBC News Asia-Pacific, Liu Xiaobo: 20 years of activism, [ONLINE] 9 December 2010, [cited 25 December 2010], http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11492131
6. Buckley, Chris. 2010, Reutters, US., China disagree on Nobel but to look cooperate: Holder, [ONLINE] 21 October, [cited 5 January 2011] http://www.reuters.com/article/idUSTRE69K1GB20101021
7. CIA the Work of A Nation, the center of Intellegence, 2010, China: Country description,[ONLINE] 29 Desember 2010, [Cited 9 Januari 2011], https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
8. China New Energy, [ONLINE] n/a, [cited 5 january 2011] http://www.bakerbotts.com/files/Publication/8dd9a398-bd08-4c27-9309-44436ff39c81/Presentation/PublicationAttachment/86d1ad0a-fe3c-46c4-a2e6-4499134a953b/ChinasNewEnergy.pdf
9. China claims victory as 19 countries spurn nobel ceremony, [ONLINE], [Cited 9 January 2011] http://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-claims-victory-as-19-countries-spurn-nobel-ceremony-2153972.html
10. Dyer, Geoff. 2010, Financial Time, Beijing denounces Nobel for Liu Xiaobo, [online] October 8 2010 10:11 | Last updated: October 8 2010 19:00 [cited December 25, 2010,  http://www.ft.com/cms/s/0/787aa112-d2b9-11df-9166-00144feabdc0.html#axzz157hrqbsi
11. Hudson, Valerie. 2007. Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. London: Rowman and Littlefield Publishers, INC
12. Moskwa, Wojciech and Walter Gibbs, 2010, Reuters. Economic Carrot Helps China in Nobel Boycott Drive, [ONLINE] 7 December 2010, [cited 5 January 2011] http://www.postchronicle.com/cgi-bin/artman/exec/view.cgi?archive=235&num=336851
13. Nobel Prize, 2010, Nobel Peace Prize, [ONLINE] 9 Januari 2011, [cited 9 Januari 2011], http:// nobelprize.org
14. Philstar. Beijing Denounces Nobel Prize as a Western Tool. 2010. [ONLINE] 5 November 2010. [Cited 14 January 2011] http://www.philstar.com/Article.aspx?articleId=627357&publicationSubCategoryId=200
15. Rajan Menon, 2009, The China-Russia Relationship: What it involves, where it is headed, and how it matters for the United States, “A Century Foundation Report”, [ONLINE] n/a, [cited 9 Januari 2011], http://www.tcf.org
16. Ray, Michael, 2010, Encyclopedia Britannica, Biography of Liu Xiaobo, [ONLINE] n/a, [cited 9 Januari 2011] http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1656918/Liu-Xiaobo
17. Takenaka,  Kiyoshi and David Stanway; Editing by Ron Popeski. Reuters, 2010. China asks Japan not to attnd Nobel Peace Award, [ONLINE] 9 November 2010, [Cited 5 January 2011] http://www.reuters.com/article/idUSTRE6A81US20101109
18. ——–. 2010. Reuters. 2010. Economic Carrots helps China in Nobel boycott drive.[ONLINE 7 December 2010] [cited 1 January 2011] http://www.reuters.com/article/idUSTRE6B657420101207
19. Schmidt, Anne. 2010. Strategic Partnerships–a contested policy concept A review of recent publications. Working Paper Research Division EU Integration  Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International  and Security Affairs. Berlin: Working Paper FG 1, 2010/ 07, December 2010 SWP Berlin
20. Weitz, Richard. 2008. China-russia security relations: strategic parallelism without  partnership or passion? Strategic Studies Insititutes Army Militer http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/
22. Sumber Pemberitaan:
23. BBC News Worldservice. [ONLINE] 10 Oktober 2010, [cited 5 Januari 2011] http://www.bbc.co.uk/worldservice/news/2010/10/101012_liu_xiaobo_wt_hs.shtml
24. BBC News, 2010, China Country Profile: Economy, [ONLINE] 18 October 2010, [Cited 4 January 2011] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/1287798.stm
25. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11974612
26. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11974187
27. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11971698
28. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11970024
29. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11967657
30. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11967451
31. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11967660
32. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-11968854
33. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11968714
34. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11966449
35. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11965250
36. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/9274177.stm
37. BBC News Asia-Pacific, [ONLINE] 10 December 2010, [cited 25 december 2010]  http://www.bbc.co.uk/news/world-11962295
38. BBC News, 2010, China Country Profile, [ONLINE] 18 October 2010, [Cited 4 January 2011] http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/1287798.stm
39. China Daily. 2010. China and Saudi Arabia convene on economic trade. [ONLINE] 1 November  2010] [cited 1 January 2011] http://www.chinadaily.com.cn/china/2010-01/11/content_9297021.htm
40. Economist.com, ‘China and Nobel ceremony? [ONLINE Desember 2010, [Cited 5 Januari 2011] http://www.economist.com/blogs/asiaview/2010/12/china_and_nobel_ceremony?page=1
41. Epoch Times, 2001, Liu Xiaobo: U.S. and British Liberties Union win, [ONLINE] 11 April 2004, [cited 9 Januari 2011] http://www.epochtimes.com/gb/4/4/13/n508623.htm
42. Jamestown Foundation.  http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=36371&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=305f844510
43. Kompas Internasional, 2010, [ONLINE] 19 November 2010, [cited 4 January 2011] http://internasional.kompas.com/read/2010/11/19/00354829/5.Negara.Tolak.Nobel.untuk.Liu.Xiaobo
44. Kompas Internasional, 2010, [ONLINE] 19 November 2010, [cited 4 January 2011] http://perempuan.kompas.com/read/xml/2010/10/15/20322262/china.tekan.aktivis.pendukung.liu.xiaobo
45. Kompas Internasional, 2010, [ONLINE] 19 November 2010, [cited 4 January 2011] http://internasional.kompas.com/read/2010/10/08/18065931/Pokoknya..Liu.Xiaobo..Selamat.ya
46. Kompas Internasional, 2010, [ONLINE] 19 November 2010, [cited 4 January 2011] http://internasional.kompas.com/read/2009/12/24/09161458/Liu.Xiaobo.Didakwa.Menghasut
47. Kompas Internasional, 2010, [ONLINE] 19 November 2010, [cited 4 January 2011] http://www1.kompas.com/read/xml/2010/10/08/15194224/pembangkang.china.favorit.raih.nobel
48. Kompas Internasional, 2010, 5 Negara Tolak Nobel untuk Liu Xiaobo, [ONLINE] 19 November 2010, [cited 4 January 2011] http://internasional.kompas.com/read/2010/11/19/00354829/5.Negara.Tolak.Nobel.untuk.Liu.Xiaobo
49. The Globe and Mail, 2010, Liu Xiaobo could win the nobel peace Prize and he’d be the last to know, [ONLINE] 8 Oktober 2010, http://www.theglobeandmail.com/news/world/asia-pacific/liu-xiaobo-could-win-the-nobel-peace-prize-and-hed-be-the-last-to-know/article1747791/

 

 

 

 

Distributive bargaining: a strategy and tactic

STRATEGI DAN TAKTIK DISTRIBUTIVE BARGAINING

Di jurnal sebelumnya kita membicarakan mengenai bagaimana seseorang mendapatkan give and take ketika sedang bernegosiasi maka jurnal kali ini akan membicarakan mengenai situasi bargaining distributive (dapat pula disebut kompetitif, win-lose, bargaining). Dalam situasi bargaining distributive tujuan dari suatu pihak biasanya mendasar dan konflik langsung dengan tujuan-tujuan pihak lainnya. Sumber daya tetap dan terbatas, dan kedua pihak ingin memaksimalkan share mereka. Sebagai hasilnya, masing-masing pihak akan menggunakan serangkaian strategi dalam memaksimalkan share mereka agar outcome mereka tercapai. Strategi yang paling utama adalah untuk menjaga informasi dengan sebaik-baiknya – suatu pihak memberikan informasi pada pihak lainnya hanya jika ketika hal tersebut akan menghasilkan keuntungan strategis. Sementara itu sangat diharapkan untuk memperoleh informasi dari pihak lain demi mengembangkan kekuatan bernegosiasi. Distributive bargaining pada dasarnya mmerupakan sebuah kompetisi atas siapakah yang paling mampu mendapatkan sumber daya yang terbatas, yang sering diartikan sebagai uang. Mampu tidaknya satu atau dua pihak dalam meraih tujuan mereka akan tergantung pada strategi dan taktik yang mereka gunakan. Dalam sebagian besar strategi dan taktik distributive bargaining adalah apa yang diperbincangkan dalam negosiasi.

Ada beberapa alasan mengapa setiap negosiasi begitu familiar dengan distributive bargaining. Pertama, penegosiasi akan menghadapi semacam situasi interdependen yang distributive dan – untuk bekerja dengan baik terhadap mereka – mereka harus memahami bagaimana cara kerja mereka. Kedua, karena begitu banyak orang yang menggunakan strategi dan taktik distributive bargaining secara ekslusif, semua penegosiasi perlu memahami bagaimana menghadapi efek mereka. Ketiga, setiap situasi negosiasi memiliki potensi dalam penggunaan keahlian distributive bargaining dalam fase claiming value.

Kedua pihak yang bernegosiasi harus menentukan poin awal mereka, target, dan juga resistensi sebelum memulai sebuah negosiasi. Poin awal sering berada dalam pernyataan pembuka yang masing-masing pihak adakan. Poin target biasanya dipelajari atau terpengaruhi tepat ketika negosiasi terproses. Biasanya orang menyerah pada margin diantara poin awal dan poin target tepat ketika mereka melakukan konsesi. Poin resistensi, poin antara ketika seseorang tidak akan melanjutkan dan akan memilih untuk menghentikan negosiasi, tidak diperlihatkan pada pihak lain dan seharusnya dirahasiakan. Rentang antara poin resistensi tersebut disebut dengan bargaining range, settlement range, atau zone of potential agreement. Dalam area ini bargaining yang sebenarnya akan terjadi dan apapun di luar poin ini akan telak ditolak oleh salah satu penegosiasi.

Dalam beberapa negosiasi ada dua pilihan fundamental: pertama, mecapai kesepakatan dengan pihak lain dan kedua, tidal melakukan kesepakatan apapun.

Strategi Fundamental

Tujuan utama dalam distributive bargaining adalah untuk memaksimalkan nilai dari kesepakatan tertentu. Mulanya kita harus menemukan poin resistensi pihak lawan, kemudian menekan atau bahkan memanipulasi poin tersebut.

Dalam menemukan poin resistensi pihak lawan, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Semakin kita mempelajari target, poin resistensi, motivasi, perasaan percaya diri, dan sebagainya dari pihak lawan, semakin mungkin bagi kita untuk melakukan persetujuan yang menguntungkan. Dan di saat yang bersamaan pula kita tidak ingin pihak lain memiliki informasi tentang kita. Masalahnya adalah pihak lawan pun menginginkan hal yang serupa. Oleh karena itu komunikasi seringkali menjadi kompleks.

Kemudian pusat dari strategi dan taktik bagi distributive bargaining terletak pada poin resistensi pihak lawan dan hubungan resistensi tersebut dengan resistensi kita. Poin resistensi ditekankan oleh nilai yang diharapkan dari sebuah outcome tertentu yang sebagai akibatnya, produk berharga dan biaya dari outcome. Berikut propoisisi mayor yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi proses distributive bargaining:

1. Semakin tinggi perkiraan pihak lawan akan biaya penundaan atau kebuntuan, cenderung semakin kuat poin resistensi lawan.
2. Semakin tinggi perkiraan pihak lawan akan biaya penundaan atau kebuntuan dirinya, cenderung semakin lemah resistensi mereka.
3. Semakin rendah pihak lawan dalam menilai suatu isu, cenderung semakin rendah pula poin resistensi mereka.
4. Semakin pihak lawan yakin bahwa pihak kita menganggap penting sebuah isu, semakin rendah pula kemungkinan resistensi mereka

Tactical task

Berdasarkan strategi fundamental distributive bargaining ada empat tactical task mengenai target, poin resistansi, dan biaya mengakhiri negosiasi untuk sebuah negosiasi dalam sebuah situasi distributive bargaining untuk menentukan: (1) menilai target pihak lain, poin resistansi, dan biaya mengakhiri negosiasi, (2) mengatur pemikiran pihak lain dalam target penegosiasi, poin resistansi, serta biaya mengakhiri negosiasi, (3) memodifikasi persepsi pihak lain ke dalam target, poin resistensi, dan biaya mengakhiri negosiasi kita sendiri, (4) memanipulasi biaya sebenarnya dalam menunda atau mengakhiri negosiasi.

Posisi yang diambil selama bernegosiasi

Saat negosiasi dimulai, penegosiasi akan berhadapan dengan sebuah masalah yang membingungkan. Bagaimana opening yang seharusnya/ apakah peawarannya terlalu rendah atau tinggi bagi penego lainnya ataukah ia akan ditolak begitu saja? Atau semacamnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sedikit jelas ketika penego belajar lebih tentangan batasan pihak lawan dan merancang strategi. Meskipun pengetahuan mengenai pihak lawan memberi bantuan bagi penego untuk mengatur penawaran pembuka, ia tidak memberitahu secara tepat apa yang harus dilakukan.

Keputusan kedua yang harus dibuat adalah mengenai perilaku dan sikap selama negosiasi. Apakah akan bersikap kompetitif atau moderat.

Dalam sebuah penawaran awal ada kalanya kita bertemu dengan penawaran kembali, kedua penawaran ini merupakan awal dari bargaining range. Ada kalanya pula mereka tidak melakukan penawaran kembali tetapi memberikan pernyataan bahwa penawaran pihak pertama tidak dapat diterima dan meminta pembuka untuk datang kembali dengan proposal yang lebih beralasan. Peran “pemberian” di sini adalah pusat dari negosiasi. Tanpanya negosiasi tidak akan ada. Orang-orang melakukan negosiasi karena menginginkan “pemberian”.

Kemudian pola dalam konsensi menciptakan informasi yang berharga bagi penego meski tidak selalu mudah untuk diinterpretasikan. Generalisasi ini tetap perlu diukur, bagaimanapun juga, dengan catatan bahwa di akhir-akhir konsensi masih ada ruang gerak tersisa untuk menciptakan penawaran baru.. Dan dalam pada akhirnya para penego akan melakukan penawaran terakhir yang merupakan penawaran final.

Menutup perjanjian

Setelah bernegosiasi dalam beberapa waktu, dan mempelajari kebutuhan pihak lain, posisi, dan mungkin poin resistansinya, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menutup sebuah negosiasi. Berikut ada beberapa taktik yang tersedia:

1. Dengan menyediakan aternatif (daripada menciptakan satu penawaran final saja).
2. Assume the Close. Teknik yang memperlakukan pihak lawannya seakan-akan ia telah menerima penawaran.
3. Memilah Perbedaan (menggunakan taktik hard ball). Penego biasanya memberikan ringkasan singkat dari negosiasi.
4. Penawaran Ledakan. Sebuah penawaran yang di dalamnya berisi deadline yang sangat ketat untuk menekan pihak lawan agar setuju dengan sangat cepat.
5. Pemanis. Penego biasanya menawarkan penawaran special di akhir negosiasi agar pihak lawan menyetujuinya.

Taktik hardball

Berikut adalah beberapa tipe taktik ini:

1. Good Cop/Bad Cop. Satu pihak akan menjadi pihak yang kasar dan satu pihak lainnya akan menjadi pihak yang baik. Dan ketika pihak yang kasar itu tidak sedang berada di tempat, pihak yang baik akan menjalankan perannya sebagai pihak yang baik dan mencoba mendapatkan konsensi.
2. Lowball/highball. Penego akan melemparkan pancingan yang sangat rendah atau terlalu tinggi (yang ia yakin tidak akan tercapai) demi merubah penawaran pihak lawan.
3. Bogey. Berpura-pura bahwa masalah yang tidak/ kurang penting bagi mereka adalah isu yang sangat penting.
4. Nibble. Penego menggunakan permintaan “gigitan” untuk sebuah konsesi kecil proporsional.
5. Chicken. Di akhir negosiasi mereka secara diam-diam menjalankan kompromi mereka karena tidak ingin kehilangan muka.
6. Intimidation. Menggunakan alat-alat pemaksa agar pihak lain menyetujui penawaran mereka.
7. Aggressive Behavior. Menggunakan tindakan agresif untuk memperoleh persetujuan.
8. Snow Job. Yakni ketika penego dikalahkan oleh pihak lain yang memiliki begitu banyak informasi sementara ia tidak mengetahui mana yang benar atau penting.

Ada beberapa cara dalam merespon taktik ini: (1) mengabaikan mereka; (2) mendiskusikanya untuk menyatakan bahwa kamu mengetahui taktik mereka; (3) merespon dengan kebaikan; (4) berteman dengan partai tersebut sebelum mereka menggunakan taktik tersebut padamu.

Analisis

Ada beberapa struktur dasar dalam situasi bargaining kompetitif atau distributif dan juga beberapa strategi dan taktik yang digunakan dalam distributive bargaining. Seseorang akan sangat cepat mempelajari poin awal pihak lain dan menemukan poin targetnya langsung melalui interferensi. Biasanya seseorang tidak akan mengetahui poin resistensi pihak lain hingga di akhir negosiasi (mereka seringkali merahasiakannya dengan sangat hati-hati). Semua poin-poin tersebut memang penting, namun poin resistensilah yang paling kritis. Rentang antara area resistensi suatu pihak didefinisikan sebagai bargaining range. Jika bersifat positif, ini mengindikasikan tiap-tiap pihak akan bekerja dalam mendapatkan targetnya sebaik mungkin. Jika sebaliknya, negosiasi yang sukses akan sulit sekali tercapai.

Jarang sekali sebuah negosiasi hanya berisi satu bagian saja, biasanya terdiri dari serangkaian bagian, yang diartikan sebagai bargaining mix. Setiap bagian dalam bargaining mix dapat memiliki poin pembuka, target, an resistensi. Bargaining mix juga menyediakan kemungkinan untuk menjembatani isu bersama-sama, memperdagangkan antarisu, atau menampilkan sikap konsensi mutual.

Memeriksa struktur distributive bargaining akan mengungkapkan banyak opsi untuk sebuah negosiasi dalam meraih resolusi yang sukses. Dengan mempelajari sebanyak-banyaknya hl mengenai pihak lain akan memudahkan untuk meraih final settlement sedekat mungkin dengan poin resistensi pihak lawan. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa distributive bargaining pada dasarnya adalah situasi kompetisi. Dan pada akhirnya, kemampuan dalam melakukan distributive bargainig menjadi sangat penting dalam fase klaim di setiap negosiasi.

Sumber

• ——-. Strategy and Tactics of Distributive Bargaining

Mediation as Negotiation instrument

MEDIASI

Konflik internasional seringkali merupakan subjek dari mediasi pihak ketiga.  Kita tidak mengetahui bagaimana mediasi pada umunya di awal sejarah (rekaman yang paling awal adalah kira-kira 3.500 tahun yang lalu), tapi itupun dipraktikan oleh Romeo dan Juliet dengan efek yang katastropik, dan telah terjadi setidaknya 400 tahunan. Kendati perang dingin telah membawa banyak perubahan dalam politik internasional, ia juga mengurangi insisden dari konflik internasional dan juga tendensitas dari pihak ketiga untuk memediasi konflik-konflik yang menyusahkan.

Konflik disini merupakan isu-isu politik-sekuriti. Tipikalnya, dalam ekonomi internasional atau perselisihan lingkungan, pihak rival tidak berkompetisi dengan paksaan. Konflik dalam pilitik-sekuriti terjadi dalam konteks politik kekuatan yang memiliki efek mayor dalam mediasi internasional. Premis ini menyediakan tiang konseptual dari analisis motif partisipan dalam mediasi, kodisi yang mempengaruhi performa dan peran dari mediator, dan kunci dari mediasi efektif dalam konflik internasional.

Konflik internasional merupakan keduanya dari konflik interstate dan domestic yang diciptakan oleh campur tangan pihak luar.

Mediasi merupakan suatu bentuk intervensi pihak ketiga dalam konflik. Namun berbeda dari bentuk intervensi pihak ketiga dengan penggunaan langsung alat pemaksa dan tidak bertujuan untuk menolong salah satu partisipan untuk menang. Melainkan bertujuan untuk membawa konflik pada suatu kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan konsisten dengan kepentingan pihak ketiga tersebut.

Mediasi adalah sebuah proses politik tanpa adanya komitmen kelanjutan dari partai-partai untuk menerima ide mediator. Dalam poin ini, inilah perbedaannya dengan arbitrasi yang menggunakan prosedur yuridisial dan masalah yang sebelumnya sudh mereka sepakati. Untuk mencapai tujuannya, mediasi harus membuat penerimaan menjadi mungkin bagi para penasihat dalam konflik. Namun mediator seringkali menemui penolakan awal dari pihak-pihak yang berkonflik; maka usaha diplomasi awal haruslah mempersuasi pihak-pihak dengan nilai dari pelayanan mereka sebelum proses mediasi dimulai.

Negara-negara menggunakan mediasi sebagai instrument kebijakan luar negeri. Intervensi mereka sebagai mediator terlegitimasi oleh tujuan dari reduksi konflik yang secera tipikal mereka nyatakan. Hasrat untuk menciptakan perdamaian sebenarnya diikuti oleh motif lainnya dalam kontek politik kekuatan.

Mediasi negara seakan mencari bentuk dimana akan meningkatkan prospek stabilitas, menunda kesempatan rival untuk melakukan intervensi. Keduanya merupakan suatu bentuk tujuan defensive dan offensive yang dapat didapatkan melalui proses mediasi  (Udalov 1995 da Zartman 1995). Mediator bertindak defensive ketika konflik kelanjutan antar partisipan mengancam kepentingan mediator. Self-interest kedua motif dalam melaksanakan mediasi adalah ofensif, harapan untuk memperpanjang dan meningkatkan influensi. Dalam kasus ini, solusi dari konflik tidak memiliki kepentingan secara langsung dbagi mediator dan ia tak lebih hanya kendaraan untuk mengembangkan relasi antarkedua belah pihak.

Lawan dalam setiap konflik menghadapi dua pertanyaan apakah ia akan menerima mediasi dan jika iya, maka bagaimana agar mediasi dapat diterima (Maundi dkk 2006). Pihak-pihak menerima intervensi karena mereka, sebagaimana para mediator, berharap mediasi akan bekerja sesuai dengan kepentingan mereka.

Ketika mediator termotivasi oleh kepentingan diri sendiri, mereka tidak akan lagi megintervensi secara otomatis, tapi hanya saat mereka percaya bahwa sebuah konflik mengancam kepentingan mereka atau ketika mereka menemuka sebuah kesempatan bagi mereka untuk meningkatkan kepentingan mereka.

Mediator menggunakan tiga model untuk mengatur kepentingan semua pihak yang berada dalam konflik, yakni: komunikasi, formulasi dan manipulasi. Ketika mediasi terjadi tanpa adanya keinginan satu atau bahkan kedua belah pihak untuk menang dari lainnya, mediator dapat menempatkan dirinya sebagai komunikator untuk menjembati kepentingan msing-masing pihak. Namun ketika terjadi perselisihan antarpihak yang mengikuti mediasi, mediator diharapkan mengambil pilihan kedua sebagai formulator untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi. Sementara pilihan ketiga hanya akan diambil ketika pihak-pihak  tersebut saling berselisih dalam taraf yang ekstrem. Mediator sebagai mediator akan menggunakan segala cara agar terbentuknya suatu persetujuan dengan paksaan dan tekanan.

Analisis

Banyak kepentingan dan sedikit kontrol merupakan kompleksitas dalam pihak ketiga dalam sebuah mediasi, jauh dari yang kita bayangkan. Pihak penasihat dan mediator potensial masing-masing memiliki perhitungan kepetingan yang jauh lebih mempengaruhi daripada persetujuan sederhana dari perselisihan. Perhitungan mereka meliputi hubungan antarpihak yang berkonflik dan pihak ketiga dan biaya dan keuntungan dari kedua konflik dan konsiliasi. Kekuatan berasal dari kepentingan itu sendiri dan kemampuan pihak ketiga untuk bermain persepsi kebutuhan, diatas segala kebutuhan untuk sebuah solusi.

Mediasi bertindak sebagai katalis negosiasi. Ia memfasilitasi persetujuan pertikaian yang seharusnya dapat terselesaikan oleh mereka sendiri, jika merasa konflik mereka sebagai hal yang penting. Mediasi menjadi penting ketika konflik dua kali lebih dominan: merupakan penyedia elemen pertikaian dan mencegah pihak-pihak dari mencari dan menemukan jalan keluar. Kendatipun berhasil, mediasi hanya akan memotong beberapa layer, menyediakan alat bagi semua pihak untuk hidup bersama kendati saling berselisih, namun tidak menyediakan rekonsiliasi yang mendalam atau membatalkan penyebab-penyebab konflik

Sumber:

Watson, Adam. 1982. Diplomacy: The Dialogue Between States. London: Eye Methuen.

Zartman, I. William. 2008. Negotiation and Coflict Management: Essays on theory and practice. New York: Routledge

Diplomacy: types of Diplomacy

DIPLOMASI PREVENTIF Diplomasi preventif didefinisikan sebagai sebuah langkah metode resolusi perselisihan secara damai seperti yang disebutkan dalam Artikel 33 piagam PBB yang diterapkan sebelum perselisihan melewati ambang batas untuk memicu konflik. Dan perlu diketahui ada beberapa prinsip fundamental

hukum internasioonal mengenai diplomasi preventif ini:

1. Larangan menggunakan kekerasan (atikel 2(4) dalam piagam PBB)

2. Penyelesaian perselisihan secara damai (artikel 2(3) dalam piagam PBB)

Dalam Agenda of Peace (1992) sekretaris jenderal Marrack goulding mengatakan bahwa “diplomasi preventif membutuhkan ukuran untuk menciptakan kepercayadirian sebab diplomasi ini menawarkan peringatan lebih dini berdasarkan informasi yang dikumpulkan serta fakta formal dan informal yang ditemukan, juga melibatkan penyebaran preventif, dan dalam beberapa situasi, zona-zona demiliterisasi”.

Selain itu aktor-aktor yang secara aktif berperan dalam diplomasi preventif kini semakin beragam. Tak hanya PBB saja tetapi juga organisasi regional, pemerintah, NGO, media masa, bahkan aktor individu. Dan peran mereka kini semakin menjadi esensial seiring dengan berjalannya waktu. Namun diplomasi ini tidak selalu berhasil dijalankan (seperti yang terjadi pada konflik di bosnia). Sebab dalam diplomasi preventif dibutuhkan hadirnya pihak ketiga yang turut campur tangan dalam penyelesaian konflik antar state (misalnya PBB) sementara negara-negara tersebut seringkali merasa bahwa tidak perlu ada pihak ketiga yang mencampuri urusan internal mereka jika situasi masih belum dalam taraf yang ‘mengerikan’.

DIPLOMASI SECURITY

Peace of Westphalia dapat dikatakan sebagai diplomasi security pertama di dunia sebab Westphalia merupakan kelahiran dari konsep nation state yang mengakhiri perang 30 tahun di mana BeberAPA elemen yang masih bertahan di modern sistem saat ini adalah:

1. Non interference dalam urusan dalam negeri negara lain

2. Konsep diplomatic immunity 3. Hanya pengakuan state-lah (bukan lagi Gereja) yang dapat melakukan control politik.

Keamanan sangat dibutuhkan oleh suatu negara, terlebih ketika kompleksitas semakin meningkat saat ini. Misalnya dengan munculnya masalah security kontemporer saat ini seperti tidak adanya national boundaries, ancaman-ancaman tak terduga dalam level global, regional, dan national, serta ancaman-ancaman lainnya seperti yang disebutkan dalam UNHCP Report sebagai six clusters of threats:

1. Ancaman ekonomi dan social, termasuk kemiskinan, wabah penyakit dan degradasi lingkungan. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa elemen-elemen dari security adalah energy, environment dan survival.

2. Konflik inter-state

3. Konflik internal, termasuk civil war,genocide dan semacamnya dalam sekala besar atrokas

4. Senjata Nuklir, radiologi, kimia dan biologi yang berkembang saat ini

5. Terorisme

6. Kejahatan organisasi transnasional Dalam menjalankan diplomasi security dapat menggunakan dua alterative. Pertama melalui hard power dengan cara menyediakan alat-alat militer guna menjaga keamanan dan yang kedua melalui soft power yakni dengan cara menyediakan keamanan melalui nilai-nilai. Misalnya dalam maslah terorisme, menurut Dr Milan Jazbez, penggunaan hard power saja dalam penyelesaian terorisme saat ini jelas tidak membuahkan hasil yang signifikan. Kita masih menemui maslah terorisme sebagai sebuah matriks global yang menjadi masalah permanen. Oleh karena itu, penggunaan soft power dalam diplomasi security Ada baiknya turut dijalankan dengan cara mengenali siapa, darimana, dan bagaimana caranya membuat perjanjian dengan mereka (terorisme).

Tujuan dari diplomasi security adalah bagaimana caranya memenuhi kebutuhan social, lingkungan, kesehatan, pendidikan, pekerja, intelektual, emosional, dan lain sebagainya. Dan dalam perjalanan ke depannya. Diplomasi ini memunculkan beberapa key player selain states, seperti organisasi internasional, aktor non-state, dan jaringan-jaringan security semacamnya.

Berikut beberapa bentuk penyediaan security dalam beberapa abad:

1. Balance of power (hingga akhir WWI)

2. Collective security (LBB dan PBB)

3. Collective defense (NATO)

DIPLOMASI HUMAN RIGHT

Diplomasi human right PERAN PBB Berikut adalah peran PBB dan aktivitas departemennya, agensi, dan program-programnya:

1. Aksi political

2. Operasi peacekeeping

3. Disarmament

4. Human right action

5. Developmental assistance

6. Humanitarian acion

7. Informasi public dan media

8. Persamaan gender

9. Drug and crime prevention

ANALISIS

Berdasarkan dari jurnal-jurnal saya download melalui browsing, saya meganalisis bahwa diplomasi prevantif merupakan diplomasi yang paling desirable dan efisien sebab diplomasi ini menawarkan penurunan ketegangan sebelum konflik terjadi – dan seandainya konflik telah merebak, masalah tersebut akan relative terselesaikan dengan cepat secara damai dan tepat pada penyebabnya. Sebab diplomasi ini kadang diselesaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB secara personal atau melalui staf senior atau agen agen dan program khusus, yang diatur oleh security council atau general assembly dan bisa juga organisasi regional yang bekerjasama dengan PBB. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Marrack goulding selaku Sekretaris Jenderal PBB dalam Agenda of Peace yang dihelat pada tahun 1992 serta menteri keamana Wiliiam Perry dalam pidatonya di Aspen Insitute Conference.

Source:

Igarashi,masahiro.2005.Preventive diplomacy and conflict resolution.SI Jazbec,Milan.2006.Diplomacy and Security after the end of the cold war: the change of the paradigm.SI

PERAN DIDIPLOMASI: SEBUAH ALAT TRADISIONAL DALAM PERUBAHAN WAKTU

DIPLOMAT, HAK, DAN KEWAJIBANNYA

“Diplomat is an honest man sent abroad to lie for the good of the country” – Sir Henry Wotton (1568-1639)

Sebagai duta Negara, para diplomat dituntut/ wajib untuk menjalankan fungsinya sebagai ujung lidah negara. Oleh karena itu ia juga memiliki beberapa hak istimewa (misal: memberi intrepetasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh negaranya) dan hak kekebalan/ imun. Tujuannya adalah agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut dan campur tangan/ gangguan dari pihak lain. Berikut syarat dan ketentuan dari hak tersebut sebagaimana tercantum dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961:

-          Jika perang terjadi, kekebalan diplomatic akan berlanjut hingga diplomat keluar dari host state. Misal: ketika penyerangan Pearl Harbor tahun 1941, diplomat Jepang diizinkan untuk kembali ke negaranya dengan terhormat.

-          Diplomat memiliki kode etik yang mengharuskan ia mematuhi hukum local. Ia akan dihukum jika melakukan suatu kesalahan yang terlampau besar. Misal: pada Januari 1997 ketika Diplomat Republik Georgia, G. Makharadge, mengalami kecelakaan di area Kedubes yang menyebabkan seorang gadis tewas, AS menuntut agar Rep Georgia mencabut hak imun darinya hingga AS dapat melanjutkan permasalahan criminal tersebut dan Georgia pun mengabulkannya.

-          Semua personel kedutaa dapat menikmati hukum dari Negara asal mereka di dalam kedutaan kendati hukum tersebut tidak sesuai dengan hukum host state.

-          Host state memiliki kewajiban legal untuk melindungi kedutaan dan konsulat, serta rumah duta besar.

-          Kedutaan dapat memberikan Asylum atas alasan kemanusiaan (perlindungan dari penangkapan/ ekstradisi yang diberikan kepada local political refuge).

Kongres Vienna pada tahun 1815 telah memutuskan bahwa representative diplomatic dibagi dalam tiga kelompok dan pada Kongres Aixlachapelle 1818 ditambahkan satu tingkat lagi. Pertama, ambassador, mereka memiliki hak istimewa untuk berkomunikasi dengan presiden dari host state. Kedua adalah duta/ diplomat mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengan presiden host state pada saat menyerahkan Surat Kepercayaan dari Negara saja. Ketiga adalah Ministers Resident. Keempat adalah Charges d’ Affaires yang nantinya akan dilantik oleh menteri luar negeri host state.

Fungsi dan tugas diplomat

Pertama, untuk mewakili kepentingan Negara. Duta besar berperan sebagai spokesperson bagi pemerintah mereka dan bertugas sebagai penghubung komunikasi antara negara yang mengirim mereka dengan Negara tempat mereka dikirim (Host state). Kepentingan dari tiap diplomat berbeda-beda, ada yang bersifat biasa sebagaimana penetapan tarif penerbangan antarnegara, tarif perdagangan, atau penetapan perjanjian ekstradisi. Pada level pertengahan, seorang duta besar bisa saja melayangkan protes atas aksi dari pemerintah lain, seperti border violation. Bahkan bisa saja kepentingan dapat menyebabkan kehancuran hubungan antarnegara sampai masalah tersebut terselesaikan. Contohnya ketika Bill Clinton mengancam akan menaikkan tarif mobil2 mewah buatan Jepang, seperti Lexus dan Infiniti, dengan sangat tajam jika Japan tidak juga membuka dealer mobilnya ke American-made car.

Kedua, merupakan symbol perwakilan. Normalnya, pertukaran duta besar antar dua Negara guna memenuhi pengakuan masing-masing. Kehadiran diplomat tidak hanya penting tetapi juga merupakan living-symbol yang sangat penting. Duta besar merupakan personifikasi dari Negara mereka. Keahlian, keprofesionalan, kehangatan dan pemahaman seorang diplomat mengenai kebudayaan host state-nya akan berimbas besar pada komunikasi official ketika diplomat tersebut bertransaksi. Diplomat yang bijak mampu mempromosikan gambaran positif  dengan tetap menghormati host state, membuat banyak pernyataan, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan social.

Ketiga adalah untuk memperoleh informasi. Setiap Negara yang bijak akan memberikan perhatiannya pada apa yang terjadi di sekitarnya, seperti aktivitas militer dari Negara tetangga atau tren ekonomik global yang sekiranya dapat mempengaruhi ekonomi domestik Negaranya yang diwakilinya. Diplomat bertugas memonitori situasi dalam jangka lama agar mereka dapat mengantisipasi perkembangan yang terjadi dan memberi peringatan pada Negara mereka mengenai suatu hal penting yang terjadi begitu tiba-tiba.  Biasanya pemimpin ingin tahu berita tentang revolusi, civil war, dan coups d’etat.

Keempat, mempromosikan dan melindungi kepentingan nasional. Diplomatic corps akan berusaha untuk memenuhi Negara sahabatnya dalam dua cara: mempromosikan kepentingan nasional umum ke luar negeri dan melindungi warga Negara selama ia berada di Negara lain. Diplomat seringkali disibukkan dalam beragam aktivitas, seperti mengatur tarif preferensial, mengatur jadwal penerbangan pesawat terbang Negara mereka, dan menegosiasikan kontrak perdagangan yang menguntungkan perusahaan-perusahaan dari Negara asalnya.

Kelima, sebagai pembuat keputusan. Kendati komunikasi dan transportasi modern memungkinkan lebih banyak kebijakan berasal dari home capital, diplomat sebagai pembuat keputusan masih begitu penting karena mereka memiliki kesan mengenai pemimpin dan tren kebijakan di host capital.

TRADITIONAL AND MODERN DIPLOMACY

Berdasarkan karakternya, diplomasi dapat dibedakan menjadi dua jenis: pertama, diplomasi tradisional merupakan diplomasi yang menyangkut satu pemerintah Negara dengan pemerintah dari Negara lainnya secara official; kedua, diplomasi modern seringkali diramaikan oleh intergovernmental organization (IGO’s) dan non-govermental organization (NGO’s). Asal mula diplomasi modern berjangkar di Italia Utara di awal Renaissance dimana kedutaan besar pertama didirikan pada abad ketiga belas di bawah kepemimpinan Francesco Sforza (Contanuum International Publishing Group, 2003, p. 1). Kedutaan besar tersebut didirikan karena pemerintah mulai menyadari betapa pentingnya peran diplomasi sebagai tool untuk memenuhi kepentingan nasional mereka.

Jika diplomasi tradisional mengarahkan issu-nya pada high issue semacam issue perperangan, perjanjian perdamaian, serta batas-batas Negara; diplomasi modern lebih mengarahkan issue-nya pada low issue semacam HAM, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Dan jika diplomasi tradisional bersifat sangat tertutup dan rahasia, diplomasi modern diharuskan bersifat terbuka agar menghindari prasangka buruk Negara lainnya (tiga belas poin W. Wilson).

KESIMPULAN

Diplomat rupanya merupakan faktor yang sangat signifikan bagi iklim hubungan internasional. Saya berani menyimpulkan demikian sebab dalam jurnal The Role of Diplomacy : a Traditional Tool in Changing Time, penulis menyebutkan bahwa kehadiran mereka dalam host capital menyimbolisasikan negara yang mengirimnya mengakui secara legal hubungan antar dua Negara tersebut. Diplomat tidak saja berguna dalam memperjuangkan kepentingan nasional negaranya saja tetapi juga sangat berguna dalam mengumpulkan informasi mengenai host state­-nya. Bahkan di zaman komunikasi modern seperti sekarang pun, duta besar masih memegang peran penting dalam hirarki pengambilan keputusan karena mereka mengetahui secara langsung kesan yang mereka terima dari interaksi personal dengan host’s leader mereka. Sekian.

SOURCE:

-          The Role of Diplomacy : a Traditional Tool in Changing Time

-          The instrument of Policy Diplomatic Bargaining

Diplomasi and Foreign policy

DIPLOMASI DAN KEBIAKAN LUAR NEGERI

Pengertian diplomasi

Secara harfiah diplomasi berasal dari kata “diploma” (Yunani: sebuah kertas yang dilipat dua) yang didesain sebagai dokumen resmi Negara/ dokumen sejarah, sebuah sertifikat perundingan, kewenangan, dan semacamnya. Berdasarkan Bester’s New World Dictionary of the American Language (1996) diplomasi adalah:

1. Hubungan relasi antar bangsa, dalam membuat keputusan,
2. Keahlian dalam melakukannya,
3. Keahlian dealing with people.

Berikut adalah definisi diplomasi menurut beberapa ahli:

-          Ellis Briggs: diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan official dengan cara mengirim seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi adalah untuk menciptakan persetujuan dalam kacamata kebijakan (1968, p.202)

-          Geoffrey McDermott: diplomasi adalah pertimbangan dalam manajemen hubungan internasional. Masing-masing Negara, seberapapun kaliber dan ukurannya, selalu ingin memelihara/ mengembangkan posisinya dalam kancah internasional. Begitulah adanya, kendati faktanya, akan lebih baik jika lebih sedikit negara nationally minded di dunia ini. (1973, p.39)

-          Honore de Balzac: ilmu pengetahuan bagi mereka yang tidak berkuasa… suatu ilmu pengetahuan menyenangkan yang selalu demi memenuhi dirinya sendiri; suatu ilmu pengetahuan yang mengijinkan praktisinya untuk tidak mengatakan apapun dan berlindung di belakang anggukan kepala misterius; suatu ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa eksponen yang paling berhasil, pada akhirnya, adalah mereka yang mampu berenang bersama kepalanya di atas arus kejadian-kejadian yang pura-pura ia lakukan. (p.37)

DIPLOMASI DAN PERKEMBANGANNYA

Catatan historis pertama megenai pertukaran duta pemerintahan terorganisir terjadi di millennium ketiga sebelum masehi, yakni peradaban tulisan berbentuk paku Mesopotamia.

Diplomasi pernah dimarginalkan dalam kajian HI. Namun anehnya saat itu diplomasi mendapat perhatian dari sebagian kecil ilmuwan politis yang mengkhususkannya di dalam kajian ilmu hubungan internasional. Tentu saja, itu karena diplomasi bersifat “sangat menentang ke theory”. Seperti yang kita ketahui, sejarah diplomatik menimbun sangat banyak informasi tentang peristiwa dari jaman dahulu hingga ke depannya dan  sejarawan diplomatik pun gagal menempa mata rantai kuat dengan teori IR. Oleh karena itu, kendati diplomasi ” ada” di dalam teori internasional, ia jarang diteliti atau secara ekstensif diselidiki. Kekayaan konseptual literatur mengenai diplomasi sungguh terbatas dan sangat “terceraikan” dari perkembangan teori politik. Contohnya ketika  masa Perang Dingin terjadi, ancaman kekuatan lebih diunggulkan ketimbang diplomasi.

Namun beberapa tahun terakhir ini, studi diplomasi akademis nampaknya telah terevitalisasi. Contohnya Institut terkemuka Studi Diplomasi Universitas Georgetown yang menerbitkan The Diplomacy Record per tahunnya dan Pusat Studi Diplomasi di Universitas Leicester, yang menerbitkan Discussion Papers bulanan dan buku berseri, Studies in Diplomacy. Sebagai tambahan, International Studies Association ( ISA) dan British International Studies Association (BISA) mendirikan bagian studi diplomatik di tahun 1990an.

ESENSI DIPLOMASI

Sebagian besar ilmuwan politis membantah bahwa diplomasi ‘mengekspresikan sebuah human condition yang mendahului dan melebihi pengalaman selama tinggal dalam kedaulatan tersebut, Negara wilayah dalam beberapa ratus tahun yang lalu’ (Sharp, 1999: 51). Daripada membatasi konsep pada praktek dan aktor yang spesifik, mereka memahami diplomasi dalam kaitannya dengan konsep umum, seperti representation dan communication. Diplomasi juga dapat dipahami sebagai ‘suatu proses komunikasi yang diatur’ ( Constantinou, 1996: 25) atau ‘ sistem komunikasi masyarakat internasional’ (James, 1980: 942).

Disamping itu diplomasi berisi aspek-aspek penting, seperti: (1) sebuah akun sejarah dan prasejarah diplomasi, (2) mengenai fungsi, gaya, dan teknik berdiplomasi, (3) informasi mengenai kerangka syah diplomasi, (4) sebuah diskusi tentang permasalahan dan pengembangan kontemporer.

KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KAITANNYA DENGAN DIPLOMASI

Penting untuk membedakan antara diplomasi dan Kebijakan luar negeri. Diplomasi mengacu pada pelaksanakan hubungan dengan seseorang, sedangkan FP mengacu pada ‘perihal’ tersebut, sebuah strategi/ rencana yang dikembangkan oleh decision maker untuk berhubungan dengan Negara lain , bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan spesifik yang disebut dengan national interest. Harper dan Row (1973) berpendapat bahwa kebijakan luar negeri adalah sebagai poin yang memperlancar kebangkitan dalam sistem internasional ke dalam arena domestic dan di mana politik domestic bertransformasi ke dalam international behavior. Itulah mengapa kebijakan luar negeri menjadi kajian penting dalam ilmu hubungan internasional.

KESIMPULAN

Pada dasarnya diplomasi adalah kajian hubungan internasional dengan dasar teoritikal yang lemah. Namun beberapa tahun terakhir ini, studi diplomasi akademis nampaknya telah terevitalisasi. Hal ini dikarenakan diplomasi menekankan pada negosiasi. Berdasarkan kamus Oxford, diplomasi didefinisikan sebagai  ‘kegiatan hubungan internasional dalam bentuk negosiasi’. Adam Watson (1982: 33) juga tak jauh beda dari itu, ia berpendapat diplomasi sebagai ‘negosiasi antara perangkat politik yang keduanya indepen’.

Sementara itu FP merupakan sebuah strategi/ rencana yang dikembangkan oleh decision maker untuk berhubungan dengan Negara lain.

PENDAPAT

Secara ringkas saya berpendapat bahwa sementara diplomasi adalah taktik, FP adalah strategi. Keduanya saling berhubungan satu sama lain. Diplomasi akan turut berubah jika terjadi perubahan lingkungan yang memicu perubahan dalam FP. Saya juga sependapat dengan McDermott bahwa inti sebenarnya dari diplomasi adalah untuk mengintervensi Negara lain melalui persetujuan sebab tujuan utama dari diplomasi tak lain adalah untuk memenuhi national interest. Tak ada satu Negara pun di dunia ini yang menginginkan kedudukan negaranya dalam kancah internasional jauh lebih rendah ketimbang lainnya.

Between Diplamacy and Negotiation

Pada awal sejarah kuno diplomasi, diplomasi dikenal sebagai pekerjaan yang diberikan kepada para bangsawan. Seorang diplomat, adalah mereka yang dikirim ke kerajaan sebagai utusan pemerintah dengan misi khusus. Akan tetapi catatan sejarah menyebutkan profesi diplomat berpotensi menjadi sandera perang sampai pada waktu tertentu sampai tercipta kesepakatan, pengalaman dari penyanderaan duta besar Amerika di Iran pada masa kepresidenan Carter. Namun demikian, tentu saja kegiatan diplomasi saat ini telah jauh berkembang. Dalam hubungan internasional diplomasi dikenal sebagai perangkat menyelenggarakan perjanjian dan persetujuan baik secara kolektif melalui organisasi internasional, rezim, maupun aliansi-aliansi kerjasama. Sayangnya, pada awal pra-perang dingin, diplomasi belum menjadi efektif. Diplomasi telah menjadi kajian HI sejak ilmu hubungan internasional pertama kali didirikan. Pasca perang dingin, diplomasi barulah mendapat tempat spesial dalam kajian HI. Akan tetapi, pergeseran alamiah sistem internasional dari hegemoni bipolar ke unipolar mengakibatkan perubahan intensitas dan ruang lingkup diplomasi.Saya untuk sementara tidak berusaha menjelaskan dinamika dan perkembangan diplomasi pada era hubungan internasional saat ini, melainkan memaparkan konsepnya secara teoritis dan sederhana. Berkaitan dengan itu, masalah yang menjadi perhatian meliputi apa arti diplomasi; kapan dimulai diplomasi; mengapa ada diplomasi; kapan diplomasi menjadi kajian HI; apa arti politik luar negeri; mengapa politik luar negeri menjadi kajian HI; dan bagaimana relevansi hubungan diplomasi dengan politik luar negeri.

Hal ini bertujuan untuk menjadi bahan perkenalan supaya mampu menjawab perihal relevansi diplomasi dalam kajian ilmu hubungan internasional saat ini.

Dalam buku “Diplomacy: the dialogue between states,” Adam Watson mengartikan diplomasi secara sederhana sebagai seperangkat aksi dan dialog antarnegara (Watson, 1982: xi). Lebih lanjut diuraikan secara umum diplomasi meliputi pegawai pemerintah yang ditunjuk mewakili negaranya guna menentukan arah dialog interaksi antarnegara. Dikarenakan perangkat diplomasi adalah negosiasi, maka seringkali diplomat disebut pula negosiator. Diplomasi dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan, mencegah perang, serta sebagai wadah mediasi konflik internasional. Kajian diplomasi dan perkembangannya tentu saja tidak bisa lepas dari catatan sejarah kapan diplomasi pertama kali dilakukan.

Berbagai bukti yang dilacak dari banyak sumber terpisah dan menjadi rujukan penting sejarah diplomasi. Salah satunya yakni pada Yunani kuno yang mana diplomasi yang berasal dari kata diploma, secara harafiah merujuk pada selembar kertas yang dilipat. Selain itu, salah satu bukti diplomasi tertua terdapat pada kebudayaan Mesopotamia 2850 SM dalam berbagai bentuk bukti perjanjian. Di Mesir, bukti adanya praktek diplomasi ialah perjanjian antara Ramses II dengan raja Hittite dari Akkadian yang diyakini berasal dari tahun 1280 SM. Beberapa bukti lain menunjukkan praktek diplomasi sebenarnya telah menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat saat itu juga ditemukan di beberapa tempat lain seperti China antardinasti yang terlibat perang saat itu, serta di Roma di mana utusannya dikirim kepada negara tetangga guna menakluk dan banyak contoh lainnya seperti kegiatan diplomasi yang terkenal pada masa renaissance Perancis dan Itali.

Negara terlibat diplomasi lebih disebabkan keadaan alamiah dunia tempat ia berada, yakni pada waktu dan tempat terdapat negara-negara yang mana aksi mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Pada yang seperti itu, sulit bagi mereka untuk bertindak dalam kevakuman sehingga interaksi antarnegara tidak dapat dihindari. Setiap negara pada akhirnya harus ambil bagian dalam kehidupan bertetangga yang berkaitan dengan ketergantungan yang semakin lama semakin intense. Oleh karena itu, diplomasi menjadi salah satu opsi guna menciptakan hubungan harmonis. Walaupun di sisi lain (menurut pandangan realis), sebenarnya terdapat opsi serupa yang agresif (yakni berupa ancaman militer) dikarenakan hubungan antarnegara yang harmonis bersifat mustahil.

POLITIK LUAR NEGERI

Politik luar negeri memiliki arti strategi dan perencanaan yang ditujukan kepada negara lain—cross border. Politik luar negeri terdiri dari seperangkat norma, prinsip, serta sasaran untuk memelihara keamanan dan kekuatan suatu negara sekaligus menentukan arah keterlibatannya (pandangannya) dalam isu-isu internasional. Sehubungan dengan itu, politik luar negeri merupakan variabel yang sulit diramalkan sebab sewaktu-waktu berubah oleh situasi dan kondisi lingkungan internasional—yang demikian disebut politik luar negeri yang short term.

Politik luar negeri merupakaan salah satu bidang kajian studi hubungan internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek internal suatu negara, tetapi juga aspek internal suatu negara. Negara sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasinal, meskipun aktor-aktor nonnegara semakin penting perannya dalam hubungan internasiona. Politik luar negeri menjadi kajian HI karena ketergantungan melalui interaksi antarnegara semakin meningkat. Hal ini yang menyebabkan kecenderungan untuk menetapkan sasaran melalui strategi-strategi politis dibutuhkan. Pembuat keputusan berkaitan politik luar negeri wajib memiliki pemahaman komprehensif mengenai arah kebijakannya

Negosiasi: mediasi sebagai resolusi konflik

Mediasi sebagai Metode Resolusi Konflik

Mediasi dikenal sebagai salah satu konsep paling familiar dalam setiap studi ilmu sosial dan politik. Dalam ruang lingkup hubungan internasional, mediasi merupakan salah satu perangkat dalam proses negosiasi penyelesaian konflik menggunakan pihak ketiga netral untuk mendekatkan dua pihak bertikai melalui komunikasi sehingga dicapai suatu kompromi yang win-win solution.

Mediasi dalam konteks hubungan internasional diterjemahkan ke dalam tiga fitur utama yakni perekrutan mediator, isu, dan kompromi—terciptanya mutual concessions. Mediator dipercayai oleh Young sebagai pencerminan dari bentuk optimisme dengan asumsi dasar yang mana mediasi dilihat sebagai perangkat paling potensial dalam negosiasi untuk menjembatani konflik.

Syarat kehadiran mediator adalah ia bisa diterima oleh kedua pihak. Selain itu, mediator berfungsi untuk hadir menengahi argumen serta menawarkan konsesus mutual yang bisa diterima keduanya. Mediator hadir untuk menyediakan komunikasi utamanya ketika situasi bersifat sangat emosional. Selain itu mediator mesti memiliki kapabilitas untuk menyediakan alternatif-alternatif yang visibel, diharapkan sanggup menjelaskan sudut pandang masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan membaca fakta yang ada. Secara singkat peran mediator dapat dirangkum ke dalam lima fungsi objektif meliputi persuasif, inisiatif, penjelasan, fasilitator, dan provisi.

Pertama, mediator memainkan peran untuk mengajak kedua pihak saling menurunkan ketegangan masing-masing melalui kompromi kepentingan. Mediator melakukan komunikasi interaktif tiga arah seraya menyisipkan persepsi kepentingan damai bagi keduanya. Hal ini dilakukan supaya saling pihak dapat meninjau posisi kepentingan masing-masing dalam melihat isu yang sama. Mediator dalam hal ini berperan sebagai jembatan dua kepentingan dengan menyediakan jalan tengah yang posibel.

Kedua, fungsi kedua yang meliputi inisiatif adalah berfungsi untuk mengajukan proposal settlement antarkedua pihak. Fungsi ketiga, yakni klarifikasi atau penyedia penejelasan dari ketidakpastian dan informasi yang simpang siur, mediator bermain sebagai decoder terhadap serangkaian fakta yang ada di sekitar isu yang dipertikaikan. Fungsi keempat, fasilitator, mediator berperan untuk memberikan arena komunikasi trilateral dua arah sehingga kedua pihak secara langsung mendapat kesempatan untuk berdiskusi perihal kepentingan mereka. hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindara kesalahpahaman karena salah intrepretasi dan salah konsepsi. Sedangkan fungsi terakhir adalah provisi, mediator sebisa mungkin menghindari konflik permukaan berupa perang. Manakala kedua pihak telah berperang, maka mediator seminimalmungkin menawarkan adanya gencatan senjata dan menekankan resolusi konflik yang berpusat pada kegiatan negosiasi dan diplomasi secara damai.

Akan tetapi optimisme tersebut semestinya tidak berlangsung secara berlebihan. Setiap negosiasi yang dijembatani oleh pihak ketiga tidak selalu berakhir dengan kesuksesan. Terdapat beberapa situasi yang menyebabkan negosiasi tergantung pada beberapa faktor alami yang berkaitan dengan isu negosiasi, misalnya terletak pada bagaimana isu dalam negosiasi dipersepsikan oleh masing-masing pihak; pola distribusi power di antara kedua pihak; personalitas masing-masing aktor; dan identitas mediator itu sendiri.

Berkaitan dengan distribusi power dan identitas mediator yang dipilih, terdapat pola yang menyimbolkan pada tingkat bagaimana mediator yang ditunjuk mampu berperan secara efektif dan berpengaruh dalam negosiasi konflik. Salah satu pola yang dikenal adalah terdapatnya small power-great power. Tim mediasi yang terdiri dari beberapa negara dengan distribusi power yang berbeda. Pola ini meletakkan pengaruh negara dengan power yang besar-superpower, seperti Amerika tentu memainkan peran dan pengaruh yang sulit diabaikan. Berbeda jika mediasi dilakukan oleh negara yang semi powerful maupun small power, tentu saja mediasi akan mengalami sedikit hambatan dan kedua pihak bertikai cenderung mengabaikan alternatif-alternatif yang ditawarkan oleh mediator.

Inis Claude menyatakan bahwa letak keberhasilan mediasi dalam negosiasi dalah timing yang tepat. Claude mengungkapkan jika mediasi dilakukan pada awal situasi belum klimaks, maka kemungkinan besar mediasi dalam negosiasi berjalan lancar dan sukses.

SUMBER

Ott, Marvin C. 2009. Mediation as a Method of Conflict Resolution : Two Cases. Cambridge University Press