Sistem Politik Perbandingan Gabriel A. Almond


Gabriel A. Almond (1956) menyatakan, dalam jurnalnya yang berjudul Comparative Political System, bahwa teori sosial adalah sebuah konsep cure-all bagi semua “penyakit” disiplin ilmu (dalam konteks ini, perbandingan pemerintahan). Kegunaan konsep sosiologi dalam menemukan perbedaan yang esensial diantara sistem-sistem politik. Konsep pertama adalah sistem politik adalah sistem dari tindakan yang artinya perbandingan harus diobeservasi melalui empiris. Kedua, sistem politik didefinisikan sebagai satu set dari semua role yang berperan atau sebagai sebuah struktur role. Ketiga, perbedaan sistem politik merupakan monopoli legitimasi pada paksaan fisik terhadap teritori dan populasi tertentu. Konsep keempat adalah orientasi terhadap aksi politis (pemahaman, pilihan dan evaluasi).

Setiap sistem politik terikat pada pola tertentu orientasi pada aksi politis, yakni apa yang kita sebut budaya berpolitik. Perlu diketahui bahwa budaya politik sejalan dengan sistem politik/ masyarakat serta ia tidak sama dengan budaya umum kendati masih berhubungan. Sebab orientasi politik meliputi pemahaman, intelektual, dan adaptasi dari situasi eksternal. Orientasi politik terpisah dari standar dan nilai budaya umum serta memiliki otonomi tersendiri. Fungsi dari skema konseptual ini akan dijelaskan melalui studi kasus.

Sistem Politik Anglo-American

Sistem politik Anglo-American terkarakteristik oleh sebuah homogenitas, budaya politik sekuler. Yang dimaksud oleh budaya politik sekuler adalah budaya politik multinilai, rasional, bargaining,dan budaya politik eksperimental. Mayoritas aktor dalam sistem politiknya menerima tujuan terakhir sistem politik dari kombinasi nilai-nilai kebebasan, kemakmuran dan perlindungan bersama. Oleh karenanya sistem politik sekuler meliputi individu dan memiliki otonomi di setiap role-nya. Setiap orang dalam set role dilengkapi dengan otonomi dalam urusan politis, juga dalam berpendapat. Maka struktur role yang terjadi dala, grup sistem politik ini: (1) sangat beragam, (2) manifestasi, tertata, dan terbirokratisasi, (3) terkarakterisasi oleh taraf tinggi dalam fungsi-fungsi role, dan (4) cenderung memiliki difusi kekuatan dan melakukan sistem politik secara keseluruhan.

Struktur Role dalam Sistem Politik Anglo-American

Sistem Politik Praindustri

Sistem politik praindustri atau sebagian terindustrialisasi dan Westernisasi terdeskripsikan sebagai budaya politik campuran. Di sini parlemen bisa menjadi sesuatu yang lain dari parlemen, partai-partai dan grup penekan berperilaku dalam cara yang tak lazim, birokrasi dan angkatan bersenjata seringkali mendominasi sistem politik, serta terdapat atmosfer yang tidak dapat terprediksi secara keseluruhan. Karakteristik dari sistem politik ini menjadi jelas dalam analisis struktur role politik yang mana tidak terlalu berkarakter: (1)derajat rendah dalam diferensiasi, (2) derajat tinggi dalam pertukaran role, (3) merupakan campuran dari struktur role politik

Sistem Politik Totalitarian

Dalam budaya politik totalitarian terdapat kesan homogenitas, namun homogenitas tersebut bersifat sintetis. Sebab tidak ada organisasi sukarelawan dan media yang tidak dipegang oleh pusat maka tidak akan terjadi penilain terhadap jalan mana yang diterima baik dari perintah totalitarian. Maka dalam sistem politik ini terhadap adanya paksaan kekerasan yang kuat untuk mendukung berlangsungnya sistem. Banyak pengamat yang mengakui bahwa tak hany monopoli kekuatan absolut, namun juga kepastian ketidakpararelan atas segala komando yang akan dilakukan; tetapi juga memudahkan independen dictator dari bawahannya dan menjadikannya mungkin bagi pertukaran dan perubahan mendadak dalam kebijakan.

Terdapat dua karakteristik dari struktur role totalitarian ini: (1) dominansi coercive role, dan (2) ketidakstabilan fungsi power roles – birokrasi, partai, angkatan bersenjata, dan polisi rahasia.

Sistem Politik Benua Eropa

Sistem Eropa merupakan fragmentasi dari sistem politik budayanya. Berbeda dengan sistem non-Western yang merupakan campuran budaya-budaya politik yang sangat kontras satu sama lainnya, sistem Eropa pola budaya politik terkarakteristik oleh pola ketidakseimbangan perkembangan. Variasi kebudayaan mereka merupakan outcroppings dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya dan manifestasi politis. jadi variasi kebudayaan dari sistem Eropa, berbeda dengan non-Western, berasal dari satu akar kebudayaan yang sama dan berbagi warisan yang sama. Bisa dikatan pula bahwa sistem Eropa memiliki subkultur-subkultur politik.

Karakteristik struktur  role politik dari sistem ini berasal dari alienasi umum dari pasar politik dan tidak terdapatnya role politik indvidu sebab role terikat dalam subkultur dan mengkonstitusikan diri terpisah dari subkultur. Maka  karakteristiknya : (1) memiliki derajat yang tinggi dalam substitutabilitas roles daripada politik Anglo-Amerika dan derjar yang lebih kecil daripada sistem non-Western, (2) berpotensi adanya ancaman Caesaristic sebagaimana non-Western kendati dengan situasi dan penyebab yang berbeda.

Analisis

Kesimpulannya adalah bahwa pertumbuhan konseptual dan terminologikal dalam ilmu pengetahuan tidak bisa diacuhkan begitu saja sebagaimana pertumbuhan bahasa. Namun sebagaimana bahasa slang dan neologisme yang tidak bisa selamanya bertahan, akan begitu yang tersingkirkan dan hanya sedikit saja yang akan diterima. Dan itu penetua dari kriteria diterima atau tidaknya merupakan fasilitas yang berada di tangan pemikir masa  datang yang akan mencoba menemukan kecocokan. Masing-masing tempat memiliki karakteristik dan kebudayaan masing-masing yang tidak bisa diabaikan dalam sistem politik perbandingan

SUMBER:

—— Almond, Gabriel.1956.Comparative Political System.http://www.jstor.org/(diakses 26 September 2006)

Copenhagen Accord: (ENGLISH)


Introduction

Copenhagen Accord is a set agreement made either by a small country (referring to developing countries) and large (refer to developed countries) in order to limit carbon dioxide emissions and replace the Kyoto Protocol (1997).

Copenhagen Accord is promises made by small states or big states to limit carbon dioxide emissions generated by them. This means they must make major commitments to reducing greenhouse gases which are subject to an international consulting and analysis. The deal was brokered by the five countries, China, Brazil, South Africa, India, and led by the United States and previously has been summarized into the United Nations Climate Change Conference in Bali (2009) which produces COP 15. COP 15 is at the important subject to be presented in negotiations by collecting approximately 115 countries around the world.

However, the agreement in Copenhagen Accord did not end with unanimous support, amid anger from some developing countries who say the Copenhagen Accord have specific targets to reduce carbon emissions. The result is far from an agreement legally binding which many people expect. The agreement set out in the Copenhagen Accord includes recognition of limiting temperature increase to less than 2C, and promised increased funding of $ 30bn (£ 18.5bn) to developing countries for three years to combat problems that are believed to contribute to climate change so far, such as illegal logging to promote forest preservation, industrial development with environment-friendly technologies and others. This describes the purpose of providing $ 100 billion per year in 2020 to help poor countries cope with climate change impacts.

What Conpenhagen Accord implies:

• “110 world leaders present and one issue on the agenda”; show there never was a meeting like this before. Countries that broker Copenhagen Accord, United States, China, India, South Africa, Brazil and the European Union, also represents a world in which the Balance of Power has changed significantly in the last 20 years.
• At the primary level, the conference showed a debate between the countries in terms of awareness to provide support and take action to address climate change issues. Explicitly, it symbolizes the awareness that climate change is currently central to the political thought of each country.
• Public awareness has also increased greatly. Seen from a wide variety of campaigns conducted around the world in the run-up to Copenhagen by non-governmental agencies, NGOs and the media business. So that shows that climate change issues have been understood and widely discussed by the whole society.
• Another change is very important is the concept of environmentally friendly is now a new economic model that now applies to every country. Business ideas without the concept of “environmentally friendly” is a bad idea. In Copenhagen, the developing countries and the world economies have agreed to announce a low carbon emission concept is a plan to progressively forward.
For the Copenhagen Accord is a failure (a tough combination):

• a combination of political will, public pressure and economic aid deemed not enough to make a lot of countries want to follow what is stipulated in the Copenhagen Accord.
• Negotiations are going on in the deal might have been the lowest bargaining position given by most countries due to not mention the Copenhagen Accord in a transparent manner required amount of emissions reduced.

• there is no verification of actions performed by developing countries, unless they are paid by developed countries.

• Although this agreement target limits global warming to 2C by-state temperature limit of pre-industrial countries as a quantitative need for action by countries and developed countries -but it remains unclear how the targets are achieved.

REFERENCE:

http://news.bbc.co.uk/COPENHAGEN/8426036.stm%5Bdiakses pada 19 Desember 2009]
http://news.bbc.co.uk/copenhagen/8424522.stm [diakses pada 19 Desember 2009]
http://news.bbc.co.uk/2/mobile/science/nature/8426835.stm [diakses pada 19 Desember 2009]
http://news.bbc.co.uk/2/mobile/science/nature/8426835.stm [diakses pada 19 Desember 2009]
http://news.bbc.co.uk/2/mobile/science/nature/8422133.stm [Pada 19 Desember 2009]

English version by Renny Candradewi

Tell your thinking about the issue of environmental change?
Americans as the largest contributor to emissions by 17% only agreed to reduce emissions with a bid of as much as 4% only. How do you see this American Policy?

Copenhagen Accord: Climate Change Issue


Pendahuluan
Berangkat dari isu lingkungan sebagai tempat tinggal manusia dan bumi sebagai sumber daya alam terbesar maka bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia lebih memberikan perhatian mereka terhadap pemeliharaan lingkungan hidup berkaca dari banyaknya bencana alam yang muncul karena ulah manusia, utamanya yang berkaitan dengan efek rumah kaca dan deforestation.
Copenhagen Accord adalah serangkaian agreement dibuat baik oleh negara kecil (merujuk pada negara berkembang) maupun besar (merujuk pada negara maju) dalam rangka membatasi emisi karbon dioksida sekaligus menggantikan Protocol Kyoto (1997) yang akan berakhir pada 2012 mendatang—perumusan poinnya terangkum dalam COP 15—hasil dari konferensi di Bali, dikenal dengan Bali Roadmap (2009). Copenhagen Accord dibrokeri oleh lima negara yakni China, Brazil, India, Afrika selatan dengan Amerika sebagai pemimpinnya.

Copenhagen Accord adalah salah satu janji yang dibuat oleh negara-negara kecil atau negara-negara besar untuk membatasi emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh mereka. Ini berarti mereka harus membuat komitmen utama untuk pengurangan gas rumah kaca dan tunduk pada konsultasi internasional dan analisis. Kesepakatan itu ditengahi oleh lima negara, Cina, Brasil, Afrika Selatan, India, dan dipimpin oleh Amerika Serikat dan sebelumnya telah dirangkum ke dalam United Nations Climate Change Conference di Bali (2009) yang menghasilkan COP 15. COP 15 inilah yang menjadi perihal penting untuk diajukan dalam negosiasi dengan mengumpulkan lebih kurang 115 negara di dunia.
Akan tetapi, kesepakatan dalam Copenhagen Accord tidak diakhiri dengan dukungan suara bulat, di tengah kemarahan dari beberapa negara berkembang yang mengatakan Copenhagen Accord yang sudah memiliki target spesifik untuk mengurangi emisi karbon. Hasil – keputusan untuk “mencatat” kesepakatan yang disusun oleh kelompok inti yang terdiri dari kepala negara pada Jumat malam – adalah jauh dari perjanjian yang mengikat secara hukum yang mana banyak orang harapkan. Kesepakatan yang tertuang dalam Copenhagen Accord antara lain mencakup pengakuan untuk membatasi peningkatan suhu menjadi kurang dari 2C dan menjanjikan kenaikan bantuan dana sebesar $ 30bn (£ 18.5bn) untuk negara-negara berkembang selama tiga tahun guna memerangi permasalahan yang diyakini menyumbang perubahan iklim selama ini, seperti ilegal logging, pemeliharaan hutan, pengembangan industri dengan teknologi yang ramah lingkungan dan lainnya. Ini menguraikan tujuan menyediakan $ 100 milyar per tahun pada tahun 2020 untuk membantu negara-negara miskin mengatasi dampak perubahan iklim tersebut.
Signifikasi dalam Copenhagen Accord:
• “110 pemimpin dunia hadir dan satu masalah pada agenda”; menunjukkan tidak pernah ada pertemuan seperti ini sebelumnya. Negara-negara yang menegahi Copenhagen Accord, Amerika Serikat, Cina, India, Afrika Selatan, Brasil dan Uni Eropa, juga mencerminkan suatu dunia di mana Balance of Power secara signifikan telah berubah dalam 20 tahun terakhir.
• Pada tingkat dasar, konferensi tersebut menunjukkan perdebatan antara negara-negara dalam hal kesadaran untuk memberi dukungan dan bertindak menyikapi persoalan perubahan iklim. Secara eksplisit, kesadaran ini menyimbolkan bahwa perubahan iklim merupakan pusat dari pemikiran politik dari setiap negara (saat ini).
• Kesadaran masyarakat juga meningkat secara besar-besaran. Terlihat dari berbagai kampanye yang luas dilakukan di seluruh dunia dalam run-up ke Kopenhagen oleh agensi non-pemerintah, LSM dan media bisnis. Sehingga secara menunjukkan bahwa isu perubahan iklim telah dipahami dan dibahas secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
• perubahan lain yang sangat penting adalah konsep ramah lingkungan sekarang menjadi model ekonomi terbaru yang sekarang berlaku bagi setiap negara. Gagasan bisnis tanpa konsep “ramah lingkungan” adalah ide buruk. Dalam Kopenhagen, negara-negara berkembang dan dunia sepakat untuk mengumumkan ekonomi berkonsep emisi karbon rendah merupakan rencana ke depan yang progressif.
Sebab Copenhagen Accord merupakan suatu kegagalan (kombinasi yang alot):
• kombinasi kemauan politik, tekanan dari publik dan bantuan ekonomi dirasa kurang cukup untuk membuat banyak negara mau mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam Copenhagen Accord.
• Negosiasi yang terjadi dalam kesepakatan kemungkinan besar merupakan posisi terendah tawar menawar yang diberikan oleh sebagian besar negara karena Copenhagen Accord tidak menyebutkan secara transparan jumlah emisi yang wajib dikurangi.
• tidak ada tindakan verifikasi dilakukan di negara berkembang, kecuali jika mereka dibayar oleh negara maju.
• Meskipun kesepakatan ini menargetkan batas pemanasan global hingga 2C berdasarkan batas temperatur negara-negara pre-industri sebagaimana kebutuhan akan aksi kuantitatif dari negara-negara berkembanga maupun negara maju—tapi masih belum jelas bagaimana target tersebut dicapai.

SUMBE:
news.bbc.co.uk/COPENHAGEN/8426036.stm.html [diakses pada 19 Desember 2009]
news.bbc.co.uk/copenhagen/8424522.stm [diakses pada 19 Desember 2009]
http://news.bbc.co.uk/2/mobile/science/nature/8426835.stm [diakses pada 19 Desember 2009]
http://news.bbc.co.uk/2/mobile/science/nature/8426835.stm [diakses pada 19 Desember 2009]
http://news.bbc.co.uk/2/mobile/science/nature/8422133.stm [Pada 19 Desember 2009]

Indonesia version: Devania Annesya

PLN RI: review UTS


Pekan I

Perjuangan Kemerdekaan dan Nasionalisme Indonesia

  • Revolusi Indonesia membicarakan tentang esensi Revolusi bagi Indonesia
  • Kelahiran Politik Luar Negeri RI

REVOLUSI INDONESIA DAN KELAHIRAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Kelahiran politik luar negeri Indonesia memiliki kaitan erat dengan sejarah revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ditandai dengan kebebasan Indonesia dari tangan kolonialisme Belanda. Fase revolusi Indonesia yang pertama adalah pergerakan memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan fase selanjutnya lebih dikenal dengan revolusi perjuangan sosial sebagai negara yang baru merdeka. Setiap fase revolusi tentunya menelorkan arah politik luar negeri yang berbeda.

Setiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional[1] (Jack C Plano, 1969: 127). Dengan demikian, kepentingan nasional terbentuk dari kepentingan domestik. Seketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri. Masing-masing negara memiliki politik (kebijakan) luar negeri yang partikular, walaupun barangkali sejumlah negara memiliki kemiripan.

Fase revolusi perjuangan kemerdekaan Indonesia, politik luar negeri diarahkan untuk menggalang pengaruh dunia internasional guna mendukung perjuangan nasionalisme self-determination Indonesia. Melalui pidato Soekarno yang menggebu-gebu dan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, secara nyata telah menumbuhkan simpati internasional terhadap perjuangan indonesia merebut Irian Barat. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai seperangkat strategi dan teknik dengan tujuan mengubah negara lain supaya mengikuti kita, supaya mereka melakukan adjustment yang mendukung kita (Modelski, 1962: 6). Sehingga segala daya yang telah dilakukan oleh Soekarno tersebut diatas merupakan simbol implementasi politik luar negeri Indonesia saat itu.

Fase revolusi sosial yakni perjuangan negara baru merdeka agar menjadi negara independen bebas intervensi asing, politik luar negeri diarahkan untuk perbaikan ekonomi dengan payung self sufficiency. Indonesia berusaha keras untuk menjaga kenetralannya di antara kedua blok yang saling bertikai. Politik domestik berperan penting dalam pragmatisme politik luar negeri Indonesia, sebagai mana yang dicetuskan oleh Henry Kissinger dan Jack C Plano[2], dimana politik luar negeri merupakan kelanjutan dari politik domestik. Ini menegaskan pada era revolusi sosial Indonesia, politik domestik juga memainkan peran dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dan keberadaan fenomena ini tidak dapat dielakkan. Jika dielakkan, maka yang terjadi adalah pergolakan internal yang mengancam kekuasaan yang sedang berkuasa. Contoh kasusnya adalah Soekarno vs politik domestik pada era 1960an.

Implementasi Politik luar negeri indonesia bisa menjadi bermacam-macam. Politik luar negeri merupakan fenomena kompleks. Politik luar negeri tidak lebih sebagai suatu platform atau guidance untuk menjalin relasi dengan dunia internasional[3] (Modelski, 1962:6).

Sebagaimana telah diungkapkan di awal tulisan ini, politik luar negeri Indonesia adalah transformasi kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional bersifat fluktuatif dan dinamis sebagai respon terhadap peristiwa penting dunia. Salah satu peristiwa yang paling momentum adalah kehadiran perang dingin. Namun demikian, saat itu arah politik Indonesia adalah netral dan tidak berusaha membentuk blok ketiga yang ideologinya berlawanan dengan dua blok raksasa Amerika-Uni Soviet. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moh. Hatta di depan sidang KNIP. Beliau menyatakan politik Indonesia tidak dapat diarahkan oleh blok manapun yang membawa kepentingan nasional masing-masing. Sebaliknya, arah politik luar negeri Indonesia merupakan sinergisitas kepentingan nasional, tujuan nasional dan konfigurasi geopolitik, dan sejarah nasionalnya yang rentan oleh faktor internal dan eksternal. Rosenau dan Roeslan Abdulgani, sepakat bahwa politik yang demikian itu adalah merupakan turunan dari politik dalam negeri. Sehingga politik luar negeri merupakan perpanjangan kepentingan nasional domestik dan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, manakala kepentingan dalam negeri mengalami pergeseran, tidak menutup kemungkinan arah politik luar negeri akan selamanya bersifat statis. Hanya saja beberapa nilai mengalami adaptasi.

Faktor internal dan eksternal mempengaruhi karakteristik politik luar negeri pada setiap periode pemerintahan. Presiden Soeharto, mewarisi pengalaman domestik akibat kebobrokan ekonomi, disintegrasi, dan kudeta politik sehingga politik luar negeri Indonesia ketika itu lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan kepemimpinan politik. Berbeda sekali dengan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri pada masa pemerintahan beliau, lebih terfokus pada pemulihan nama baik Indonesia serta peningkatan peran diplomasi Indonesia di organisasi Internasional mengenai berbagai isu-isu internasional sekaligus perbaikan mutu birokrasi. Sehingga peran presiden dalam diplomasi politik menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri merupakan perpanjangan faktor internal (politik dalam negeri) yang dibawa keluar. Politik luar negeri diperuntukkan untuk menjamin (mewakili) kepentingan domestik dan kebutuhan  nasional. Sejarah politik luar negeri Indonesia, dari waktu ke waktu, mengalami perkembangan sesuai dengan sejarah pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal tersebut lebih bersifat operasional, artinya dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi geopolitik internasional saat itu. Namun demikian, asas dan landasannya merupakan hal yang solid.

Pekan II

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri RI

  • Landasan Idiil
  • Landasan Konstituional
  • Landasan Operasional
  • Bebas Aktif
  • Non-Alignment

LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Setiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional[4] (Jack C Plano, 1969: 127). Dengan demikian, kepentingan nasional terbentuk dari kepentingan domestik. Seketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri. Masing-masing negara memiliki politik (kebijakan) luar negeri yang partikular, walaupun barangkali sejumlah negara memiliki kemiripan.

Entitas terbentuknya negara terdiri dari beberapa karakteristik yang fundamental. Karakteristik tersebut antara lain memiliki wilayah, pemerintahan yang berdaulat, warganegara, dan aturan hukum. Dalam pemerintahan yang sosial demokratis sepertihalnya Indonesia, aturan-aturan hukum harus berdasarkan cita-cita kerakyatan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini juga berlaku pada perumusan politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia berpedoman pada landasan idiil berupa Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan operasional dapat bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional periode pemerintahan yang sedang berkuasa.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan idiil Pancasila, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memberikan garis-garis besar mengarahkan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, kepentingan nasional Indonesia secara eksplisit termuat dalam pasal-pasal UUD 1945.

Pancasila sebagai landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia menjadi salah satu variabel yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila Pancasila adalah pedoman dasar pelaksanaan kehidupan bernegara dan bangsa yang ideal. Sehingga politik luar negeri sekurang-kurangnya merupakan cermin dari Pancasila. Kedua landasan ini, bersifat permanen tidak dapat digantikan. Adapun pengalaman sejarah menyebabkan UUD 1945 tergantikan oleh UUDS 1950 adalah lebih merupakan suatu pergesaran ideologi dan cita-cita Indonesia yang saat itu berada di tengah-tengah blok Timur-Barat. Pada saat itu, Indonesia sulit mempertahan sikap yang selamanya netral melalui nonalignment movements (Gerakan Non-blok).

Landasan operasional Indonesia bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional periode pemerintahan saat itu. Misalnya, kepentingan nasional Indonesia pada Orde Lama dapat amati dari konteks pidato-pidato Presiden Sukarno, yang tertuang dalam Maklumat Politik. Yang antara lain berbunyi, menjunjung kehidupan bernegara yang damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, bertetangga dan bekerja sama di segala bidang, serta politik ala piagam PBB. Namun, politik luar negeri yang demikian tidaklah benar-benar solid disebabkan perkembangan hubungan internasional, terutama kawasan, yang kontroversional dengan idealisme Indonesia. Pada masa konflik kembalinya kolonialisme ke Indonesia, Presiden Sukarno menegaskan arah politik luar negerinya ke dalam Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Repulik Indonesia, yakni mengabdi untuk kemerdekaan nasional, perjuangan kemerdekaaan, dan pembelaan perdamaian. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, politik Indonesia bersifat bebas aktif, yang tidak lain merupakan pelurusan prinsip tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pada masa kepresidenan BJ Habibie, meskipun arah politik Indonesia masih memegang prinsip bebas aktif, namun utamanya menekankan pada prinsip peningkatan kemandirian bangsa.

Sebagaimana telah diungkapkan di awal tulisan ini, politik luar negeri Indonesia adalah transformasi kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional bersifat fluktuatif dan dinamis sebagai respon terhadap peristiwa penting dunia. Salah satu peristiwa yang paling momentum adalah kehadiran perang dingin. Namun demikian, saat itu arah politik Indonesia adalah netral dan tidak berusaha membentuk blok ketiga yang ideologinya berlawanan dengan dua blok raksasa Amerika-Uni Soviet. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moh. Hatta di depan sidang KNIP. Beliau menyatakan politik Indonesia tidak dapat diarahkan oleh blok manapun yang membawa kepentingan nasional masing-masing. Sebaliknya, arah politik luar negeri Indonesia merupakan sinergisitas kepentingan nasional, tujuan nasional dan konfigurasi geopolitik, dan sejarah nasionalnya yang rentan oleh faktor internal dan eksternal. Rosenau dan Roeslan Abdulgani, sepakat bahwa politik yang demikian itu adalah merupakan turunan dari politik dalam negeri. Sehingga politik luar negeri merupakan perpanjangan kepentingan nasional domestik dan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, manakala kepentingan dalam negeri mengalami pergeseran, tidak menutup kemungkinan arah politik luar negeri akan selamanya bersifat statis. Hanya saja beberapa nilai mengalami adaptasi.

Faktor internal dan eksternal mempengaruhi karakteristik politik luar negeri pada setiap periode pemerintahan. Presiden Soeharto, mewarisi pengalaman domestik akibat kebobrokan ekonomi, disintegrasi, dan kudeta politik sehingga politik luar negeri Indonesia ketika itu lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan kepemimpinan politik. Berbeda sekali dengan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri pada masa pemerintahan beliau, lebih terfokus pada pemulihan nama baik Indonesia serta peningkatan peran diplomasi Indonesia di organisasi Internasional mengenai berbagai isu-isu internasional sekaligus perbaikan mutu birokrasi. Sehingga peran presiden dalam diplomasi politik menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia.

SIMPULAN

Politik luar negeri merupakan perpanjangan faktor internal (politik dalam negeri) yang dibawa keluar. Politik luar negeri diperuntukkan untuk menjamin (mewakili) kepentingan domestik dan kebutuhan  nasional. Sejarah politik luar negeri Indonesia, dari waktu ke waktu, mengalami perkembangan sesuai dengan sejarah pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal tersebut lebih bersifat operasional, artinya dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi geopolitik internasional saat itu. Namun demikian, asas dan landasannya merupakan hal yang solid. Landasan Idiil Pancasila dan konstitusional  UUD 1945 tetap merupakan faktor utama yang menjiwai kerangka politik luar negeri Indonesia. Setiap masa kepresi

PENDAPAT

Perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia boleh bervariasi dari tiap-tiap periode pemerintahan. Setiap presiden memegang kontribusi penting dalam mengkomunikasikan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai isu internasional. Peran penting presiden inilah yang kemudian menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia, artinya politik luar negeri Indonesia lebih sering bersifat operasional. Namun asas politik luar negeri Indonesia dari tahun-ketahun tidak mengalami pergeseran. Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, yang tidak memihak blok manapun, melainkan bersikap netral. Aktif, yang terlibat langsung dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Beberapa tahun belakangan ini Indonesia berperan aktif dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi. Indonesia menggagas pertemuan G20 dan Indonesia pula menggagas ide perekonomian yang berbasis pada kemajuan ekonomi terkonsentris di negara berkembang seperti Brasil, India, dan China. Ini merupakan prestasi positif Indonesia dalam usaha memulihkan nama baiknya yang mana selama ini selalu familiar dengan stempel buruk. Kita patut berbangga diri. Tetapi, sementara memperkuat basis pertahanan ke luar, Indonesia lengah terhadap singgungan dari negara tetangga sekawasan, yakni Malaysia. Berkali-kali Indonesia kecolongan budaya-seni dan batas teritorial. Apakah Indonesia sedang galau? Bagaimanakah opini publik lantas mempengaruhi kepentingan nasional dalam usaha untuk mengembalikan citra Republik Indonesia yang sedang diinjak-injak? Apakah lantas pemerintah diam saja?

Beberapa kelompok masyarakat tersulut marah, mereka mengobarkan panji-panji, “Ganyang Malaysia.” Secara personal, saya merasa geram. Lebih geram lagi karena politik luar negeri Indonesia agaknya belum benar membuktikan konsep ketahanan nasional. Barangkali itu yang menjadi permasalahan politik Indonesia sejak dulu. Presiden Soeharto dipaksa turun disebabkan, beliau terlalu berkonsentrasi pada luar negeri, sehingga konsep ketahanan domestik yang terabaikan. Beliau tidak mampu mempertahankan kestabilan keamanan dan politik. Barangkali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan hal yang sama, beliau terlalu terkonsentrasi pada kedaulatan keluar, sehingga kedaulatan kawasan berada di ujung tanduk. Bukan secara fisik kedaulatan terancam, lebih berbahaya lagi adalah seolah harga diri Indonesia sedang ditantang. Saya rasa, secara konseptual politik luar negeri Indonesia patut diacungi jempol, sayangnya operasionalnya masih jauh dari dasar tujuan utama. Politik luar negeri Indonesia masih jauh dari melindungi hak-hak individual warganegaranya yang berada di negeri Jiran dan Jazirah Arab. Lalu buat apa bersusah payah memperbaiki nama baik di kancah internasional jikalau belum benar-benar mampu melindungi kepentingan domestik dan perlindungan hak-hak asasi warganegaranya? Itu namanya, politik luar negeri yang menjadi sia-sia karena pondasi awalnya kurang kuat.

Reference

Kompas. Sabtu, 5 September 2009. Perang dengan Malaysia?

Nuralami, Athiqah. Landasan dan Prinsip Politik luar Negeri Indonesia.

Pekan III

Bandung Spirit dan Peningkatan Peran RI di Dunia

  • Arti Strategis Konferensi Asia Afrika (1955) bagi Politik Luar Negeri RI
  • Pengaruh Konferensi Asia Afrika terhadap Situasi Internasional

SPIRIT OF BANDUNG

Situasi internasional pasca perang dunia II didominasi oleh ambisi dua kekuatan adidaya pemenang perang dunia dua, Amerika dengan liberalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya. Masing-masing dengan usahanya mempengaruhi sisa dunia dengan menunjukkan keunggulan baik dalam hal militer (Uni Soviet) dan ekonomi liberalis (Amerika). Hal ini mengakibatkan dunia terjebak ke dalam dua blok yang saling berentangan, dan selalu melibatkan perang fisik di beberapa tempat tertentu, salah satunya adalah perpecahan Korea, terbitnya negara Taiwan dan lainnya. Ditambah pula dua kekuatan dunia tersebut masing-masing membuat aliansi keamanan seperti NATO, SEATO, CENTO yang diimbangi oleh pakta Warsawa oleh Uni Soviet.

Situasi dunia yang saat itu secara tidak langsung bertikai, mau tidak mau membuat berbagai negara tidak berkenan jika suatu saat mati di tengah-tengah gading yang bertarung. Menghindari dampak buruk yang mungkin terjadi oleh kedua blok raksasa tadi, Indonesia menggagas pertemuan dengan beberapa negara yang belum merdeka. Dalam pertemuan tersebut Indonesia mengimplementasikan beberapa nilai politik luar negerinya yakni aktif melaksanakan perdamaian dunia dan keadilan sosial, bebas tidak memilih blok manapun, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, antiimperialisme dan antikolonialisme. Nilai-nilai tersebut yang kemudian diusung ke konferensi Bandung dalam kemasan toleransi terhadap perdamaian dan kemerdekaan negara-negara terhadap kolonialisme Barat. Esensi konferensi Bogor pada April-Mei 1954 adalah mengungkapkan secara tegas sikap negara-negara Asia Afrika terhadap segala bentuk kolonialisme dan imperialisme.

Hal ini tertuang dalam piagam Dasasila Bandung. Adapun Konferensi Bandung merupakan catatan sejarah yang mendasari segala nilai-nilai perdamaian dunia yang dicita-citakan oleh banyak negara Asia Afrika yang tergabung dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Nonblok. Nilai-nilai tersebut  menyebutkan bahwa perdamaian dan kemerdekaan bebas dari segala penjajahan merupakan suaru hati nurani mayoritas umat manusia, Bandung merupakan jalan tengah dan jalan-bebasnya bangsa-bangsa Aisa Afrika di antara jalan-ekstrimnya kedua antagonis perang dingin, Bandung juag merupakan implementasi penolakan terhadap berbagai pendekatan militer kedua negara adikuasa yang cenderung menciptakan lebih banyak ketegangan dunia daripada menjaga keamanan dalam menciptakan keamanan dunia, selain itu Bandung juga merpakan alternatif aman dalam usaha meredakan dan menyelesaikan ketegangan dunia melalui prinsipnya uang non-alignment, dan oleh karena itu Bandung merintis kelahiran Dunia Ketiga dan Gerakan Nonblok dalam menyiasati dominasi kedua negara, yang terakhir, Bandung juga menjadi titik tolak terhadap struktur dan orde lama tata dunia baru dan internasional.

Konferensi Bandung adalah cermin dari politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri pada umumnya banyak bergantung pada politik dalam negeri, maka Indonesia segera melakukan tindakan-tindakan tegas tanpa ragu dan takut. Tindakan tersebut mengilhami beberapa anggota gerakan nonblok untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, Indonesia bersikap tegas tidak akan membayar hutang Netherland sebesar $ 1,500 juta, yang mana sebenarnya uang tersebut merupakan pengeluaran Agresi Netherland pada Indonesia. Indonesia tidak lagi membayar harga peluru yang ditembakkan kepadanya. Selanjutnya Mesir, melakukan nasionalisasi Terusan Suez sebagai unjuk eksistensi dirinya yang ingin independen dari persemakmuran Inggris.

SIMPULAN  dan Pendapat

Bandung merupakan saksi sejarah penting terbitnya keberanian tiap-tiap negara Asia-Afrika untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dalam konferensi yang diselenggarakan di Bandung, mereka mengungkapkan dukungan pada yang senasib. Mereka menyatakan perasaan kebebasan, ingin bebas dari segala bentuk kolonialisme dan imperialisme serta tidak mau terjebak dalam blok dunia yang sedang bertikai. Secara singkat, pandangan ini merupakan implementasi nilai-nilai politik luar negeri Indonesia yang dibawa keluar melalui pertemuan internasional. Boleh dibilang Indonesia saat itu berusaha untuk  menyebarkan semangat nasionalismenya sekaligus memperoleh simpati terhadap perjuangannya secara internal melawan Belanda, utamanya dalam usaha mendapatkan Irian Barat. Upaya Indonesia yang demikian, sebenarnya adalah merupakan strategi yang dikemas secara sempurna dalam politik luar negerinya. Dan saat itu, melalui diplomasi dan negosiasi yang terus menerus, Indonesia berhasil kemudian memprakarsai pembentukan organisasi internasional alternatif yang terintegrasi ke dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Nonblok. Ini adalah hasil perjuangan diplomatik dan strategi yang magnificient.

Reference

Abdulgani, Roeslan. Sekitar Konferensi Asia-Afrika dan maknanya bagi Politk Luar Negeri Indonesia.

Badri, Jusuf. 2008. Bekal Akhir Calon Diplomat. Jakarta: Restu Agung

Agung, Anak. 2003. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Jakarta: Rosda Karya

Pekan IV

Lingkaran Konsentris Politik Luar Negeri RI

  • Tiga Lingkaran Konsentris
  • Faktor-Faktor Determinan

Lingkaran Konsentris merupakan terminologi yang digunakan Indonesia berkaitan dengan Implementasi dan ruang lingkup politik luar negeri Indonesia. Terminologi yang digunakan untuk menerjemahkan ruang lingkup politik luar negeri Indonesia. Dipercayai lingkarang paling dalam ialah Asean, berturut ke luar adalah China, Jepang dan Taiwan, sementara lingkaran paling luar adalah Amerika. Berikut Penjelasannya beserta faktor2 determinannya.

Faktor determinan yang mempengaruhi lingkaran konsentris luar negeri Indonesia

Pekan V

Politik Luar Negeri RI pada Masa Soekarno

  • Pencarian Bentuk Politik Luar Negeri RI Pascakemerdekaan
  • Konfrontasi Irian Barat (1962)
  • Ganyang Malaysia (1963)
  • Politik ’Poros-Porosan’ (Nefos-Oldefos, Poros Jakarta-Peking)

Politik Luar Negeri RI era SUKARNO

Pencarian bentuk politik luar negeri setelah kemerdekaan

Era revolusi nasional pada masa keperesidenan Soekarno, politik luar negeri dijiwai oleh kekuatan bersenjata dan diplomasi. Kedua cara tersebut dikemudi oleh dua figur yang sama sekali berbeda dan bersaing. Presiden Soekarno menekankan penyelesaian konflik dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan internasional di samping juga mengandalkan kekuatan militer-angkatan bersenjata untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, supaya konflik diselesaikan melalui diplomasi. Meskipun esensi kedua cara tersebut pada prakteknya berbeda, tetapi kedua taktik tersebut dinilai saling mendukung dan sinergis.

Berkaitan dengan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia, Moh. Hatta menggunakan istilah politik luar negeri indonesia semestinya bebas aktif dan poros barat-timur bukan lagi menjadi titik temu yang esensial. Pendapat Moh Hatta ini kemudian dianggap berseberangan dengan cita-cita Soekarno pada waktu itu. Hanya saja, dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia pemahaman terhadap politik luar negeri yang bebas dan aktif, senantiasa didefinisikan kembali sesuai dengan keinginan yang berkepentingan saat itu. walaupun terdapat perbedaan penafisran terhadapa arti politik luar neger yang bebas dan aktif, tetapi selalu terdapat asumsi kalau dunia luar yang bersikap memusuhi, atau paling tidak membawa kemungkinan bahaya.

Hakekat politik luar negeri pada era Soekarno, awal tahun 1950-an, Indonesia memperlihatkan diri seperti apa yang menjadi pidato Moh. Hatta, secara fisik sebagai suatu negara yang tidak memihak kepada salah satu blok yang terlibat dalam perang dingin. Artinya Indonesia sedini mungkin bersikap netral, tetapi bukan berarti Indonesia bekerja secara aktif untuk perdamaian dunia dan peredaan ketegangan internasional. Meskipun Indonesia sering dianggap ekslusif condong ke Barat, tetapi Indonesia menolak menyokong Amerika dalam Perang Korea.

Tanggapan Indonesia itu bisa ditafsirkan sebagai adanya perasaan takut akan dominasi asing yang baru, yang diakibatkan adanya perasaan baru bebas dari kolonialisme yang bercampur-baur dengan dampak pertentangan perang dingin yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi berada di tengah-tengah dua garis jauh lebih sulit daripada memilih salah satu pihak yang sedang bertikai. Realitas mengatakan siapapun yang berada di tengahnya, cenderung terus menerus akan tertarik ke salah satu poros. Hal ini kemudian yang akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab selanjutnya.

Konfrontasi: Ganyang Malaysia

Pasca Perang dingin yang terjadi sekitar tahun 1945 yakni antar Blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang diwakili oleh Uni Soviet, menyebabkan beberapa pengaruh penting dalam dunia perpolitikan di Indonesia khusunya di tahun 1960 pada masa pemerintahan presiden Soekarno.

Pengaruh-pengaruh yang memicu terminologi “ganyang Malaysia” ini disebabkan ketika pada waktu itu, politik Luar Negri yang dipakai oleh Indonesia yakni bebas aktif, dimana pada saat itu Indonesia tidak memihak kepada Blok Barat maupun Blok timur, namun memilih untuk tetap bersikap netral. Oleh karena itu, maka muncullah sosok Negara Malaysia yang saat itu sejarah berdirinya adalah dibentuk oleh masa penjajahan Inggris. Indonesia, khususnya Soekarno memulai “politik konfrontasinya” dengan Malaysia ketika, Inggris mulai memasuki Negara Malaysia yang secara geografis sangat berdekatan dengan wilayah di Indonesia.

Ketidaksukaan pemerintah Indonesia terhadap terbentuknya Negara Malaysia yang merupakan wilayah pembentukan dari Negara Inggris salah satunya karena Malaysia memiliki suatu daerah persemakmuran Inggris dimana, Soekarno mengancam bahwasanya hal ini dapat menanamkan imperialisme barat kembali akan adanya sosok Inggris di dalam pemerintahan Malaysia. Mengapa Soekarno tidak menyukai akan adanya Inggris di Malaysia? Berawal dari munculnya “Cold War” yang mengalami dampak yang sangat besar khususnya di wilayah Asia Tenggara. Indonesia tidak memaknai suatu konflik antar Blok barat dan Timur menjadi sebuah dampak yang cukup besar bagi pemerintahan Indonesia, dikarenakan karena saat itu Indonesia memiliki politik luar negri yang bebas aktif nya yang tidak memihak oleh siapapun.

Kemudian muncullah term “Ganyang Malaysia” yang memang ini merupakan representasi dari politik konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Sukarno merupakan sosok pemimpin yang tidak menyukai adanya colonial barat khususnya yang berdekatan dengan wilayah geografis di Indonesia. Pembentukan Federasi Malaysia adalah pemicu munculnya konfrontasi ini. Malaysia yang saat itu disebut sebagai “Bonekanya Inggris” disebabkan karena ketidaksesuaian dari suatu Politik Luar Negri Indonesia akan terbentuknya Federasi Malaysia ini yang nantinya akan menanamkan persepsi “ancaman” barat terhadap wilayah Asia Tenggara.

Jadi, Pemicu konfrontasi ini selain disebabkan oleh inggris juga dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni karena Indonesia memiliki hubungan geografis yang berdekatan dengan Malaysia saat itu (Serawak dan Sabah saat ini) dan Soekarno yang menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia memicu munculnya penyebaran imperialisme barat yakni dengan perpolitikannya di regional Asia. Dan hubungannya dengan politik Luar Negri RI saat itu karena selain Sukarno tidak menyukai adanya Negara barat di wilayah Asia, juga dikarenakan oleh sebuah persepsi ancaman yang datang dari pembentukan Negara Malaysia yang menjadi suatu Negara Inggris untuk wilayah Asia Tenggara. Dan pada tanggal 20 Januari 1965 atas dasar konfrontasi ini menyebabkan pengunduran diri Indonesia terhadap keanggotaan Dewan keamanan PBB.

Politik poros-porosan

Meski menganut politik bebas aktif, Indonesia sempat menunjukkan bahwa dirinya lebih condong pada Komunisme. Hal itu dapat terlihat dari politik poros-porosan terbagi menjadi dua periode yakni periode tahun 1966 Nefos Vs Oldefos dan 1967 Poros Jakarta-Peking. Kedua periode tersebut menunjukkan bahwa Soekarno sangat anti pada negara-negara Barat beserta dengan ideologi yang dibawanya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempopulerkan NEFOS (New Emerging Forces) guna melawan kekuatan OLDEFOS (Old Establishment Forces) yang merupakan negara-negara imperialis dan kapitalis.[5] Itu merupakan salah satu bentuk konfrontasi negara-negara berkembang kepada negara-negara Barat.

Tidak hanya itu, Indonesia beberapa kali mengecam tindakan PBB yang terlalu menjunjung tinggi kepentingan negara-negara Barat, seperti dalam konflik China-Taiwan dan Israel-Arab.[6] Puncak dari kekecewaan terhadap PBB, Indonesia keluar dari keanggotaan pada 7 Januari 1965. Setelah itu, Indonesia berusaha membuat kekuatan tandingan bagi PBB dengan menyelenggarakan GANEFO sebagai pengganti olimpiade dunia yang sebagian besar diikuti oleh negara-negara komunis,[7] serta CONEFO sebagai wadahnya. Indonesia juga melaksanakan politik mercusuar guna mendukung  terselenggaranya GANEFO melalui pembangunan beberapa proyek raksasa. Setelah resmi keluar dari keanggotan PBB, Indonesia mulai menjalin hubungan secara terang-terangan dengan negara-negara Komunis. Hal itu dapat dilihat dari pembentukan poros Poros Peking(Beijing)-Hanoi-Pyongyang-Jakarta untuk menandingi kekuatan Blok Barat dan Timur.[8] Mulai saat itu, Indonesia menjadi sangat dekat dengan China. Hubungan yang terjalin tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, budaya.

Hampir semua politik luar negeri Indonesia pada saat itu menyimpang dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang pragmatis. Indonesia akan menjalin kerjasama dengan negara-negara yang akan mendukung kepentingan nasionalnya. Pada saat perjuangan pembebasan Irian Barat, Indonesia dengan sengaja berusaha mendekati Amerika Serikat yang memiliki hak veto dalam PBB untuk dapat melancarkan proses penyatuan ke dalam wilayah NKRI. Di sisi lain, pada saat yang sama Indonesia juga menjalin hubungan dengan Uni Soviet guna memperoleh senjata dan peralatan militer untuk melawan Belanda. Dalam keadaan seperti itu, Indonesia harus waspada agar pengaruh kedua negara tersebut tidak sampai berimbas negatif bagi urusan dalam negerinya.

Bagaimanapun juga, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu dapat menjadi salah satu pembelajaran bagi perkembangan politik luar negeri Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi hendaknya tidak diulangi lagi, karena setiap tindakan yang dilakukan dapat berdampak negatif bagi Indonesia pada nantinya.  Dengan demikian, diharapkan dinamika politik luar negeri Indonesia menjadi lebih terarah dan teratur, sehingga akan mempermudah tercapainya kepentingan yang diperjuangkan.

Referensi:

Anonim. 2009. Bung Karno Kutuk PBB!!!. Diakses dari www. maribelajar.phpnet.us pada 7 Oktober 2009 pukul 8.15 WIB

Kawilarang, Renne R.A.. 2008. G30S dan Masa Suram Hubungan RI-RRC. Diakses dari www.vivanews.com pada 7 oktober 2009 pukul 9.00WIB

Priangga, Maksum. 2009. Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Diakses dari www.cafebelajar.com pada 7 oktober 2009 pukul 8.20 WIB

Weinstein, Franklin. 1975. Indonesia Foreign Policy and the dilemma of dependence: from Soekarno to Soeharto. Cornell University Press

Pekan VI

Politik Luar Negeri pada Masa Soeharto

  • Peran Sentral Presiden
  • Pengaruh Kuat Militer
  • Politik Luar Negeri untuk Pembangunan Ekonomi

POLITIK LUAR NEGERI ORDE BARU

PERAN SENTRAL PRESIDEN SOEHARTO

Soeharto dilantik sebagai pengganti Presiden Soekarno segera setelah Supersemar  dikeluarkan tahun 1966. Namun, belakangan ini muncul kontroversi bahwa dalam pidato terakhir yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno tidak disebutkan adanya pengalihan kekuasaan kepada Soeharto. Isi dari Supersemar hanya meliputi pengamanan negara, pengamanan diri presiden, dan pelaksanaan ajaran presiden (Roy Suryo, 2008). Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa sejak awal pemerintahannya, Soeharto telah menyalahgunakan kekuasaan. Selama masa pemerintahan Soeharto berlangsung, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sengaja dibuat Pro Barat. Hal itu dilatarbelakangi oleh kegagalan pemerintahan Presiden Soekarno yang jatuh akibat Pemberontakan PKI tahun 1965, serta krisis ekonomi yang berkepanjangan karena penerapan ideologi yang terlalu condong kiri.

Pergantian masa kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto menandai babak baru dari orde lama ke orde baru. Apabila selama masa pemerintahan Soekarno, kebijakan yang diambil banyak bertentangan dengan Barat hal sebaliknya justru terjadi di masa orde baru. Konflik-konflik yang banyak terjadi di era Soekarno terbukti banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hingga berdampak pada krisis ekonomi, oleh sebab itu maka kebijakan yang diambil Soeharto cenderung untuk memperbaiki ekonomi negara melalui peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Dalam masa jabatannya, Soeharto selalu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Selain karena kebijakannya yang sangat antikomunis, Soeharto sangat tertarik pada hal-hal yang berbau kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Soeharto memiliki kepercayaan bahwa

Pada awalnya Soeharto berusaha mengarahkan kebijakannya pada kembali pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Hal yang pertama dilakukan adalah bergabung kembali menjadi anggota PBB serta menjalin hubungan baik dengan Malaysia dan Singapura. Dalam politik luar negerinya, Soeharto berusaha membangun image dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.  Soeharto pernah mengatakan bahwa “Politik luar negeri tanpa dukungan kekuatan dalam negeri adalah sia-sia, dan politik luar negeri Indonesia harus ditopang oleh stabilitas politik dan ekonomi” (Sabam Siagian, 2008). Dengan adanya  dukungan serta kestabilitasan politik luar negeri maka secara tidak langsung akan mendukung stabilitas politik ke luar negeri. Dengan demikian, maka kepentingan nasional Indonesia akan mudah dicapai.

Selama masa pemerintahannya, Soeharto juga berperan dan berpengaruh kuat
di kalangan militer, birokrasi maupun bisnis (Anonim, 1996). Hal itulah yang juga membuat peran sebagai presiden menjadi sentral pemerintahan. Soeharto juga dikenal sangat otoriter, banyak kebijakan dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaannya meski merugikan banyak pihak, terutama rakyat. Sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto apabila ada pihak yang secara terang-terangan menolak dan menentang kebijakan yang dibuatnya. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Soeharto dapat dilihat dari kasus 27 Juli dan kasus Trisakti (Ramidi, 2004), serta peristiwa Malari.

PENGARUH KUAT MILITER

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Soeharto sangat berpengaruh kuat di kalangan militer, birokrasi, dan pebisnis. Militer menjadi sumber utama untuk menegakkan ketertiban, peraturan, dan undang-undang. Semua itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan Soeharto di Indonesia. Siapapun yang menentang kebijakan Presiden maka militer akan bertindak sebagai penegak hukumnya. Hal itulah yang membuat tidak ada satu pihak pun baik dari dalam maupun luar yang berani mengusik pemerintah Indonesia.  Tindakan otoriter yang selama ini dilakukan oleh Soeharto juga didukung oleh militer. Keberhasilan Soeharto dalam menyebarkan pengaruhnya di kalangan militer tidak terlepas dari pengalamannya sebagai anggota Angkatan Darat. Soeharto melebarkan peran Angkatan Darat melalui kebijakan Dwifungsi ABRI yang merupakan sebuah konsep dasar TNI dalam menjalankan peran sosial politik (Dephan RI, 2005). Peran sosial mencakup program-program kemanusiaan, bencana alam, pelayanan kesehatan, TNI masuk desa, dan bakti TNI. Sedangkan peran politik, meliputi pengembangan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara, setia kepada cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 dan NKRI, pengembangan nilai-nilai persatuan dan wawasan kebangsaan.

Dalam kenyataannya, penerapan yang dilakukan menyimpang dari konsep awal. Soeharto berhasil memimpin selama 32 tahun dan orang-orang militer membanjiri panggung politik. Banyak pejabat negara dan anggota administasi sipil yang memiliki latar belakang militer. Itu berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan, yang otomatis mendukung Presiden. Namun apabila dilihat dari sisi eksternal, posisi Indonesia secara internasional semakin kuat meski demokrasi semakin melemah. Keberhasilan ekonomi yang dicapai pemerintah bisa menutupi buruknya tingkat demokrasi di Indonesia.

POLITIK LUAR NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI

Indonesia mengalami kejayaan pembangunan dan kemajuan ekonomi di Indonesia di masa pemerintahan Soeharto. Politik luar negeri sepenuhnya difokuskan untuk pembangunan nasional di berbagai sektor. Melalui program Repelita, Indonesia mampu meningkatkan ekonomi dan pembangunan dalam negeri. Pada tahun 1984, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat dan menjadi negara pengekspor beras terbesar sehingga mendapat penghargaan dari FAO yakni medali yang bertuliskan ”from rice importer to self sufficiency” (Anonim, 2005). Soeharto dianggap berjasa besar dalam menyelesaikan masalah hutang dan pinjaman luar negeri ditimbulkan oleh pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasi hutang-hutang tersebut, Soeharto mencanangkan IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) yang berfungsi untuk melakukan rehabilitasi terhadap perekonomian yang sedang kacau melalui kerjasama dan bantuan asing. Secara regional, Indonesia berhasil mendirikan ASEAN yang selain untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan keamanan juga berfungsi untuk mengakhiri konfrontasi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Soeharto melakukan usaha yang cukup penting dalam sejarah politik luar negeri RI saat itu. Keberhasilan dalam membentuk ASEAN berdampak positif bagi pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara berkembang yang berhasil mencetuskan organisasi regional yang cukup penting secara internasional.

Kemajuan ekonomi dan kestabilitasan secara politik tidak membuat pemerintahan Soeharto bertahan untuk selamanya. Banyaknya penyelewengan yang terjadi mulai dari praktek KKN, pelanggaran HAM, dan pengekangan terhadap masyarakat menjadi bumerang bagi pemerintahan itu sendiri. Meski secara internal, regional, dan internasional Indonesia dapat dikatakan mencapai kejayaan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun demokrasi tidak dapat ditegakkan. Untungnya keberhasilan pembangunan nasional berhasil menutupi kebobrokan pemerintahan dalam negeri. Ekonomi yang sangat pesat membuat Indonesia sempat dijuluki sebagai “Macan Asia”.

REFERENSI

anonim, 1996. “IN: PIPA-Skenario Indonesia Pasca”, http://www.hamline.edu [diaksses pada 14 Oktober 2009]

Anonim 2005, “Pembangunan Era Pak Harto – Sukses Pangan, KB dan Perumnas”, www.tokohindonesia.com, diakses pada 13 Oktober 2009 pukul 12.15 WIB

Dephan RI 2005, “Dwi fungsi ABRI bukanlah suatu yang perlu ditakuti, itu senjata pamungkas melawan perang modern”, www.dephan.go.id, diakses pada 14 Oktober 2009 pukul 9.50 WIB

Ramidi, 2004. “LSM: selidiki Pelanggaran HAM Soeharto” http://www.tempointeraktif.com [diakses pada 14 Oktober 2009]

Siagian, Sabam 2008, “Politik Luar Negeri di Tangan Soeharto”,  www.suarapembaruan.com, diakses pada 13 Oktober 2009 pukul 23.00 WIB

Suryo, Roy 2008, “Palsu, Supersemar yang beredar selama ini”, arsip.pontianakpost.com diakses pada 14 Oktober 2009 pukul 8.10 WIB

Pekan VII

Politik Luar Negeri RI Pascaorde Baru

  • BJ Habibie
  • Abdurrahman Wahid
  • Megawati Soekarnoputri
  • Susilo Bambang Yudhoyono

Politik Luar Negeri Pada Masa Kepresidenan Pasca Orde Baru

Politik Luar Negeri Presiden Habibie

Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia (1998-1999)  setelah lengsernya Soeharto dari jabatannya. Kemudian kebijakan lain yang dikeluarkan Habibie adalah tentang masalah Timor-Timor yang merupakan propinsi palong muda yang dimiliki Indonesia yang mati-matian dipertahankan pada masa Soeharto. Dan kontroversi paling hangat adalah ketika dia menawarkan opsi otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri kepada rakyat Timor-Timur (Tim-Tim), asatu propinsi termuda Indonesia yang direbut dan dipertahankan dengan susah-payah oleh Rezim Soeharto. Siapapun dia orangnya tentu ingin bebas merdeka termasuk rakyat Tim-Tim. Sehingga ketika jajak pendapat dilakukan pilihan terhadap bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) unggulk merdeka. Masalah Tim-Tim, salah-satu yang dianggap menjadi penyebab penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999. Pemilu terbaik paling demokratis setelah Pemilu tahun 1955. penolakan ini membuat BJ, Habibie tidak bersedia maju sebagai kandidat calon presiden (Capres).

Perhatian Habibie difokuskan untuk menangani permasalahan domestik. Ketika Habibie menjabat presiden hampir tidak ada hari tanpa demontrasi. Demontrasi itu mendesak Habibie merepon tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan pers, kebebasan berpolitik, kebebasan rekrutmen politik, kebebasan berserikat dan mendirikan partai politik, mebebasan berusaha, dan berbagai kebebasan lainnya. Namun kendati Habibie merespon tuntutan reformasi itu, tetap saja pemerintahannya dianggap merupakan kelanjutan Orde Baru. Pemerintahannya yang berusia 518 hari hanya dianggap sebagai pemerintahan transisi. Dengan demikian arah politik luar negeri Indonesia sebagian besar menjadi ranah menteri luar negerinya. Adapun hubungan luar negeri Indonesia dengan Australia dinilai tidak memuaskan, bahkan cenderung mengalami kemunduran.

Sayangnya, karena kita terlalu fokus pada permasalahan domestik yang seringkali diwarnai oleh aksi protes, kita sering lupa dengan apa yang telah diprogramkan oleh Habibie ke luar. Jika kita lebih jeli mengamati keseluruhan program Presiden Habibi, maka kita mesti mengakui bahwa politik luar negeri Habibi dijalankan dengan menggunakan instrumen diplomasi soft power. Soft power dalam Habibi diistilahkan melalui pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Banyak sekali pelajar Indonesia utamanya S2 yang mendapat beasiswa dari berbagai negara guna menuntut ilmu. Tentu saja hal ini mencerminkan nama baik Habibie yang diakui secara internasional.

Perihal perekonomian, Bj Habibie menyerahkan sepenuhnya kepada staf pemerintah tertinggi yaitu menteri perdagangan, begitu pula hubungan luar negeri dipercayakan pada sekelompok orang saja yang mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan presiden untuk mengambil keputusan.

Inti arah politik luar negeri Bj Habibie adalah pemulihan nama baik indonesia seputar dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor timur. Akan tetapi sebelum permasalahan pelanggaran hak asasi manusi terselesaikan, sayangnya Bj Habibie telah digantikan oleh presiden terpilih hasil reformasi.

Kasus: Politik Luar Negeri Pemecahan Konflik Timor Timur

Kondisi politik: pasca Reformasi

<Belum ada pembahasan pemecahan permasalahannya>

Politik Luar Negeri Presiden Gus Dur

Memahami studi strategis politik luar negri RI ini, kita juga harus melihat beberapa aspek penting yang menciptakannya. Diantaranya ialah presiden. Dalam Politik Luar Negri RI disini, terbagi dari dua masa yaitu masa orde lama yang dipimpin dan dicetuskan oleh presiden Soekarno, dan masa orde baru oleh presiden Soeharto. Jika dilihat dari masa ke masa, hal yang tetap dipraktekan oleh para presiden-presiden kita yang terdahulu ialah tetap menganut politik bebas aktif yang dimilikinya namun bagaimanapun juga politik luar negeri diselenggarakan dengan penyesuaian terhadap kepentingan nasional. Dalam melakukan peran dalam hubungan internasional, negara tidak serta merta lepas dari kepentingan nasionalnya.

Pada pembahasan kali ini, di era pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke-4 Republik Indonesia, mulai menapaki terminologi dari sebuah Demokratisasi yang baru. George Kahin dalam bukunya Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence (1976), menyebutkan bahwa politik luar negeri Indonesia senantiasa sangat dipengaruhi oleh politik domestik. Hal ini terbukti ketika dimulainya masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa “Gusdur” ini. Jika dilihat kembali beberapa karakteristik cara diplomasi yang dilakukan oleh presiden Soekarno hingga Habibie yang cenderung melakukan diplomasi yang multilateral, dalam pemerintahan Gusdur ketika memimpin Republik Indonesia ini, lebih mengedepankan diplomasi secara Bilateral. Mengapa demikian? Gusdur selalu menampakan moment-moment pertemuan antarnegara dengan sikap yang bisa dikatakan fun. Fun disini berarti bahwa ketika Gusdur melakukan kunjungan kenegaraan, suasana yang bisa dibilang “formal” bisa dibuat menjadi terkesan lucu atau dapat mencairkan suasana yang memanas. Teori fun yang dilakukan untuk mencairkan suasana ini dapat memudahkan transaksi kepentingan dan bahkan mempermulus pertarungan strategis, dan juga bisa meningkatkan bargaining position terhadap posisi Indonesia yang saat itu sedang melemah.

Memang benar, posisi Indonesia ketika dipimpin oleh presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 ini mengalami depresi yang teramat berat. Ketika Indonesia dihadapkan dengan tragedi kerusuhan Mei 1998, kemudian Negara Timur Leste yang memerdekakan diri, dan beberapa kasus-kasus lainnya, mengakibatkan bahwa Gusdur harus mampu memulihkan citra positif dari Indonesia. Hal ini dibuktikan, ketika Gusdur melakukan lawatan atau kunjungan ke Luar Negeri lebih sering, tercatat bahwa Gusdur pernah melakukan kunjungan ke 10 Negara Eropa – Asia hanya dalam waktu 17 hari saja. Walaupun hal ini terkesan sebagai sebuah Tour presiden, namun lebih menekankan bahwa kunjungan kenegaraan ini digunakan untuk menghadirkan citra positif bagi bangsa Indonesia dan kemudian dapat terbentuknya lagi bantuan perekenomian dari negara-negara Eropa maupun Asia.

Meskipun dari segi fisik dan kemampuan untuk melihat Gusdur terlihat sangat kurang memahami pemerintahan, namun dalam prakteknya ia sangat memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Namun, dari pemahaman kepercayaan diri yang dimiliki oleh Gusdur dapat berakibat berlebihan dan akibatnya mungkin lebih cenderung over-improvisasi dan bahkan cenderung otoriter. Menurut pemahaman kami, Politik Luar Negri RI yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini terkesan untuk memperbaiki citra negatif terhadap Indonesia dimata dunia Internasional karena dilihat dari beberapa kasus-kasus yang tercatat sebelum masa pemerintahan Gusdur. Kemudian, diplomasi yang dilakukan lebih Bilateral karena diharapkan nantinya dari beberapa kunjungan-kunjungan yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara dapat berdampak positif yakni bisa mendapat dukungan secara penuh baik dalam segi ekonomi, maupun pengembalian citra positif Indonesia dalam forum internasional.

<Penyimpangan arah Politik Luar Negeri?>

Situasi dan kondisi politik Indonesia saat itu?

Politik Luar Negeri Presiden Megawati

Setelah melalui kontroversi konstitusional berkepanjangan, Sidang Istimewa MPR (SI MPR) akhirnya mencabut mandat kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Terlepas dari masih adanya resistensi berbagai kalangan, khususnya para pendukung Gus Dur tentang “suksesi” kepemimpinan nasional itu, hasil ini kiranya patut diterima sebagai realitas politik yang telah diambil lembaga tertinggi yang dijamin UUD 1945. Terlebih lagi, kepemimpinan baru ini sudah memperoleh legitimasi lebih luas setelah mendapat pengakuan internasional dari berbagai negara.

Meski demikian, pergantian kepemimpinan nasional bukan solusi akhir dari setumpuk persoalan yang dihadapi bangsa ini. Pemerintahan baru di bawah duet Megawati-Hamzah Haz, dihadapkan aneka masalah dan persoalan mendasar yang dialami rakyat, akibat krisis berkepanjangan di segala bidang yang belum teratasi pemerintah sebelumnya. Mengingat kompleksitas masalahnya, diharapkan pemerintahan baru mampu merumuskan visi, misi, dan prioritas program kerja yang akan dilakukan hingga akhir masa jabatan tahun 2004. Dalam tenggang waktu ini, prioritas utama yang dapat dikerjakan antara lain pemulihan ekonomi rakyat, mengembalikan citra dan kepercayaan pemerintah, serta mencegah disintegrasi bangsa dan memulihkan stabilitas keamanan. Ini penting dalam upaya memberi arah tepat dan efisien guna pemulihan situasi di segala bidang untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan yang sering menjadi sorotan publik di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi. Seperti dimaklumi, selama kurang dari dua tahun, Presiden Abdurrahman Wahid mengambil peran “aktor utama” (chief diplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi dengan melakukan kunjungan luar negeri ke lebih 50 negara. Tercatat rekor, Presiden Abdurrahman Wahid menjadi satu-satunya Presiden RI yang telah menancapkan kaki di lima benua yang mungkin akan menjadi “catatan penting” dari sejarah politik luar negeri Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi melalui kunjungan ke mancanegara yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid banyak disorot publik, karena pelaksanaannya dianggap tidak berdasarkan “cetak-biru” atau tidak memiliki “profil” yang jelas ke arah mana kebijakan luar negeri akan dijalankan. Beberapa kalangan, termasuk wakil rakyat, juga dengan keras mengkritik, pelaksanaan politik luar negeri amat tidak jelas (in total disarray). Belajar dari pengalaman itu, orientasi atau arah kebijakan luar negeri seperti apa yang akan diambil pemerintah Megawati Soekarnoputri? Tulisan ini mencoba memberikan sumbangan pikiran yang dapat dipertimbangkan bagi pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi.

Politik Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
SBY dinilai berhasil mengangkat citra Indonesia, mengubah image Indonesia yang tadinya buruk menjadi lebih baik, walaupun sedikit, tetapi cukup apresiatif. SBY berhasil menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan beberapa negara, antara lain Jepang. Perubahan dan manuver politik globalpun menjadi oportuniti penting yang telah dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden SBY.

Jika Moh hatta pernah menerjemahkan PLN RI pada masanya bagaikan mendayung di antara dua karang, maka kita boleh mengasumsikan PLN RI pada masa Sby adalah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut tercermin dari berbagai inisiatif baik Indonesia untuk menjembatani beberapa pihak yang sedang bermasalah misal perlawanan domestik di Myanmar, tuan rumah konferensi permasalahan iklim global dan lainnya.

Selain itu, SBY mengemban beberapa aktivisme baru dalam PLN RI saat ini. Antara lain adalah komitmen Indonesia dalam reformasi DK PBB dan gagasan SBY untuk mengirim pasukan perdamaian di Irak yang terdiri dari negara-negara Muslim, walaupun masih perihal gagasan mengenai Irak ini belum terealisasi.

Adapun karakter PLN RI pada masa SBY yaitu

  1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain, khususnya Jepang, China, dan India
  2. Terdapat kemampuan beradapatasi dengan perubahan-perubahan domestik dan luar negeri
  3. Prakmatis kreatif dan oportunis, Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja yang bisa membantu dan menguntungkan Indonesia
  4. Trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dan dari dunia internasional yang meliputi unity, harmony, security, leadership dan prosperity

SIMPULAN DAN PENDAPAT

Proyeksi PLN RI pada presiden SBY antara lain ialah entah menjadi pengikut perubahan global ataukan menjadi pengarah perubahan. Pln Ri Susilo Bambang Yudhoyono mayoritas berpusat pada perputaran konsesi politik internasional dan pemulihan nama baik. Entah merupakan hal penting ataukah tidak, tetapi segala tindakan dan penerjemahan politik luar negeri setiap presiden seharusnya menjadi kajian apresiatif tersendiri. Merupakan hal yang signifikan pula untuk menciptakan keselarasan antara politik luar negeri dan politik dalam negeri.

SUMBER

http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/articles_index/idx.asp?presiden=habibie

diakses pada 20 oktober 2009 pukul 8.28 WIB

Bandoro, Bantarto, 1999. “Politik Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid: Sebuah Refleksi ke Depan”, Analisis CSIS, XXVIII, No. 4, hlm. 391-403

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/01/1243.html (diakses tgl 20 okt 2009, pukul 23.00 WIB)


[1] Jack C Plano & Ray Olton, International Relations Dictionary (New York Holt, Rinehart & Winston, 1969), p. 127.

[2] Jack C Plano & Ray Olton. 1969. International Relation Dictionary. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Henry A Kissinger. 1972. Domestic Structure and Foreign Policy in Wolfram F Hanreider, ed., Comparative Foreign Policy, Theoretical Essays. New York : David McKey. p.22.

[3] Modelsky, George. 1962. Theory of Foreign Policy. New York: Praeger. p.6.

[4] Jack C Plano & Ray Olton, International Relations Dictionary (New York Holt, Rinehart & Winston, 1969), p. 127.

[5] Anonim. 2009. Bung Karno Kutuk PBB!!!. Diakses dari www. maribelajar.phpnet.us pada 7 Oktober 2009 pukul 8.15 WIB

[6] Ibid

[7] Maksum Priangga. 2009. Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Diakses dari www.cafebelajar.com pada 7 oktober 2009 pukul 8.20 WIB

[8] Renne R.A. Kawilarang. 2008. G30S dan Masa Suram Hubungan RI-RRC. Diakses dari www.vivanews.com pada 7 oktober 2009 pukul 9.00WIB

Politik Luar Negeri Republik Indonesia: Review UAS


Pekan VIII

ASEAN dan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Asia Tenggara

Indonesia-Malaysia

Indonesia-Singapura

Indonesia-Vietnam

Pemecahan Masalah Kamboja

ASEAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN NEGARA TETANGGA

HUBUNGAN INDONESIA DAN MALAYSIA[GER1]

Dalam suatu realitas suatu hubungan, baik hubungan personal maupun interpersonal, nasional maupun internasional, memiliki beberapa keterkaitan dan ketergantungan satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut memberikan kontribusi yang sangat kuat bagi hubungan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, ketika kita memahami suatu hubungan antar negara satu dengan lainnya yang diartikan sebagi hubungan internasional ini, hal-hal yang mempengaruhi baik dari segi positif maupun negatifnya masih cukup banyak. Entitas Globalisasi membuat negara-negara menjadi satu dan bergabung membentuk wadah organisasi yang mana tujuan kedepannya ialah agar dapat tercapainya suatu bentuk kerjasama regional maupun keamanan bersama.

Masa Orde baru di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI ke-2 Soeharto, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia saat itu. Ketika kita memahami Hubungan Indonesia dengan wilayah negara-negara di Asia Tenggara pada masa orde baru, suatu bentukan organisasi yang dianggap mampu mendapat respon yang cukup baik bagi politik luar negeri RI dan sebagai rekonstruksi pembangunan di sektor ekonomi Indonesia, yang kemudian dikenal dengan ASEAN atau Association of South-East Asian Nations. Dimana wadah organisasi ini dipelopori oleh 5 negara pendiri yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Beberapa kontroversi terus menerpa hubungan Indonesia dengan Malaysia sebelum pemerintahan orde baru muncul. Seperti yang kita ketahui, pada saat era presiden Soekarno, politik “Ganyang Malaysia” yang dikeluarkan sebagai senjata untuk memberontak sekaligus menentang pembentukan persemakmuran Inggris, federasi Malaysia. Malaysia dinilai sebagai bentuk pengaruh imperialisme barat yang disebarkan oleh Inggris, dan kemudian, memberikan suatu ide “Konfrontasi” yang bersifat radikal terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dikeluarkan presiden Soekarno pada masa Orde Lama[GER2] [1].

Hubungan Indonesia Malaysia yang pertama kali dikenal dalam konstelasi politik regional, diawali dengan konfrontasi Indonesia vs Malaysia. Persamaan rumpun (melayu), sejarah, letak geografis serta persamaan bahasa yang sama tidak menjadikan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan yang sangat baik dan berlangsung secara harmonis, bahkan hubungan Indonesia sangatlah buruk ketika itu[2]. Perbedaan sejarah kolonialisasi membuat Rezim Soekarno atas ketidakpuasan terbentuknya negara Malaysia pada dekade tahun 1960an. Penyebarluasan imperialisme barat yang dinilai Soekarno memberikan pengaruh negatif terhadap kelangsungan negara-negara Asia Tenggara akhirnya membentuk suatu persepsi dan hubungan yang kurang baik dengan Malaysia.

Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia atas konfrontasi yang dibuat oleh Soekarno, diakhiri pada tahun 1967 dan sekaligus menggantikan posisi pemerintahan Soekarno yang jatuh karena pemberontakan G-30S PKI, kemudian berganti menjadi pemerintahan Soeharto yang sekaligus merupakan awal mula dari pemerintahan Orde baru ini. Upaya menggalakkan pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia pada khususnya dan Indonesia-PBB pada umumnya dicerminkan melalui kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB.

Akan tetapi, perjalanan hubungan diplomatik antarnegara bertetangga memang tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Utamanya Indonesia belakangan ini gencar disinggung oleh klaim budaya melalui propaganda pariwisata Malaysia. Kemudian, isu Terorisme[GER3] yang gencar dibicarakan. Isu-isu perbatasan wilayah (Sipadan dan Ligitan, Ambalat, Sabah dan Serawak), penampungan kayu-kayu dan illegal logging, penyelundupan BBM dan sebagainya sehingga hubungan kedua negara tersebut sangat kurang harmonis[3]. Malaysia dinilai sebagai bangsa yang sangat melecehkan Indonesia bahkan menginjak-injak harga diri Indonesia. Dari hal inilah terlihat bahwa hubungan yang terjalin antara Indonesia-Malaysia tidak berjalan secara harmonis dan tidak mencerminkan suatu hubungan timbal-balik dalam lingkup geografis yang dapat menghasilkan kerjasama dari sektor perekenomian maupun militer.

HUBUNGAN INDONESIA DAN SINGAPURA

Hubungan antara Indonesia [GER4] dengan Singapura pada era Soekarno tidak erat. Karena Indonesia memandang bahwa Singapura adalah tempat bagi kekuatan-kekuatan asing dan para pemberontak Indonesia sebgai batu loncatan untuk bersembunyi dan menyusun rencana. Singapura juga dianggap sebagai tempat tinggal bagi para penyelundup-penyelundup asal Indonesia dan sumber jalur peredaran narkoba. Dahulu memang Pulau Tumasik atau sekarang disebut dengan Singapura merupakan markas bagi para perompak laut yang merompak para pedagang yang berlayar di selat malaka. Selama konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura merupakan bagian integral dari Malaysia, di bawah serangan langsung. Pasukan rahasia dikirim ke Singapura untuk melakukan kegiatan subversive.

Pada bulan Agustus 1965, Singapura lepas dari Malaysia dan merdeka. Kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan dengan Indonesia. Namun, pada tahun 1968 hubungan antara kedua Negara tersebut memburuk karena tindakan dua marinir Indonesia yang dikirim pada era Soekarno dalam konfrontasi dengan Singapura  meledakkan bom di Orchad Road. Kedua anggota militer tersebut langsung dihukum mati oleh pengadilan Singapura. Pihak Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Soeharto dan Adam Malik berusaha mengusahakan keringanan hukuman dengan meminta merubah hukuman menjadi hukuman seumur hidup. Namun, permintaan tersebut ditolak. Akibatnya terjadi kerusuhan di Jakarta dan Surabaya dengan merusak kedubes Singapura dan tindakan unjuk rasa anti-Cina karena para pengunjuk rasa yakin bahwa etnis Cina Indonesia menaruh simpati terhadap etnis Cina Singapura yang menjadi mayoritas penduduk negara tersebut.

Berbagai pendapat juga muncul di pemerintahan Soeharto, ada beberapa yang memandang bahwa tindakan Singapura itu adil dan bersahabat. Ada pula yang menganggap bahwa Indonesia perlu mengirim pasukan. Tapi, Soeharto yang mengutamakan perkembangan ekonomi Indonesia menolak tindakan-tindakan agresif yang merusak hubungan antara dua negara tersebut. Pada saat itu kondisi hubungan antar kedua belah Negara mencapai titik yang terendah. Perlu lima tahun untuk memperbaikinya. Hubungan antara Indonesia dengan Singapura membaik pada tahun 1973. pada saat itu Indonesia mengundang perdana menteri Lee Kuan Yew untuk datang ke Indonesia dan akhirnya Singapura mengunjungi Indonesia yang segera dibalas Indonesia dengan tindakan Soeharto yang mengunjungi Singapura. Setelah kejadian tadi, hubungan antara kedua Negara membaik dengan ide dari Singapura untuk mebnjalin kerjasama ekonomi bilateral dengan Indonesia. Namun, para pemimpin militer Indonesia tidak begitu saja percaya terhadap tindakan Singapura ini. Karena dicurigai bahwa Singapura bekerjasama dengan RRC.

Pada tahun 1975 diadakan pemungutan suara terhadap tindakan Indonesia yang menginvasi timor timur Singapura menyatakan abstain. Namun pada tahun 1977 Singapura beserta negara ASEAN lain mendukung Indonesia dalam rangka menasionalisasikan timor timur. Hal ini menjadi titik kerjasama yang lebih antara Indonesia dengan Singapura. Hal ini ditandai dengan kerjasama perdagangan yang terpusat di selat melaka khusunya pulau batam. Dalam kerjasama ekonomi ini, pulau batam dijadikan sebagai puast industri dan perdagangan oleh Indonesia dan pusat investasi Singapura terhadap Indonesia. Pada tahun 1990 terjadi kesepakatan pembangunan Pusat Industri Batam antara Indonesia dengan Singapura yang bernilai 400 juta dollar. Selain itu pajak ganda perdagangan juga dihapuskan dan kedua Negara juga mendorong kerjasam dalam bidang pariwisata.

Perkembangan kerjasama ekonomi membawa pada meningkatnya tuntutan akan keamanan. Akhirnya pada tahun 1989 disepakati MoU antara Indonesia dengan Singapura yang memberi izin bagi militer Singapura untuk berlatih ke Indonesia dan Indonesia berhak menerima teknologi militer dari Singapura. Selain itu terjadi latihan militer gabungan yang diadakan secara rutin. Mengenai kerjasama militer ini, terjadi gejolak internal dalam pemrintahan Indonesia. Soeharto tidak berkeberatan apabila itu bukan pangkalan militer, para pemimpin militer pun kritis dalam menganggapi hal ini. Pangkalan militer asing akan mengancam kedaulatan Indonesia. Namun kebutuhan akan teknologi dan kemampuan militer Amerika memaksa Indonesia untuk menyetujuinya.

Pada tahun 1994 Indonesia dan Singapura menandatangani persetujuan kerjasama pariwisata dan persetujuan pelayaran udara yang memungkinkan kedua Negara mengmbil keuntungan dari meledaknya industri pariwisata. Pada tahun 1995 Singapura tercatat sebagai penanam modal komulatif nomor 6 di Indonesia dan menjadi mitra dagang terbesar ketiga Indonesia setelah Jepang dan Amerika  Serikat.

Pada maret 2009 terjadi pertemuan antara Indonesia dengan Singapura. Dalam pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membahas perjanjian perbatasan maritim yang selama bertahun-tahun tertunda. Presiden SBY mengatakan, Perjanjian Perbatasan Laut bagian barat antara Indonesia dengan Singapura akan ditandatangani pada 10 Maret 2009. Menurut Kepala Negara, dengan disepakati perjanjian perbatasan maritim itu, maka Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan kawasan Pualau Nipah guna kepentingan nasional. Misalnya untuk kepentingan pertahanan maupun perekonomian. Selain membahas mengenai perjanjian perbatasan maritim tersebut, Presiden Yudhoyono dengan PM Singapura juga membahas kerjasama untuk menghadapi krisis keuangan[4].

Selain kerjasama tentang ekonomi dan keamanan juga dijalin kerjasama di bidang lain yaitu perjanjian ekstradisi antara dua negara tersebut. Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi untuk menyeret penjahat keuangan ke pengadilan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lie Hsien Loong menyaksikan penandatanganan perjanjian itu Jumat kemarin di Bali. Perjanjian itu, yang dapat berlaku surut, akan membantu para pejabat Indonesia mengusut pelarian yang dituduh melakukan berbagai kejahatan, dantaranya korupsi dan pelanggaran perbankan. Sebelumnya tahun ini Indonesia melarang ekspor pasir ke Singapura yang tidak memiliki banyak sumber-daya alam, langkah yang oleh sejumlah jurnalis diduga adalah untuk menekan Singapura agar menandatangani perjanjian itu. Kedua negara juga menandatangani perjanjian yang terfokus pada pendidikan militer kedua negara[5].

Secara garis besar hubungan antara Indonesia Singapura berjalan progresi sesuai dengan isu yang diusung oleh masing-masing dan periode pemimpin negara. Pada awalnya hubungan antara Indonesia Singapura memang kurang baik karena pada masa Soekarno, Singapura masih bagian dari Malaysia yang sedang terlibat konfrontasi dengan Indonesia. Kemudian pada masa Soeharto politik luar negeri Indonesia ke Singapura cenderung konstruktif dengan memperbaiki hubungan yang kurang baik pada pemerintahan sebelumnya dan menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi dan keamanan yang menjadi kepentingan yang ingin dicapai Indonesia pada saat itu.Setelah reformasi khususnya pada masa SBY yang sedang memperbaiki citra Indonesia di mata dunia melanjutkan program kerjasama ekonomi dan keamanan  dan mencoba melakukan hubungan kerjasama di bidang lain antara lain HAM, hukum, kelautan, dll yang intinya adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta damai dan aman. Uraian di atas telah menjelaskan bahwa kepentingan dan isu yang dibawa oleh politik luar negeri Indonesia berbeda, sesuai dengan periode pemimpin pemerintahan.

HUBUNGAN INDONESIA DAN VIETNAM

Hubungan dan ikatan diplomatik Indonesia sudah terjalin selama lima puluh tahun. Keduanya memiliki konsesus bersama untuk sepakat meningkatkan hubungan dan kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka[6] serta mengungkapkan saling dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB.

Hubungan indonesia dan Vietnam utamanya dilandaskan pada aspek kultural dan sosial. Landasan utama hubungan diplomatik kultural Indonesia-dan Vietnam diimplementasikan ke dalam fram sejarah kebudayaan misalnya dengan mlakukan penelitian arkeologi bersama bertajuk ”Kebudayaan Dong Son dan Persebarannya” di masing-masing negara, penelitian reguler bertajuk Consultative Workshop Archeology and Environmental Study on Dong Son Culture” yang mempertemukan peneliti arkeologi dari Vietnam dan Indonesia dengan dihadiri oleh penijau dari negara lain[7].

Namun jika ditilik dari kacamata sejarah dan pergolakan pasca perang dunia II dan perang dingin, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam memiliki akar kuat ketika masing-masing negara dipimpin oleh Soekarno dan Ho Chi Minh yang mana pada saat itu isu-isu seputar komunisme dan pembentukan politik poros-porosan menjadi kajian utama menjalin kerja sama dan membangun ikatan dekat. Indonesia sebagai salah satu aktor penting di ASEAN pada masa pergolakan Vietnam dan Kamboja, menggagasi solusi perdamaian bagi keduanya utamanya menyangkut saran kepada Vietnam untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Kamboja dalam bentuk apapun khususnya bantuan politik maupun militer pada salah satu kubu yang sedang berseteru. Indonesia menggagasi supaya rakyat  Kamboja diberikan kebebasan penuh dan kesempatan untuk memilih pemimpin untuk mengarahkan revolusi Kamboja ke arah yang dikehendaki.

PEMECAHAN MASALAH KAMBOJA

Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak lepas dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal. Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara tersebut[8]. Sepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme, Kamboja juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan perbatasan dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan menjadi bias dan terlalu terdispersi.

Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan.

Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand. Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN juga ikut campur untuk mendinginkan ketegangan yang meningkat atara kedua negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan  yang disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya, mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa mengontrol situasinya[9]. Bukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN hanya sekedar forum talk shop.

Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya tercapai saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan agresivitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi. Bahkan keputusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum jelas[10]. Oleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik bilateral Kamboja-Thailand[11].

Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya negosiasi. Hubungan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan antaranggotanya. Upaya penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari inisiatif negara yang sedang bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral dan multilateral melalui PBB.

ANALISIS

Hubungan diplomatik antarnegara tetangga selalu dipenuhi konflik. Utamanya konflik yang berkaitan dengan pergolakan domestik erat dengan determinasi siapa yang mendapatkan dukungan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tetapi umumnya dari luar negeri; dan permasalahan perbatasan. Misalnya kasus Malaysia dan Indonesia, Malaysia memperoleh dukungan politik dan kekuatan baik dari Inggris dan Amerika melalui dewan keamanan PBB. Sedangkan Indonesia kemudian memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan internasional dari negara-negara Asia Afrika. Dalam konteks jalinan hubungan Indonesia dan Singapura, lebih dititikberatkan pada usaha mengatasi penyelundupan dan perjanjian ekstradisi, yakni kerjasama mana kala ada koruptor Indonesia yang lari dan berobat di Singapura. Hubungan Indonesia dan Vietnam secara politis terinisialisasi ketika Indonesia memiliki persamaan pemahaman politik bagaimana mereka memandang komunisme dan kolonialisme sehingga hubungan diplomatiknya saat itu terangkum dalam politik poros-porosan. Dalam menjalin hubungan dengan negara tetangganya utamanya negara yang sekawasan, Indonesia cukup aktif berperan serta dan menggunakan pengaruhnya di ASEAN, dulu. Sayangnya sekarang ASEAN tidak lagi menggigit dan permasalahan apapun yang diajukan ke ASEAN seolah-olah tidak benar-benar dihadapi dengan keseriusan, sehingga seringkali negara yang sedang bertikai kemudian mengajukan permasalahan tersebut ke badan suprainternasional yang lebih tinggi posisinya, yakni PBB, ambil contoh penyelesaian permasalahan Kamboja-thailand mengenai perbatasan mereka. hal ini membuktikan inkapabilitas ASEAN yang tidak lebih dari forum bersama yang penuh dengan shop talk.

SUMBER

>>Hubungan Indonesia dan Malaysia

http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881–membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html (diakses tanggal 10 november 2009 pada 22.36 WIB

>>Hubungan Indonesia dan Singapura

http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-04/2007-04-27-voa8.cfm?moddate=2007-04-27 diakses pada 10 Nov 2009 pukul 10.56 WIB

Suryadinata, Leo, 1998. Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES, hlm. 83-114.

>>Hubungan Indonesia dan Singapura

Utomo, Bambang Budi. Kerani rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional. p.1-5.

>>Pemecahan Permasalahan Kamboja

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=9095 diakses pada 10 November 2009 pada 21.53 WIB.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/21/21214170/negosiasi.thailand-kamboja.temui.jalan.buntu. diakses pada 10 November 2009 pada 21.58 WIB.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/15/15502760/kontak.senjata.meletus.di.perbatasan.thailand-kamboja. diakses pada 10 November 2009 pada 22.00 WIB.

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES, hlm. 83-114

Smith, Anthony L, 2000. “Themes dalam Indonesia’s Relations with ASEAN”, dalam Strategic Centrality: Indonesia’s Changing Role in ASEAN, Singapore, ISEAS, hlm. 41-63

Djiwandono, J. Soedjati, 1981, “Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara Lainnya” dalam Hadi Susastro and AR.Sutopo [ed], Strategi Hubungan Internasional, Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik”, Jakarta, CSIS, hlm. 541-559

Sutopo, AR, 1994, “Hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura: Dari Konfrontasi, Kolaborasi ke Realiansi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 151-186

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia-Vietnam dan Isu Kamboja: Faktor Keamanan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 155-174.

Pekan IX

Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Besar

Indonesia-AS

Indonesia-Cina

ASEAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN NEGARA TETANGGA

HUBUNGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Hubungan antara AS dengan Indonesia terbentuk pada saat revolusi ketika Indonesia masih berjuang mendapatkan kemerdekaan. Dukungan kuar AS diberikan kepada Indonesia hanya pada saat Peristiwa Madiun 1948, ketika pemerintah Indonesia  di bawah ancaman komunis.

Pada saat periode parlementer, ketika Masyumi sedang berkuasa, hubungan antara Indonesia dengan AS dapat dikatakan baik. Suatu prejanjian aliansi militer dengan AS dilaksanakan, akan tetapi tidak bertahan lama. Ketika pemerintahan Indonesia lebih condong ke kiri dan lebih bersifat militant dan nasionalistik, hubungan antara Indonesia dengan AS memburuk. Kelompok-kelompok kepentingan dalam pemerintahan Indonesia yang anti-Soekarno dan anti-komunis mendapatkan bantuan dari AS untuk merobohkan pemerintahan pusat. Namun usaha tersebut gagal dan semakin memperburuk hubungan antara Indonesia dengan AS.

Ketika kudeta pada tahun 1965 gagal dan militer muncul sebagai pemenang. Hubungan antara Indonesia dengan AS membaik. Keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu merosot drastis karena percobaan kudeta yang dilakukan. Pada saat itu Indonesia diatafsir mengalami inflasi sampai dengan 900%. Pemerintahan yang baru pada saat itu yang dipimpin oleh Soeharto mempunyai tugas yang berat untuk mendtabilkan perekonomian domestic. Usaha pertama Soeharto pada saat itu adalah dengan meninggalkan politik berdikari Soekarno dan mulai membuka diri untuk dunia luar. Promosi untuk berinvestasi di Indonesia dikeluarkan oleh Soeharto. Indonesia berharap bahwa investasi asing terutama Negara-negara barat akan memperbaiki perekonomian nasional. Pada tahun 1967 Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang investasi yang banyak memberikan kemudahan bagi barat. Soeharto juga sangat berharap menerima bantuan dana dari barat. Sehingga pada tahun 1967 dibentuk Inter Governmental Group for Indonesia (IGGI) yang terdiri dari Australia, Jepang, Jerman, Belanda. Inggris, AS. Sampai pada tahun 1973, AS merupakan penyumbang dana terbesar dalam IGGI. Sampai kemudian pada tahun 1998 digantikan oleh Jepang. Selama pemerintahan Soeharto, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan AS berjalan dengan baik dan progresif di samping kerjasama Indonesia dan Jepang. Ini dikarenakan Amerika kemudian memiliki kepercayaan pada Indonesia seketika ia berhasil mengatasi kudeta komunisme PKI tahun 1965.

Hubungan yang baik antara Indonesia-AS tidak dapat dikatakan sebagai suatu aliansi. Karena Indonesia masih mengadakan hubungan diplomatic dengan Hanoi dan Indonesia tidak pernah setuju dengan penempatan pangkalan militer asing di Asia Tenggara. Contohnya, Indonesia tidak pernah setuju dengan keberadaan pangkalan militer AS di Filipina. Namun, Indonesia juga tidak bias mengusir Negara adidaya itu dari Asia Tenggara. Pada taun 1971, Indonesia menerima konsep Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) yang mengingatkan Negara adidaya untuk menghargai kemerdekaan dan netralitas Negara-negara Asia Tenggara. Kemuidan pada tahun 1987 dalam pertemuan ASEAN, Indonesia mengusulkan Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ). Hal ini langsung ditolak oleh AS karena akan merusak kepentingan AS dalam hubungannya denga USSR. Tapi, Indonesia mempunyai tujuan tersendiri yaitu untuk memperbesar perannya di Asia Tenggara.

Meskipun politik luar negeri Indonesia bersifat independent, tetapi secara ekonomi kelihatan bahwa Indonesia sangat bergantung pada AS. Terlihat dari jumlah ekspor Indonesia yang terus naik dari tahun ketahun. Kemudian bantuan yang diberikan AS mencapai US$ 885 juta. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat memusuhi AS. Sehingga terkadang Indonesia mengalah terhadap permintaan AS. Contohnya, pada tahun 1978 Indonesia membebaskan tahanan politk kudeta 1965 yang merupakan usulan dari AS mengenai hak asasi manusia dan perumusan hak cipta intelektual yang melarang beredarnya kaset bajakan. AS tidak bias terlalu keras menekan Indonesia karena hal tersebut akan mempengaruhi hubungan. AS juga berhati-hati dlam mengaitkan bantuan dengan isu-isu HAM. Contohnya, peristiwa penembakan Dili Nopember 1991, AS tidak senang dengan isu terhadap isu tersebut dari segia HAM, tapi juga harus berhati- hati dalam menaggapinya.

Dalam isu HAM ini, Negara-negara Eropa khususnya Belanda meminta Indonesia segera menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini. Kemudian dilakukan dan hasilnya perwira-perwira militer yang bersalah atas pelanggaran HAM dimutasikan. Hal ini tidak memuaskan belanda. Indonesia marah dan akhirnya membubarkan IGGI yang diketuai Belanda dengan persetujuan dari AS dan jepang sebagai Negara pendonor terbesar.

Terlihat jelas bahwa pengaruh AS terhadap Indonesia sangat besar. Ini dikarenakan ekonomi Indonesia bergantung pada AS. Dalam masa pemerintahan Clinton, AS selalu menekan Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, kasus Timor Timur dan kondisi kerja yang buruk dari Indonesia. Indonesia mau tak mau menuruti permintaan tersebut karena apabila tidak kemudahan-kemudahan ekspor Indonesia ke AS atau Generalized System of Preference (GSP) akan dicabut oleh AS.

Hubungan antara AS dengan Indonesia menjadi penting bagi Indonesia karena pertama, AS mampu menjamin stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kedua, dengan terjaminnya keamanan, maka Indonesia dapat fokus pada kepentingan lainnya seperti ekonomi. Ketiga, dengan adanya hubungan yang baik dengan AS maka Indonesia dan ASEAN dapat memengaruhi keputusan AS. Tujuan Indonesia dan ASEAN adalah untuk perkembangan regional mereka. Contoh bidang ekonomi, peranan ASEAN dalam APEC sangat penting karena AS sangat fokus dan perhatian terhadap kawasan Asia Tenggara. Keempat, kehadiran AS akan mengimbangi kekuatan politik ekonomi yang dimiliki Jepang. Kelima, investasi dari AS mendorong perekonomian lokal. Keenam, keuntungan dari segi pendidikan.

Setalah terjadi reformasi di Indonesia 1998, hubungan antara Indonesia denga AS yang utama masih tentang kerjasama di bidang ekonomi, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada saat itu. Kemudian pada tahun 2000an hubungan diantara keduanya lebih fokus pada keamanan bersama atau dunia dikarenakan deklarasi AS tentang ‘war on terrorism’. Hal ini terjadi terkait dengan bangkitnya aksi-aksi terorisme, AS menerima serangan teroris pada tahun 2001 yang menghancurkan WTC. Isu-isu utama dalam hubungan diantara Indonesia dengan AS selalu berubah sesuai dengan periode pemerintahan dan kondisi dunia saat itu. Tapi, bargaining position dari AS lebih besar dari Indonesia. Indonesia selalu mendpat tekanan dari AS untuk mengikuti apa yang dilakukan dan diminta oleh AS. Karena dengan cara itulah Indonesia dapat memenuhi kepentingannya yang mempunyai sifat interdependen dengan AS.

Secara garis besar hubungan Indonesia dan Amerika dikelompokkan ke dalam beberapa era yakni hubungan di masa perang kemerdekaan, hubungan ketika perang dingin, pada masa sekarang. Fluktuasi hubungan Indonesia-Amerika terus menerus terjadi pada dua masa pertama, sementara hubungan di masa sekarang lebih banyak mengarah pada kestabilan dan kerjasama yang didasarkan pada persamaan pandangan politik terhadap isu tertentu. Meskipun dalam beberapa hal keduanya memiliki perbedaan pandangan yang sangat fundamental berkaitan dengan isu konflik timur tengah[12].

HUBUNGAN INDONESIA-CHINA

Secara formal hubungan indonesia China telah dirilis sejak 13 April 1950. Melalui penandatanganan Joint Declaration antara Indonesia dan China melalui kemitraan strategis pada 25 April 2005, dimulailah kerjasama di segala bidang meliputi berbagai sektor politik dan keamanan. Berbagai kunjungan kenegaraan presiden Hu Jintao dan sebaliknya menjadi simbolisasi hubungan Indonesia dan China yang berkembang progresif.

Bentuk mutual trust kedua negara tertuang dalam serangkaian perjanjian seperti MoU antara lain bidang kelautan dengan membentuk Joint Technical Committee RI-RRT untuk membahas program-program konkret di bidang kelautan, terutama terkait dengan capacity-building dan joint research; penanganan Ilegal Logging dalam Cooperation in Combating Illegal Trade of  Forest Products[13]. Secara singkat hubungan kerjasama Indonesia China mendatangkan potensi besar perkembangan Ekonomi melalui investasi-investasi utamanya.

Hubungan Indonesia China mengalami fluktuasi tajam. Peningkatan hubungan dalam perspektif historis terjadi semasa konflik G30S PKI, mengingat kedekatan mereka satu sama lain disertai pandangan politik yang kompetitf terhadap dunia barat. Sebaliknya, semasa orde baru, hubungan diplomatik Indonesia dan China terputus sama sekali dikarenakan pengalaman kudeta politik oleh Partai Komunis Indonesia.

China membuka peluang sebesarnya-besarnya dalam kooperasi budaya, ekonomi, dan militer sejak pemerintahan Presiden Megawati. Semenjak beliau diundang untuk berkunjung ke China dan menjadikan keduanya sebagai mitra strategis. Akan tetapi, sekarang dalam usaha mengembangkan hubungan kerjasama tersebut, Indonesia tidak semata-mata dan sepenuhnya melandaskan kerjasamanya tanpa perasaan waspada. Secara ekonomi, Indonesia masih belum siap besaing dengan laju produksi ekonomi China tanpa proteksi dan screening.

SUMBER

>>Hubungan Indonesia dan Amerika

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia-Vietnam dan Isu Kamboja: Faktor Keamanan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 155-174.

Wanandi, Jusuf, 1994, “Hubungan Amerika Serikat-Indonesia Selama Orde Baru: Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 12-50

Kompas, 2004. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Hari selasa, bulan November, halaman 4.

>>Pemecahan Permasalahan China

http://www.indonesiaembassy-china.org diakses tanggal 17 november 2009 pukul 9.01 WIB.

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Adidaya: Faktor Ekonomi dan Nonekonomi”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 175-200.

Kahin, Audrey R & George McT, 1997, “Pemerintah Kolonial, Revolusi, dan Awal Keterlibatan Amerika Serikat”, dalam Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia, [terj.]Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 23-43

Wanandi, Jusuf, 1994, “Hubungan Amerika Serikat-Indonesia Selama Orde Baru: Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 12-50

Federspiel, Howard M, 2002, “Indonesia, Islam, and US Policy”, The Brown Journal of World Affairs, Spriing 2002, Volume IX, Issue 1, hlm. 107-126.

Sukma, Rizal, 1994, “Hubungan Indonesia-Cina : Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 57-92.

Pekan X

Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Lain

Indonesia-Australia

Indonesia-Timur Tengah

ASEAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN NEGARA TETANGGA

HUBUNGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

Fokus pembahasan seputar hubungan Indonesia-Australia dipaparkan sepanjang pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Isu hubungan diplomatik Indonesia dan Australia selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan di Irian barat dan Timor timur.

PERIODE SOEKARNO

Hubungan antara Indonesia dengan Australia pada tahun 1945-1950 sangat kuat. Pada saat itu, Australia mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada awal usaha mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui perundingan yang dirangkum dalam perwakilan tiga negara, Indonesia menunjuk Australia sebagai mediator dalam perundingan.

Perjalanan hubungan Indonesia dan Australia pertama kali ditandai pada masa perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. Pada masa kepresidenan Soekarno, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang militan dalam usaha menggalakkan kampanye pembebasan Irian Barat, hubungan diplomatik keduanya pun dinilai dingin (Suryadinata, 1998,p115.).

Pada tahun 1949, terjadi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Akan tetapi muncul isu Belanda tidak berniat melepaskan Irian Barat. Sebaliknya Soekarno bersikeras ingin menjadikan Irian Barat masuk dalam Indonesia karena Irian Barat bekas jajahan Belanda. Pada poin ini, hubungan antara Indonesia dengan Australia merenggang karena Australia mendukung Belanda. Australia dibawah pemerintahan Menzies Australia melihat tindakan Soekarno sebagai ekspansi teritori yang dikawatirkan menjadi ancaman keamanan Australia (Suryadinata, 1998).

Pada tahun 1961, sikap Australia terhadap Indonesia perlahan-lahan melunak. Bila terjadi perjanjian yang damai dan sah antara Indonesia dengan belanda tentang masa depan Irian Barat, maka Australia akan menyetujui keputusan tersebut. Kemudian pada tahun itu pula menteri luar negeri Australia Barwick menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi Australia untuk takut terhadap klaim Indonesia atas irian Barat. Barwick juga mengubah haluan Australia yang kemudian mendukung Indonesia asal semua berjalan dengan damai. Menzies sepakat dengan Barwick dan setuju atas kontrol Indonesia terhadap Irian Barat walaupun banyak dikritik oleh opini publik. Pertimbangan Australia mendukung Indonesia adalah karena kerjasama dengan Indonesia akan lebih menguntungkan dari pada dengan Belanda, Australia ingin menghindari peperangan dengan negara tetangga terdekat dan mispersepsi tentang Indonesia.

PERIODE SOEHARTO

Pada masa pemerintahan Soeharto, yang menjadi isu dalam hubungan diplomatik Indonesia-Australia adalah Timor timur (pemberontakan Fretilin) 1974-1982, peristiwa D Jenkins yang berbuntut pertentangan dengan pers Australia 1976-1986, Timor timur II 1991,

Hubungan diplomatik sepanjang 1974 antara pemerintahan Soeharto dan PM Australia, Gough Whitlam tercermin dalam sikap kooperatif Australia manakala Timor timur hendak diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia secara damai (Suryadinata, 1998, p.116). akan tetapi, tindakan Indonesia yang melakukan pendudukan agresif di Timor timur dikritik publik Australia dan akhirnya pemerintah Australia pun mengkritiknya di PBB. Kritik ini diyakini muncul akibat aksi invasif Indonesia yang mengakibatkan lima wartawan Australia tewas. Sejak saat itu, pers Australia gencar melakukan pemberitaan yang konfrontatif dan kritis terhadap Indonesia.

Ketika kursi perdana menteri dipegang oleh Malcolm Fraser pada 1976. Indonesia masih kerap mendapatkan kritik tajam dari Australia, antara lain Fraser dan James Dunn, mantan konsul Australia di Timor Timur 1977. Pada 1982, hubungan diplomatik Indonesia-Australia mulai meninggalkan isu Timor Timur, ketika PM Australia, Anthony Street mengajak masyarakat Internasional untuk mulai mengesampingkan isu tersebut (Suryadinata, 1998, 118).

Konflik pers Australia menyusul pemberitaan oleh D Jenkins (1986) mengakibatkan pembekuan hubungan Indonesia dengan Australia secara sepihak (Suryadinata, 1998, p. 118-120). Hal itu dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai cermin dari kemarahan dari rasa tersinggung terhadap pemberitaan yang mengungkap jaringan usaha Soeharto, singkat kata nepotisme. konflik Indonesia melawan publik pers Australia semata-mata merupakan mispersepsi yang terjadi seputar arti dan implementasi demokrasi masing-masing, yang mana demokrasi di Australia mengijinkan seluas-luasnya kebebasan pers dan berpendapat di daerahnya, sementara saat itu pemerintah Indonesia masih tertutup dari keterbukaan yang demikian yang menjadi karakter era Soeharto yang terlalu proteksionis.

Masa Menteri Luar Negeri Ali Alatas, menggunakan pendekatan personal antara Alatas dengan PM Australia Gareth Evans, hubungan bilateral kedua negara pun melunak kembali hingga isu Timor Timur untuk kedua kalinya muncul ke permukaan di tahun 1991 (Suryadinata, 1998, p.122). Meskipun isu Timor timur tidak menghilang, peran PM Australia Paul Keating dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia dinilai sangat akomodatif dan kooperatif, lebih singkat Suryadinata (1998) menjelaskan bahwa semata-mata dikarenakan adanya pergeseran kepentingan Australia terhadap isu pembangunan blok kepentingan ekonomi non-China yang memposisikan Indonesia sejajar dengan Vietnam dan Australia untuk tidak terlibat ke dalam orbit China. Kemudian hubungan baik Indonesia-Australia dengan berhasil diimplementasikan ke dalam penandatangan perjanjian seputar penghormatan keamanan kemerdekaan politik dan keutuhan wilayah kedua negara (Suryadinata, 1998, p.124).

Kerjasama Bilateral Indonesia dan Australia

Sebelumnya telah diulas secara historis ikatan hubungan diplomatik bilateral antarkedua negara. implementasi hubungan diplomatik yang ideal adalah terjalinnya suatu kerjasama berdasarkan mutual understanding antara lain meliputi berbagai aspek sebagai berikut: (1) Standarisasi melalui MoU Concerning cooperation on Standards and Conformance.(2) Perdagangan, direfleksikan melalui Agreement, A trade agreement between the republic of Indonesia and the Commonwealth of Australia nota persetujuan dagang no agenda 346. (3) kultur melalui Cultural Agreement between the Government of republic Indonesia and the government of Commonwealth of Australia. (4) Ekonomi melalui Exchange of Letters. (5) Wilayah melalui Establishing Certain Seabed Boundaries dll. (dephan.gov.id)

HUBUNGAN INDONESIA-TIMUR TENGAH

Islam dan Politik luar negeri. Seringkali hubungan bilateral Indonesia dan Timur tengah disinergikan dengan adanya atribut nasional Indonesia yang demografi penduduknya terdiri dari mayoritas muslim. Susunan demografi tersebut akankah membentuk opini publik domestik yang cenderung condong kepada simpati terhadap konflik-konflik di Timur tengah, seperti Palestina-Israel, Lebanon? Seringkali pula observasi politik luar negeri Indonesia dan Timur tengah jatuh dalam kerangka kepentingan domestik dan situasi domestik. Berbagai tulisan telah dihasilkan oleh Bantarto Bandoro (1994) dan Leo Suryadinata (1998) dapat menjadi referensi yang berguna untuk membantu menjawab seputar isu dan hubungan diplomatik Indonesia dan Timur tengah dalam kerangka politik luar negeri, baik era Soekarno dan Soeharto secara singkat di bawah ini.

Fokus pembahasan seputar hubungan Indonesia-Timur dipaparkan sepanjang pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Hubungan diplomatik Indonesia dan Timor tengah menurut Suryadinata (1998) secara garis besar dilatarbelakangi oleh isu seputar Organisasi Pembebasan Palestina, Organisasi Konferensi Islam, invasi Irak ke Kuwait dan isu Bosnia.

PERIODE SOEHARTO

Pernyataan Soeharto (1987) yang menegaskan posisi Indonesia dalam memandang konflik Palestina antara lain menilai keadilan mesti diberikan kepada rakyat Palestina. Hubungan Indonesia-Palestina ditandai oleh pembukaan kedutaan Palestina di Jakarta sesuai dengan permintaan Yasser Arafat ketika digelar Konferensi Non-Blok di Beograd, Yugoslavia (1989).

Hubungan bilateral Indonesia-Irak lebih banyak dilandasi oleh sikap netral terhadap berbagai isu internasional berhubungan langsung dengan Irak antara lain invasi Irak ke Kuwait (1991). Posisi Irak sebagai anggota Non-Blok menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia untuk menerapkan posisi netral, sekaligus mencerminkan kapabilitas Indonesia memainkan peran yang lebih independen sebagai reaksi terhadap adanya embargo ekonomi dan resolusi PBB (Suryadinata, 1998, p.211).

Berbeda dengan Irak, politik luar negeri Indonesia dalam menjaga hubungan diplomatik dengan Iran terletak pada soal keamanan. Hubungan bilateral Indonesia-Iran terjalin dengan baik semasa Iran dipimpin oleh Syeh Iran. Akan tetapi, revolusi Iran pada 1979 mengakibatkan Indonesia bersikap hati-hati.

Hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia selama ini sangat banyak ditentukan oleh bagaimana Saudi Arabia memberikan feedback layanan haji bagi jemaah Indonesia. Insiden Mina (1990) yang mengakibatkan 700 jemaah haji Indonesia meninggal yang tidak ditanggapi oleh pemerintah Saudi secara intensif, mengakibatkan Indonesia cenderung mengambil langkah hati-hati.

Secara singkat dalam tulisannya tentang hubungan Indonesia denga Timur Tengah, Suryadinata (1998,p.207) hubungan Indonesia dan Libia pada era orde baru tidak terlalu akrab karena anggapan militer Indonesia yang percaya bahwa Libia mendukung gerakan separatis Islam di Aceh.

Isu yang paling monumental sepanjang sejarah pergolakan politik di Timur tengah adalah meletusnya perang Teluk I & II, perang Irak, embargo udara oleh Pemerintah Saudi, konflik Palestina-Israel. Sikap Indonesia terhadap peristiwa tersebut di atas adalah tetap menjaga langkahnya dalam posisi netral dan hati-hati. Ini selaras yang diungkapkan oleh Menlu Ali Alatas ketika dikonfirmasi mengenai Perang teluk I, sebagai contoh, ia mengungkapkan bahwa Indonesia tidak dapat masuk ke dalam krisis teluk secara tiba-tiba dan menwarkan solusi terhadap konflik tersebut. (konsekuensinya) Indonesia akan terpental ke luar, sebagaimana ia mengilustrasikan bahwa indonesia juga tidak menginginkan Aljazair dan Mesri masuk ke dalam isu Kamboja secara tiba-tiba (1991).

Implementasi kerjasama Indonesia dan negara Timur tengah secara lengkap dapat terlihat melalui penandatangan perjanjian dan serangakaian MoU yang memuat keseluruhan aspek meliputi ekonomi, wilayah, perdagangan, kebudayaan, teknis dan lain-lain seperti yang tertera di departemen pertahanan dan keamanan Indonesia (www.dephan.gov.id). Secara asosiatif, implementasi kerjasaman Indoenesia dapat dilihat dari partisipasinya dalam berbagai institusi internasional seperti OKI (1969) yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, serta mengkoordiasikan kerjasama antarnegara anggota, mendukung perdamaina dan keamanan internasional dan melindungi tempat-tempat suci Islam serta membantuk pembentukan negara palestina yang merdeka dan berdaulat (www.deplu.go.id); dan G15 sebagai wadah kerjasama ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang yang terdiri dari Mesir, Indonesia, Iran, Aljazair, Aegentina, Braxil, Chile, Kolombia, India, Jamaika, Kenya, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Peru, Senengal, Sri Lanka, Venezuela dan Zimbabwe (www.deplu.go.id); dan D-8.

ANALISIS

Kebijakan suatu negara pada umumnya merupakan reaksi yang terjadi akibat interaksi antarnegara mengenai satu peristiwa tertentu yang terjadi. Berbagai perkembangan tipikal bisa menimbulkan perubahan arah kebijakan (Bandoro, 1994). Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kita belajar dari fluktuasi hubungan Indonesia dan Australia yang mana setiap pemegang pemerintahan tertinggi membawa karakteristik arah diplomasi politik yang berbeda. Sewaktu-waktu jika menteri luar negeri Indonesia dan presidennya sanggup berinteraksi secara kooperatif dengan perdana menteri Australia, maka terdapat kecenderungan keduanya bisa meredakan ketegangan bahkan sebaliknya menciptakan kerjasama dan kesepakatan pada akhirnya. Begitu pula sebaliknya, jika kedua pihak membawa sikap ofensif dan saling kritik tanpa adanya niat untuk menjalin kepahamanan, maka yang terjadi adalah ketegangan. Peristiwa dan isu domestik berpotensi besar mengundang kritikan dari masyarakat internasional, tentu saja itu dikarenakan Indonesia selalu berdekatan dengan negara lain. Selain itu, belajar dari hubungan Indonesia dan Australia, kita mengetahui bahwa pers (media dan informasi) bisa bertransformasi menjadi batu sandungan hubungan bilateral. Oleh karena itu, penting sekali bagi decision maker untuk mempelajari isu pers secara lebih intensif sebelum membekukan secara sepihak hubungan diplomatik. Dari berbagai pergolakan politik di timur tengah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di tengah konflik internal suatu negara, asas non-intervensi mesti diletakkan sebagai prioritas fundamental membangun sikap hati-hati agar tidak dengan mudah terperosok pada konflik yang sudah terjadi. Selain itu, posisi yang mungkin dimiliki oleh negara lain terhadap indonesia juga menjadi pertimbangan utama menentukan sikap politik agar tidak memperparah kondisi dan situasi, misalnya perang teluk I yang melibatkan Irak; Indonesia mesti mempertimbangkan posisi dan partisipasi politik Irak sebagai sesama gerakan Non-Blok.

SUMBER

>>Hubungan Indonesia dan Australia

Suryadinata, Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto: Bab 6 Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea. Jakarta: LP3ES. p.116-124.

www.dephan.gov.id [diakses tanggal 23 November 2009]

>> Hubungan Indonesia dan Timur Tengah

Suryadinata, Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia: bab 10 Indonesia, Timur tengah dan Bosnia. Jakarta: LP3ES. p.202-218.

Bandoro, Bantarto. 1994. Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. p.217-244.

Dewanto, Wisnu, 1994, “Hubungan Bilateral Indonesia – India”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 125-150.

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea: Isu Keamanan dan Budaya”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 115-127.

Usman, Asnani, 1994, “Indonesia dan Pasifik Selatan, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 187-215

Ariessusanto, Yoyok, 1994, “Hubungan Indonesia–Timur Tengah”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 216-244.

Kahin, George McTurnan, 1995. “Perang dan Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa”, dalam Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj., Surakarta, UNS Press, hlm. 268-289

Pekan XI

Masalah Timor Timur dan Politik Luar Negeri RI

Integrasi Timor Timur (1976)

Insiden Santa Cruz (1992)

Jajak Pendapat (1999)

INDONESIA DAN TIMOR TIMUR

INDONESIA DAN INTEGRASI TIMOR TIMUR

Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974 dan perang saudara di Timor Timur 1975 membuka jalan integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. Pada tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta militer di Portugal yang dipimpin oleh Jendral Spinola. Kudeta ini dinamakan revolusi bunga atau Red Flower’s Revolution. Pemerintahan dictator Salazar diambil alih oleh Jendral Antonio de Spinola. Revolusi tersebut tidak hanya membawa pengaruh pada dalam negeri Portugal teatapi juga terhadap daerah-daerah koloninya. Jendral Spinola berjanji untuk segera memberikan kebebasan menentukan nasib sendiri bagi daerah koloni Portugal, termasuk Timor Timur.

Dua minggu kemudian, Gubernur Timor Portugis memberikan kebebasan bagi warga untuk mendirikan partai politik. Pada kesempatan tersebut rakyat Timor Timur membuat beberapa partai politik yaitu UDT (Uniao Democratica Timor), Fretilin (Frente Revoluucianora Do Timor leste Independente), Apodeti (Associao Popular Democratica Timor), KOTA (Klibur Oan Timor Aswaini), Trabhalista dan Adlita guna menyalurkan aspirasinya masing-masing. Dalam situasi menentu di Portugal, maka pemerintahan Portugal di Timor Timur semakin kacau dan meninggalkan Timor Timur tanpa kepastian dan kejelasan.

Pada 11 Agustus 1975, UDT melakukan kudeta yang kemudian memicu perang antara UDT dengan Fretelin. Pemerintahan Portugal secara jelas memihak pada Fretelin yang menyatakan diri sebagai satu satunya wakil Timor Timur. Hal ini bertentangan dengan undang-undang dekolonisasi Timor Timur yang dikeluarkan oleh pemerintah Portugal. Dalam keadaan perang saudara, rakyat Timor Timur menginginkan bersatu kembali dengan menggabungkan partai UDT, Apodeti, Kota dan Trabhalista dalam satu tujuan untuk menghadapi Fretelin dan mendesak pemerintahan Indonesia untuk menerima Timor Tjmur sebagai bagian integral dari NKRI. Selain itu, pengaruh Fretelin yang berhaluan kiri di Timur Portugis menimbulkan kecemasan blok barat khususnya AS dan Australia terhadap kemungkinan perluasan kekuatan komunis di Asia Tenggara dan Pasifik juga memunculkan dukungan barat bagai keterlibatan langsung Indonesia di Timor Timur.

Bagi Indonesia, pada saat Fretelin mengumumkan pemerintahan atas Timor Timur, dianggap sebagai suatu ancaman karena Fretelin berhaluan komunis dan Indonesia khawatir akan muncul Negara Kuba yang baru di Asia Tenggara. Selain Indonesia melakukan manipulasi imej Fretilin dengan menganggap Fretilin berhaluan Marxist sehinggap posisi Fretilin pun terdiskredit dalam dunia internasional Indonesia[14], kemudian merekayasa Deklarasi Balibo dan juga melakukan invasi secara besar-besaran  ke wilayah Timor Timur pada 7 Desember 1975. Ini semata-mata merupakan kampanye terbesar yang digagaskan oleh Ali Murtopo sehinggat tampak nyata Indonesia menggunakan propaganda US anti-communism untuk menganeksasi Timor timur.Untuk itu invasi ini mendapatkan dukungan dari AS dan Australia sebagai ungkapan good will Indonesia pada kesempatan yang sama Indonesia melakukan peningkatan aktivitas militer secara rahasia sementara bekerjsama dengan Apodeti untuk mempersiapkan serangkaian cara menganeksasi Timor timur.[15].

Akibatnya sekurang-kurangnya terdapat 125,000 warga sipil meninggal karena perang saudara dan kelaparan. Enam jurnalis asing tewas di tangan militer Indonesia. Insiden penembakan jurnalis asing ini memicu aksi protes internasional. 25 tahun lamanya Indonesia memiliki Timor timur, seakan insiden jurnalis asing seakan terlupakan baik oleh US, Australia, apalagi Indonesia. Selama 25 tahun juga, Timor timur diyakini menjadi implementasi latihan militer Indonesia sehingga sejarahnya bisa dilacak kembali melalui pelatihan militer dari program CIA serupa dengan Vietnam dengan kode militer ‘Phoenix’.

Selanjutnya terjadi pergantian posisi decision maker yang mana Ali Murtopo karena sakit, digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik.

JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR

Jajak pendapat Timor timur berakar dari kekerasan yang terus menerus dilakukan oleh militer Indonesia, yakni sebagai tempat latihan militer. Tidak hanya warga sipil meninggal, namun korban meninggal banyak dari pihak Fretilin. Adanya reformasi mengakibatkan presiden Soeharto jatuh, ada krisis dimensional sosial ekonomi. Melihat situasi domestik Indonesia yang melemah, akhirnya beberapa pemuda sering mengadakan demo di banyak tempat menuntut keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan Timor timur dari agresivitas. Dalam salah satu demo tersebut, dicatat seorang mahasiswa meninggal dan dimakamkan di Santa Cruz. Sekaligus mahasiswa melakukan demo, militer Indonesia serta merta menembaki para demonstran, mengakibatkan beberapa jurnalis asing tewas, dan sayangnya aksi brutal Indonesia ini kemudian terekam dalam kamera salah satu jurnalis dan tersebar secara internasional.

Jajak pendapat pada tahun 1999, terjadi pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie. Jajak pendapat ini dikeluarkan karena, terjadi pertentangan dari pihak Timor Timur (sekarang Timor Leste) untuk mendesak pemerintahan Republik Indonesia (RI) agar segera melepaskan wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam jajak pendapat ini, diketahui terdapat 3 anggota yang ikut serta, antara lain Portugal, Indonesia, dan PBB yang dibentuk pada tanggal 5 Mei 1999 di New York. Dalam perjanjian ini, ditujukan dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi di Timor-Timur. Dari tanggal 5 Mei 99 tersebut, merupakan sebuah titik awalan untuk mengetahui apakah Timor-Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Ketika memahami jajak-pendapat di tahun 1999 ini, diketahui bahwa kondisi awal yang terjadi adalah keadaan yang dialami di daerah Timor-Timur mengalami suatu kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga memicu peran internasional untuk menanggapi hal ini sebagai suatu permasalah internasional yang perlu diselesaikan di bawah naungan PBB.

Kemudian, pada tanggal 11 Juni 1999, muncul badan organisasi di bawah naungan PBB yang bertugas mengkoordinir serta menyelenggarakan jajak pendapat ini. Badan Organisasi ini kemudian dikenal dengan United Nations Mission in East Timor (UNAMET). Untuk dapat memastikan sistematika jajak pendapat ini dilakukan, yang memungkinkan keadaan timor-timur berada dalam kondisi yang aman. Dan ketika jajak pendapat ini akan dilangsungkan, semua warga Timor-timur mengikutinya. Baik warga yang sedang berada di Timor-Timur maupun yang berada di belahan dunia lainnya, semua ikut serta dalam mengikuti jajak pendapat ini. Dalam jajak pendapat ini, jumlah pemilihnya adalah 451,792 jiwa. Dan ketika jajak pendapat dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 1999, beberapa hasil yang diperoleh dengan kondisi apakah masyarakat Timtim menyetujui status otonomi, namun tetap menjadi NKRI atau menolak status otonomi, yang berarti Timtim merdeka dari Indonesia, dan hasil dari jajak pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Terdapat 94,388 jiwa atau 21.5% warga Timor-Timur menyetujui dan mendukung status otonomi dan tetap berada dalam bagian NKRI,
  2. Terdapat 344,580 jiwa atau sekitar 78,5 % warga Timor-Timur menolak otonomi dan menginginkan kemerdekaan.

Ketika pasca jajak pendapat itu usai dan diketahui hasilnya, kondisi yang ada ketika itu justru mengalami perkembangan berbagai macam antara lain, banyaknya ribuan pengungsi, digelarnya pasukan Interfet, reaksi masyarakat terhadap Interfet khususnya dari Australia, dan pembentukan Tim Penyelidik Internasional oleh Komisi Tinggi HAM PBB. Hal ini menimbulkan keragu-raguan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MPR ketika itu. Hal ini menyebabkan MPR ragu-ragu untuk mencabut Ketetapan MPR No. VI Tahun 1978 tentang Pengukuhan Pengintegrasian Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian didesak oleh Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (SOLIDAMOR), yang beranggapan bahwa status Timor-Timur memang mengalami kontroversi yang perlu dipertanyakan berdasarkan asal-usul sejarahnya apakah memang telah diakui oleh Internasional sebagai suatu kesatuan dari Republik Indonesia atau tidak, dan beberapa pendapat mereka yang menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat Timor-Timur, terkait jajak pendapat tersebut yang menyetujui untuk merdeka, mendapati bahwa hasil ini menjadi suatu yang harus segera dilakukan karena rakyat Timor-Timur menginginkan kemerdekaan negara Timor-Timur.

INSIDEN DILI (SANTA CRUZ)

Insiden Dili (dikenal juga sebagai Pembantaian Santa Cruz) terjadi pada 12 November 1991 di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste). Nama insiden di ambil dari tempat kejadian demonstrasi besar-besaran yakni di dekat kuburan Santa Cruz; kebanyakan mahasiswa, terhadap pemerintah Indonesia yang menembak mati Sebastiäo Gomez. Penembakan terhadap mahasiswa itu terjadi pada 28 Oktober 1991 oleh tentara Indonesia. Dalam demonstrasi bersamaan dengan prosesi pemakaman Gomez ini para demonstran menggelar spanduk berisi tuntutan untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan. Demostran juga menampilkan spanduk bergambar wajah pemimpin kemerdekaan Leste, Xanana Gusmao. Demonstrasi tersebut berujung pada tragedi berdarah saat para demonstran memasuki kompleks pemakaman Santa Cruz dan tentara mulai menembaki mereka. Tercatat 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 orang hilang.

SUMBER

>> INDONESIA DAN INTEGRASI TIMOR TIMUR

Haris, Syamsuddin. 1999. Indonesia di Ambang Perpecahan?Jakarta : Erlangga

Vickers, Adrian. 2005. A History of Modern Indonesia. New York: Cambridge University.

>>JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/10/13/0038.html (diakses tanggal 1 Desember 2009)

http://www.minihub.org/siarlist/msg03513.html (diakses tanggal 1 Desember 2009)

>>INSIDEN SANTA CRUZ

http://berita.liputan6.com/kilasbalik/200908/242430/Keluar.Juga.Kerikil.dalam.Sepatu.Itu”http://berita.liputan6.com/kilasbalik/200908/242430/Keluar.Juga.Kerikil.dalam.Sepatu.Itu [diakses pada 21.37]

Singh, Bilveer, 1998. “Dari Timor Portugis ke Timor Timur Indonesia”, dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan, [terj.], Jakarta, Institute of Policy Studies, hlm. 1-40

Singh, Bilveer, 1998. “Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia: Dinamika Eksternal”, dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan, terj., Jakarta, Institute of Policy Studies, hlm. 41-113

Pekan XII

Politik Luar Negeri RI dalam Menyikapi Isu-Isu Global (1)

Globalisasi

Lingkungan

Ekonomi Internasional

POLITIK LUAR NEGERI DALAM MENYIKAPI ISU-ISU GLOBAL

PLN RI menyikapi isu globalisasi

PLN RI menyikapi isu lingkungan hidup

Indonesia dalam menyikapi isu-isu mengenai lingkungan hidup mulai jelas terlihat setelah masa pemerintahan Soeharto. Dalam pemerintahan Soekarno dan Soeharto, konsentrasi politik luar negeri Indonesia masih berada pada bagaimana cara memperkuat kedaulatan dan memperkuat tatanan ekonomi. Setelah masa reformasi yaitu tahun 2000 ke depan, politik luar negeri Indonesia sudah mulai merambah ke arah kepedulian terhadap kondisi lingkungan hidup.

Berangkat dari isu lingkungan sebagai tempat tinggal manusia dan bumi sebagai sumber daya alam terbesar maka bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia lebih memberikan perhatian mereka terhadap pemeliharaan lingkungan hidup berkaca dari banyaknya bencana alam yang muncul karena ulah manusia.

Peran Indonesia dalam hal ini ditandai dengan diadakannya High Level Regional Meeting on Energy for Sustainable Development yang berlangsung di Bali, 21-24 November 2000 yang menghasilkan: (1) Deklarasi Bali tentang Perspektif Kawasan Asia Pasifik mengenai Energi dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai masukan bagi Sidang ke-9 Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan; (2) Program Aksi, Strategi dan Modalitas Pelaksanaan Pembangunan Energi Berkelanjutan bagi Kawasan Asia Pasifik yang pada intinya berisi komitmen politis mengenai perlunya memberikan akses yang lebih luas bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin di negara-negara berkembang terhadap jasa dan elektrifikasi di daerah pedesaan pada tingkat harga yang terjangkau dan perlunya mekanisme internasional yang memadai guna memperkuat kemampuan negara berkembang dalam mengidentifikasi resiko dalam pelaksanaan investasi di sektor energi, sehingga dapat menjadi pembagian resiko yang seimbang antara investor.

Deklarasi Bali yang merupakan perspektif  kawasan Asia Pasifik mengenai energi dan  pembangunan berkelanjutan akan menjadi  masukan bagi Sidang ke-9 Komisi PBB  untuk Pembangunan Berkelanjutan. Untuk  pelaksanaannya, telah disepakati pula  Program Aksi, Strategi dan Modalitas  Pelaksanaan Pembangunan Energi  Berkelanjutan bagi Kawasan Asia Pasifik.

Pada tahun 2007 di tempat yang sama yaitu Bali, terselenggara United Nations Climate Change Conference yang dihadiri oleh 180 negara. Dalam konferensi ini menghasilkan apa yang disebut dengan  The Bali Roadmap yang intinya adalah bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memulihkan kembali kondisi alam yaitu perubahan iklim yang tak menentu dan bagaimana cara untuk memelihara lingkungan.

Indonesia menjadi negara ke-124 yang meratifikasi Protokol Kyoto melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, tanggal 28 Juli 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto. Dengan demikian, Indonesia bersama-sama negara berkembang lainnya harus mempersiapkan diri menyongsong ajakan stakeholder asing bertransaksi dalam projek mereduksi emisi atau perdagangan karbon di sektor energi dan kehutanan sebagai dua sektor utama penyokong projek ini. Kegiatan-kegiatan perdagangan karbon, contohnya penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, reforestasi,dan pengelolaan semapah secara terpadu dan berkesinambungan.

Komitmen politik untuk mengurangi emisi telah dilakukan hampir semua negara dengan mengurangi emisinya sebesar 6% (sampai 2005 produksi emisinya masih berkutat pada angka 8,1%). Negara-negara anggota Uni Eropa menargetkan pengurangan emisi 8%, tapi kenyataannya sampai dengan 2003 baru mampu mengurangi 1,7%. AS sebagai penyumbang emisi terbesar diharapkan mengurangi jumlah emisinya 7%. Sampai dengan 2003, emisi negeri adikuasa itu mencapai 13%.

Upaya lain dilakukan Forum Energi dan Lingkungan Berkelanjutan dengan mengusahakan pemanfaatan energi terbarukan melalui riset terpadu. Melalui riset, forum itu mendorong peningkatan penggunaan energi baru terbarukan seperti energi air, angin, panas bumi, gelombang laut, sinar matahari, dan biomassa. Target yang dicanangkan sampai dengan 2030 sebesar 50%. Indonesia baru bisa memanfaatkan energi terbarukan seperti air, panas bumi, dan sumber lain 4,4%. Selebihnya bergantung pada sumber minyak bumi, gas alam, dan batubara.

Peluang Indonesia untuk berpartisipasi dalam mereduksi emisi gas rumah kaca dan ikut dalam perdagangan karbon terbuka lebar. Mengingat peran signifikan Indonesia dalam Protokol Kyoto sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan terbesar sudah sepantasnya kita menjaga hutan kita sebagai pereduksi emisi karbon. Di sinilah paradigma pembangunan berkelanjutan perlu terus dikampanyekan dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan. Saatnya kebijakan yang lebih sistematis mengenai keberlanjutan ekologi harus diwujudkan sebagai tempat hidup kita. Hal itu dapat terlaksana melalui upaya penyelamatan keutuhan hutan dan lingkungan yang ada dan mempertahankan keanekaragaman hayati yang masih ada di alam.

Alasan Indonesia gencar mengagendakan dan mengadakan politik luar negeri yang konsentrasi terdapat pada lingkungan hidup adalah secara domestik sejak Indonesia banyak mengalami bencana alam hebat yang mengganggu kestabilan nasional. Dengan adanya politik luar negeri tentang lingkungan hidup, Indonesia berharap bisa mendapat bantuan dan dukungan dari negara lain. Bahkan bisa menjalin hubungan yang progresif dengan negara yang maju.

EKONOMI INTERNASIONAL

Sistem ekonomi secara internasional dianut di antara negara besar seperti Inggris dan Amerika serikat utamanya, ditandai oleh kesepakatan bersama yang tertuang dalam Bretton Woods. Bretton woods menjadi momentum pertama berdirinya suatu lembaga moneter internasional yakni GATT dan yang paling terkenal adalah IMF. Dalam situasi politik internasional yang mana setiap negara kemudian tidak bisa lepas sepenuhnya dari ketergantungan satu sama lain. Sehingga sedikit banyak hubungan antarnegara dilandasi oleh motif ekonomi yang melatarbelakangi ketahanan substansial suatu negara utamanya dalam iklim globalisasi seperti sekarang.

Indonesia sebagai salah satu aktor internasional memiliki kapabilitas terbatas dalam menentukan tindakan-tindakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan industrinya. Insiden reformasi pada 1998 lalu juga tidak lepas dari guncangan krisis ekonomi yang monumental dan mendunia. Pengalaman insiden reformasi memberikan pelajaran bagi pemegang pemerintaha saat itu bahwa politik luar negeri tidak bisa lepas dari pencerminan kondisi internal suatu negara. manakala gejolak ekonomi domestik meraih peluang untuk menggulingkan kekuasaan, yang mana ekonomi pun menjadi faktor substansial yang tidak bisa dielakkan.

Pada era Soekarno misalnya, ketika Indonesia lahir sebagai suatu entitas negara, indonesia diwarisi oleh kebobrokan ekonomi yang diperparah oleh kevakuman birokrasi pemerintahan. Pada waktu itu, keamanan dan ketahanan negara masih menjadi prioritas utama orientasi politik luar negeri Indonesia, permasalahan ekonomi menjadi perihal kedua yang menjadi tanggung jawab beberapa komisi domestik dan departemen perekonomian saat itu. Sementara Presiden Soekarno berkutat dengan politik internasionalnya, perdana menteri menaruh perhatian penuh pada permasalahan ekonomi saat itu. Barangkali hal ini dikarenakan ekonomi internasional belum menyentuh perhatian indonesia seutuhnya. Indonesianya Soekarno beranggapan bahwa ekonomi saat itu tidak jauh berbeda dengan peta gagasan baru Amerika serikat. Sehingga ekonomi seolah-olah adalah propaganda Amerika, blok barat.

Berbeda dengan era Soekarno, Soeharto yang secara militer memiliki kedekatan dengan Amerika dan cenderung condong pada blok Barat, mendatangkan kemudahan bagi indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari bentuk ekonomi internasionalnya Amerika yang bersifat politis. Sehingga indonesia tidak sungkan lagi untuk melakukan peminjaman dan investasi besar-besaran. IMF sebagai lembaga moneter Internasional selalu lekat dengan Indonesia melalui pinjaman-pinjaman luar negeri yang ditawarkannya.

Sayangnya, seperti yang sudah umum diketahui bahwa kebaikan tidak datang tanpa cuma-Cuma, karena IMF memiliki kecenderungan politis yang besar dengan bayang-bayang Amerika sebagai donatur besarnya. IMF datang dengan berbagai persyaratan politis yang membebani haluan politik luar negeri Indonesia. Salah satu contoh bentuk intervensi IMF ke dalam arena politik luar negeri Indonesia terletak pada kerelaan indonesia untuk melepaskan Timor timur sebagai timbal balik penurunan sejumlah besar dana untuk membantu Indonesia keluar dari krisis. Ini tentu saja meletakkan indonesia pada posisi menurut pada IMF.

Pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, haluan politik luar negeri Indonesia mungkin tidak lepas sepenuhnya dari bayang Amerika dan IMF. Perlahan-lahan Indonesia mencoba untuk mengurangi dominansi dan tekanan yang diberikan IMF. Walaupun demikian, terdapat sebagian kecil rencana progressive menuju independensi, kemandirian dalam melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa negara selain Amerika. Salah satu contoh ialah penggalakan kerjasama dan kemitraan intensif dengan beberapa negara terutama negara industri di kawasan Asia Timur. Keikutsertaan presiden SBY dalam berbagai peremuan internasional (G7 dan G20 di Pittsburg) yang membahas krisis finansial global juga telah berkontribusi dalam menunjukkan posisi Indonesia dalam dunia internasional.

SUMBER

Yohanis Ngili, Harian Pikiran Rakyat 22 April 2009, PERAN PENTING INDONESIA DALAM PROTOKOL TOKYO.

http://esa.un.org/un-energy/Meeting_UN-Energy_in_Bali.html diakses pada 8 desember 2009

http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php diakses pada 8 desember 2009

http://www.mcarmand.co.cc/2009/03/isi-protokol-kyoto.html diakses pada 8 desember 2009

Inayati, Ratna Shofi, 1997, “Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Perdagangan” dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 53-74.

Irewati, Awani, 1997, “Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Investasi” dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 75-110.

Luhulima, C.P.F, 1994, “Indonesia’s Initiative in APEC”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXII/4, hlm.304-319.

Rezasyah, Teuku, 1994, “The Changing Attitude of Australia and Indonesia Towards APEC”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXII/4, hlm.320-332.

Rezasyah, Teuku, 1994, “The Long Path Towards APEC: Where do Indonesia, Australia, and Japan Stand?”, The Indonesian Quarterly, Volume XXIV/2, hlm. 181-194.

Pekan XIII

Politik Luar Negeri RI dalam Menyikapi Isu-Isu Global (2)

Terorisme dan Keamanan Internasional

Hak Asasi Manusia

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYIKAPI ISU-ISU INTERNASIONAL

  1. TERORISME DAN PLN RI

Indonesia dikenal dengan Negara yang mudah dimasuki dan dijadikan sasaran aksi-aksi terorisme. Pengeboman Bali 2002 merupakan salah satu pengalaman pertama Indonesia memburu terorisme. Berbagai aksi teror sampai pengeboman di kedutaan Australia di Kuningan hingga pengeboman di dua hotel Internasional, JW Marriot dan Ritz Carlton.

Akibatnya banyak Negara yang menetapkan travel warning ke Indonesia salah satu antaranya adalah Amerika, Belanda, Inggris dan sedikit negara di Asia melakukan hal serupa. Diketahui juga bahwa Indonesia merupakan salah satu sarang terorisme yang merupakan transnational organized crime yang ada di Asia Tenggara, meskipun pada hakikatnya pelatihan teroris dilakukan di negara-negara kawasan timur Tengah serta disinyalir mendapat aluran dana dari Malaysia, salah satunya

. Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah ini dengan salah satunya membentuk badan khusus mengatasi terorisme yaitu Densus 88. Selain itu, kepolisian Indonesia juga telah berhasil menangkap dan menghukum teroris di Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kebutuhan Indonesia untuk memulihkan kembali nama baik Indonesia di mata dunia dengan serius menangani masalah terorisme.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasionaI. Salah satu contohnya adalah di level internasional dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Commite (CTC), merupakan bukti dukungan Indonesia terhadap kebijakan anti terorisme global AS.

Dalam upaya merespon kebijakan anti terorisme global ini terdapat hambatan-hambatan domestik bagi Indonesia akibat opini yang berkembang di tengah masyarakat. Tiga hal pokok yang mewarnai pro dan kontra kebijakan antiterorisme global AS tersebut, yaitu : Pertama, anggapan masyarakat bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan antiterorisme global, berada dalam tekanan dan pengaruh AS. Dalam arti bahwa pemerintah Indonesia diintervensi oleh AS dalam kebijakannya mengenai terorisme. Kedua, terletak pada AS dalam pelaksanaan kebijakan antiterorisme globalnya, dianggap memojokkan umat Islam. Ketiga, standar ganda AS yang menimbulkan ketidakadilan dalam tatanan internasional dianggap sebagai akar yang sesungguhnya dari fenomena terorisme internasional.

21 Pemimpin Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) mengakhiri pertemuan mereka di Los Cabos, Meksiko, Minggu (27/10), dengan menyatakan sikap tegas menghadapi terorisme, setelah hari Sabtu mencapai kesepakatan untuk memutus aliran dana pada teroris, memperketat keamanan di bandara, serta melindungi orang dan perdagangan dari serangan-serangan baru.Dalam pertemuan puncak itu, para pemimpin APEC mencapai sebuah kesepakatan terobosan untuk menjalankan cara-cara guna memutus aliran dana bagi kelompok-kelompok seperti Al Qaeda-nya Osama bin Laden. Yang mendominasi pembicaraan di pertemuan itu adalah pernyataan peran Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush terhadap teror dan terhadap Al Qaeda, tersangka nomor satu dalam serangan 11 September. Seorang pejabat AS setelah pertemuan, Sabtu sore, mengemukakan, Presiden (Bush) mengindikasikan bahwa peledakan bom (di Bali) memperlihatkan jangkauan Al Qaeda bahwa (jaringan) itu memang aktif di Asia Tenggara. “Terorisme merupakan tantangan langsung pada tujuan APEC, yaitu perekonomian yang bebas, terbuka, dan makmur,” kata kelompok itu dalam suatu pernyataan. “Kami bersatu dalam tekad untuk mengakhiri ancaman dari terorisme terhadap tujuan bersama kami.” “Ada pengakuan total dari 21 anggota yang hadir di sini bahwa terorisme merupakan sebuah ancaman serius,” kata Presiden Meksiko Vicente Fox. “Tak seorang pun aman dari cengkeraman cakar para teroris.”

Sementara itu, Jepang, Australia, dan AS sepakat mempertimbangkan tambahan dana bagi Indonesia guna membantu mengatasi kesulitan setelah peledakan bom di Legian, Kuta, Bali, 12 Oktober lalu, yang menewaskan lebih dari 180 orang. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Jepang Junichiro Koizumi, PM Australia John Howard, serta Presiden AS George W Bush secara terpisah dalam pertemuan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di sela-sela Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC, Sabtu petang waktu setempat (Minggu pagi, WIB). Sementara Presiden Bush mengungkapkan kepada Megawati bahwa ia akan mempertimbangkan setiap permintaan berkaitan dengan bantuan AS untuk kontra-terorisme bagi Indonesia, khususnya bagi pihak militer serta penegakan hukum di Indonesia, menyangkut misalnya isu-isu hak asasi manusia (HAM). Presiden Bush juga sempat mengungkapkan rasa keprihatinannya atas peristiwa peledakan bom di Legian, Bali, seraya meminta Megawati untuk lebih keras lagi menindak kelompok militan yang terkait dengan terorisme global. Dalam kaitan itulah, Bush menyambut baik dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2002 Perpu No 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu No 1/2002 serta instruksi Presiden (Inpres) No 4/2002 yang memberi tugas kepada Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyusun kebijakan konprehensif memerangi terorisme dan Inpres No 5/2002 yang menugasi Kepala Badan Intelijen (BIN) AM Hendropriyono untuk mengoordinasikan unsur-unsur inteiljen. Presiden Bush menekankan pentingnya peranan Indonesia dalam upaya memerangi terorisme. Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda yang mengikuti pertemuan selama 30 menit di Hotel Fiesta Americana tersebut kepada wartawan mengatakan bahwa Bush berharap dengan adanya dua Perpu dan dua Instruksi Presiden (Inpres) tentang terorisme tersebut, maka pelaku serangan bom di Bali dapat segera ditangkap. Presiden Bush, kata Menlu Hassan Wirajuda, secara sekilas juga menyebut tentang organisasi Jamaah Islamiyah yang kini masuk dalam daftar Komisi Antiteroris PBB karena dicurigai punya kaitan dengan jaringan Al Qaeda.

Indonesia memiliki metode tersendiri yang dipergunakan untuk penanggulangan terorisme yaitu dengan mengedepankan pendekatan lunak kepada pihak yang dicurigai atau pelaku tindak terorisme. Metode pendekatan lunak yang dijalankan Indonesia adalah sebagai bentuk pemberantasan terorisme yang terbukti mempunyai hasil yang maksimal dalam penanganan dan pencegahan tindak terorisme di Indonesia hingga sejauh ini,&rdquo; demikian disampaikan oleh Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), Kemenko Polhukam, Irjen. Pol. Ansyad Mbai, dalam acara seminar bertema Indonesia and Counter Terrorism di Carleton University Ottawa (03/02). Dalam seminar yang diorganisir Norman Peterson School of International Affairs (NPSIA) Carleton University dan dimoderatori oleh Profesor Elliot Tepper ini, Irjen. Pol. Ansyad Mbai lebih jauh menjelaskan bahwa pendekatan Indonesia ini merupakan wujud nyata dari penghormatan hak asasi manusia (HAM) meskipun kepada pelaku tindak terorisme. Selain itu, pengalaman mengatakan bahwa metode kekerasan kepada pelaku teroris sejauh ini tidak memberikan hasil diharapkan. Dengan pendekatan lunak ini maka sebagian besar pelaku bersedia bekerja sama dengan aparat kemanan sehingga dapat diperoleh informasi bagi penyidikan selanjutnya, dan dapat membongkar jaringan yang lebih luas. Irjen Pol. Mboi juga menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia, terutama pasca serangan bom di Bali pada tahun 2002 lalu. Berbagai tindakan dan langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia terbukti cukup efektif dimana dalam beberapa tahun terakhir tidak didapati lagi serangan teror besar di Indonesia. Menanggapi antusiasme peserta dalam sesi diskusi, Irjen. Pol. Mbai lebih lanjut menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang menjalin kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi terorisme. Peranan

tokoh-tokoh Islam dari Arab sangat dibutuhkan untuk mendukung penjelasan yang sebenarnya tentang Islam dalam program deradikalisasi.

Dalam diskusi mengenai organisasi Jama&rsquo;ah Islamiyah, Irjen. Pol. Mbai menyampaikan pemahaman umum bahwa radikalisme seringkali dilandasi paham Wahabi dan Salafisme yang sejak dulu menjadi perdebatan panjang para ulama. Adapun motivasi politis mereka adalah untuk mendirikan negara Islam dan mencoba melawan konsep demokrasi yang sering dianggap sebagai produk Barat.

Namun demikian, ditegaskan bahwa masalah terorisme, sebagaimana telah disepakati oleh dunia internasional, tidak dapat dikaitkan dengan agama tertentu. Indonesia sendiri memiliki pengalaman menangani terorisme yang dilakukan kelompok non-Islam, antara lain pada saat terorisme komunis terjadi tahun 1965.

Seminar ini dihadiri berbagai kalangan, baik dari pejabat pemerintah, akademisi maupun pemerhati masalah terorisme lainnya. Kesempatan pembicara Indonesia untuk memberikan kuliah di universitas ini merupakan salah satu bukti pengakuan terhadap penanganan terorisme di Indonesia yang dinilai sangat baik.

2. KEAMANAN

3. HAK ASASI MANUSIA

Setiap hari, Indonesia tidak pernah sepi dari kasus pelanggaran hak asasi manusia baik berasal dari isu-isu dalam negeri atau internasional. Salah satu kasus paling fenomenal adalah penganiayaan warganegara Indonesia yang bekerja di sebagai TKI di luar negeri. Seorang lagi tenaga kerja Indonesia dianiaya di Kuala Lumpur, Malaysia. Kali ini nasib malang itu menimpa Modesta Rengga Kaka (27), perempuan asal Ngamba Deta, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, pihak birokrasi Indonesia gagal melakukan manuver-manuver aktif dalam kebijakan luar negerinya dalam merespon dan melakukan investigasi berkelanjutan terhadap hak asasi warganegaranya sendiri. Dalam kata lain, Indonesia gagal memberikan perlindungan bagi rakyatnya. Mengapa semua itu bisa terjadi?

Dalam hubungan internasional, ada hal lain selain potensi ekonomi dan militer yang membuat sebuah negara diperhitungkan. Salah satu di antaranya adalah kemampuan diplomasi, manuver diplomasi.

Posisi Indonesia tidak lagi powerful seperti pada zaman orde baru ketika masih dipimpin oleh rezim Soeharto. Dengan demikian, boleh kita berasumsi bahwa pemerintahan SBY sekarang sungguh lembek dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Selama ini, tanggapan Indonesia terhadap isu hak asasi manusia hanya terbatas pada pengakuan saja. Tidak ada implementasi dan bukti efektif terhadap pelaksanaan pembelaan hak asasi manusia.

Bebas aktif

Bagaimana halnya dengan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia sekarang ini? Kita selama ini memahami bahwa politik luar negeri pada dasarnya adalah cerminan dari politik dalam negeri. Jika politik dalam negerinya kacau, bisa dipastikan kebijakan politik luar negerinya akan kacau dan tidak terarah.

Diakui atau tidak, sejalan dengan perubahan format politik nasional Indonesia dari otoritarianisme ke demokrasi, orientasi politik luar negeri bergeser. Yang lebih esensial lagi adalah proses politik dalam negeri menuju demokrasi dan transparansi adalah modal, bukan kendala. Pluralisme politik dalam negeri merupakan aset potensial amunisi diplomasi.

Hanya saja, kita perlu menggariskan strategi, visi, dan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia baru agar selaras dengan agenda reformasi dan demokratisasi nasional. Orientasi kebijakan luar negeri perlu dinyatakan secara jelas dan tegas: apa yang dimaksud dengan politik luar negeri ”bebas aktif”. Karena formulasi itu terlalu luas, bias, dan bahkan membuka peluang interpretasi distortif.

Tidak aneh karena itu kalau kemudian muncul pendapat bahwa dalam menjalankan politik luar negeri kita lebih responsif. Padahal, semestinya berdasarkan atas prinsip ”bebas aktif” kita harus lebih proaktif.

Dalam kasus Myanmar, misalnya, kita semestinya berani bersikap lebih tegas dan jelas. Kita harus lebih berani untuk ”bebas” melakukan apa yang kita mau. Apalagi yang terjadi di Myanmar menyangkut masalah kemanusiaan. Kita tidak boleh menunggu-nunggu bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya universal, seperti masalah hak asasi manusia.

Apalagi Indonesia mempunyai bobot lebih besar saat bicara soal HAM dan demokrasi. Pejabat pemerintah, LSM, peneliti, dan akademisi Indonesia tampak lebih lugas dalam menyuarakan demokrasi dan HAM dalam interaksinya dengan negara dan masyarakat ASEAN. Apalagi, di kalangan negara-negara ASEAN, kini Indonesia mempunyai credential kuat dalam menyuarakan HAM dan demokrasi.

Barangkali HAM bisa menjadi ikon baru diplomasi Indonesia dalam mengembangkan komunitas ASEAN. Oleh karena itu, sebagai negara terbesar di wilayah ASEAN, Indonesia semestinya lebih banyak mengambil inisiatif. Harus kita akui, peran Indonesia di forum ASEAN juga tidak semenonjol masa lalu.

Di tingkat yang lebih luas, misalnya Timur Tengah, Indonesia pun sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk memainkan peran. Akan tetapi, peluang itu belum sepenuhnya kita manfaatkan.

Skala prioritas

Dari sinilah kita harus mulai berani memiliki skala prioritas yang jelas dalam melaksanakan politik luar negeri. Hal itu penting. Apalagi, realitas politik luar negeri sering kali tidak didasarkan pada pandangan yang sangat idealistis, tetapi pada kebutuhan untuk melindungi suatu kepentingan yang nyata, kepentingan yang sangat mendasar bagi eksistensi bangsa dan negara.

Untuk masa-masa mendatang, politik luar negeri Indonesia paling kurang haruslah mampu membantu memulihkan perekonomian, menjaga integrasi bangsa dan negara, membantu menciptakan citra Indonesia yang demokratis, menghormati HAM, stabil, aman, dan bersatu.

Pada akhirnya, harus kita pahami bahwa aplikasi politik luar negeri kita yang bebas aktif bukan lagi bersifat ideologis, ibaratnya bukan mengayuh di antara dua karang ideologi, tetapi di antara belantara kekuatan kapitalis dunia yang sekarang sudah digugat-gugat. Barangkali dari sinilah kita harus mengaktualisasikan kembali politik luar negeri bebas aktif kita.

SUMBER :

http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=3336. APEC Sepakat untuk Tegas terhadap Teroris. diakses pada tanggal 15 desember 2009

http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=82027&lokasi=lokal diakses pada 15 Desember 2009

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/02/05215276/reaktualisasi.politik.

Wuryandari, Ganewati, 1997. “Hak Azasi Manusia, Demokrasi, Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 111-138

Wuryandari, Ganewati, 1999, “Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia”, Analisis CSIS, Tahun XXVIII, No. 2, hlm.183-195.

Eldridge, Philip, 2002, “Human Rights in Post-Soeharto Indonesia”, The Brown Journal of World Affairs, Volume IX, Issue 1, hlm. 127-139.

Bandoro, Bantarto, 2003, “Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme: Pro-Aktif Namun Hati-hati”, Analisis CSIS, Tahun XXXII, No.1, hlm. 89-97.

Mietzner, Marcus, 2002, “Politics Engagement: The Indonesian Armed Forces, Islamic Extremism, and The “War on Terror””, The Brown Journal of World Affairs, Volume IX, Issue 1, hlm. 71-84.


[1]http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881–membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html (diakses tanggal 10 november 2009 pada 22.36 WIB

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Suryadinata, 1998. Hubungan Indonesia dan negara. p.97-103.

[5] http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-04/2007-04-27-voa8.cfm?moddate=2007-04-27 diakses pada 10 Nov 2009 pukl 10.56 WIB.

[6] Suaramerdeka.com/harian/f0505/f3.fnas13.htm diakses pada 11 November 2009 pukul 12.57.

[7] Bambang Budi Utomo, Kerani Rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional. p.1-5.

[8] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

[9] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

[10]http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/21/21214170/negosiasi.thailand-Kamboja.temui.jalan.buntu. diakses pada 10 November 2009 pada 21.58 WIB.

[11] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

[12] Kompas, 2004. p.4. kolom 3-6.

[13] http://www.indonesianembassy-china.org di akses tanggal 17 November 2009 pukul 9.01.

[14] Vickers, 2005, A History of Modern Indonesia, p. 167.

[15] Ibid,.


[GER1]

Intinya hubungan indonesia dan malaysia tidak berlangsung dengan damai

Malaysia melakukan pelanggaran hak asasi manusia tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sana

Malaysia mengklaim seni budaya Indonesia

Kekurangan banyak berasal dari Indonesia

Politik luar negeri Malaysia ialah ingin menjadi hegemoni baik pariwisata, industri dan ekonomi dengan memanfaatkan indonesia yang secara politik, sosial, dan kultural lemah dan non- stabil

Malaysia semakin percaya diri untuk memarginalkan Indonesia, terutama dalam mengkerdilkan posisi politik kultural dan sosial indonesia di wilayah regional

Overal, dianalogikan Malaysia layaknya sahabat lama indonesia yang menikam indonesia dari belakang. Malaysia layaknya seorang mahasiswa HI yang (semula) marginal dalam rangka mencari cara untuk diterima dan diakui dalam kelompok populer (US-UK-UN-Developed country), mendekati seseorang yang ia sadari sangat bertalenta, kemudian berguru padanya minta diajari oleh Indonesia, indonesia membimbing dan memotivasinya hingga Malaysia menjadi berprestasi,t api setelah Malaysia terkenal dan diakui (oleh sejawatnya), Malaysia malah menyepelekan Indonesia lalu perlahan2 mengklaim apa2 yang telah diajarkan oleh Indonesia sebagai miliknya. Wah wah, wah…

[GER2]

MEMBANDINGKAN KONTEKS ‘GANYANG MALAYSIA SOEKARNO’ DAN ‘GANYANG MALAYSIA KITA’

Mari dilihat dari berbagai sisi yakni politik, kultural, historis, sosial, pertahanan dan keamanan, serta situasi kondisi saat itu.

Tentu saja, konteks ganyang malaysia memiliki kekuatan politik yang sama sekali berbeda.

[GER3]

Pada selang tahun 2004-2009 lalu, (sementara Indonesia tengah gencar2nya berjuang membasmi segala aksi teror di tanah air melalui berbagai klaim bahwa yang bertanggung jawab terhadap aksi teror tersebut adalah  orang ‘fanatik’; Malaysia malah  pada saat yang sama ramai2nya melepaskan para tersangka aksi teror di bumi pertiwinya. Sehingga, tak ayal orang indonesia menyebut malaysia, ‘tukang transfer terorism’

Bagaimana tidak,

Semua ketua aksi teror itu sebagian besar bewarganegara Malaysia, Indonesia mah Cuma jadi praktek kerja lapangan mereka. Dobol banget khan?

[GER4]

Heheeehehe

Ternyata Indonesia memang suka berpikiran buruk yah?

Kedudukan Demokrasi dalam Pemikiran Barat sejak Plato hingga Marx


PENDAHULUAN

Fenomena demokrasi telah menjadi wacana luas sejak berakhirnya perang dingin di tahun 1991. Runtuhnya simbol kekuasaan komunis yakni Uni soviet menjadi determinasi penerimaan konsep demokrasi secara menyeluruh oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Demokrasi merupakan konsep penyelenggaraan pemerintah yang diusung oleh pemahaman liberal Barat, utamanya Amerika sebagai pencetus pertama konsep demokrasi. Walaupun demikian, banyak pula yang berpendapat bahwa demokrasi secara partikular berakar dari nilai nasionalisme dan kebebasan berpendapat yang berkembang sekitar awal abad 20.

Konsep demokrasi bukanlah hal yang sama sekali baru bagi dunia internasional. Konsep demokrasi tertua telah diperkenalkan secara implisit oleh filsuf Yunani kuno, yakni Plato dan Aristoteles. Akan tetapi, posisi demokrasi dalam ketatanegaraan berdasarkan pemikiran filsuf-filsuf tersebut belumlah substansial seperti masa sekarang. Hal itu disebabkan demokrasi dianggap merupakan konsep negara yang buruk dalam dunia filsuf Yunani saat itu.

Pada masa-masa selanjutnya nilai demokrasi ditelan oleh konsep negara politea dan otokrasi, hal ini sejalan dengan pemikiran Santo Agustinus dan Thomas Aquina. Sedangkan pada masa berikutnya, yakni pada masa pemikiran Machiavelli dan Thomas Hobbes, konsep demokrasi mengalami nasib naas, dikubur oleh kekuasaan yang terpusat pada satu penguasa saja. Selanjutnya, demokrasi mulai mendapatkan angin segar dari Montesquieu dan J.J. Rousseau sehingga meraih kepercayaan diri sebagai konsep negara yang idealis dan banyak diidam-idamkan oleh orang-orang di dunia, khususnya orang-orang yang tertindas. Demokrasi meraih momentum keemasan ketika ia diembeli oleh nilai-nilai liberalisme seperti kebebesan berpendapat dan kebebasan pasar ekonomi yang seluas-luasnya.

Berbeda dengan pemikir-pemikir barat era sebelumnya, seperti yang telah disebutkan di atas, Freidrich Engels, Karl Marx dan Engels muncul sebagai pemikir radikal yang kontroversional. Dinamakan kontroversional karena seolah-olah pemikiran ketiganya mendirikan parameter jelas yang membatasi konsep demokrasi yang berlebihan. Dikatakan oleh ketiganya, bahwa demokrasi yang dijunjung tinggi oleh demokrasi mesti diawasi oleh keterlibatan pemerintah pusat dalam melakukan kontrol yang ketat, bila perlu.

Berikut dalam tulisan ini akan dibahas satu persatu perspektif pemikir barat dalam menerjemahkan konsep demokrasi sesuai dengan konteks zamannya masing-masing dengan harapan semoga tulisan ini menjadi bacaan ringan dan menambah pengetahuan pembaca budiman. Segala kritik dan saran diterima dengan terbuka demi memperbaiki tulisan ini di masa datang.

  1. Zaman Yunani Kuno, Plato (429-347 Sm) dan Aristoteles (384-322 SM)

Keilmuan Yunani, pusat awal perkembangan peradaban Barat, memperkenalkan metode-metode eksperimental dan spekulatif guna mengembangkan pengetahuan melalui semangat rasionalisme dan empirisme dengan menempatkan akal di atas segala-galanya. Dengan kata lain sumber kebenaran hanya dapat dikenali melalui akal. Berbeda dengan pemikiran di atas yang lazim di Yunani, Socrates, salah satu pemikir Yunani yang paling signifikan dan inspiratif, mengungkapkan bahwa kebenaran dapat dikenali melalui metode retoriknya. Yakni kebenaran akan diketahui buktinya dengan melakukan investigasi, dengan bertanya, terus-menerus. Athena, tempat lahirnya para filsuf Yunani dahulunya terkenal dengan sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalam sejarah awal perkembangannya demokrasi juga memakan korban. Socrates, filsuf terkemuka negara Yunani kuno, sangat kritis membela pemikiran-pemikirannya, yaitu agar kaum muda tidak mempercayai para dewa dan mengajari mereka untuk mencapai kebijaksanaan sejati dengan berani bersikap mencintai kebenaran sehingga terhindar dari kedangkalan berpikir.

Socrates sangat meyakini adanya kebenaran mutlak, maka para penguasa Athena menganggap Socrates sebagai oposan. Mereka menganggap Socrates menyesatkan dan meracuni kaum muda dengan ajaran-ajarannya. Socrates menemukan argumen untuk membela diri, yaitu dengan metode induksi (penyimpulan dari khusus ke umum). Dengan metode induksi ini ia menentukan pengertian umum yang berhasil membuktikan bahwa tidak semua kebenaran itu relatif.

Meskipun tidak meninggalkan ajaran gurunya, Plato mengungkapkan bahwa kebenaran yang mutlak terletak pada ide dan gagasan yang abadi. Seluruh filsafat Plato bertumpu pada ide yang menurutnya realitas (kenyataan) sebenarnya dari segala sesuatu yang ada dan dapat dikenal lewat panca indra.

Melalui idealisme yang empiris, Plato mengungkapkan bahwa hal terpenting berhubungan dengan penguasa adalah,penguasa mesti berasal dari kalangan filsuf. Dengan sejumlah argumentasi, menurut Plato, hanyalah filsuf yang dibekali dengan nilai-nilai kebenaran. Landasan pemikiran Plato tentang negara berawal dari idenya yang menggolongkan manusia ke dalam kelas dalam negara, berturut terdiri dari akal, semangat, dan nafsu yang kemudian memperoleh interpretasi berbeda yakni sebagai penasihat, militer, dan pedagang.

Plato mempercayai bahwa masing-masing individu mesti melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan tidak ada pelanggaran hierarkis. Hierarki inilah yang kemudian dipertahankan oleh plato sebagai justifikasi pemikirannya mengenai demokrasi. Artinya, demokrasi kerakyatan tidak bisa diterima oleh pemikiran plato seperti di atas karena rakyat biasa tidak mempunyai waktu untuk memikirkan negara, dan lebih pentingnya lagi, Plato menegaskan bahwa rakyat tidak memiliki pengetahuan ketatanegaraan sama sekali. Penyerahan wewenang pada rakyat yang demikian sepenuhnya merupakan awal kehancuran suatu entitas kekuasaan itu sendiri.

Pemikiran ini serupa dengan muridnya Aristoteles, meskipun sedikit berbeda, Aristoteles dan Plato berbagi kemiripan landasan pemikiran. Pemikiran Aristoteles mengenai demokrasi diungkapkan dalam pandangannya mengenai warganegara. Menurutnya tidak semua individu dikelompokkan ke dalam warganegara. Warganegara adalah individu yang memiliki waktu untuk memperluas pengetahuan tentang urusan publik dan mengupayakan kewajiban. Sebaliknya, individu yang secara alamiah merupakan budak dan kelas produsen, petani tidak masuk kategori warganegara. Singkat cerita, implementasi pemikiran Aristoteles terdapat pada pengertian, filsuf yang notabene mengusahakan kebajikan bisa disebut warganegara; sementara budak, bukan warganegara. Jadi ketika wewenang diberikan kepada individu secara meluas seperti golongan petani, golongan penghasil produsen, dan budak, mengakibatkan negara berada pada bentuk terburuknya. Hal ini ditegaskan oleh tulisan Aristoteles, Republik, yang menempatkan bentuk negara demokrasi sebagai bentuk terburuk suatu negara.

  1. Abad Pertengahan, Santo Agustinus (354-450) dan Thomas Aquinas (1229-1274)

Watak filsafat politik Santo Agustinus, bekas penganut Manikheisme dan pembuat onar semasa remajanya ini, bisa dikarakterkan menjadi tiga: filsafat murni, yakni membahas teori tentang waktu; filsafat tentang sejarah yang membahas City of God; dan teori tentang penebusan dosa.

Ia meletakkan bentuk negara politea yang berdasarkan dengan konsep ketuhanan sebagai konsep negara paling baik. Secara simbolis ia mengungkapkan bahwa penguasa tunggal, monarki, merupakan representasi Tuhan di dunia. Ia melihat wewenang representasi Tuhan tersebut mesti diikuti oleh rakyat umum atas dasar nilai kebaikan dan kepatuhan bersama. Secara singkat ini menyiratkan seolah Tuhan mengatur kehidupan ketatanegaraan, semacam bentuk negara kesemakmuran Kristiani. Sehingga ia melihat konsep negara dengan wewenang terletak pada rakyat luas—demokrasi, sebagai suatu negara yang tidak ideal karena negara demokrasi merupakan refleksi negara duniawi yang penuh dengan kekacauan, pertikaian, dan peperangan.

Dalam beberapa tulisannya dia memperkenalkan konsep pemahaman dalam memahami fenomena budak sebagai keadaan alamiah yang mesti diterima dengan lapang sebagai suatu keadaan dalam rangka upaya untuk menebus dosa. Masyarakat bawah menurutnya terdiri dari banyak orang yang masih berposisi budak. Sehingga ketika wewenang diberikan pada rakyat secara luas, maka wewenang tersebut cenderung dilaksanakan jauh dari cita-cita negara Tuhan.

Selain itu, Thomas Aquinas lahir 1225, terkenal dengan tulisannya Summa Theologika. Ia mengatakan bahwa hakikat manusia adalah berasal dari tuhan, yang mana tuhan kemudian menetapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan politik. Dalam tulisanya ia juga sering mengusung pola hukum yang meliputi hukum kodrat, hukum alam dan hukum abadi. Menurutnya negara merupakan aktualisasi sifat alamiah manusia, sehingga terbentuknya suatu negara merupakan cerminan kebutuhan kodrati manusia.

Negara memuat serangkaian kewajiban salah satunya adalah mengarahkan setiap kelas-kelas sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan doktrin kristiani meyakini keberadaan alam akhirat yang abadi.

Dalam hal ini, pemikiran Thomas Aquinas tidak jauh berbeda dengan Santo Agustinus. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa negara mesti dibentuk oleh nilai ketuhanan. Bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita keduanya yakni politea.

Thomas Aquinas berpikirn bahwa tentang kehendak bebas manusia dan tujuan akhir manusia yang selalu bermuara pada kebaikan, idealnya, pada tujuan ketuhanan. Meski tidak dijelaskan secara tersurat dalam berbagai tulisan baik Santo Agustinus dan Thomas Aquinas mengenai posisi demokrasi. sedikit sekali mereka menyinggung bentuk negara demokrasi. adapun Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa bentuk negara terbaik adalah monarki, dan yang terburuk adalah tirani denga tambahan demokrasi, setidaknya telah mendapatkan posisi yang lebih baik daripada dulu pada zaman filsuf. Menurutnya, demokrasi, meskipun buruk, tapi masih lebih baik daripada tirani.

  1. Abad Pencerahan, Machiavelli (1467-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679)

Machiavelli meletakkan, demokrasi di tempat terburuk, dan tirani di tempat terbaik dalam hirarki bentuk negara menurut pemikirannya. Hal berdasarkan pemikiran realis klasiknya yang berlebihan, ia beranggapan negara akan mengalami kejayaan manakala pemimpimnya terlepas dari nilai moral dan etika yang dulu pada abad pertengahan pernah diagung-agungkan. Akan tetapi, dalam lingkaran pemikirannya Machiavelli menyiratkan salah satu nilai demokrasi, yakni kebebasan individu. Menurutnya, kebebasan individu disediakan sepanjang tidak mengganggu keselamatan dan stabilitas tatanan politik. Walaupun Machiavelli tidak secara eksplisit menunjukkan nilai-nilai demokrasi, ia telah memulai anggapan bahawa sebenarnya nilai demokrasi itu tetap digenggam dalam bentuk negaranya. Akan tetapi, tetap, monarki absolut berada di tataran tertinggi bentuk negara terbaik berdasarkan pemikirannya.

Pemikiran ini selaras dengan Thomas Hobbes. Meninggalkan pemikiran ekstrem Machiavelli, Thomas Hobbes, meletakkan demokrasi di tempat terburuk, dan monarki di tempat tertinggi dalam hierarki bentuk negara sesuai dengan pemikirannya. Menurutnya pemerintahan akan sebaik-baiknya dijalankan jika kekuasaan terpusat pada satu orang saja. Akan tetapi, meletakkan adanya kewenangan dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Kewenangan tersebut diperoleh dari kontrak sosial dimana sekelompok orang secara pasrah dan sadar memberikan seluruh kekuatan politiknya pada orang di luar kelompok mereka. kontrak sosial memiliki kemiripan struktur dengan bentuk negara demokrasi saat ini. Kemiripan tersebut dapat ditelusuri pada periode pemikir barat selanjutnya, yakni JJ Russeau melalui penerbitan lembaga-lembaga pemerintahan atau biasa dikenal dengan distribusi kekuasaan.

  1. Era Westphalia, John Locke  (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan Jean Jacques Russeau (1712-1778)

Benih nilai-nilai demokrasi baru mendapatkan perhatian penuh oleh pemikir politik abad selanjutnya, ketika pertama kali John Locke mengungkapkan bahwa dalam keadaan alamiah, manusia lahir dengan persamaan dan kebebasan—kebebasan di sini masih tunduk dalam hukum alam yang bersifat normatif (hukum manusia).  Nilai kebebasan ini kemudian dituankan dalam kontrak sosialnya John Locke yang bersifat sangat liberal. John Locke memberikan dukungannya bahwa rakyat sipil atau warganegara juga termasuk dalam masyarakat politik. Oleh karena itu semestinya dilibatkan dalam setiap kegiatan politis pemerintahan. John Locke juga tampil dengan mengurusng konsep kekuasaan mayoritas. Namun, karena saat itu negara gereja masih mendominasi keadaan politik, maka pemikirannya ini masih berkembang secara rahasia.

‘Manusia dilahirkan bebas’, merupakan … JJ Russeau. Ia mengungkapkan adanya kehendak umum sebagai bentuk penyatuan sosial yang menciptakan pribadi kolektif baru, yaitu negara. JJ Russeau memperkenalkan untuk pertama kalinya konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan kebebasan manusia sejajar dengan kehendak negara. kedaulatan rakyat ini bersifat tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Akan tetapi, kewenangan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Karena rakyat adalah subyek hukum maka dia harus menjadi pembautnya, semua anggota komunitas politik memiliki kedudukan sama dalam pembuatan hukum. Keadaulatan ada di tangan komunitas kapasita kolektif. Parlemen yang representatif dipilih oleh rakyat. Individu bebas dari pengaruh orang lain dalam menyatakan kehendak bebasnya. JJ Russeau mengatakan bahwa itdak ada sistem pemerintahan perwakilan, oleh karena itu, pemikirannya tentang konsep kedaulatan rakyat ini biasa dikenal dengan demokrasi langsung.

Berbeda dengan JJ Russeau, prinsip pemerintahan Montesquieu bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok,yakni republik, monarki, dan depotisme. Dalam Republik, Montesquieu mengatakan bahwa nilai penggerak pemerintahan adalah civic virtue dan spirit publik dari rakyat dalam cinta pada negara, kesediaan menundukkan kepentingan diri, patriotisme, kejujuran, keserhanaan dan persamaan. Demokrasi terletak di dalam republiknya Montesquieu, yang didefinisikan sebagai kedaulatan yan gdiserahkan pada lembaga kerakyatan.

Karakter pemerintahan, demokrasi, mencakup kedaulatan tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh hak pilih rakyat dalampemilu, yang merupakan kehendak rakyat sendiri. Montesquieu melatarbelakangi konsepsi bahwa kedaulatan rakyat bisa dibagi (didistribusikan) melalui tiga, pemisahan kekuatan pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan fungsionalnya masing-masing.

  1. Abad Imperialisme dan Kolonialisme, Fredrich Hegel (1818-1883), Karl Marx (1770-1831), dan Fredrich Engels (1820-1895)

Pandangan Hegel mengenai demokrasi, menurutnya demokrasi pada masanya dan sedikit pada masa sekarang bukanlah hasil akhir dan terbaik dari bentuk negara yang ada. Hegel dikenal sebagai pemikir yang mengedepankan disposisinya berkaitan dengan nilai-nilai kristiani. Ia menarasikan bahwa negara bukanlah alat melainkan tujuan itu sendiri sehingga untuk kebaikan bersama, maka rakyat harus menjadi abdi negara.

Posisi individu dalam pemikirannya, tidak mungkin bertentangan dengan negara, akan tetapi keberadaannya tetap diakui. Pemirikirannya yang seperti ini berasa dari pengarku pemikiran Kristiani Protestanisme. Konsepnya yang meletakkan rakyat harus sebagai abdi negara seolah menjustifikasi adanya bentuk negara yang demokratis, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, artinya dengan suatu persyaratan bahwa warganegara wajib dibekali dan memiliki pengetahuan ketatanegaraan untuk kemudian diberi wewenang untuk menjalankan kedaulatan. Akan tetapi, pemikirannya yang Kristiani Protestanisme seolah menegaskan negara dengan orientasi nilai kebaikan yang berlandaskan pada ketuhanan. Seolah Hegel nampak menempatkan kembali negara dengan kekuasaan di tangan abdi negara dan agama dalam posisi sejajar, dan equal.

Berasal dari keadaan politis yang bersangkut paut erat dengan mass produksi dan ekonomi yang menyebabkan terciptanya dua kelas yakni kelas pemilik modal produksi dan kelas yang tidak memiliki modal. Keberadaan dua kelas ini seringkali menciptakan pertentangan. Dilatarbelakangi oleh adanya dua kaum ini, kelas bawah terus menerus berusaha melawan kelas atas dengan menghilangkan kelas. Perjuangan kelas bawah untuk menghilangkan gap tersbut inilah yang seringkali identik dengan perjuangan menuju revolusi. Karl Marx tidak bicara secara khusus tentang demokrasi, sebaliknya ia mendukung adanya regulasi ketat pemerintah, yang mengusung persamaan semua kelas. Pahamnya yang demikian sering dikenal dengan nama sosialis. ia tidak memposisikan demokrasi di ujung tanduk, sebaliknya ia memposisikan kekuasaan mesti diletakkan terpusat. Adapun demokrasi bisa ditarik ke haluan Marx, demokrasi rakyat yang disebut juga demokrasi proletar, adalah demokrasi yang berhaluan Marxisme-komunisme, mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada kepemilikan pribadi tanpa penindasan dan paksaan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan cara paksa atau kekerasan.

Teori Perbandingan Politik


Sistem Perbandingan Politik

Gabriel Almond memulai artikelnya dengan mengutarakan bagaimana metode sosial, khususnya sosiologi dan antropologi dapat menyediakan perbandingan sistematis di antara tipe-tipe operasional sistem politik major yang sudah ada (Almond, 1956: 391). Kehadiran studi perbandingan politik adalah untuk memenuhi tuntutan dikarenakan kepentingan internasional Amerika yang semakin diluaskan menjangkau negara-negara di luar batas negara dan sifatnya yang semakin urgen.

Pemerintah yang bersifat partikularistik adalah pemerintah Amerika, pemerintah Inggris, Uni Soviet. Pemerintah yang bersifat regional adalah pemerintahan di Timur jauh yaitu di negara-negara Balkan dan negara-negara Amerika selatan. Pemerintah yang bersifat politikal adalah Persemakmuran Inggris dan pemerintahan koloni. Sedangkan yang bersifat fungsional adalah usaha-usaha membandingkan secara komprehensif terbatas pada wilayah Eropa dan Amerika, sepertihalnya yang telah dilakukan oleh Finer dan Friedrich, perbandingan institusional yang spesifik seprti permbandingan antarpartai dan antarbirokrasi politik pemerintah).

Dalam hal ini penulis seolah menuangkan kritik terhadap perbandingan politik dengan klasifikasi dengan kecenderungan: tidak spesifik, artinya perbandingan yang dibuat selama ini sangat general—terlalu luas, sehingga terkesan tidak tepat sasaran. Ia pula mengemukakan inilah pentingnya terdapat metode sosial, melalui penelitian yang berbeda, dapat dengan bebas melakukan klasifikasi yang diinginkan berdasarkan hipotesis yang sudah diuji. Oleh karena itu ia mempromosikan tipologi sistem politik secara empiris, berdasarkan bangsa yakni Anglo-American,  masyarakat Skandinavia dan negara-negara kecil, masyarakat pre industrial, atau masyarakat sebagian industrial, sistem politik di luar Eropa dan Amerika, serta sistem politik totalitarian.

Sistem politik mencakup serangkaian aksi yang dilakukan oleh aktor dan peraturan-peraturan yang mungkin disepakati bersama baik secara kolektif maupun universal. Aktor yang terlibat dalam sistem politik dapat berupa formal offices, institusi, organisasi, informal offices, orang-orang dalam ruang lingkupnya, elektoral, pelobi dan sekelompok orang (groups).

Tidak meninggalkan klasifikasi sistem politik klasik, Gabriel Almond melengkapinya pendekatan dengan perspektif baru dalam memahami dan mengenali sistem politik di beberapa negara tempat sistem politik pertama kali tumbuh.  Yang menjadi subjek klasifikasi sistem politik Gabriel Almond adalah negara-negara Anglo-American (seperti Inggris dan Amerika), negara pre industri atau partially industrial state, negara totaliter, negara-negara Eropa kontinental (Italia, Perancis, dan Jerman).

Pendekatan yang diutarakan oleh G Almond terdiri dari dua sudut pandang, yakni sistem politik berdasarkan ciri khususnya dan berdasarkan struktur peran yang dibawa.

  1. Sistem politik Anglo-Amerika

Pertama sistem politik Anglo-Amerika, G Almond mengklasifikasikannya dengan deskripsi yang memuat homogenitas dan budaya politik yang sekuler. Homogenitas mengandung maksud kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan tujuan yang dimiliki oleh aktor-aktornya. Misalnya, diuraikan bahwa kesamaan tujuan itu berupa kesatuan nilai, antara lain nilai-nilai yang terdiri dari kemerdekaan, kesejahteraan massal dan keamanan (bebas dari rasa takut dan ancaman). Suatu kecenderungan ditemukan muncul dalam sistem politik yang demikian. Kecenderungan itu adalah aktor-aktor berbagi nilai yang sama.

Secularized political system. Sistem politik sekuler yang dianut masyarakat dalam negara maupun negara itu sendiri merupakan prinsip autonom (dependen) terhadap berbagai peran yang ada. Secara singkat merujuk pada setiap aktor memiliki peran tersendiri yang distinct. Hal ini kemudian didukung oleh setiap aktor yang biasanya memegang peran struktural masing-masing tanpa bercampur dengan peran lainnya.

Peran struktural masing-masing kelompok politik dalam sistem politik demikian adalah sangat terdiferensiasi, terorganisasi dengan baik sudah dilengkapi oleh birokrasi tersendiri, menjaga kestabilan dengan baik dan terdapat difusi kekuatan secara ekivalen. Peran masing-masing kelompok diterjemahkan secara jelas ke permukaan, sehingga mudah dikenali wujud manifestasinya. Salah satu wujudnya adalah menghasilkan berbagai tipe. Misal group dalam amerika, terbagi ke dalam pressure group dan lobbying group, pressure group berperan signifikan sebagai pihak yang memaksakan kehendaknya secara koersif maupun agitasi untuk mempengaruhi pemegang kekuasaan (baik eksekutif maupun legislatif), sedangkan lobbying group memainkan perannya secara lebih halus mempengaruhi pembuat kebijakan supaya melegitmasi aturan yang berpihak pada mereka.

  1. Sistem politik pre industrial atau partially industrial state

Pada pre industrial state maupun partially industrial state, sistem politiknya identik dengan sistem politik secara campuran kultural. Sehingga peran yang dilakukan oleh lembaga politik, parlemen misalnya, tidak terbatas pada perihal parlementer, bisa lebih. Peran masing-masing lembaga politik bisa saling bercampur satu sama lain, sehingga sifatnya tidak lagi spesifik dan unik seperti Anglo-Amerika, sebaliknya bersifat unpredictable. Karena kecenderungan yang bercampur inilah, ada dua kemungkinan yang bisa diprediksi, yaitu sewaktu-waktu sistem politik yang ada dapat mengalami transformasi menuju sistem yang baru, atau menuju kembali ke sistem politik lama, berkultur tradisional.

Peran struktural sistem politik industrial state, mudah dikenali melalui derajat kerendahan differensiasi (banyak kesamaan dan kemiripan peran satu sama lain), identik dengan aksi kekerasan, dan ketidakstabilan.

  1. Sistem politik totaliter

Sistem politik totaliter dapat dikenali melalui sifatnya yang homogen, akan tetapi homogen di sini memiliki arti homogen yang sintetik (dapat dibuat dengan kesengajaan). Peran struktural identik dengan tidak adanya legitimasi kekuasaan, artinya kekuasaan yang mengarahkan dan membentuk sistem politik tidak memperoleh legitimasi dari warganegara yang dinaunginya. Jadi peran strukturalnya sangat bertitik tolak pada tidak adanya legitimasi kekuasaan. Karakteristik utamanya meliputi penggunaan kekerasan, adanya dominasi kuat oleh penguasa, dan peran kekuatan yang ada malah menciptakan ketidakstabilan dimana unsur-unsur negara menjadi cacat fungsi karena kekuasaan terkonsentrasi pada pusat. Tidak ada distribusi kekuasaan yang ekivalen.

  1. Sistem politik negara-negara kontinental Eropa

Berkebalikan dengan Anglo-Amerika dimana budaya sistem politik membentuk suatu sistem yang berdasarkan pada nilai-nilai yang dianut bersama, maka sistem politik negara kontinental Eropa adalah fragmentasi budaya sistem politik yang tadinya terkonsentrasi utuh menjadi beberapa komponen-komponen. Sistem politik identik dengan perkembangan yang tidak paralel.

Simpulan

G Almond menyuguhkan pengetahuan baru tipologi sistem politik negara-negara Eropa pada umumnya. Tipologi ini bisa digunakan sebagai generalisasi dan prediksi untuk mempelajari kecenderungan dan kemiripan yang barangkali dimiliki oleh negara-negara lain di luar Eropa dan Amerika. Prinsip pragmatisme tentu saja tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena tipologi G Almond bukanlah sesuatu yang solid pasti akan terjadi. Studi perbandingan politik hanya menyediakan berbagai pendekatan untuk memahami kecenderungan yang barangkali terjadi di masa depan.

Sumber

Almond, Gabriel. 1956. Comparative Political System. Southern Political Science Association.

Demand for International Regimes


Dalam artikel “The Demand of The International Regimes”, Robert Keohane (1982) mengungkapkan bahwa rezim dianggap efektif selama  demand–permintaan adanya rezim dalam politik internasional–tersedia. Namun hal itu bukan merupakan hal yang mutlak karena terdapat beragam perbedaan kondisi dimana demand rezim semakin berkurang atau kondisi lain dimana rezim menjadi sangat signifikan meski tanpa kekuatan aktor dominan.

silahkan download file di media kami…

KOMUNISME: PLATO, MARX, DAN ENGEL


Pengertian Komunisme

DIstilah komunis mulai popular dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis, yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskan adanya raja. Akan tetapi yang terjadi justru dihapuskannya sistem republik dan Louis Philippe diangkat sebagai raja. Hal tersebut melahirkan munculnya gelombang perkumpulan revolusioner rahasia di Paris pada tahun 1930-1940an.

Istilah komunis awalnya mengandung dua pengertian. Pertama, hubungan mengenai komune, satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara sebagai federasi komune-komune tersebut. Kedua, lebih erat hubungannya dengan serikat rahasia dan serikat yang terbuang seperti perkumpulan Liga Komunis (1847) di kalangan orang Jerman yang hidup terbuang di negara lain (Paris). Dan yang ketiga, ia dapat digunakan untuk menunjukkan milik atau kepunyaan bersama seperti yang digunakan oleh Cabet dan pengikutnya di Inggris pada 1840-an.[1]

Istilah komunis sebagai suatu paham gerakan (ideologi) yang kemudian digunakan oleh golongan sosialis yang tergolong militan. Marx dan Engels menggunakan istilah dari karya mereka dengan apa yang disebut dengan manifesto komunis. Ini untuk memberikan pengertian yang revolusioner sekaligus memperlihatkan kemauan untuk “bersama”, bersama dalam arti hak milik dan dalam hal menikmati sesuatu.

Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin yang kemudian disebut dengan ideologi sosialisme-komunisme. Jika sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, komunisme lebih menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Dan pada makalah ini penulis akan lebih mengusut pada ideologi komunisme.

A. Plato (429-347 SM)

Bagi Plato kepentingan orang-seorang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Plato lebih cenderung untuk menciptakan rasa kolektivisme, rasa bersama, daripada penonjolan pribadi orang perorang. Oleh karena itu, mengenai cara kehidupan sosial, Plato mengemukakan “semacam komunisme” yang melarang adanya hak milik dan kehidupan berfamili atau berkeluarga. Ia memandang adanya hak milik hanya akan mengurangi dedikasi seseorang pada kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dan keperluan jasmaniah seseorang akan dicukupi oleh negara sepenuhnya.[2]

Akan tetapi “komunisme” cara Plato ini terbatas pada kelas-kelas penguasa dan  pembantu penguasa saja, sedangkan kelas pekerja dibenarkan memiliki hak milik dan berkeluarga sebab merekalah yang akan menghidupi kelas-kelas lainnya.[3]

Semua pemikiran Plato dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan masyarakat di Athena pada masa itu di mana pertentangan antara yang kaya dan miskin sangat menyolok. Kekuasaan aristokrasi, oligarki, dan demokrasi datang silih berganti tanpa mampu mendudukkan suatu pemerintahan yang tetap. Latar belakang inilah yang mengilhaminya agar terdapat pembagian tugas yang ia sebut dengan “keadilan” di mana masing-masing anggota menjalankan perannya masing-masing.

Pemimpin perintah harus dipegang oleh idea tertinggi, yakni dari golongan pemerintahan atau filsuf. Mereka bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya, selain memperdalam ilmu pengetahuan dengan budi kebijaksanaannya. Mereka tidak diizinkan untuk berkeluarga tetapi dilindungi dan dihidupi oleh negara. Begitu pula dengan kelas pembantu penguasa, yaitu militer. Mereka tidak diperbolehkan memiliki harta milik pribadi (kecuali kebutuhan pokok sehari-hari), tidak diperbolehkan memiliki rumah pribadi (harus tinggal di asrama), dan juga dilarang terlibat dalam urusan emas dan perak. Namun negara akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mereka sebagai upah pengawalan mereka terhadap keamanan negara.

Sementara dari kelas penghasil diperkenankan memiliki harta milik pribadi dengan ketentuan tidak boleh menjadi kaya namun tidak boleh juga menjadi miskin. Sebab jika terlalu kaya akan menyebabkan kemalasan dan jika terlalu miskin akan membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan negara, penguasa, dan juga pembantu penguasa.

Oleh karena golongan mayoritas – yang merupakan kelas penghasil – tetap diperkenankan memiliki harta pribadi dan juga berkeluarga, maka komunisme Plato disebut dengan komunisme terbatas. Revolusi komunisme barulah benar-benar terjadi ketika Marx dibantu oleh sahabatnya, Engel, dalam mengembangkan ide tersebut.

  1. Karl Marx (1770-1831)

Penggunaan istilah komunis dalam hasil karya mereka (dengan sebutan manifesto komunis) adalah untuk memberikan pengertian yang bersifat revolusioner sembari terus mengusung keinginan mereka untuk “bersama”, bersama dalam hal milik maupun menikmati sesuatu.

Masyarakat komunisme yang digambarkan oleh Marx adalah suatu komunitas yang tidak berkelas, namun tenteram dan tenang, manusia yang memiliki disiplin diri dan memandang pekerjaan sebagai sumber kebahagiaan, lepas  dari pemikiran perlu tidaknya sebuah pekerjaan dipandangan dari segi keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Bekerja merupakan sumber dari segalanya, sumber dari kebahagiaan serta kegembiraan. Orang bekerja bukan untuk memenuhi nafkah melainkan panggilan hati. Oleh sebab itu, selayaknya tiap-tiap orang menjalani peran sesuai dengan kesanggupannya.

Karena saat itu tingkat produksi telah demikian melimpah, maka pendapatan seharusnya tidak lagi berupa upah melainkan berdasar pada keperluan tiap-tiap individu. Kemajuan teknologi telah memungkinkan segala kemudahan, maka baginya tidak ada lagi perbedaan kerja otak dan otot sebab pembagian bukan lagi berdasarkan jenis melainkan berdasarkan keperluan hidup masing-masing individu.[4]

Pada tahun 1844 Marx menulis Economic and Philosophic Manuscript. Dalam tulisannya Marx dengan cerdas mengemukakan bahwa industrialisme benar-benar nyata dan sepantasnya disambut sebagai harapan untuk membebaskan manusia dari keterpurukan hawa nafsu akan kebendaan, ketidakpedulian, dan penyakit. Sementara kaum romantik kala itu lebih memandang industrialisme sebagai sebuah kejahatan, Marx mengartikan alienasi sebagai akibat dari industrialisme kapitalis. Dalam manuskrip, Marx mengungkapkan bahwa kapitalisme manusia dialienasikan dari pekerjaan, barang yang dihasilkannya, majikan, rekan sekerja, dan diri mereka sendiri. Maka buruh, menurut Marx, akibat dari industrialisme kapitalis, kini tidak bekerja untuk mengaktualisasikan diri serta potensi kreatifnya sebab “pekerjaannya tidak atas dasar kesukarelaan tetapi atas dasar paksaan”.[5]

Keterasingan dari pekerjaan itu terungkap dalam keterasingan manusia dari manusia itu sendiri. Buruh terasing dari majikannya yang diakibatkan oleh kepentingan yang kontradiktif; buruh ingin bekerja dengan kebebasan sesuai kreativitasnya sendiri (minimal ia ingin mendapatkan upah yang optimal) sementara itu majikan membutuhkan ketaatan dari buruh. Majikan pun melakukan penekanan terhadap upah buruh demi perhitungan untung-rugi perusahaan. Akibatnya buruh terasing dari para buruh sebab mereka saling bersaing berebut tempat kerja. Majikan terasing dari majikan lainnya karena terlibat juga dalam persaingan. Dalam kondisi demikian, sistem kerja upahan sebenarnya berdasar pada hak milik pribadi yang mana meciptakan kondisi di mana baik buruh maupun majikan menjadi egois. Maka untuk mengembalikan kesosialan manusia yang sesungguhnya, hak milik pribadi atas alat-alat produksi harus dihapuskan. Akan tetapi, menurutnya, pantas kiranya untuk diketahui bahwa hak milik pribadi bukan merupakan suatu perkembangan kebetulan melainkan merupakan akibat dari pembagian kerja. Oleh karenanya, hak milik pribadi tidak dapat begitu saja dihapus. Penghapusan dilakukan berdasar pada kondisi perekonomian secara objektif. Ajaran tentang kondisi itu oleh Marx disebut dengan “pandangan materialis sejarah.”[6]

The Manifesto of The Communist Party, atau Manifesto Partai Komunis yang dicetak pada Februari 1845 merupakan karya Marx dan Engels mendapatkan respon yang luar biasa. Dalam buku ini dikemukakan mengenai hakikat perjuangan kelas. Dengan tegas ia menjelaskan bahwa persoalan perjuangan kelas adalah bagian yang tidak terlepas dari pergulatan manusia sepanjang zaman. Ini bagian dari pergolakan untuk melakukan perubahan sosial dari golongan masyarakat yang tertindas melawan golongan yang menindasnya sejak kemunculan kelas sosial itu sendiri. Menurut Marx polarisasi ini terdiri atas kelas Borjuis (kelas yang menindas karena memiliki hak milik atas alat-alat produksi) dan kelas Proletar (kelas terindas yang hanya memiliki tenaga yang dapat diperjualbelikan pada pihak yang memiliki alat-alat produksi).

Menurutnya, untuk melakukan perubahan menuju masyarakat sosialis yang kemudian menuju masyarakat komunis yang tanpa kelas (unclasses) diperlukan adanya sebuah revolusi. Revolusi yang digambarkan menurut Marx mengalami dua tahapan: pertama, revolusi yang dipelopori kelas Borjuis untuk menghancurkan kelas feodal dan yang kedua adalah revolusi yang dilakukan kelas pekerja dalam usahanya menghancurkan kelas Borjuis. Pada revolusi tahap pertama, kaum pekerja tidak tinggal diam, mereka membantu kaum Borjuis untuk menghancurkan golongan feodal. Dan pada tahap kedua, kaum pekerja akan melakukan revolusi untuk menghancurkan kelas Borjuis. Pada tahap transisi dari masyarakat kapitalis menuju tahap komunisme, kekuasaan dilaksanakan oleh kelas pekerja dengan menggunakan sistem kekuasaan yang disebut proletar. Dikator ini diperlukan untuk menghancurkan sisa-sisa borjuis agar kelas pekerja memegang kendali sistem pemerintahan untuk keseluruhan masyarakat. Kekuasaan harus dipegang oleh kaum komunis yang merupakan komune yang termaju, paling teguh, dan yang paling memahami kondisi, garis perjuangan, dan hasil umum dari gerakan proletar.[7]

Bagi Marx dan Engel lahirnya kelas itu tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah dalam tahapan perkembangan kapitalis, dan pada akhirnya dengan adanya kemauan dari kelas proletariat untuk mengubah nasib mereka akan melahirkan revolusi di mana kaum proletar yang mengendalikan kekuasaan secara diktator. Tindakan dikator itu merupakan bagian dari revolusi guna menghancurkan sisa-sisa kaum borjuis dan menuju tahap transisi yang puncaknya akan tercipta suatu masyarakat yang tanpa kelas.[8] Suatu masyarakat kapitalis akan tumbuh dan terus tumbuh hingga akhirnya berhenti bertumbuh karena mengakibatkan kesengsaraan missal, sehingga muncullah suatu perubahan masyarakat yang disebut dengan revolusi.[9]

Marx kemudian memandang etika sebagai sesuatu yang berubah-ubah menurut zaman dan tingkat produksi. Dalam masa-masa sebelum diktator proletariat, etika itu baginya sama saja dengan etika kalangan berpunya, kalangan berkuasa. Dengan demikian, etika itu bersifat nisbi, tidak ada yang absolut, termasuk dalam apa yang telah disebutkan tadi (oberbau). Berbeda dengan etika pekerja di masa dikatator proletariat, ia mengemukakan bahwa etika pekerja itu penuh dengan sifat-sifat kemanusiaan yang cenderung pada keabsolutan. Semua alat dihalalkan asalkan tujuan tercapai. Dan baginya ini mutlak adanya.[10]

Sementara itu, bagi Marx, agama adalah the opium of people yang mana agama tidak menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri melainkan menjadi sesuatu yang berada di luar dirinya yang menyebabkan manusia dengan agama menjadi makhluk terasing dari dirinya sendiri. Agama adalah sumber  keterasingan manusia. Agama harus dilenyapkan karena agama merupakan alat kaum Borjuis kapitalis untuk mengeksploitasi kelas pekerja. Agama pada masanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kaum borjuis. Ia digunakan agar rakyat tidak melakukan perlawanan dan pemberontakan, rakyat dibiarkan terlena agar tunduk patuh atas penguasa. Dengan kata lain agama adalah produk dari perbedaan kelas, selama perbedaan kelas ada, maka agama akan tetap ada. Marx percaya bahwa agama adalah perangkap yang dipasang oleh kelas penguasa untuk menjerat kaum proletariat. Menurutnya jika perbedaan itu dapat dihilangkan maka dengan sendirinya agama akan lenyap.

C.   Fredrich Engels (1820-1895)

Sementara itu bagi Engel, istilah komunis ini tidak terlalu mengandung suatu pemikiran yang utopis sebagaimana Marx seakan mendalilkan bahwa komunisme sebagai satu-satunya cara pemecahan masalah alienasi manusia yang diciptakan oleh kapitalisme. Komunisme bagi Marx merupakan penghapusan yang pasti atas hal milik pribadi dan alienasi siri manusia karena merupakan pemberian yang nyata atas hakikat kemanusiaan oleh dan untuk manusia. Komunisme sebagai naturalisme yang telah berkembang secara sempurna merupakan sebuah humanisme dan sebagai humanisme yang sempurna merupakan sebuah naturalisme. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ambisius Marx sewaktu muda: “Komunisme merupakan pemecahan terhadap segala teka-teki sejarah. Dan komunisme sadar akan perannya tersebut”.[11]

Engel lebih menghubungkan istilah tersebut dengan perjuangan kelas pekerja serta konsepsi materialis dari sejarah (The Manifesto of The Communist Party, halaman 28). Engel mengemukakan bahwa bila tiba suatu waktu ketika kelas sosial lenyap, maka kekuasaan  politik pun akan lenyap. Engel – yang merupakan seorang profesor dan filsuf berpengaruh di Jerman – sangat dikenal dengan filsafat dialektikanya untuk memahami suatu sejarah. Ia mengungkapkan pernah ada suatu masa masyarakat tanpa negara dan tanpa memiliki pengetahuan tentang negara dan kekuasaannya. Pada tingkat tertentu dari tahapan ekonomi yang berhubungan dengan terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas, negara pun hadir sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian dalam tahapan perkembangan produksi di mana kelas-kelas menjadi suatu kebutuhan sekaligus “penghalang” yang baik bagi produksi, kelas-kelas tersebut akan dihancurkan oleh sebuah gerakan revolusioner yang bersifat komunal. Bersama dengan hilangnya kelas-kelas tersebut maka negarapun lenyap (sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai buku Marx dan Engel yang berjudul The Manifesto of The Communist Party).

Analisis

Pada akhirnya, sebagaimana dikemukakan oleh Magnis Suseno, paham Marx mengenai komunis dan segala macam bentuk masyarakat tanpa kelas, tanpa pembagian kerja, dan juga tanpa paksaan adalah suatu pemikiran yang absurd. Sebab ide Marx ini bersifat utopis dan bersifat kontradiktif. Akibatnya ide ini hanya akan mengalihkan perhatian manusia dari usaha memperbaiki kehidupan masyarakat.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Marx terhadap fungsi agama yang bertentangan dalam perspektif sosiologi agama itu sendiri. Dalam perspektif sosiologi, agamalah yang telah memberikan peran sebagai ideologi pembebasan bagi kalangan tertindas terhadap kaum yang menindasnya. Pemikiran Marx mengenai agama hanya didasari oleh pragmatisme fungsi agama pada masanya saja. Maka pada hakikatnya Marxisme dalam perkembangan penafsiran secara analisis merupakan suatu istilah yang merangkum sekelompok doktrin menyangkut pendiriannya yang mana tidak mungkin bisa menyatukan kesemua doktrin tersebut karena beberapa tafsirannya saling bertentangan satu sama lain.

Sementara teori klasik yang dikemukakan oleh Marx dan Engels mengenai perjuangan kelas banyak mendapat kritik dari para teoritis sosial sebab rumusan mereka tidak lagi relevan dengan perkembangan sosiologi politik. Namun banyak juga yang terpikat oleh metode perjuangan yang dikemukakan mereka. Pemikiran ini berkembang di Eropa dan menjadi inspirasi yang demikian revolusioner di kalangan pejuang politik yang menuntut perubahan dan pembebasan, sebagaimana tokoh revolusioner Antonio Gramsci, Lenin, Stalin, dan lain-lain yang mengusung gagasan ini dengan beberapa penyesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

Noer, Deliar. 1983.  Pemikiran Politik di Negara Barat (Edisi Baru). Jakarta: Rajawali Press

Ebenstein, William & Fogelman, Edwin.  1985. Isme-Isme Dewasa Ini. Jakarta: Erlangga

Suseno, Frans Magnis. 1994. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta

Struik. 1971. Birth of Communist Manifesto. New York: International Publisher

Bachtiar, Harsa. 1980. Percakapan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat: Etika, Iseologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme. Jakarta: Djambatan

Syam, Firdaus. 2007. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Sinar Grafika Offset


[1] Noer, 1983, Pemikiran Politik di Negara Barat, hlm. 196

[2] Noer, op.cit, hlm. 11

[3] Ibid

[4] Noer, op.cit, hlm. 204

[5] Ebenstein & Edwin,  1985, Isme-Isme Dewasa Ini, hlm. 18

[6] Suseno, 1994, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, hlm. 260

[7] Noer, op.cit, hlm. 204-205

[8] Struik, 1971, Birth of Communist Manifesto, hlm. 66

[9] Bachtiar, 1980, Percakapan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat: Etika, Iseologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme, hlm. 114

[10] Noer, op.cit, hlm. 206-207

[11] Ebenstein & Edwin, op. cit, hlm. 15

iran nuclear crisis


Nuklir Iran dan Resolusi DK PBB

Perjalanan kasus nuklir Iran seolah makin lama makin menuai kontroversi internasional berkaitan pengembangannya yang diduga bertujuan untuk pengembangan senjata nuklir. Perkembangan nuklir Iran mendapat reaksi keras dari beberapa negara besar utamanya Amerika. Melalui DK PBB, Amerika meminta PBB bertindak aktif untuk membujuk Iran membuka isnpeksi penuh dan terlibat dalam negosiasi.

Di pihak lain, Iran bersikukuh ia semestinya memperoleh hak yang sama dengan negara lain seperti India, China, Amerika etc dalam kepemilikan dan pengembangan nuklir. Lebih jauh, melalui pidatonya di depan sidang DK PBB, presiden Iran Ahmadinejad menegaskan bahwa sebagai negara anggota NPT (Nuclear Non-Proliferation) Iran merasa berhak untuk mengembangkan nuklir asal untuk kepentingan damai.

Pada hakikatnya, nuklir bukan merupakan hal yang sama sekali baru bagi Iran dan dunia internasional. Pengembangan nuklir Iran sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1954 di Iran ketika Amerika melalui Eisenhower Plan yang mana menyumbangkan teknologi dua reaktor nuklir ke Universitas Teheran. Pengembangan tenaga nuklir kala itu dinilai sah-sah saja karena berasal dari kedekatan Syech Iran dengan Amerika. Hubungan baik ini mengalami transformasi seketika Syech Iran digulingkan oleh Revolusi Iran 1979 yang mana Ayatollah Khomeini naik sebagai pemimpin tertinggi Iran. Sikap Amerika yang semula baik-baik saja seketika berubah total dan sejak saat itu Iran selalu menjadi negara yang diwaspadai Amerika[1].

29 September lalu melalui Ban Kimoon, PBB mengungkap adanya fasilitas pengayaan uranim Iran yang melanggar resolusi dewan keamanan PBB karena Iran dinilai terlambat melaporkan kegiatan itu kepada PBB. Akan tetapi hal ini dibantah Iran melalui IAEA, Iran menginformasikan bahwa Iran sedang dalam pembuatan bahan bakar baru[2].

Menanggapi permasalan ini, DK PBB berulang kali melakukan sidang berkaitan dengan resolusi terhadap permasalahan ini. Melalui resolusi 1747 yang berisi penambahan sanksi terhadap iran karena negara tersebut dianggap tidak mematuhi resoluis nomer 1737 yang dikeluarkan pada 23 Desember 2006 lalu. Resolusi 1737 berisi kewajiban Iran untuk menghentikan upaya pengayaan uranium dalam rangka pengembangan nuklir. Sebagai reaksinya, Iran menolak resolusi tersebut dengan alasan kegiatan tersebut dilakukan untuk damai dan tidak terdapat alasan pengembangan senjata nuklir di dalamnya.

Dalam salah satu pertemuan dalam DK PBB, Amerika menuduh Iran melanggar resolusi tersebut karena memasok persenjataan ke gerilyawan Lebanon. Didukung oleh penangkapan satu kapal berisi berton-ton persenjataan asal Iran oleh Israrel dan Inggris pada 4 November, Alejandro Wolff selaku deputi dutabesar AS dalam petemuan tertutup DK PBB yang mendiskusikan pembangunan di Lebanon sejak peran 2006 antara Israel dan Lebanon, mengungkapkan bahwa penangkapan pada 4 November itu jelas merupakan manifestasi pelanggaran Iran atas resolusi PBB no 1747. Menanggapi terhadap permasalahan yang sama, DK PBB kemudian mengeluarkan resolusi nomer 1803 yang terakhir berisikan sanksi terhadap Iran

Dengan kekukuhan masing-masing, Amerika dengan sejumlah tuduhannya yang didukung oleh ratifikasi sejumlah resolusi oleh DK PBB serta Iran melalui duta besarnya di PBB, Mohammad Khazaee, yang menegaskan bahwa akitivitas nuklir Iran adalah damai dibuktikan oleh laporan terbaru Dirjen badan Energi Atom Internasional (IAEA). Iran menilai resolusi nomer 1803 DK PBB anti-Iran tidak sah[3].

Kendati Iran tetap bersikukuh dengan kepentingan nuklir yang damai sementara Amerika, Israel, Inggris, dan sekutunya gencar mengirim tekanan-tekanan melalui DK PBB baik secara sepihak dinilai bersifat politis maupun penuh intimidasi, kita tidak bisa lalu semata-mata melihal persoalan dari satu sisi. Persoalan utama terletak pada legitimasi dan kredibilitas organisasi internasional yang sepenuhnya bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap kegiatan nuklir Iran tersebut yakni PBB pada umumnya dan IAEA pada khususnya. Nuklir Iran hendaknya tidak diinvestigasi secara terpisah, selama ini kita melihat seakan-akan PBB bertindak sendiri tanpa laporan dari badan internasional yang sebenarnya bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan ini, yakni IAEA.


[1] www.kompas.com diakses pada 10 December 2009, 8.14

[2] United Nations Jakarta center, www.unic-jakart.org/pembangkit_tenaga_nuklir_iran_melanggar_resolusi_pbb_tutur_ban.html diakses pada 10 Desember 2009

[3] www. Indonesia.irib.ir/index.php diakses pada 10 Desember 2009, 8.01