GEOSTRATEGI DAN GEOPOLITIK CHINA

BAB IX

Thanks to Fanny Angelia, karena telah membantu asistensi saya ini hadiahnya

• Strategi String of Pearl
• Geostrategi dan Geopolitik di Afrika
• Geostrategi dan Geopolitik di Asia Tengah
• Geostrategi dan Geopolitik di Korea

Pertemuan  kesembilan, 19 Mei 2011

Pendahuluan:

Geopolitik suatu kawasan selalu mengalami dinamika dan fluktuasi melalui fase jatuh bangunnya rezim dan supremasi. Perang Dingin menandai jatuhnya sistem bipolar sekaligus jatuhnya supremasi Uni Soviet sehingga tatanan dunia internasional menjadi unipolar dengan sentral power terletak pada Amerika Serikat. Pada era Perang Dingin, kekuatanhardpower menjadi indikator utama kekuatan geopolitik suatu negara. Pada era abad 21, sumberdaya gas alam dan minyak menjadi komoditas strategis yang turut menentukan geopolitik dan strategi suatu negara.  China, misalnya sebagai salah satu aktor memiliki kapabilitas strategis ekonomi pasca liebralisasi ekonomi yang dicanangkan pada 2005 lalu, memiliki kepentingan nasional yang kompleks sekaligus komprehensif demi menjamin proyeksi sphere of influence di berbagai kawasan seperti Afrika, Asia Tengah dan Semenanjung Korea. Aspek penting yang menjadi fokus kajian strategi Amerika Serikat terkait dengan beberapa sektor penting seperti: (1) deposit minyak di Asia Tengah dan Afrika, (2) Afrika sebagai pasar potensial produk industri China, dan (3) menjamin kestabilan perdamaian di Semenanjung Korea.

Tujuan:

Mampu  menjelaskan strategi China di Afrika, Asia Tengah, dan Korea

 

Pembahasan Materi

Sudah menjadi hal umum dalam studi geopolitik dan geostrategi bahwa geostrategi suatu negara di suatu wilayah sangat ditentukan oleh dinamika geopolitik di kawasan tersebut. Afrika, misalnya, China telah menjalin hubungan dengan Afrika sejak berlabuhnya kapal China yang dipimpin oleh Zheng He di pantai timur Afrika pada 1418. Pada awal abad 20, awalnya China masuk dengan ide-ide imperialisme. Misalnya pada 1950-1960, China menjalin hubungan dengan Afrika melalui pemberian bantuan militer dan isu ideologi. Pada 1980, China mengirim teknisi untuk pembangungan jalan kereta api antara Tanzania dengan Zambia Dar Es Salaam. Pada 1996, China menjadi investor minyak utama bagi Sudan melalui perusahaan minyaknya CNPC (China National Petroleum Corporation) dans aat ini saham China di persuahaan Greater Nile Petroleum sebesar 40%.

Hubungan China di kawasan Afrika juga menjadi semakin erat sejak 2004 diadakannya Konverensi Tingkat Tinggi antara China dan negara-negara Afrika. Pada 2006, China mengumumkan adanya hubungan Strategic Partnership China dan Afrika dalam Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) di bidang politik dan ekonomi yang dihadiri oleh 48 negara. Dengan demikian, secara umum dapat kita peroleh gambaran posisi strategis China bagi negara-negara di Afrika sangat kuat (Dw-World, 2007).

Adapun beberapa penjelasan yang menjelaskan motivasi strategis China di Afrika antara lain: (1) faktor ekonomi yang mana China memandang Afrika sebagai kawasan strategis dan berpotensi untuk memenuhi kebutuhan energi minyak sekaligus potensi pasar besar bagi produk-produk industri China, (2) faktor politik, memeperkuat bargaining positionChina di dunia internasional melalui dukungan banyak negara Afrika dalam berbagai keanggotaan rezim internasional, organisasi internasional, institusi internasional dan lainnya, (3) proyeksi China terhadap kawasan-kawasan lain seperti Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara yang dinilai mengalami tren stagnasi, banyak pesaing dari Amerika, konvergensi militer Amerika Serikat dan lainnya (Gross, 1988).

Berbeda dengan Afrika, strategi China di Asia Tengah berdasarkan kondisi terkait jaringan pipa Asia tengah misalnya di Kazakshtan terdapat jalur Pipa gas yang terhubung hingga ke provinsi Xin Jiang di china. Berdirinya Shanghai Cooperation Organisation pada 2001 dengan keanggotaan sebagian besar berasal dari negara-negara Asia Tengah disinyalir sebagai proyeksi strategis China di kawasan tersebut sebagai usaha turut mengisi kekosongan kekuasaan pasca runtuhnya Soviet.

Secara keseluruhan geopolitik dan geostrategi China di berbagai kawasan terkait dengan sumberdaya alam sebagai komoditas ekonomi dunia (minyak dan gas) dapat diperoleh melalui pemahaman strategi String of Pearl  China. String of Pearl merupakan manifestasi peningkatan pengaruh geopolitik China melalui usaha untuk meningkatkan akses pelabuhannya dan bantuan udara, mengembangkan hubungan diplomatis khusus, dan modernisasi kekuatan militer yang memanjang dari Laut China Selatan melewati Selat Malaka, Samudra Hindia, hingga ke Teluk Arab (Pherson, 2011).

String of Pearl meliputi akses jalur “Sea-line” dan pelabuhan (“Pearls” menjadi metafora merujuk pada pelabuhan-pelabuhan strategis) yang dinisiasi oleh China bermula dari Selat Hormus, samudra Hindia, Selat Malaka, dan Laut China Selatan sedangkan “Pearls” merujuk pada pelabuhan strategis yang terletak di Pakistan (Gwadar Port), Sri Lanka (Hambantota Port), Bangladesh (Pelabuhan Kontainer di Chittagong), Burma (mendukung Burma sebagai suplier minyak), Kamboja (jalur kereta), dan Thailan di Kra Istmus (proyek dihentikan). Adapun tujuan utama strategi tersebut, String of Pearl, ialah untuk menjamin: (1) Energy-shipping minyak dan gas, (2) kelancaran jalur perdagangan internasional, dan (3) secara politik dan militer menjamin kepentingan penyebaran pengaruh di kawasan tersebut.

Ketiga hal tersebut merupakan implikasi dari proyeksi geopolitik saat ini antara lain: (1) ¼ dari jalur perdagangan barang internasional, misalnya tercatat terdapat 94.000 kapal termasuk kapal pengangkut minyak melewati Selat Malaka, dan (2) 30% transportasi minyak dilakukan setiap harinya melalui Teluk Arab.

Terkait dengan kondisi geopolitik di Semenanjung Korea dan konsekuensi logisnya terhadap geostrategi China di kawasan tersebut, Semenanjung Korea memuat sejumlah situasi dan kondisi antara dua negara yakni Korea Utara dan Korea Selatan yang sangat kompleks. Kompleksitas tersebut melibatkan adanya presites nasional, kebutuhan energi, konflik masa lalu dan dua peran kekuatan eksternal di kawasan tersebut, melibatkan pengaruh demokrasi yang berhadapan dengan komunisme. Banyak yang beranggapan bahwa Perang Korea sejak 1950 lalu belum berakhir ditandai dengan adanya ekskalasi konflik yang mengganggu kestabilan kawasan. Berbagai isu seperti percobaan senjata nuklir dan perbatasan menjadi dua isu terpenting yang mendominasi hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Kalkulasi geopolitik China yang berperan di kawasan tersebut sangat bermacam-macam, antara lain (1) kepentingan China untuk memaksa Amerika Serikat keluar Asia dan menetapkan Asia Timur sebagai bagian dari Sphere of Influence-nya China, (2) kepentingan China untuk tetap menjadikan Korea Utara sebagai daerah penyangga pengaruh Amerika Serikat di Korea Selatan dan basis militer AS di Okinawa, Jepang, dan (3) mendukung kebijakan One China Policy seputar perseteruannya dengan Taiwan. Terlepas dari ketiga hal utama di atas, China selalu mengedepankan strategi untuk tidak benar-benar berada dalam satu pihak tertentu (utamanya Korea Utara) maupun Korea Selatan, hal ini dijelaskan dalam peran China dalam Six Party Talks dan tidak terlalu berambisi untuk menjadi penengah konflik yang terlalu agresif. Dalam prakteknya, strategi China dalam diplomasi selalu mengedepankan mental “menyenangkan semua orang tetapi tetap egois” (Pleased everybody but stay egoist).

KESIMPULAN

Geostrategi suatu negara di suatu wilayah sangat ditentukan oleh dinamika dan fakta-fakta geopolitik di kawasan tersebut. Afrika, misalnya, China telah menjalin hubungan dengan Afrika sejak 1418. Pemberian bantuan militer, bantuan ekonomi, dan mendukung hubungan strategis antara China dan Afrika dalam keanggotaan organisasi internasional seperti PBB. Hubungan China di kawasan Afrika juga menjadi semakin erat sejak 2004 diadakannya Konverensi Tingkat Tinggi antara China dan negara-negara Afrika (Dw-World, 2007).

Motivasi strategis China di Afrika antara lain: (1) faktor ekonomi Afrika sebagai kawasan strategis dan berpotensi untuk memenuhi kebutuhan energi minyak sekaligus potensi pasar besar bagi produk-produk industri China, (2) faktor politik, memperkuat bargaining position China dalam berbagai keanggotaan rezim internasional, organisasi internasional, institusi internasional dan lainnya, (3) proyeksi China terhadap kawasan-kawasan lain yang dinilai mengalami tren stagnasi (Gross, 1988). Berbeda dengan Afrika, strategi China di Asia Tengah berdasarkan kondisi terkait jaringan pipa Asia tengah misalnya di Kazakshtan terdapat jalur Pipa gas yang terhubung hingga ke provinsi Xin Jiang di China. Shanghai Cooperation Organisation pada 2001 konsekuensi proyeksi strategis China di kawasan tersebut. Secara keseluruhan geopolitik dan geostrategi China di berbagai kawasan terkait dengan sumberdaya alam sebagai komoditas ekonomi dunia (minyak dan gas)  di berbagai kawasan dapat dirangkum dalam pemahaman strategi String of Pearl  China. String of Pearlmerupakan manifestasi peningkatan pengaruh geopolitik China melalui usaha untuk meningkatkan akses pelabuhannya dan bantuan udara, mengembangkan hubungan diplomatis khusus, dan modernisasi kekuatan militer yang memanjang dari Laut China Selatan melewati Selat Malaka, Samudra Hindia, hingga ke Teluk Arab (Pherson, 2011). Ketiga hal tersebut merupakan implikasi dari proyeksi geopolitik saat ini yakni jalur perdagangan barang internasional sebagian besar dilakukan melalui laut. Kepentingan dominan China di Semenanjung Korea selalu ditujukan menjaga sphere of influencenya dari campur tangan pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut sekaligus tidak memihak salah satu sisi tetapi tetap berpendirian tampil sebagai negara yang egois yang selalu lebih mementingkan negaranya sendiri daripada mengurusi negara lain, hal ini berbeda dengan prinsip politik luar negeri Amerika Serikat yang selalu ingin menanamkan pengaruhnya pada suatu kawasan dengan mencampuri urusan internalnya. China muncul dengan mengedepankan strategi diplomasi untuk tidak mencampuri urusan internal kawasan tertentu dan mengedepankan keuntungan yang bisa diperoleh dari pengaruh yang ditanamkan melalui hubungan bisnis, ikatan ekonomi, dan persamaan haluan politik.

Kata Kunci : geostrategi China, geopolitik China, Afrika, Asia Tengah, String of Pearls

 

 

 

Guiding Question:

1. Apa itu The String of pearl strategy?
2. Apa geopolitik dan geostrategi China di Africa?
3. Apa geopolitik dan geostrategi China di Asia?
4. Apa geopolitik dan geostrategi China di Korea?

 

Referensi

Christopher J. Pehrson, String of Pearls: Meeting the challenge of china’s rising power across the Asian littoral

Dw-World, 2007, Hubungan China-Afrika Lebih Untungkan China,

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3042763,00.html

Gross, John. 1988. The NewYork Times, August 26

UJIAN TENGAH SEMESTER geopol: CHRONICLED BY SILABUS

devania ANNESYA

Pengertian geopolitik:

Geopolitics à Rudolf Kjellen in 1899 → Geo (eath), polls (an independent united society), teia (affair) à ilmu penyelenggaraan negara-yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi atau tempat tinggal suatu bangsa

Geostrategy (turunan geopol) →how does state reach its national interest using its geographical conditions

TEORI-TEORI GEOPOLITIK

—  Origins of geopolitics: Scientism & Darwinisn

—  Origins: space, time, struggle →Golden age of geopolitics: second half of the 19^th century first part of the 20^th century → Hausofer’s death put a shift in the geopolitics history →End of Geopolitik →geopolitics was assimilated to a science to achieve political goals →Geopolitics and strategy = political decisions

—  Scientism: a way to get explanation about facts→ Religion lost its importance, understand humanity →Men is the main center of topics and can dominate everything →Geopolitics  got its roots from scientism → New theories : Positivism, Marxism, Psychoanalysis

—  Social Darwinism: Human  is under the evolution law →Human has to fight to survive, has to conquer territories to settle→Territories became a object of desire (Jerusalem)→ Human gets different with animals because he masters→ Tools (weapons, navy = colonies), Writings, Power

—  Facts:

1. The first WW offers a new vision of geopolitics
2. Competition between European Nations and emergence of US and Japan
3. Colonization
4. Imperialism
5. 1920 treaties follow the logic of Darwin
6. End of empires
7. Sanction of Germany
8. The two second world wars illustrates the vision of Darwinism. Cold war : more geopolitical approach than ideological. Ex: Viet-Nam war:hegemonic vision of US against soviet expansionism and Viet-Name.se Nationalism, Alliance between  China and US to counter USSR

• Pemikir klasik:

1. Halford J Mackinder: heartland, The  role of techniques, Who rules the Heartland commands the World-Island; Who rules the World-Island commands the World → dlm p napoleon, rusia mengincar KA Siberia
2. Mahan: Economical and financial approach of conflict, Control of the sea
3. Spykman: rimland a/ arena kunci, Amerika harus menjaga BOP di old war
4. Ratzel: lebensraum, negara sbg makhluk hidup, ekspansi Nazi jerman
5. Karl Haushofer: Lebensraum, Germany-Japan, Fighting maritime power → untuk menghadang maritime Amerika dan Inggris, jerman harus membuat blok intercontinental jerman-russia-jepang→pakta nazi-soviet 1939
6. Burnham: geopol antikomunisme di CW
7. Seversky: air power → Russian-born, American aeronautical engineer
8. Wallerstein: World System Theory (dunia a/ sist sosial; legitimasi, batasan, grup), modern world system 1974, 1980, 1989 → core, periperi, semiper
9. Cohen: sistem ketergantungan dan nation-state, power bersifat desentralisasi  → maritime, Eurasia, shatterbelt

• Ciri geopol classic: 1. State constant evolution, 2. Power based masses: teritori, SDA, population, 3. War as a regulation mechanism

GEOPOLITIK, GEOSTRATEGI, DAN TATANAN DUNIA BARU

1. Uneven  development: adanya perkembangan tiap-tiap negara yang menyebabkan ketidakseimbangan perkembangan sistem politik dunia karena perbedaan sumber daya, geografi, SDM,dll
2. Rise and fall of the supremacy: terdapat dua kali fase hegemoni, inggris dan amerika. Inggris lebih kepada bagaimana masuk dalam persatuan dagang mereka dan menerima sekuriti, amerika lebih kepada kemajuan industri dan pereknomian
3. The multipolar world order: munculnya aktor-aktor baru (negara2) yang diluar hegemoni amerika dan rusia  dan negara dengan sekuriti kuat →jerman dan jepang → peran teknologi

EMPIRE, CITIES, NATION-STATES

1. Empire and geopolitics → an empire is a geographically extensive group of states and peoples (ethnic groups) united and ruled either by a monarch (emperor, empress) or an oligarchy → empire builts according to an appropriation of territories → Territories  reflect the power of an empire BUT can’t predict  its future → Raise, top, decline and collapse→ ex: rome abad 5, ottoman abad 6, british raya abad 5

Ekspansi diikuti dengan bahaya kejatuhan lalu diletakkan “batas”, ex: tembok besar China

Hirarki →emperor, harus respect dalam diversitas empire

1. States → unique leadership, borders (semetara ada unsure emperor, raja, sub teritori, states, cities, dan juga ekspansi) → bangkit di abad pertengahan dengan unsure border, kedaulatan, leaderhip/ social contract, relations with other states, protection, bentuk kingdom/ republik)

Nation (social+cultural)+state (juridical+political) → bangsa, ancaman, batas, pemeritahan, armies, sekuriti tercapai, state (bangsa mendemand state)

1. Cities →small but strong, depend on network, on trade, & exchanges → today: Singapore, hong kong → Greece: atena, Sparta

Dilemma: dekomposisi internal, invasi ekternal

MINYAK DAN GAS SEBAGAI PENYEBAB DAN PENGHENTI PERANG

Minyak sebagai penyebab perang → gulf war

Alan H Gelb: rich resource endowment is more a curse than a blessing

Minyak menjadi senjata politik pertama kali terjadi  pada tahun 1973-74 saat perang Arab– Israel→ harga minyak tak terkendali →First Oil Shock → stabilitas dan keamanan kawasan

Different structure between oil and gas:

Oil→ oligopolistic, lebih terkontrol, mel MNC, state…

Gas → no agreement, masih akan dibangun organisasi dari rusia

Hegemoni oil: Arab, Rusia, Venezuela

Minyak sebagai Penyebab Perang

• Kebutuhan negara akan minyak meningkat seiring meningkatnya industri
• Keterbatasan persediaan minyak hingga menimbulkan konflik

GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI DI ERA KEKINIAN

Post CW

1989 → Kennan “containment policy” → prevent nuclear war

1943 → Mackinder “counterbalance heartland power” → “midland ocean”: encompassing the West European peninsula, Britain, the Atlantic Ocean and the eastern portion of North America → reality: 1949 NATO

In 21^st century

Geopolitics=history → muncul “globalization” (Thomas Friedman), the microchip (George Gilder) or “geo-economics” (Edward Luttwak) → nation’s power replaced by trade relations, environmental cooperation and global information networks → interdependent → less military & political conflict → but Colin S. Gray observed world politics is still keyed to territorially based and defined state: geography defined the actor and defined the term which they measured security → that’s why meski CW berakhir Saddam Husein tetap menginvasi Iraq untuk akses minyak, perang Rusia melawan separatis Chechen, Serbia yg ingin menguasau eksYugos, North Korea development missile, China mengintimidasi Taiwan, konflik Israel-Palestin dan nuklir India-Pakistan atas Khasmir.

Geopolitics perspective in new century? Masih seputar teori klasik spykman-Mackider→hertland, Rimland, Eurasia → AS masih berusaha menjalin kerjasama dengan negara rimland (NATO, Israel, arab, mesir, jepang, nort korea, Aussie, dll), mengatur posisi military power, sea, and air power di dae tsb.

GEOSTRATEGI RUSIA DI EX YUGOS DAN CIS

Pokoke Rusia mah sibuk sama kecurigaan negara2 sekitar dia yg ikut NATO dan rencana defense misile NATO di Eropa Timur, lalu Minyak, lalu konflik etnis diantara mereka (Kosovo). Begitu deh…

GEOSTRATEGI THAILAND DAN KETERKAITANNYA DALAM KASUS MALAKA

Devania Annesya 070810535	Wahyu A. Perdana 070810516
Ardhi Varian Nugraha 070810710	Rizka Nur Rachmayani 070810152

DESKRIPSI AWAL THAILAND

Setiap kebudayaan dari semua peradaban besar di dunia umumnya dimulai dari lembah sungai, seperti Cina, Mesopotamia, Mesir dan India/Pakistan. Di Asia Tenggara sendiri terdapat dua sungai besar, yaitu sungai Mekong dan  Sungai Chao Praya. Orang Thailand menyebut sungai dengan sebutan maanahm yang berarti adalah sumber dari kehidupan. Sungai Chao Praya inilah yang merupakan sumber kehidupan dari sebuah peradaban yang nantinya bernama Thailand.

Kebudayaan Thailand berkembang semenjak masuknya orang-orang Mons yang kemudian mendirikan Dvarati. Kebudayaan orang Mons ini berasimilasi dengan kebudayaan asli Chao Praya, namun pada perkembangannya orang-orang asli Chao Praya yang kemudian terus terdesak ke Utara. Setelah kemunduran kerajaan-kerajaan besar, mereka kembali lagi ke Thailand dan mendirikan kembali kebudayaannya.

Tulisan Thai pertama kali diperkenalkan oleh Raja terbesar Sukhothai, yaitu Raja Ramkhamheng pada 1283. Ini adalah salah satu prestasi budaya terbesar Thailand. Tulisan Thai menggunakan gabungan dari bahasa Sanskerta dan Pali. Peradapan Sukhothai juga berhasil menciptakan gambaran Buddha yang orisinil dengan gaya khas orang Thai. Meskipun periode Sukhothai memiliki berbagai peninggalan kebudayaan yang sangat hebat, tapi periode keemasan budaya Thailand berada pada masa Ayutthaya. Karena ekspansi yang berlangsung selama lebih dari empat abad, banyak budaya Ayutthaya yang merupakan budaya “impor” hasil asimilasi melalui pencaplokan wilayah kerajaan lain dan kemudian dibentuk kembali dalam cetakan Siam. Contohnya adalah tarian khas Thailand yang populer pada masa modern ini. Tarian tersebut merupakan hasil dari penaklukan kerajaan Khmer oleh Ayutthaya. Para penari Khmer di bawa ke Ayutthaya dan diasimilasi dengan tradisi teater barat, akhirnya menghasilkan suatu tarian asli milik siam, hasil gabungan dari banyak bangsa.

Selain seni dan literatur, salah satu kebudayaan tidak resmi Thailand yang terus eksis hingga sekarang adalah kebudayaan untuk selalu melakukan kudeta jika terjadi ketidakpuasan sosial. Hal itu terlihat semenjak konstitusi Thailand awal abad ke 20 sampai sekarang terjadi banyak sekali kudeta di Thailand.

SEJARAH KERAJAAN

1. A. Kerajaan – Kerajaan Besar sebelum Kerajaan Thai

Sebelum menjadi kerajaan yang besar, peradaban Thailand dimulai dari empat kerajaan utama yang tersebar di seluruh wilayah Thailand, yaitu kerajaan Dvarati, Siwijaya, Khmer dan Lanna. Keempat kerajaan utama ini nantinya akan menjadi pondasi utama dari terbentuknya kerajaan besar Thailand.

Dvaravati

Setelah bermigrasi dari India melalui Myanmar, orang-orang yang dikenal sebagai Mons menetap di daerah yang membentang dari Utara Thailand ke bagian barat dari sungai Chao Praya. Di tempat itulah mereka mendirikan kerajaan Dvaravati pada abad pertama SM. Meskipun dokumentasi sejarah tentang Davaravati dan Mons sangatlah minim, diketahui bahwa Buddhisme, agama utama Thailand, diperkenalkan pertama kali selama periode Dvaravati ini. Hal ini sesuai dengan Fakta bahwa Raja Asoka (273-232 SM), penguasa India pertama yang memeluk agama Buddha, mengirim misionaris Buddha ke Asia pada abad ketiga SM. Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa beberapa misionaris datang ke Thailand, bersamaan dengan datangnya orang Mons ini.

Periode Dvaravati merupakan periode migrasi ke Thailand secara besar-besaran. Salah satu migrasi terpenting pada periode ini adalah migrasi dari orang-orang Cina Selatan, yang dikenal sebagai orang Tai, bermigrasi ke arah Utara dan Tengah ke Thailand untuk membentuk dasar kerajaan Thailand pertama pada abad ketiga belas. Sistem politik Dvaravati merupakan konfederasi desa yang terorganisir tanpa basis kekuatan besar militer. Oleh karena itu, peradaban Dvaravati dari Mons menghilang pada abad kesebelas, akibat tidak dapat mempertahankan dirinya dari gempuran kerajaan Khmer pada saat itu. Sampai sekarang, orang-orang Mons masih dapat ditemukan di Thailand, tetapi mereka lebih banyak terdapat di Myanmar (Burma).

Sriwijaya (ca. 7th–13th centuries CE)

Sangat sedikit yang diketahui tentang Kerajaan Sriwijaya kecuali bahwa awalnya kerajaan ini memeluk agama Hindu sebagai agama utama namun akhirnya digantikan oleh agama Buddha. Peradaban ini terpusat di Semenanjung Malaya dan bagian selatan Thailand. Kerajaan ini mengalami kemajuan dikarenakan wilayahnya yang sangat strategis, yang dilewati oleh rute laut dari perdagangan antara India, Asia Tenggara, dan Cina.

Khmer (802–1431)

Kerajaan Khmer berada di wilayah selatan Dataran Tinggi Khorat, yaitu di tempat yang sekarang disebut sebagai Kamboja utara. Pada 802, Raja Jayavarman II (802-834) mendirikan kompleks Angkor, yang terletak sekitar 100 kilometer (62 mil) di selatan perbatasan Thailand saat ini. Angkor merupakan pusat dari peradaban kerajaan Khmer. Agama utama peradaban Khmer adalah agama Hindu. Jayavarman II sendiri kemudian menyatakan dirinya sebagai inkarnasi dari dewa Hindu Siwa. Ia dipanggil devaraja, atau “dewa-raja.”

Kompleks Angkor Wat yang sangat luar biasa itu, merupakan peninggalan utama peradaban Khmer. Tersusun atas lebih dari seratus kuil, halaman luas, dan dermaga yang dilapisi patung-patung indah, Angkor Wat menjadi salah satu peninggalan budaya terbesar di dunia. Angkor Wat sendiri dibangun dan dikembangkan selama sekitar tiga ratus tahun (879-1191) ketika peradaban Khmer berada di puncak kejayaannya. Struktur kuil terbesar di Angkor Wat dibangun oleh Raja Suryavarman II (1112-1152), untuk menghormati Dewa Hindu Wisnu. Suryavarman sendiri menetapkan dirinya sebagai inkarnasi dari Dewa Wisnu. Secara keseluruhan, Angkor Wat dianggap sebagai Sumbu Mundi atau “Pusat dunia”, yaitu representasi duniawi dari mitos Gunung Meru, rumah panteon Hindu dan, menurut mitologi Hindu kuno, sumber dari semua ciptaan. Peradaban Khmer memiliki pengaruh besar, baik secara artistik dan politis, pada pengembangan budaya Thai modern.

Lanna (1259–1558)

Juga dikenal sebagai Lannatai, Kerajaan Lanna mencakup mayoritas Thailand Utara selama tiga abad. Pendiri dan raja pertama Lanna adalah Mengrai. Dia berasal dari Cina Tai keluarga yang mengendalikan sebagian besar Lembah Sungai Mekong di daerah Chiang Saen.

Putus asa akibat seringnya terjadi pertikaian antara para panglima perang Tai di seluruh wilayah utara Tai. Akhirnya, pada 1259, setelah menggantikan pemerintahan ayahnya, Mengrai berangkat untuk menaklukkan para faksi tetangga satu per satu, dengan tujuan untuk mempersatukan satu mereka di bawah pemerintahan. Pada 1262 ia pindah ibukotanya ke Chiang Rai, dan pada 1281 ia pindah lagi, kali ini ke Chiang Mai. Dalam ruang dua puluh dua tahun, Mengrai berhasil menyatukan seluruh Thailand Utara menjadi sebuah kerajaan yang disebut Lanna, yang diterjemahkan sebagai “tanah sejuta sawah.”

Mengrai berbakat tidak hanya dengan kemampuan militer yang tajam tapi juga dengan kemampuan diplomatik yang cemerlang. Pada 1282, misalnya, ia membentuk aliansi signifikan dengan Kerajaan Thailand hidup bersama dari Sukhothai ke selatan. Ini adalah sebuah pakta yang datang untuk melayani kedua pihak pada saat-saat penting. Saat Lannatai di serang oleh Mongol, kerajaan Sukhotai memberikan bantuan dan menghasilkan kemenangan terhadap invasi mongol pada 1301. Sebaliknya, ketika seorang raja ambisius dari Ayutthaya berusaha menaklukkan Sukhothai pada tahun  1372-lima puluh lima tahun setelah kematian Mengrai-tentara dari Chiang Mai pindah ke selatan untuk membantu kerajaan Sukhothai.

Raja terkenal lainnya dari Lanna termasuk Ku Na (1355-1385), yang melanjutan yang aliansi dengan Sukhothai, serta memperbolehkan mereka untuk penyebaran agama Buddha Theravada ke Bagian Utara Thailand, dan Tilok (1441-1487), yang bertanggung jawab atas banyak proyek bangunan di dan sekitar Chiang Mai. Kerajaan Lanna hancur oleh invasi Burma pada tahun 1558.

1. B. Kerajaan Thai

Pada abad kesebelas hingga ketiga belas, orang-orang yang akhirnya akan membentuk kerajaan pertama definitif Thailand, bermigrasi ke utara Thailand dari Cina selatan. Sebenarnya banyak sekali teori mengenai kelahiran kerajaan Thailand ini, yang kesemuanya saling kontradiktif satu sama lain. Salah satu teori yang paling terkenal adalah Teori tradisional. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang yang dikenal sebagai “Tai” mendirikan Kekaisaran Nanchao di Propinsi Yunan di bagian selatan China, pada 651SM. Akibat kondisi wilayah yang tidak stabil akibat invasi terus menerus dari negara tetangga, orang-orang Tai kemudian bermigrasi dari Tai ke Thailand Utara dan Tengah selama periode Dvaravati, seperti disebutkan di atas. Walaupun ekspansi Mongol pada abad ketiga belas oleh Kubilai Khan juga ikut mendorong migrasi ini. Teori lain menyebutkan bahwa sebenarnya terdapat orang-orang dari suku asli Thailand, namun mereka terdesak oleh kerajaan Dvarati dan Khmer, akhirnya mereka bermigrasi ke Yunan dan mendirikan peradaban mereka disana. Akibat invasi bangsa mongol dan mundurnya kerajaan-kerajaan besar Thailand, mereka kemudian bermigrasi kembali ke Thailand. Orang-orang inilah yang kemudian mendirikan kerajaan Thailand pertama dan membentuk peradaban “Siam” (dari kata Malay kuno untuk wilayah: sayahm, yang berarti “ras cokelat”).

Periode Sukhothai (1238–1350)

Pada awal abad ketiga belas, negara-negara kota di utara Siam merupakan negara-negara kota yang terpisah satu sama lain oleh hutan – hutan lebat ataupun gunung – gunug. Masing-masing dusun senantiasa berusaha untuk terus bertahan dari segala ancaman Kerajaan Khmer yang kuat.

Pada tahun 1238, dua Pangeran Thailand, Khun Bang Klang Hao dan Khun Pha Muahng, menggabungan sumber daya dari negara-negara kota tersebut dan berhasil mengalahkan komandan militer local khmer, serta mendirikan kerajaan Siam pertama yang independen, yaitu kerajaan Sukhothai. NamaSukhothai berasal dari bahasa kuno Pali sukho-kata sukho- daya yang berarti “fajar kebahagiaan” (dalam bahasa Thai modern, kwahmsukh berarti “kebahagiaan”).

Khun Bang Klang Hao menjadi raja pertama Sukhothai dengan nama Sri Indraditya. Negara – negara kota Siam lainnya menyadari perlunya persatuan untuk melawan agresi dari luar. Oleh karena itu, mereka bergabung dengan Sukhothai, sehingga meningkatkan kekuatan Sukhothai. Tantangan pertama datang pada 1278, oleh Maa Sawt, sebuah negara kota dekat perbatasan Burma. Tapi kerajaan itu diselamatkan melalui upaya-upaya heroik dari Putra Indraditya. Menurut legenda, ia  mengalahkan raja Maa Sawt dalam pertempuran saat mereka bertempur satu sama lain di punggung gajah. Untuk keberaniannya, ia diberi gelar Ramkhamheng, yang berarti “Ram tebal.” Setelah pemerintahan singkat Bahn  Muang (kakaknya), Ramkhamheng naik tahta dan menjadi raja Sukhothai termahsyur selama 1275-1317.

Raja Ramkhamheng berhasil meraih berbagai prestasi pada masa pemerintahannya yang panjang. Meskipun ia sangat dipuja dan dihormati sebagai, Ramkhamheng adalah raja yang sangat bijaksana. Ia adalah seorang strategist yang tahu kapan untuk melawan dan kapan untuk mundur. Dia mengakui dan menghormati kedaulatan kerajaan – kerajaan lain di kawasan itu, seperti Chiang Mai dan Chiang Saen. Dia mendirikan hubungan diplomatik dengan Cina, Burma, India, dan Sri Lanka. Ramkhamheng memimpin dengan sifat kebapakan. Ia selalu berusaha mempertahankan jarak yang sangat dekat dengan rakyatnya. Kerajaan Sukhothai pada masa Ramkhamheng dhammaraja, yang diterjemahkan sebagai “kerajaan Buddha yang ideal.”

Ketika Ramkhamheng meninggal pada 1317, Kerajaan Sukhothai mengalami penurunan, akibat dipimpin oleh sejumlah raja yang kurang visioner. Pada tahun 1350, pengaruh Sukhothai telah benar – benar mulai menurun di bawah bayang-bayang bintang baru dan kuat dari selatan: Kerajaan Ayutthaya.

Periode Ayutthaya (1350–1767)

Terletak sekitar empat ratus kilometer (248 mil) selatan Sukhothai di sebuah pulau besar di Sungai Chao Praya, yang berkuasa Kerajaan Ayutthaya membawa perubahan radikal dalam tata cara monarki dari sebuah kerajaan. Raja-raja Siam dari Ayutthaya dipengaruhi oleh bahwa konsep Hindu devaraja-”raja-dewa”-yang membentuk gaya monarki Khmer di Angkor. Dari penobatan awal hingga kepada pelaksanaan kehidupan kerajaan sehari – hari, pemerintahan Ayutthayan dipengaruhi oleh berbagai ritual Hindu / ritual Brahmana dan asosiasi ilahi, yaitu semua yang bertujuan untuk menjaga jarak raja dari temporalitas dunia fana. Sebagai contoh, tidak ada orang biasa bisa dan diperbolehkan menyentuh raja, atau memandang wajah raja, juga tidak mengucapkan nama raja. Tidak ada, kepala yang lebih tinggi daripada raja. Secara singkat, raja Siam Ayutthayan sepenuhnya transenden dan jauh dari rakyatnya. Kerajaan Ayutthaya yang didirikan oleh U Thong yang bergelar Ramathibodi I. Dalam mitologi Hindu, Rama adalah inkarnasi dunia dari Wisnu, dewa pelestarian.  Begitu juga, raja dianggap sebagai pemelihara dan maintainer dari wilayah kekuasaannya. Selama pemerintahannya, Ramathibodi mengikuti kebijakan ekspansionis dengan berusaha meluaskan wilayahnya hingga ke daerah Angkor pada 1352. Ramathibodi I meninggal pada 1369, dan digantikan oleh anaknya Ramesuan. Namun karena tidak siap dan kalah dengan ambisi pamannya untuk melanjutkan perluasan kerajaan Thai, Ramesuan merelakan tahtanya untuk pamannya Boromaraja. Ramesuan lalu diam-diam  mundur ke utara, ke daerah Lopburi, di mana ia  memerintah sebagai gubernur. Boromaraja melanjutan kebijakan ekspansionis Ramathibodi I, selama 18 tahun pemerintahannya dari tahun 1370 hingga 1388, ia sering sekali bepergian dan melakukan ekspedisi keseluruh wilayah Thailand. Boromaraja  akhirnya menaklukkan Sukhothai tahun 1378. Sepuluh tahun kemudian Boromaraja jatuh sakit dan meninggal.

Kekosongan kekuasaan tidak tanpa perjuangan dan intrik. Takhta itu awalnya diberikan kepada anak Boromaraja yaitu Tonglun, yang masih lima belas tahun. Tapi setelah memerintah sebagai  Raja Ayutthaya selama tujuh hari saja, ia berhadapan oleh mantan-raja, Ramesuan yang mengklaim hak atas tahta Ayutthaya. Ramesuan kemudian menghukum mati Tonglun esuai dengan protokol kerajaan tradisional: Tonglun ditempatkan dalam kantong beludru lembut dan perlahan dipukul sampai mati dengan tongkat kayu cendana.  Selama pemerintahan Ramesuan yang singkat (1388-1395), dia menaklukkan Chiang  Mai pada tahun 1393. Ini adalah awal dari kehancuran kerajaan Khmer. Akhirnya pada tahun 1431, kekuatan Ayutthaya menyerbu ibukota Khmer Angkor dan dipaksa untuk meninggalkan kota tersebut untuk selamanya. Selama beberapa tahun setelah kematian Ramaesun, terjadi banyak sekali pergantian kekuasaan dan kudeta.

Akhir dari kerajaan Ayutthaya adalah pada masa pemerintahan Boromakot (1733-1758). Kebijakan kerajaan lebih terkonsentrasi pada proyek-proyek seni dan arsitektur, menghentikan perluasan wilayah dan mengembangkan perdagangan dengan lebih lanjut. Tapi agenda ini diarahkan telah membutakan Ayutthaya terhadap ancaman dari Burma. Setelah hampir dua ratus tahun yang lalu dikalahkan oleh RamesuanAgung, Birma memulai Invasi balas dendam pada tahun 1763. Pasukan Burma berhasil menyerbu Ayutthaya, dan menghancurkan hampir segala sesuatu yang terlihat pasukannya. Ribuan orang tewas, tentara dan warga sipil sama, dan kota itu terbakar habis. Kuil Buddha telah dirobohkan dan dicopot dari emas mereka, dan bahkan gambar Buddha dicairkan. Seiring dengan jumlah korban manusia yang sangat besar,sebagian besar repositori tak ternilai dari sastra dan artistik hilang selamanya.

Interval Thonburi (1767–1782)

Kehancuran Ayutthaya bukan merupakan kemunduran permanen untuk orang Siam. Tepat sebelum Ayutthaya jatuh, Taksin, seorang gubernur provinsi dari Siam Barat, melarikan diri ke tenggara dengan lima ratus tentara. Setelah tujuh bulan, mereka kembali ke Ayutthaya dan berhasil mengalahkan Burma. Sayangnya Ayuttahaya telah benar – benar hancur lebur, dengan hanya menyisakan puing – puing rusak. Oleh karena itu Taksin mengambil kebijakan konservatif dan memindahkan ibukotanya ke selatan di sisi barat Sungai Chao Praya, di tempat yang sekarang dikenal sebagai ibukota Thailand yaitu Bangkok (yang pada waktu itu hanyalah sebuah desa kecil).

Taksin berhasil membangun kembali peradaban kerajaan Siam dan meluaskan kembali wilayahnya hingga ke Utara. Seiring dengan berkembangnya kerajaan Siam yang baru, kapasitas mental Taksin mulai menurun. Taksin percaya dirinya reinkarnasi dari Buddha. Dia menuntut agar para biksu dan pejabat pemerintahan mengakui keilahian-Nya, jika mereka menolak, ia akan dipenjara.  Seperti biasa dalam situasi seperti ini selalu terjadi kudeta. Setelah sebuah kudeta militer terjadi pada tahun 1780, akhirnya Taksin berhasil ditahan. Dan sesuai dengan konvensi tertinggi keadilan Siam, Taksin dihukum dengan “diberikan beludru karung “pada tahun 1782. mahkota itu ditawarkan kepada saudaranya, Chao Praya Chakri, yang naik tahta dengan nama Ramathibodi, kemudian dikenal sebagai Rama I. (Nama Chao Praya adalah gelar kerajaan yang mengacu pada peringkat tertinggi kebangsawan yang berdasar pada Sungai Chao Praya.)

Rattanakosin (Bangkok) Period (1782–sekarang)

Rama I atau Raja Buddha Yot Fa Chulalok pada April 6, 1782. Dia memindahkan ibukota melintasi Sungai Chao Phaya dari Thonburi ke sebuah desa kecil yang dikenal sebagai “Bangkok” mengangkat dan undang-undang baru untuk negara. Di bawah kekuasaannya, Thailand mencakup Laos dan sebagian dari Burma, Kamboja dan provinsi Kedah di Malaysia.

Pada tahun 1809, Rama II atau Raja Buddha Loet Lad, anak dari Rama I naik takhta sampai 1824. Dia mengabdikan diri untuk melestarikan literatur Thailand yang telah dijaga semenjak periode Ayutthaya dan menghasilkan versi baru Ramakien atau Thai Ramayana, literatur klasik.

Pada 1824-1851, Rama III atau Raja Nang Klao berhasil mendirikan kembali hubungan perdagangan dengan Cina yang diperlukan untuk memenuhi peningkatan produksi pertanian dalam negeri.

Rama IV atau King Mongkut (Phra chom Klao), yang memerintah 1851-1868 hidup sebagai seorang biksu Buddha selama 27 tahun. Selama periode monastik, ia bisa berbicara banyak bahasa seperti Latin, Inggris, dan lima bahasa lainnya. Dia juga mempelajari ilmu-ilmu barat dan menerapkan disiplin biksu Sen lokal. Di bawah kekuasaannya, ia menciptakan undang-undang baru untuk meningkatkan perempuan dan hak anak, membuka sungai baru dan jalan-jalan, dan menciptakan mesin cetak pertama. Dibawah kepemimpinannya, kerajaan Thailand semakin berkembang menjadi salah satu kerajaan yang sangat di segani baik oleh rival – rival di Timur maupun pengacau dari barat seperti Inggris, Portugis dan Perancis.

Rama V atau Raja Chulalongkorn adalah putra Rama IV, melanjutan takhta ayahnya dari tahun 1868-1910. Dia mulai mereformasi tradisi, bidang hukum dan administrasi dengan memungkinkan pejabat untuk duduk di kursi saat audiensi kerajaan. Di bawah pemerintahan Rama V, Thailand mengembangkan hubungan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Dia memperkenalkan sekolah, jalan, kereta api, dan kantor pos pertama Thailand. Dia bahkan mendirikan sistem pelayanan sipil. Pada tahun 1892, Rama V mengembangkan administrasi Siam ke bentuk pemerintahan yang lebih modern, dengan 12 menteri kabinet.

Pada 1886, Siam kehilangan beberapa wilayahnya ke Prancis, selain itu Laos dan Burma juga dikuasai oleh Inggris. Setelah itu Raja Chulalongkorn Thailand menyatakan sebagai kerajaan independen pada tanggal 23 Oktober, membuat hari ini sebagai hari libur nasional. Setiap tahun hari libur nasional ini dirayakan dalam memperingati peristiwa ini dan orang-orang awam karangan bunga untuk mengenang raja mereka yang disebut “Phra Piya Maharaj”

Rama VI atau Raja Vajiravudh, naik takhta 1910-1925. Selama pemerintahannya yang singkat, dia memperkenalkan westernisasi ke Thailand. Dia memperkenalkan pendidikan sekolah dasar, Thailand perempuan didorong untuk tumbuh rambut mereka pada panjang tertentu. Nama keluarga diperkenalkan, dan sepak bola diperkenalkan di Thailand.

1925-1935 adalah periode Rama VII atau Raja Prachadhipok, saudara Rama VI. Akibat efek dari great depression, Thailand dilanda resesi dan kejatuhan ekonomi. Rakyat – rakyat kelaparan dan tidak mendapatkan gaji. Akhirnya melalui kudeta tidak berdarah, rakyat beserta para-militer Thailand berhasil memaksa raja untuk mengubah bentuk pemerintahan Siam yang dari monarki absolut ke demokrasi. Revolusi ini dikembangkan berdasarkan monarki konstitusional dari Inggris, dengan kelompok militer dan sipil dicampur dalam kekuasaan, dimana kekuasaan kepala pemerintahan diberikan kepada perdana menteri, sedangkan posisi raja tetap sebagai simbol dan kepala negara. Pada saat itu, Phibul Songkhram adalah pemimpin militer kunci dalam kudeta tahun 1932. Dia mempertahankan posisinya dan kekuasaan dari tahun 1938 hingga akhir Perang Dunia II.

Rama VIII atau Raja Ananda Mahidol, keponakan Rama VII, naik takhta pada tahun 1935 tetapi dibunuh secara misterius pada tahun 1946. Saudaranya Raja Bhumipol Aduldej berhasil sebagai Rama IX. Di bawah pemerintahan Rama IX, nama negara ini secara resmi berubah dari “Siam” menjadi “Thailand” pada tahun 1946 yang didefinisikan dalam bahasa Thai sebagai “Prathet Thailand”, kata “Prathet” berarti “negara” dan kata “Thai” berarti “bebas “mengacu pada ras Thailand.

SEJARAH MODERN

Pada tahun 1941, Jepang menyerang pasukan Sekutu di Malaysia dan Burma. Marshal Phibul Songkhram yang merupakan boneka Jepang dalam usaha memperluas pengaruh Thailand di Asia merupakan tokoh penting dalam dinamika Thailand masa perang. Phibul mendeklarasikan perang dengan Amerika Serikat dan Britania pada tahun 1942. Namun Seni Pramoj, Duta Besar Thailand di Washington, menolak untuk memberikan deklarasi. Phibul mengundurkan diri pada tahun 1944 di bawah tekanan dari perlawanan bawah tanah Thailand. Pada tahun 1945, Seni menjadi Perdana Menteri.

Pada tahun 1946, Raja Ananda Mahidol (Rama VIII) yang telah kembali dari Swiss setelah menyelesaikan pendidikannya terbunuh. Seni dan Kukrit (saudara Seni) dikudeta oleh pimpinan Phibul dan kelompok sipil demokratis mengambil alih kekuasaan untuk waktu yang singkat karena Phibul kembali digulingkan tahun 1948.

Pada tahun 1951, kekuasaan Phibul diambil alih oleh Jenderal Sarit Thanarat yang meneruskan tradisi kediktatoran militer. Setelah itu Sarit dipaksa mengundurkan diri pada pemilihan umum. Dia melarikan diri ke luar negeri setelah pemilu dan kembali tahun 1958 untuk memulai kudeta lain. Pada waktu itu ia memperluas kekuasaannya melalui konstitusi dengan membubarkan parlemen dan melarang semua partai politik sampai kematiannya dari sirosis pada tahun 1963.

Selama Perang Vietnam 1964-1973, Thailand menjadi tempat transit untuk operasi Amerika Serikat dengan izin dari perwira tentara, Thanom Kittikachorn dan Praphat Charusathien. Bangkok adalah pusat untuk beristirahat pasukan dan rekreasi. Sebagai reaksi terhadap penindasan politik, mahasiswa Thailand menuntut konstitusi nyata pada bulan Juni 1973. Pada bulan Oktober tahun yang sama, mahasiswa dari Universitas Thammasat di Bangkok pergi ke jalan-jalan menuntut sebuah konstitusi baru, tetapi Raja Bhumiphol (Rama IX) dan General Krit Sivara mencoba menengahi untuk mencegah konfrontasi pertumpahan darah, memaksa pemimpin tentara, Thanom dan Praphat untuk meninggalkan Thailand oleh helikopter. Pada tahun 1974, sebuah konstitusi baru diumumkan oleh pemerintah sipil di bawah terkemuka Prof Sanya Dharmasakti, tetapi pemerintahan ini tidak berlangsung lama.

Pada tahun 1976, Thammasat University sekali lagi menjadi medan perang. Mahasiswa berdemonstrasi untuk melindungi kembalinya Thanom sebagai seorang biarawan dan Thanin Kraivichien, seorang pejabat pemerintah baru sayap kanan utama dinyatakan sebagai suatu. Kejadian ini membuat para siswa dan Thailand yang idealis bergabung dengan kelompok perlawanan di hutan. Akhirnya Thanin dipaksa mengundurkan diri oleh kudeta lain tahun 1977. Pada tahun 1980, posisi militer berubah lagi, meninggalkan Jenderal Prem Tinsulanonda memimpin. Prem bertahan sebagai perdana menteri sampai dengan tahun 1988 yang secara politis dikreditkan untuk stabilisasi ekonomi Thailand di tahun-tahun pasca-perang Vietnam.

Selama periode terakhir demokrasi (1988-1991), Chatichai Choonhaven memimpin koalisi partai. Namun Chatichai ditangkap oleh para tentara karena tuduhan korupsi. Kemudian Suchinda Kraprayoon menunjuk dirinya sendiri untuk memegang posisi sebagai Perdana Menteri pada 18 Mei 1992. Dalam suatu insiden, ratusan demonstran pro-demokrasi dan Thailand tewas dan terluka dalam kekerasan. Raja Bhumipol (Rama IX) harus turun tangan untuk menghentikan konfrontasi pertumpahan darah. Setelah itu, Suchinda dipaksa mengundurkan diri dan Anan Panyarchun diangkat sebagai PM sementara.

Sampai sekarang peristiwa kudeta terus berlangsung di Thailand, melalui kudeta dan diadakan pemilihan umum ulang pada tahun 2001, perdana menteri Thaksin berkuasa. Namun kepemimpinan ini lagi-lagi harus runtuh melalui kudeta militer yang menetapkan Abhisit sebagai Perdana Menteri sampai sekarang.

PERMASALAHAN KEAMANAN DI SELAT MALAKA

Permasalahan ini timbul karena adanya perkembangan yang penting di bidang perkapalan dan perubahan-perubahan dalam strategi militer secara global dari negara-negara besar. Memang benar adanya bahwa sejak 1967, kapal-kapal tangki raksasa banyak bermunculan membawa minyak dari Timur Tengah ke Jepang dan Timur Jauh. Selat malaka merupakan satu tempat di mana selalu dilalui oleh kapal-kapal ini. Namun kondisi geografis Selat Malaka yang sempit, dangkal, berbelok-belok, dan ramai itu semakin lama semakin terbatas untuk dapat melayani kapal-kapal tangki raksasa yang semakin lama semakin besar dan banyak. Dalam kondisi demikian, kecelakan besar pun seringkali terjadi dan membawa kerugian bagi pemiliknya serta menimbulkan bencana lingkungan terutama kelestarian lingkungan laut dan beriplikasi pada kehidupan Negara pantai lainnya. Selain itu, perubahan strategi militer negara-negara besar di dunia juga telah membawa persoalan bagi Selat Malaka. Seperti yang terjadi dengan perubahan strategi Amerika Serikat di Pasifik pada 1969, menetapkan untuk mengalihkan tulang-punggung pertahanannya di wilayah ini secara besar-besaran di daratan lepas pantai Asia dengan membuat suatu basis pertahanan laut di wilayah Asia.

Dua hal yang menjadi faktor utama terangkatnya isu Selat Malaka adalah semakin padatnya lalu lintas laut di Selat Malaka yang dinilai dapat mengancam stabilitas negara pantai dan juga adanya armada militer laut negara seperti AS dan Rusia yang melintas jalur tersebut karena dianggap strategis untuk meningkatkan pertahanannya di wilayah Asia. Di sisi lain, kemampuan negara pantai untuk menanggulangi bahaya yang mungkin timbul dari kapal-kapal tangki raksasa, kapal-kapal perang dan kapal-kapal nuklir yang melintas masih sangat minimal.Berneda dengan pelayaran kapal dagang yang tidak dipermaslahkan dalam hal ini. Karena itu, pihak negara pantai merasa perlu dibentuknya aturan-aturan baru di selat tersebut demi menjamin keselamatan negara-negara pantai, dan menjamin kelancaran lalu-lintas pelayaran internasional secara wajar.

Selain itu, jika dipandang dari kacamata politis dan strategis, akan muncul beberapa hal penting antara lain, upaya penyatuan pandangan di antara ketiga negara pantai (Singapura, Malaysia dan Indonesia) untuk menghadapi dunia luar, terutama Jepang karena kepentingannya yang sangat besar terhadap kebebasan lalu-lintas kapal-kapal tangki raksasa dan kapal-kapal kargo yang berukuran besar ke negara-negara major power, seperti AS,Cina, dan India. Negara-negara tersebut mempunyai kepentingan-kepentingan yang sangat besar pula di bidang lalu-lintas kapal militer. Usaha-usaha penyatuan pandangan dan sikap negara-negara pantai ini sangat penting guna menjaga keamanan dan kestabilan perbatasan terutama jika diingat posisi geografis ketiga negara pantai yang sangat berbeda.

Kemudian muncul keinginan untuk “menginternasionalisasikan” pengelolaan Selat namun ditolak oleh Singapura karena dinilai akan merugikan negara Singapura. Dengan berlandaskan pasal 43 Konvensi UNCLOS 1982, Singapura menyampaikan bahwa “negara pemakai selat” sulit sekali diharapkan membantu negara-negara pantai untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, keamanan, dan pemeliharaan lingkungan laut tanpa mereka sendiri ikut mengatur kedua selat itu. Dalam hal ini semestinya negara-negara pemakai selat tersebut dapat membantu negara-negara pantai atau negara-negara selat untuk meningkatkan keselamatan pelayaran, termasuk penanggulangan perompakan dan terorisme, serta pemeliharaan lingkungan tanpa perlu ikut-serta dan terlibat untuk mengatur atau menginternasionalisasikan dengan mempersoalkannya ke PBB dan Mahkamah Internasional karena pada dasarnya memang selat itu sudah menjadi milik negara yang berdaulat dan telah masuk ke dalam wilayah laut 12 mil.

Permasalahan keamanan di Selat Malaka lebih terpusat pada pembajakan kapal, penyelundupan manusia dan lalu lintas terorisme. Namun pembajakan merupakan permasalahan utama yang telah ada semenjak dekade 80an dan semakin marak semenjak krisis terjadinya ekonomi yang melanda Asia Tenggara pada tahun 1997. Inekualitas kesejahteraan akibat distribusi kekayaan yang tidak merata dan diperparah dengan krisis ekonomi tahun 1997 memaksa banyak orang, terutama yang tinggal di pesisir pantai sebagai nelayan, untuk mencari profesi lain yang lebih menguntungkan. Salah satunya adalah menjadi bajak laut. Apalagi kekacauan finansial juga berbuntut pada kekacauan politik, membuat pengawasan dari pemerintah menjadi mengendur. Permasalahan lalu lintas terorisme merebak semenjak maraknya aksi terorisme yang berlangsung dari tahun 2001 hingga sekarang. Pengawasan wilayah laut yang kurang efektif mengakibatkan para teroris dapat dengan leluasa bepergian dengan menggunakan jalur laut. Hal yang sama juga terjadi pada para penyelundup manusia.

Negara-negara ASEAN menganggap kedaulatan adalah segalanya, khususnya melalui Malaysia dan Indonesia yang melihat permasalahan kelautan seperti pembajakan dan penyelundupan manusia adalah murni sebagai permasalahan dalam negeri dan dapat ditangani secara internal oleh masing-masing negara tanpa harus adanya ikut campur dari negara lain. Singapura adalah satu-satunya negara yang bersedia untuk melakukan kerja sama ekstra-regional yang bersifat kolektif dalam memerangi pembajakan.

Sejauh ini terdapat langkah-langkah multilateral yang telah menetapkan dasar-dasar yang efektif melawan pembajakan. Salah satunya adalah MALSINDO patroli terkoordinasi; diperkenalkan di 2004, melibatkan angkatan laut Malaysia, Indonesia dan Singapura. Lalu ada juga patroli “mata di langit” yang melibatkan seluruh anggota ASEAN, termasuk di Thailand. Yang paling baru dan terkemuka adalah RECAAP, yang diberlakukan pada 2006. Selain sepuluh negara anggota ASEAN, patroli ini juga melibatkan negara-negara lain dari kawasan Asia seperti Cina, Korea, India, Bangladesh dan Sri Lanka.

ANALISIS GEOSTRATEGI THAILAND TERKAIT KASUS MALAKA

Persoalan mengenai Selat Malaka sebenarnya lebih dikenal sebagai urusan  negara pantai yaitu Malaysia, Indonesia dan Singapura. Namun dalam beberapa waktu terkahir Thailand mulai menunjukkan ketertarikannya akan keamanan di Selat Malaka, terurtama masalah keamanan wilayah laut. Thailand yang berada di utara Selat Malaka juga merasa akan terpengaruh jika isu keamanan Selat Malaka tidak stabil karena letaknya yang cukup dekat dengan Thailand.

Thailand bekerjasama dengan negara pantai lain seperti Indonesia untuk melakukan patroli koordinatif di Selat Malaka terutama di bagian utara. Tentu menjadi menarik apa sebenarnya yang menjadi faktor pendorong peningkatan minat negeri pemilik kapal induk itu untuk berpartisipasi di Selat Malaka dalam urusan pengamanan. Salah satu analisa skeptis yang bisa ditawarkan penulis adalah negeri ini sedang mencoba meningkatkan eksistensi militernya yang dinilai selama ini hanya terfokus pada kawasan Indo-cina dan AS dalam beberapa isu. Angkatan Laut Thailand sendiri selama ini kurang terdengar gemanya di kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara pemilik kapal induk yang cukup canggih susunan tempurnya tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Buktinya, belum pernah kapal itu melaksanakan muhibah ke negara-negara Asia Tenggara bagian selatan, khususnya Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Niat dan gairah Thailand dalam ikut serta dalam peningkatan keamanan di wilayah selat malaka secara khusus dapat diidentifikasi sebagai salah satu upaya Thailand untuk memamerkan kekuatannya dan pengaruhnya di kawasan Asia tenggara. Selain itu keikutsertaan Thailand dalam pengamanan Selat Malaka itu dilatarbelakangi makin maraknya aksi perompakan, penyelundupan senjata dan kejahatan laut lainnya di wilayah perairan negeri Gajah Putih itu di Selat Malaka. Hal ini tentu akan banyak merugikan Thailand dalah hal keamanan wilayahnya. Memang Thailand dalam hal ini masih belum benar dipastikan mengenai fungsi keterlibatannya namun jelas adanya bahwa Thailand sepaham dengan Indonesia dan Malaysia mengenai penolakan internasionalisasi Selat Malaka. Secara geostrategis, jika mengalami internasionalisasi maka akan tentunya mengganggu kedaulatan negara termasuk Thailand yang berbatasan utara dengan selat malaka. Masalah kedaulatan adalah harga mati. Apabila terjadi internasionalisasi maka otomatis kontrol negara pantai akan lemah dan negara besar akan memiliki banyak alasan untuk menjadikannya basis militer laut dengan mengirim kapal-kapal perang. Sebaliknya, apabila regionalisasi yang terjadi maka akan baik bagi negara pantai dan Thailand. Negara pantai takkan kehilangan hak kedaulatannya dan Thailand dapat terus mengibarkan pengaruhnya tertuama pengaruh militer (show off force) di Asia Tenggara.

References:

Flint, Colin. 2006. Introduction of Geopolitics. New York: Routledge

Hoare, Timothy D. 2004. Thailand: A Global Studies Handbook. From http://www.abc-clio.com accessed at 12 Juni 2010

GEOPOLITICS 21ST CENTURY

Devania Annesya

070810535

devania.annesya@gmail.com

The Geopolitics of the Post-Cold War World

Ever since the dramatic, revolutionary upheavals began in Central and Eastern Europe and, within the Soviet Union in 1989, the American foreign policy establishment has been searching for a new foreign policy guru.  George F. Kennan, will set down on paper the broad outlines of a national security doctrine designed to guide American statesmen in the next decade and beyond. Kennan is credited with being the theoretical “father” of the “containment” doctrine which, arguably, served as a broad policy guide to every presidential administration from Truman through Reagan. Kennan’s “long telegram” from Moscow in 1946 and his seminal article in Foreign Affairs the following year, examined the nature of the Soviet military and political threat to the West and advocated a policy of “long term, patient but firm and vigilant containment“ of Soviet/Russian expansionist tendencies.[1]

Although Kennan subsequently distanced himself from the military aspects of the containment doctrine (in part, it appears, due to his fear of a nuclear war between the superpowers),[2] the gradual collapse of the Soviet empire confirmed his original belief that containment would “promote tendencies which must eventually find their outlet in either the break-up or the gradual mellowing of Soviet power.”[3]

Beginning in 1904 and continuing over the course of four decades, Mackinder sketched and re-sketched a geopolitical map of the world which included three essential elements: one great continent composed of Europe, Asia, and Africa (the “World-Island”), many smaller islands such as Britain, Japan, Australia, and the Americas, and one great ocean covering three-fourths of the globe. He identified the northern-central core of Eurasia as the “pivot region” or Heartland from which a sufficiently organized and armed power or alliance of powers could threaten the rest of the world. In 1943, Mackinder added an important feature to his geopolitical sketch of the globe that, he indicated, could counterbalance the Heartland power. He called this feature the “Midland Ocean,” and described it as encompassing the West European peninsula, Britain, the Atlantic Ocean and the eastern portion of North America.[4] Mackinder’s Midland Ocean concept became a political reality with the formation of the North Atlantic Treaty Organization (NATO) in 1949.

Geopolitics in the Twenty-First Century

The end of the Cold War and the emergence of the “information revolution” produced several articles and books that consigned “geopolitics” to the ash heap of history. The fulcrum of international politics, we were told, would be “globalization” (Thomas Friedman), the microchip (George Gilder) or “geo-economics” (Edward Luttwak). The traditional elements of a nation’s power—geographical position, military power, character of government, population, industrial and economic power—would be replaced by trade relations, environmental cooperation and global information networks. An increasingly interdependent world, it was argued, would be less prone to military and political conflicts. International relations would no longer be an arena dominated by “power politics” and the struggle for territory.

Yet, the Cold War was barely over when Saddam Hussein’s Iraq attempted to forcibly seize the oil wealth of the Middle East by conquering Kuwait and threatening Saudi Arabia. That was followed by Russia’s war against Chechen separatists, the Serbs’ attempt to dominate the former Yugoslavia, North Korea’s development and testing of ballistic missiles, China’s efforts to intimidate Taiwan and assert control over the South China Sea, a revival of the Israeli-Palestinian conflict and nuclear jousting by India and Pakistan over disputed territory in Kashmir. The central importance of geopolitics reasserted itself. Events proved that geography and spatial power relationships still mattered.

This did not go unrecognized in the scholarly community. In the Spring 1996 issue of Orbis, Colin S. Gray observed that “world politics is still keyed to territorially based and defined states.” “[T]hough the geographical setting does not determine the course of history,” he wrote, “it is fundamental to all that happens within its boundaries.” Gray concluded that “geographical factors are pervasive in world politics.” “Geography,” he explained, “defines the players (which are territorially organized states, or would like to be), frequently defines the stakes for which the players contend, and always defines the terms in which they measure their security one to the other.”[5] In a more recent article in the Journal of Strategic Studies, Gray writes that “all political matters…have a geopolitical dimension,” and concludes that for the study and practice of international relations “geography is inescapable.”[6]

Perhaps the most explicit argument for the continuing relevance of geopolitics to the study and practice of international relations is found in Mackubin Thomas Owens’ article, “In Defense of Classical Geopolitics,” which appeared in the Autumn 1999 issue of the Naval War College Review. In the article, Owens directly rebuts the “end of history,” “globalization,” and “geo-economic” schools of thought. “Real international relations,” he writes, “occur in real geographic space.” “[A]ll international politics…takes place in time and space, in particular geographical settings and environments.” “Geography,” explains Owens, “defines limits and opportunities in international politics.”[7]

The editors of the Journal of Strategic Studies recently devoted a special issue to the topic of “Geopolitics, Geography and Strategy,” which includes an article by Jon Sumida on the continuing relevance of some of the geopolitical ideas of Mahan, and a piece by Geoffrey

Sloan on Mackinder. Sumida writes that some of Mahan’s concerns “have remained central issues for current students of geopolitics.” Sloan contends that “Mackinder through the heartland theory has left a theoretical legacy which can be utilized to outline the geographical perspective of the twenty-first century.”[8]

What is the “geopolitical perspective” of this new century? In broad terms, using traditional geopolitical concepts, the emerging global power structure resembles the Mackinder Spykman framework. Most of the Eurasian heartland is controlled by a weakened, but still potentially powerful Russia. The Eurasian rimland is divided into geopolitical regions: Europe, the Middle East, Southwest Asia and East Asia-Pacific Rim. The United States dominates the Western Hemisphere and participates in the power balance in every region of the Eurasian rimland. The “great continent” of Eurasia, however, remains what Brzezinski calls “the grand chessboard” of world politics. The power potential of Eurasia still dwarfs that of any other region of the globe. Just consider the consequences for the rest of the world if one power or an alliance of powers had control over the combined human, natural, scientific, and technological resources of Europe, Russia, the Middle East, Southwest Asia (India and its neighbors), East Asia and the Pacific Rim (including China and Japan), or even a considerable portion of those resources. Mackinder’s nightmarish vision of a world empire would be in sight.

At the dawn of this new century there is no country or alliance of countries that currently threatens to upset what Brzezinski calls the “geopolitical pluralism” of Eurasia. The United States continues to exert its influence onto the rimland of Eurasia via alliances or strategic partnerships with rimland countries (NATO, Israel, Saudi Arabia, Egypt, Japan, South Korea, Australia, etc.), pre-positioning of military power in those regions, and its unequalled sea and air power.

In geopolitical terms, the U.S.-Chinese relationship in the East Asia-Pacific Rim region is a rivalry between a maritime superpower with global interests and responsibilities and a dominant regional land power with superpower ambitions and access to the ocean. Even if China’s ambitions are limited to regional hegemony, competition with the United States is inevitable. A U.S. forward presence in Japan, on the Korean peninsula and elsewhere in East Asia and the Pacific Rim is, in the long term, incompatible with Chinese regional hegemony.

ANALISIS

In the 1830s, a wise Frenchman named Alexis De Tocqueville accurately predicted a future global rivalry between Russia and the United States. A few decades before that, another wise Frenchman, Napoleon Bonaparte, called China the “sleeping giant,” and advised the world’s statesmen to let her sleep because when she wakes she “will move the world.” China has awaken from her centuries long sleep to take her place among the world’s great powers in the twenty first century. How the world’s other powers, particularly the United States, react to China’s rise will likely dominate the geopolitics of the twenty-first century.

Geopolitics in the twenty-first century will also be affected by the ongoing struggle for control of outer space. We are beginning to see articles and books that discuss “astropolitics” as an extension of traditional geopolitics. For example, Everett C. Dolman has presented an “astropolitical” analysis of world politics that relies considerably on the ideas and concepts of Mackinder and Mahan.[9] Space power enthusiasts, however, should avoid the temptation to oversell the strategic value of space power the way the early air power enthusiasts oversold air power’s capabilities.

At the end of the Cold War, President George H.W. Bush proclaimed a “new world order,” just as his predecessors, Woodrow Wilson and Franklin Roosevelt, envisioned new world orders (the League of Nations and United Nations) following the twentieth century’s two previous global conflicts. All three presidents were wrong because in their desire to bestow upon their citizens a permanently peaceful world they ignored the enduring geopolitical realities of our earthly home.

References:

Billon, Philippe L. 2005. The Geopolitics of Resource War. New York: Frank Cass

Brown, Lester R. 1983. Redefining National Security. Washington DC: Worldwatch Institute 1977

Flint, Colin. 2006. Introduction of Geopolitics. New York: Routledge

Klare, Michael T. 2001. Resource Wars: The Changing Landscape of Global Conflict. New York: Henry Holt, p.23

Lesser,Ian O. 1989. Resources and Strategy. Basingstoke: Macmillan, p.9

Maull,Hanns W. 1984. Raw Materials, Energy and Western Security. Basingstoke: Macmillan

Myers, Norman. 1993. Ultimate Security: The Environmental Basis of Political Stability. New York: W. W. Norton, pp.17.30

Ogunbadejo, Oye. 1985. The International Politics of Africa.s Strategic Minerals (London: Frances Pinter)

Pakenham, Thomas. 1991. The Scramble for Africa: White Man’s Conquest of the Dark Continent from 1876-1912. London: Weidenfeld and Nicolson

Sinclair, James E. & Parker, Robert. 1983. The Strategic Metals Wars. New York: Arlington House

Ullman, Richard H. 1989. Redefining Security., International Security, Vol.8, No.1, pp.129.53

Westing, Arthur H. 1986. Global Resources and International Conflict: Environmental Factors in Strategy Policy and Action. Oxford: Oxford University Press

---

[1] George F. Kennan, American Diplomacy (Chicago: University of Chicago Press, 1951), p. 99.

[2] Much of Kennan’s thought on nuclear war is collected in The Nuclear Delusion (New York: Pantheon Books, 1983).

[3] Kennan, American Diplomacy, op. cit., p. 105.

[4] Mackinder’s 1943 article, “The Round World and the Winning of the Peace,” was originally published in the July 1943 issue of Foreign Affairs.

[5] Colin S. Gray, “How Geopolitics Influences Security,” Orbis (Spring 1996), p. 2.

[6] Colin S. Gray, “Inescapable Geography,” Journal of Strategic Studies (June/September 1999), pp. 164-165.

[7] Mackubin Thomas Owens, “In Defense of Classical Geopolitics,” Naval War College Review (Autumn 1999), www.nwc.navy.mil/press/review/1999/autumn/art3- a99.htm.

[8] Jon Sumida, “Alfred Thayer Mahan, Geopolitician,” The Journal of Strategic Studies (June/September 1999), p.59; Geoffrey Sloan, “Sir Halford Mackinder: The Heartland Theory Then and Now,” Journal of Strategic Studies (June/September 1999), p. 35.

[9] Everett C. Dolman, “Geostrategy in the Space Age: An Astropolitical Analysis,” Journal of Strategic Studies (June/September, 1999), pp. 83-106. Dolman has expanded his article into a book entitled Astropolitik: Classical Geopolitics in the Space Age ( London: Frank Cass Publishers, 2001).

WAR, GEOECONOMY, AND OIL/ GAS GEOPOLITICS

Devania Annesya

070810535

devania.annesya@gmail.com

Natural resources have gained a new strategic importance in wars. With the withdrawal of Cold War foreign sponsorship in the late 1980s, local resources have become the mainstay of most war economies. Beyond financing war, natural resources have been depicted as an important motive of several wars in the 1990s, from the Iraqi invasion of Kuwaiti oilfields, to civil wars fuelled by diamonds in West Africa.

The geopolitical economy of so-called resource wars that is, armed conflicts revolving to a significant degree, over the pursuit or possession of critical materials. The term resource war itself emerged in the US in the early 1980s in reference to perceived Soviet threats over US access to Middle Eastern oil and African minerals.[1] Beyond this conventional geopolitical and strategic perspective on resource competition, this essay argues that the significance of resources in wars is largely rooted in the political and economic vulnerabilities of resource dependent states.

Resources have provided some of the means and motive of global European power expansion, while also being the focus of inter-state rivalry and strategic denial of access. Western geopolitical thinking about resources has been dominated by the equation of trade, war, and power, at the core of which were overseas resources and maritime navigation. During the mercantilist period of the fifteenth century, trade and war became intimately linked to protect or prohibition the accumulation of world riches, mostly in the form of gold, enabled by progress in maritime transport and upon which much of the balance of power was perceived to depend.[2]

With growing industrialization and increasing dependence on imported materials during the nineteenth century, western powers intensified their control over raw materials, leading along with many other factors such as political ideologies to an imperialist mess up over much of the rest of the world.[3] Late imperial initiatives also influenced the Prussian strategy of consolidating their economic self-sufficiency through a resource access provided by a vital space or Lebensraum. Strategic thinking about resources during the Cold War continued to focus on the vulnerability of rising resource supply dependence, and to consider the potential for international conflicts resulting from competition over access to key resources.[4]

By the 1970s, concerns also came to encompass the potential threat of political instability resulting from population growth, environmental degradation, and social inequalities in poor countries, leading to a redefinition of national security.[5] The ensuing concept of environmental security emerged to reflect ideas of global interdependence, illustrated through the debates on global warming, environmental limits to growth or political instability associated with environmental scarcity in the South (for a critique, see Simon Dalby.S, Environmental Security).[6] Traditional western strategic thinking remained, however, mostly concerned with supply vulnerability within the framework of the two blocs, notably about Soviet threats over the Western control of oil in the Persian Gulf or strategic minerals in Southern and Central Africa.[7]

Others believe that a rich resource endowment is more a curse than a blessing.[8] Well-managed resources can prove a valuable development asset, but resources can also prove a source of vulnerabilities and excesses negatively influencing the domestic politics and economy of exporting countries, as well as foreign relations. Of strategic importance to domestic or foreign economic and political concerns, resource access and exploitation can become highly contested issues. Because of their territorialization, resources generate more territorial stakes than many other economic sectors centred on the definition of political boundaries and local representation or alliances with foreign powers. As Rick Auty argued, some resources, in other words, are more accessible than others to rebels, offering the ability to scale-up and profit from their military operations. The geographical location, concentration, and the mode of exploitation influence the loot ability of a resource. In terms of location, a resource close to the capital is less likely to be captured by rebels than a resource close to a border inhabited by a group lacking official political representation.

Analisis

Although resource wealth tends to prolong wars, it can also shorten them in several ways. First, it can produce an overwhelming concentration of revenues in the hands of one party, as oil did for the Angolan government. The governments consequent ability to rearm and reorganize allowed it to mount a decisive military campaign between 1999 and 2002 against UNITA, while the rebel movement could not easily sell its diamond stock or trade it for weapons in part due to a more effective UN sanction regime.[9] Second, a government greater access to resources can motivate rebel groups to defect to the government and provide an incentive in peace negotiations, or even lure rebel leaders to the capital to allow their capture. Local commanders or movements eager to protect their commercial interests may strike a peace agreement with the government, as occurred within several armed groups in Burma. Economic sanctions and the cooperation of neighbouring countries in closing their borders to rebel trade, as well as trust-building mechanisms around wealth-sharing agreements can be essential in this regard. Finally, the control of commodity revenues can create problems of trust and discipline within movements, with fragmentation often affecting rebel movements as a result of the bottom up direction of resource flows.

However, a war would be less violent in the absence of resources. On the contrary, belligerents lacking access to resources may intensify predation and abuses on populations, while large scale revenues can allow belligerents to shift from a war of terror on civilians to a conventional type of conflict. Yet, as the extreme violence and widespread abuses by the RUF and UNITA against populations exemplifies, violence towards civilians has many other motives than purely economic ones. It remains the case that resources will tend to prolong and intensify conflicts and if, in this regard, a resource-rich environment is generally propitious to financing rebellion, opportunities for armed groups will also depend on the practices and complicity of businesses.

References:

Billon, Philippe L. 2005. The Geopolitics of Resource War. New York: Frank Cass

Brown, Lester R. 1983. Redefining National Security. Washington DC: Worldwatch Institute 1977

Flint, Colin. 2006. Introduction of Geopolitics. New York: Routledge

Klare, Michael T. 2001. Resource Wars: The Changing Landscape of Global Conflict. New York: Henry Holt, p.23

Lesser,Ian O. 1989. Resources and Strategy. Basingstoke: Macmillan, p.9

Maull,Hanns W. 1984. Raw Materials, Energy and Western Security. Basingstoke: Macmillan

Myers, Norman. 1993. Ultimate Security: The Environmental Basis of Political Stability. New York: W. W. Norton, pp.17.30

Ogunbadejo, Oye. 1985. The International Politics of Africa.s Strategic Minerals (London: Frances Pinter)

Pakenham, Thomas. 1991. The Scramble for Africa: White Man’s Conquest of the Dark Continent from 1876-1912. London: Weidenfeld and Nicolson

Sinclair, James E. & Parker, Robert. 1983. The Strategic Metals Wars. New York: Arlington House

Ullman, Richard H. 1989. Redefining Security., International Security, Vol.8, No.1, pp.129.53

Westing, Arthur H. 1986. Global Resources and International Conflict: Environmental Factors in Strategy Policy and Action. Oxford: Oxford University Press

---

[1] Michael T. Klare, Resource Wars: The Changing Landscape of Global Conflict (New York: Henry Holt 2001), p.23

[2] Ian O. Lesser, Resources and Strategy (Basingstoke: Macmillan 1989) p.9.

[3]Thomas Pakenham, The Scramble for Africa: White Man’s Conquest of the Dark Continent from 1876.1912 (London: Weidenfeld and Nicolson 1991).

[4] Hanns W. Maull, Raw Materials, Energy and Western Security (Basingstoke: Macmillan 1984); Arthur H. Westing (ed.), Global Resources and International Conflict: Environmental Factors in Strategy Policy and Action (Oxford: Oxford University Press 1986)

[5] Lester R. Brown, Redefining National Security (Washington DC: Worldwatch Institute 1977); Richard H. Ullman, .Redefining Security., International Security, Vol.8, No.1 (Summer 1983), pp.129.53; Jessica T. Mathews, .Redefining Security., Foreign Affairs, Vol.68, No.2 (Spring 1989), pp.162.77.

[6] World Commission on Environment and Development, Our Common Future (Oxford: Oxford University Press 1987); Norman Myers, Ultimate Security: The Environmental Basis of Political Stability (New York: W. W. Norton 1993) pp.17.30

[7] James E. Sinclair and Robert Parker, The Strategic Metals Wars (New York: Arlington House 1983); Oye Ogunbadejo, The International Politics of Africa.s Strategic Minerals (London: Frances Pinter 1985); Ruth W. Arad (ed.), Sharing Global Resources (New York: McGraw- Hill 1979).

[8] Alan H Gelb (ed.), Oil Windfalls: Blessing or Curse (Oxford: Oxford University Press 1989); Richard M. Auty, Sustaining Development in Mineral Economies: the Resource Curse Thesis (London: Routledge 1993);

[9] Assis Malaquias, Diamonds Are a Guerilla.s Best Friend: the Impact of Illicit Wealth on Insurgency Strategy., Third World Quarterly, Vol.22, No.3 (2001), pp.311.25).

GEOPOLITIK, GEOSTRATEGI, DAN NATION-STATE

Devania Annesya

070810535

devania.annesya@gmail.com

Kebijakan geopolitik state terletak pada pentingnya keamanan bagi mereka. Secara keseluruhan, keamanan berhubungan dengan integritas territorial state. Dengan kata lain, kebijakan geopolitikal menjelaskan cara yang mana kedaulatan negara harus dilindungi atau status negara dan kelangsungannya akan terancam. Munculnya ancaman serangan kepada citizen suatu negara akan mendorong adanya kebijakan geopolitik terkait pertahanan perbatasan. Sementara itu mempertahankan status dan kelangsungan negara seringkali terkait kesalahan-kesalahan historik yang telah membuat sebuah negara kehilangan akses kewenangannya terhadap sumber daya tertentu. Konsekuensinya, sebuah kebijakaan geopolitik mungkin saja diciptakan dengan disertai pertambahan ukuran teritori.

Apa kebijakan mengarah pada tindakan defensif atau bahkan agresif, konsep kedaulatan dan teritori membawa pusat pada ideologi yang digunakan untuk memperjelas kebijakan geopolitik. Terdapat tiga tipe “historical-geographic understanding” yang mendekati penjelasan beberapa negara yang telah terindenifikasi (Murphy, 2005, p 283):

1. Negara adalah tempat tinggal historis dari grup etnokultural yang berbeda.
2. Negara adalah unit physical-environmental unik.
3. Negara adalah manifestasi modern dari entitas long-standing political-territorial.

Kategori ini tidak deterministik, hanya karena dua negara menunjukkan sebuah penekanan ideologi historis geografis, misalnya, intregitas territorial, tidak berarti mereka keduanya sama-sama agresif. Kebaikan dari klasifikasi ini karena ia menunjukkan bahwa justifikasi bagi aksi geopolitk yang dilakukan pemerintah tertanam dalam ideologi nasional yang meresonansi populasi, yang menjadikannya masuk akal.

Contohnya, berlanjutnya konflik antara Turki dan Yunani mengenai pulau di sebelah barat Turki yang bernama pulau Cyprus. Sebuah interpretasi geopolitik menekankan kebutuhan material akan kebutuhan minyak di sebelah barat kepulauan Turki. Tapi bagaimana dengan justifikasi konfliknya? Pemerintah Yunani merespon invasi Turki 1974 dengan penuh sindiran. Menteri Luar Negeri Yunani mengungkapkan:

Nama Cyprus selalu akan diasosiakan dengan mitologi Yunani (lebih tepatnya sebagai tempat kelahiran Dewi Aphrodite) dan sejarah. Achaean Yunani menguasai Cyprus sejak 1400 SM. Pulau itu merupakan bagian tak terpisahkan dari Homeric dan, tentu saja, kata “Cyprus” sendiri juga digunakan oleh Homer. Lagipula, Cyprus telah melewati fase sejarah sejalan dengan Yunani (Kuota Murphy, 2005, p. 285)

Lebih jelasnya lagi, kita dapat menggunakan pengertian historical-geographical situasi geopolitik negara untuk memberi saran hubungan ke luar antara identitas nasional dan isi dari kebijakan geopolitik meski tidak dalam maksud deterministik (Murphy, 2005, p. 286):

1. Distribusi etnik yang melewati batas negara cenderung menjadi sumber konflik territorial antarnegara di mana grup etnik dalam sebuah tanda Tanya mengenai fokus rezim negara legitimasi territorial.
2. Aturan perbatasan cenderung menjadi sebuah bagian tidak stabil di mana terjadinya pelanggaran terhadap konsep kesatuan physical-environmental negara yang telah ditata dengan baik.
3. Negara dengan rezim legitimasi teritorial yang tertanam dalam sebuah formasi politik teritorial cenderung memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan negara tetangga yang menduduki atau mengklaim area yang dianggap sebagai pusat dari formasi politik teritorial awal.
4. Negara yang tidak dalam posisi memiliki rezim lebih sedikit memiliki konflik teritorial dengan negara tetangga kecuali mereka memiliki motif ekonomis atau politis yang kuat untuk menekankan klaim teritorial dan pemimpin negara dapat memilih beberapa aturan politis yang pernah ada atau sejarah penemuan dan penggunaan pertama yang menekankan pada justifikasi klaim.

Negara pada dasarnya adalah entitas spasial dari muka bumi. Kualitas spasial bukanlah tambahan melainkan sebuah kepentingan mayor akan keamanan warganya. Terdapat beberapa hubungan yang dapat diidentifikasi di dalamnya: hubungan antara rakyat dan lingkungan, hubungan antara negara dengan lingkungannya, serta hubungan antara rakyat dengan negara.

Dalam hubungan antara rakyat dan lingkungannya, awal mula proses pembangunan negara merupakan basis bagi segala kepercayaan mengenai hubungan rakyat dengan lingkungannya. Oleh karenanya terdapat situs-situs historis sebagaimana Gettysburg dan Gedung Putih di AS, Gedung Parlemen di Australia, atau House of Parliament di Inggris. Tempat-tempat tersebut menjadi penting dan utamanya sebagai “perekam”, menunjukkan atau bahkan merefleksikan identitas nasional. Dalam hubungan antara negara dan lingkungan cenderung terkait dengan sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta ukuran, dan juga strategis. Sementara hubungan antara rakyat dan negaranya dijelaskan melalui adanya eleksi geografi serta berapa banyak rakyat “memberi” kepada negara berupa pajak serta berapa banyak negara “memberi” pelayanan publik.

Analisis

Apa faktor geografi masih menjadi kajian penting dalam kebijakan luar negeri? Jakub J. Grygiel (2006) dalam bukunya Great Powers and Geopolitical Change berpendapat bahwa geografi merupakan sebuah variabel kunci yang membentuk strategi utama suatu negara. Dalam perjalanannya, studi geografi dan politik atau geopolitik mengalami kenaikan dan penurunan. Field ini dimulai sebagai sebuah pengetahuan natural dan secara perlahan menuju ke pengetahuan sosial, menghasilkan dalam sebuah abstraksi berkembang yang mana konsep sosial khusus pada ketidakberuntungan geografi. Kita selayaknya memahami geografi sebagai sebuah kombinasi tak terlepaskan dari beragam fakta geologikal semacam pola tanah, kelautan, sungai, pegunungan, dan zona iklimatik serta kapasitas manusia dalam beradaptasi melalui perubahan teknologi produksi dan komunikasi. Pada tigkat kebijakan luar negeri, geografi dipahami sebagai sebuah realitas geopolitikal yang negara tanggapi dengan cara memformulasi dan menjalankan geostrategik.

References:

Grygiel, Jakub J. 2006. Great Powers and Geopolitical Change. Maryland: The Johns Hopkins University Press

Flint, Colin. 2006. Introduction of Geopolitics. New York: Routledge

Geo-politics and Geo-strategy in a concise essay: definitions on its dynamics and contemporary approaches

This writing is made of effort by my colleague, Devania Annesya and for I revise her analysis.

Geopolitics basically has its root from emerge of Scientism and Darwinism prior to 19 Century. Scientism gives explanation about facts that human is the centre of topics and thus can dominate everything including politics. It also enables several approaches used to understand how policies made based on relative geographical conditions among states. Those are positivism, Marxism and Psychoanalysis. Darwinism (more importantly Social Darwinism) proposes that humans tend to compete one another in the cycle of ‘survival of the fittest’ over resources scarcity and to conquer territories for settlement. The consolidation of Scientism and Darwinism creates a notion that state is analogically similar to organism[1]. Ethnicity (nations and races) shapes the origins of state composing human that’s continuously growing in size, space, and population. However, this growing population somehow does not compete with the available resources. Therefore, geopolitics based on its beginning from scientism and Darwinism is seen as process includes ways how state constructs policies in correlation with relatively geography conditions and living space.

This view is then enhanced by the writing of subsequent geo-politicians Rudolf Kjellen. Rudolf Kjellen justifies that state tends to grow in mass and size and there the effort to expand over territory is possible. He advocates that states consist of human and numbers of human forms society and culture. Whenever humans grow in size and mass, so does society. For society brings culture, thus culture becomes effective tool to justify the territory expansion. This happened to existence when Nazi claim for superior race dominating the Slavs, Serbs, Jews etc.

Geopolitics is being manifested by empires to stretch imperialism by establishing colonies strategically throughout the world in order to enhance its maritime power.It is well exemplified by British empire during 18^th till the beginning of WW I. prior to WW I, maritime power dominates the world and brings existence of hegemon (who’s ever control maritime powers thus become the world leader). However, WW I brings new vision of geopolitics and the rise of new supremacies (so called the end of empires: the End of Russia-Tsar Empire of Holy Roman Habsburgà the unification of Germany under Bismarck: United States militarily and economically (WW I reparations economic program chaired by Dawes Plan), German-Nazis ideologically, and Japan militarily and economically heavy industry state) is to replace British supremacy. This suggests that the ‘geo-politik’ (geo-politik—realpolitik—power-centric of gold, glory and gospel) of colonization and imperialism has ended and shifts towards a new vision of geopolitics, so called classic geopolitics. Classic geopolitics is best explained by Sir Harford Mackinder, Alfred T Mahan, James Burnham, Friedrich Ratzel, Haushofer, Spykman, Seversky, Bernard Cohen, and Wallerstein.

Having noticed the new technology inventions leads to massive industrialization, mass transport invention, and communication tend to undermine the maritime powers and enhance the land-power, Sir Harford Mackinder sees this phenomenon would undermine British power. Mackinder assumes that the pivot region of the world centered on huge land mass called ‘Heartland’ referring to Russia Preventing the fall of British power, Mackinder urges British to alliance with another maritime power in the other continent, which is United States.

---

MINYAK SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR YANG MENGHENTIKAN PERANG

Renny Candradewi 070810532

rennycandradewi@yahoo.com

Pertemuan yang lalu membicarakan tentang dinamika tatanan dunia menggunakan pendekatan teori sistem dunia Modelsky yang mana tatanan dunia terdiri atas empat fase yakni global war, world power, delegitimation dan deconcentration (Modelsky dalam Flint, 2007: 37). Tatanan dunia yang menjadi kesimpulan dari pertemuan minggu lalu terdiri dari empires, nation-states, dan cities as polis. Berbagai persepsi muncul seputar contoh riil suatu empire, nation-state dan cities as polis.

Berdasarkan teori geopolitik yang muncul pada abad kesembilan belas, maka contoh empires yang nyata adalah Inggris raya sebagaimana kebijakan luar negerinya merupakan upaya mencegah superpowernya runtuh, Jerman sebagaimana kebijakan luar negerinya adalah sebagai negara superior yang menginvasi negara inferior, dan Amerika berkoalisi dengan Inggris raya untuk menyaingi kekuatan Jerman apabila bersatu dengan Russia (Short, 1993).

Contoh nation-state adalah Amerika dan contoh cities as polis satu-satunya ialah Singapura. Akan tetapi ketika lepas dari konteks geopolitik secara transparan, maka negara yang digolongkan empire adalah China. Sementara itu terdapat intitusi internasional atau organisasi internasional yang dapat digolongkan sebagai empire adalah Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-bangsa. Disebutkan pula dalam pertemuan yang sama bahwa karakter empire ialah ekspansif dan hierarkis dan teori geopolitik klasik bersifat state-centric, bias, dan western-centric (Flint, 2007).

Jika teori geopolitik dihubungkan dengan ekonomi utamanya minyak sebagai salah satu faktor yang menghentikan perang maka konteks teori geopolitik yang digunakan adalah geopolitik kontemporer, dalam hal ini adalah geoekonomi. Dimana geopolitik yang digunakan tidak lagi state-centric, bias, dan western centric melainkan bersifat strategis dan politis, merupakan usaha negara marjinal untuk menentang dominasi negara maju, serta terkait dengan ekstraksi sumber daya alam,  (Flint, 2007: 16).

Persoalan minyak menjadi kasus yang menarik untuk ditelaah secara geopolitik dan ekonomi, utamanya perselisihan minyak antara Irak dan Kuwait yang melibatkan campur tangan Amerika dalam konflik perang teluk I (1990). Minyak di sisi lain berpotensi menyebabkan persaingan ketat antara produsen, sekaligsu menghubungkan antarnegara sekawasan untuk saling berkompromi dan bernegosiasi dalam suatu rezim internasional. Keberadaan rezim internasional tentu saja untuk mengurangi persaingan dan monopoli supaya tercipta kerjasama dan akhirnya perdamaian antarnegara produsen minyak khususnya di timur tengah dapat dicapai.

Invasi Irak ke Kuwait disebabkan tidak lebih oleh faktor ekonomi. Saat itu Irak sedang mengalami defisit akibat perang delapan tahun melawan Iran. Sedangkan dari pendapatan dalam negeri yakni minyak mentah mengalami kemerosotan harga akibat Kuwait memproduksi minyak dalam kuantitas berlebih. Merasa geram karena overquantities minyak di pasar dunia menyebabkan harga minyak merosot sekaligus untuk memperbaiki neraca devisa, Irak menginvasi Kuwait dan menjadikannya provinsi kesembilan belas.

Irak berbatasan langsung dengan Kuwait di sebelah selatan. Pada waktu invasi ke Kuwait, Irak saat itu dipimpin oleh rezim Saddam Husein. Irak dikenal sebagai negara kaya minyak. (BBC News-Iraq country profile., 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/791014.stm akses 5 Maret 2010)

Kuwait berbatasan langsung dengan Irak di sebelah utara, kapasitas produksi minyak bila diga-bungkan dengan Irak mencapai 20% kuota produksi OPEC dan 20% suplai minyak dunia. 90% penda-patan negara berasal dari minyak. Di kuwait terdapat pangkalan militer strategis Amerika. (BBC News- Kuwait country profile., 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/791053.stm akses 5 Maret 2010).

Minyak adalah kunci utama geopolitik di Timur tengah. Penempatan markas militer secara strategis dilakukan untuk melindungi kepentingan negara-negara barat. Selain itu penempatan markas militer Inggris di Arab Saudi dan Iran, serta Amerika di Yaman dan Kuwait juga semata-mata dilakukan untuk mencegah ladang minyak Timur tengah jatuh ke tangan Uni Soviet (Cass, 2005:110).

Kepemilikan minyak selain mengundang investor asing juga berperang penting menciptakan dan memelihara Balance of Power negara kawasan Timur tengah. Semula negara-negara di Timur tengah menyandarkan perekonomian di sektor agrikultur telah berubah menjadi negara penghasil minyak dimana negara yang kaya akan semakin kaya seperti Arab Saudi, sementara yang memiliki cadangan minyak terbatas menjadi negara minor. Perkembangan demikian mengarah pada pertumbuhan tidak seimbang dan menciptakan konflik sturktural (ancaman dari negara terdekat) dalam wacana geopolitik sehingga meminta bantuan kekuatan militer luar untuk mengamankan produksi minyak mereka.

Salah satu contoh bahwa geopolitik minyak dapat menghentikan perang adalah ketika Amerika menginvasi Afghanistan pada 1979-1981. Seluruh negara Arab yang tergabung dalam liga Arab mengadakan konsesus bersama dan menghimbau negara-negara Arab yang kebetulan merupakan produsen minyak dalam OPEC untuk membargo invasi Amerika ke Afghanistan. Merasa negara barat sangat tergantung dengan suplai minyak dari negara Arab, mereka memutuskan untuk mengajak Amerika keluar dari Afghanistan.

DAFTAR PUSTAKA

Flint, Colin. 2007. An Introduction to Geopolitics. London: Routledge

Cass, Frank. 2005. Geopolitics A resource of Wars: Resource Dependence, Governance and Violence. New York: Taylor and Francis Group

Short, Jhon R. 1993. An Introduction to Geopolitics. London: Routledge

BBC News- Kuwait country profile., 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/791053.stm akses 5 Maret 2010

BBC News-Iraq country profile., 2009. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/791014.stm akses 5 Maret 2010

Geopolitik, Geostrategi, dan Nation-state

Geopolitik, Geostrategi, dan Nation-state

Renny Candradewi 070810532 rennycandradewi@yahoo.com

Geopolitik adalah praktek negara mengendalikan dan bersaing untuk wilayah (Flint, 2006: 13). Bagaimana faktor-faktor geografi, teritori, populasi, lokasi strategis dan keterbatasan sumber daya alam sebagaimana dibentuk oleh pengaruh ekonomi dan teknologi, mempengaruhi hubungan antarnegara dan persaingan mereka untuk mendominasi dunia.

Penjelasan rasional tersebut dapat diperoleh melalui metode deduktif sebagai salah satunya, yakni berangkat dari teori-teori geopolitik yang sudah diperkenalkan dalam kuliah sebelumnya. Contohnya antara lain adalah teori geopolitik oleh Ratzel, Mackinder, Haushofer, Neuman, Spykman, dan Burnham. Mengapa demikian? Karena saya merasa ini menjadi salah satu metode terbaik bagi saya untuk memahami dengan lebih mudah. Saya tidak memaksakan Anda untuk menggunakan pemikiran saya karena Anda tentunya lebih bebas bereksplorasi dengan pemikiran Anda masing-masing.

Pertama, bagaimana teori-teori tersebut dapat menyediakan perspektif memadai untuk menjelaskan dinamika politik dan strategi negara bangsa (nation-state) dalam sebuah dunia yang terus berubah?

Dinamika politik utamanya tatanan sistem internasional tidak bersifat statis. Hal ini selaras dengan pernyataan oleh kaum liberal yang mengusulkan dan tatanan dunia merupakan suatu proses yang melibatkan interaksi aktor-aktor hubungan internasional satu sama lain dan setiap aktor mesti bertindak mengikuti kepentingan nasional masing-masing (Mingst, 2009:82).

Selain itu, kaum liberal juga menyatakan perubahan dalam tatanan dunia tersebut dipengaruhi oleh berbagai isu, yakni kemungkinan muncul aktor baru yang menggantikan struktur aktor lama. Untuk menyajikan relevansi pernyataan tersebut, jawabannya seringkali mudah ditemukan dalam sejarah. Oleh karena itu, lebih mudah menghadirkan analisa dinamika politik yang dialami pemerintahan berupa polis-polis di Yunani: The Rise and Fall in Ancient Greece; Empires di Eropa meliputi Inggris Raya, Spanyol, Belanda, Jerman Bersatu, Rusia pada masa kejayaan masing-masing (Abad imperialisme dan kolonialisme); dan konteks ‘empire’ sekarang yang  Amerika serikat, Uni Soviet (sekarang Rusia), Inggris, Jepang, China dan negara lain.

Seringkali konteks geopolitik berkaitan erat dengan akhir abad kesembilan belas yakni masa persaingan antara nation-states (empires, antara Inggris Raya, Spanyol, Belanda, Portugis) sedang meningkat. Oleh karena itu, seringkali teori geopolitik yang berkembang pada kurun waktu tersebut dikenal dengan geopolitik klasik yang identik dengan ekspansi wilayah maupun berorientasi perang. Dua contoh fenomenal empire yang dapat dijelaskan dengan teori geopolitik adalah Inggris raya dan Jerman-Nazi.

Inggris pada abad kesembilan belas menjajah dan menduduki (pada masa imperialisme dan kolonialisme) wilayah teritori luas dan signifikan (seperti Mesir, Yaman Selatan, Pakistan, India, semenanjung Malaka, Irlandia, Iraq, Iran, China, dan Amerika Utara (Short, 1993: 74). Inggris merupakan negara maritim terkuat. Akan tetapi Mackinder melalui teori Heartlandnya mengkritik kebijakan Inggris raya dengan mengatakan bahwa era maritim (Columbian Age) sudah usai dan digantikan oleh Eurasian age, dimana daratan menjadi hal yang paling krusial sehingga menimbulkan urgensi bahwa Inggris semestinya waspada dengan adanya dominasi yang menguasai Heartland. Mackinder menegaskan bahwa kebijakan luar negeri yan gpaling tepat untuk Inggris raya adalah untuk mencegah segala bentuk aliasni atau blok antara Jerman dan Rusia.

Jerman sebagai salah satu suksesor empire of Holy Roman Habsburgh juga melakukan tindakan politik yang berhasil dijelaskan oleh Friedrich Ratzel. Adanya pertumbuhan negara yang tidak seimbang dengan populasi, sumberdaya alam, dan geografinya; mengembangkan wilayahnya dengan aneksasi Czechoslovakia, Polandia, Perancis hingga hampir seluruh Eropa tengah. Ini sesuai dengan teori geopolitik organis milik Ratzel yang kemudian dikenal dengan Lebensraum sekaligus teori Haushofer.

Ratzel yang mengadopsi teori Organis Darwin ke dalam politik sehingga menghasilkan Lebensraum, yakni perjuangan untuk ruang lebih bagi suatu negara. Menurut Ratzel negara tidak bersifat statis, tetapi negara tumbuh secara natural. Ditambah pula Haushofer yang menyajikan saran bagi Jerman untuk segera merespon disproporsi antara tekanan populasi, keterbatasan ruang, dan perkembangan daerah urban dan suburban. Dimana Jerman mesti keluar dari keterbatasan tersebut menuju kebebasan (bebas dari keterikatan dengan Versailles yang secara geografis memangkas wilayah Jerman) dan bermigrasi membuka berbagai kemungkinan untuk membuka pemukiman baru (Tuathail dan Dalby, 1998)—aneksasi.

Selain itu, beberapa negara yang dapat diilustrasikan sebagai suatu empire antara lain adalah Amerika serikat, Uni Soviet, Jepang, dan China.

Amerika dan Uni Soviet sebagai dua kerajaan besar pada masa perang dingin menggunakan strategi geopolitik untuk menancapkan pengaruhnya ke berbagai negara di dunia. Berbeda dengan Jerman, Amerika menancapkan pengaruhnya di beberapa kawasan penting baik di Asia (Okinawa Jepang di Asia timur, Filipina di Asia tenggara, Eropa (melalui NATO) dan Timur tengah (Emirat Arab, Kuwait, dan Yaman di Timur Tengah)—ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Spykman yang menyatakan eksistensi “Rimland” sebagai usaha untuk mengurangi ancaman penguasa “Heartland” (merujuk pada Uni Soviet).

Komunisme Uni Soviet, yang saat itu seolah-seolah menerapkan efek domino, perlahan-lahan membuat negara yang berdekatan jatuh pada kekuasaan komunis (Afghanistan, Jerman timur, Polandia, Czechoslovakia, Hungaria, Romania, dan Bulgaria, China, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia). Dua kekuatan besar ini saling berhadapan dengan strategi politik yang berbeda. Jika Amerika seolah mengawasi di satu titik strategis pada kawasan tertentu, maka Uni Soviet seolah membangun rantai kekuatan negara kuat dan utamanya berperan sebagai national leader di kawasan tersebut dan umumnya kaya akan demografi dan sumber alam yang  melimpah. Dari segi geopolitik Mackinder, Uni Soviet telah  menguasai hampir seluruh Heartland dan kawasan-kawasan penting yang mengelilinginya. Sehingga pantas saja jika Amerika merasa gentar dengan peta komunis Uni Soviet yang demikian massive.

Di sisi lain, Haushofer menyatakan bahwa Amerika adalah satu-satunya negara yang berhasil mengimplementasikan strategi geopolitiknya di kawasan Amerika sekaligus menyatakan Pan-Americanism sebagai  grup geopolitik dimana Amerika berhasil berperan sebagai hegemoni kawasan dengan baik.

Jepang, pada masa perang dunia ke dua, menguasai Asia Pasifik sebagai strategi geopolitiknya sebagian besar didasarkan pada ambisi kekaisaran Hirohito untuk menjadikan Jepang sebagai satu-satunya pemimpin di Asia Pasifik. Jika dihubungkan dengan teori geopolitik—geopolitik melibatkan tiga dimensi yakni ruang (space), tempat (place), wilayah (teritori) dan sumber alam (distribution of resources capabilities). Keinginan Jepang untuk memperluas pengaruhnya hingga Asia Pasifik adalah termasuk pada ruang lingkup geopolitik, begitu pula dengan place yang mana Jepang menguasai tempat-tempat tertentu yang memiliki karakteristik kaya dengan sumberalam guna industrialisasi Jepang sedang berkembang sangat cepat saat itu. Perang Sino Jepang I merupakan implementasi strategi geopolitik Jepang. Jepang sebagai kekuatan baru yang muncul dari kesuksesan restorasi Meiji mengalihkan perhatiannya ke Korea. Selain untuk melindungi kepentingannya sendiri dan keamanan, Jepang memiliki keinginan untuk mencaplok Korea sebelum dirampas oleh kekuasaan lain. Jepang menyadari kehadiran kekuasaan lain di semenanjung Korea yang berpotensi merugikan keamanan Jepang. Sehingga Jepang memutuskan untuk mengakhiri kekuasaan China di Korea pada perang Sino Jepang I (1894-1895). Selain itu, Jepang menyadari Korea memiliki cadangan batubara dan biji besi yang akan menguntungkan basis industri Jepang yang semakin berkembang. Sedangkan pada perang Sino Jepang II, Jepang mendirikan negara boneka “Manchukuo” (memaksa China untuk mengakui kemerdekaan Korea melalui perjanjian Shimonoseki) untuk membendung kekuatan imperial Rusia.

China, menanamkan paham komunisnya di negara2 seperti Kamboja, Vietnam, dan Indonesia pada era perang dingin. Pada masa modern, China menggunakan pengaruh ekonomi untuk melakukan ekspansi industrinya demi mendapatkan pasar-pasar baru di berbagai kawasan. Hal itu dilakukan dengan mengirim hasil produksi barang sebagian besar di negara-negara Asia seperti Korea Selatan dan Asia Tenggara.

A World Order. Barangkali bisa dijelaskan melalui perspektif neorealisme dengan pola politik internasional yang bersifat struktural. Demi menjamin kesempatan bertahannya di sistem internasional yang anarki ini, negara harus meraih posisi yang signifikan supaya ketergantungan dengan negara lain menjadi minimal (Mingst, 2009).

Terdapat dua versi mengenai tatanan dunia berdasarkan teori geopolitik. Pertama Jhon Short membagi negara-negara dalam tiga kelompok yakni superpower, major power, dan minor power. Sedangkan ahli geopolitik lain yakni Bernard Walllerstein membagi negara dalam tiga kelompok, yakni core, semiperiphery, dan periphery. Dinamika politik tersebut terjadi karena adanya perubahan struktur tatanan dunia. Yang tadinya termasuk dalam golongan superpower bergeser kedudukannya menjadi negara besar maupun negara minor power yang naik ke atas menjadi golongan major power (Short, 1993: 71).

Sistem internasional yang bersifat struktural tersebut terdiri dari kelompok negara superpower, major power, dan minor power. Superpower adalah negara yang memiliki kemampuan global untuk mempengaruhi suatu peristiwa, contohnya adalah Amerika Serikat. Negara major power, terdiri dari kelompok negara yang kemampuannya berada di bawah superpower yang umumnya memainkan peran strategis dan berkepentingan komersial mencakup wilayah yang sangat luas, misal Inggris, Jerman, Perancis, Jepang dan China*. Sedangkan negara minor power, umumnya memiliki keterbasan peran langsung dan pengaruh dalam hubungan antarnegara (Short, 1993: 71).

Beberapa negara superpower yang menjadi major power antara lain adalah Spanyol pada 1600, Napoleon Perancis pada 1800an, Republik Belanda pada abad enambelas, dan Inggris raya pada 1860. Macedonia Philips Yunani pada abad sebelum Masehi yang menguasai hampir seluruh wilayah di kepulauan Cicilia dan Laut Mediterania.

Fluktuasi yang demikian diakibatkan oleh fenomena negara yang terus menerus berkembang. Pertama, peranan nasional negara yang terus berubah. Misal, Empire Charlemagne Perancis pada abad pertengahan yang merasa terlegitimasi menyatukan Eropa untuk memerangi penguasa di Konstatinopel, Empire Inggris raya terkait dengan peranan yakni misi peradaban, dan Amerika sebagai polisi dunia.

Sayangnya ketika pengaruh mereka semakin meluas—yang menjelaskan penyebab kedua, maka kekuasaan mereka cenderung terdispersi ke berbagai arah. Kekuasaan yang tidak lagi terpusat mengakibatkan mereka sulit memelihara pengaruhnya secara efektif. Selain itu, kedudukan mereka yang superpower juga mendapatkan tantangan dalam bentuk lain misalnya perlawanan daerah koloninya. Selain itu setiap negara juga bertubrukan strategi geopolitik yang lain, mengakibatkan keduanya terjebak dengan politik ekspansi masing-masing.

Polis Yunani

Yunani v.s. Persia

Philips the Macedonia King

Athena and Spartan War

Peloponessia Wars

Sejarah new Mexico

Isu selat Panama

Sejarah negara bagian California

Bagaimana Geopolitik menjelaskan tentang perluasan cities atau Polis milik Yunani

Referensi

Flint, Colin. 2006. Introduction to Geopolitics. London: Routledge

Short, Jhon R. 1993. An Introduction to Political Geography. London: Routledge

Mingst, Karen. 2009. The Essentials of Internatinal Relations. New York: Norman Publishing

Geopolitik dan Uneven Development

Geopolitik dan Uneven Development

Global Uneven Development

Banyak publisitas sosiologis melihat globalisasi melihat identik dengan homogenisasi, seolah-olah seluruh dunia ini menjadi hampir sama budaya dan ekonomi. Sebenarnya, ada cukup bukti bahwa globalisasi adalah polarisasi dunia secara geografis antara kaya dan miskin: antara daerah dan daerah mengglobal terikat ke dalam ekonomi dunia dan orang-orang di luar (Internet dan semua).

Tentu saja, perekonomian dunia yang mengglobal bukan ekonomi wilayah nasional bahwa perdagangan dengan satu sama lain, meskipun kecenderungan Bank Dunia dan organisasi lainnya untuk menggambarkan dengan cara ini. Sebaliknya, itu adalah mosaik yang rumit yang terhubung antar kota-daerah global, makmur daerah pedesaan, sumber daya situs, dan “tanah mati” semakin terputus dari waktu-ruang kompresi. Semua ini tersebar luas di seluruh dunia, bahkan jika ada dasar utara-selatan global struktur perekonomian dunia secara keseluruhan. Beberapa daerah makmur, misalnya, dapat ditemukan bahkan dalam negara-negara miskin, sehingga sangat penting untuk menanggung sifat mosaik ekonomi dunia yang sedang muncul dalam pikiran seluruh pembahasan berikut (Agnew dan Corbridge 1995, 167-8)

1. A. Uneven Development

Di antara negara-negara terkaya di dunia saat ini pendapatan per kapita telah berkumpul selama seratus tiga puluh tahun, dengan petani miskin di antara mereka lebih cepat dan menangkap dengan yang lebih kaya (Pritchett, 1997). Tentu saja, ada sesuatu tautologis di sini, di negara-negara yang relatif kaya dan menjadi miskin (seperti Argentina) dan orang yang miskin, tetapi menjadi miskin (seperti India) tidak termasuk render sedemikian lintasan pertumbuhan. Hanya negara-negara yang kini kaya seperti yang didefinisikan oleh Bank Dunia dan OECD disertakan. Tapi, bagi negara-negara ini ada lebih dan lebih banyak bergerombol di sekitar kelompok rata-rata: dari standar deviasi 0,33 di tahun-tahun 1870-1960 untuk 1.1 untuk 1960-1980, dan 0,51 untuk 1980-1994 (Pritchett, 1997: 5). Dengan kata lain, ada sebanyak konvergensi di antara negara-negara kaya dalam tiga puluh empat tahun 1960-1994 seperti dalam sembilan puluh tahun 1870-1960. Apa yang penting bagi tujuan sekarang, bagaimanapun, adalah bahwa era globalisasi 1980-1994 menunjukkan konvergensi berkelanjutan setelah periode singkat meningkat perbedaan antara tahun 1960 dan 1980. Konvergensi sementara berhenti sebagai Bretton Woods tua / sistem Perang Dingin berjumbai dan mengglobal ekonomi dunia muncul menjadi ada.

Yang kita tahu pasti adalah bahwa perbedaan antara negara kaya dan miskin telah meningkat secara signifikan selama era globalisasi dibandingkan dengan periode sebelumnya, begitu banyak untuk dunia menjadi kepala peniti ekonomi sebagai ruang menaklukkan waktu. Setidaknya pada skala kelompok-kelompok yang relatif kaya dan negara-negara miskin dan dengan menghormati kepada mereka yang termasuk dalam data ini, oleh karena itu, dunia telah terbelah menjadi dua bagian: dunia yang semakin kaya dengan ketidaksetaraan berkurang dalam pertumbuhan pendapatan antara negara-negara dan semakin miskin dunia dengan peningkatan perbedaan di antara para anggotanya. Akibatnya, dengan hanya 15 persen dari populasi dunia negara-negara kaya kini mencapai sekitar 60 persen dari GDP dunia. Meletakkan ini dalam kerangka waktu historis, jika pada tahun 1960 di dunia dua puluh negara terkaya memiliki pendapatan tiga puluh kali lebih banyak daripada yang termiskin dua puluh persen, pada tahun 1995 bahwa kesenjangan telah tumbuh sampai tujuh puluh empat kali.

Orang kaya versus negara miskin tampaknya angka pendapatan rekening di sebagian besar untuk meningkatkan pendapatan di seluruh dunia ketidaksetaraan di antara individu. Hal ini penting karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ketidaksetaraan pendapatan individu menurunkan pertumbuhan ekonomi secara umum (Aghion et al. 1999). Sebagai pendapatan ketidaksetaraan di dalam negara telah cenderung bergerak dalam sejumlah arah yang berbeda tren bersih ketidaksetaraan pendapatan masih ke atas, sejalan dengan meningkatnya pendapatan perbedaan di antara negara kaya dan miskin dan menyarankan bahwa ini adalah yang bertanggung jawab untuk meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan global antara individu-individu (World Bank, 2001: 51). Meskipun tingkat ketidaksetaraan pendapatan individu di seluruh dunia sudah naik sejak tahun 1970-an setelah meratakan antara 1920 dan 1960-an, peningkatan baru-baru ini di seluruh dunia ketidaksetaraan jauh lebih kecil daripada peningkatan yang terjadi pada abad kesembilan belas (Bourguignon dan Morrisson, 1999).

Di sinilah perhatian yang lebih besar geopolitik dibutuhkan, bukan dalam skala-menyangkal kompleksitas dari pengaruh globalisasi spasial (seperti dalam pendekatan Storper) begitu banyak yang menawarkan catatan yang berbeda asal-usulnya, baru, dan dampak geografis. Dari sudut pandang ini, globalisasi kontemporer memiliki asal-usul dalam ideologi geopolitik Perang Dingin dengan upaya pemerintah AS di kedua menghidupkan kembali Eropa Barat dan Uni Soviet-gaya menantang perencanaan ekonomi dengan mendorong sebuah “ekonomi dunia bebas ‘berkomitmen untuk menurunkan hambatan dunia perdagangan dan arus modal internasional (Agnew dan Corbridge, 1995).

Globalisasi, oleh karena itu, tidak hanya terjadi dan itu tidak sama dengan kebijakan neo-liberal dilembagakan oleh banyak pemerintah nasional pada 1980-an. Ini diperlukan banyak stimulasi politik yang tanpa teknologi dan stimulus ekonomi untuk meningkatkan interdependensi ekonomi internasional tidak bisa terjadi. Dari sudut pandang standar Amerika, semua negara idealnya akan intemasional; terbuka untuk aliran bebas investasi dan perdagangan. Hal ini tidak hanya kontras dengan yang tertutup, karakter ekonomi Soviet, juga mempunyai sebagai stimulus utama gagasan bahwa depresi tahun 1930-an telah diperburuk oleh penutupan perdagangan internasional.

Dalam lima dekade setelah 1945 dominasi Amerika berada di pusat ledakan yang luar biasa dalam apa yang saya sebut ‘interaksional’ kapitalisme (Agnew, 1993). Berdasarkan awalnya pada ekspansi konsumsi massa dalam sebagian besar negara industri, itu kemudian melibatkan reorganisasi sistematis ekonomi dunia sekitar besar peningkatan volume perdagangan dalam barang-barang manufaktur dan investasi asing langsung. Ini jelas bukan rekapitulasi ekonomi dunia sebelumnya bahwa Lenin telah berlabel ‘imperialis.’ Meninggalkan imperialisme teritorial, ‘kapitalisme Barat … menyelesaikan masalah lama produksi berlebih, sehingga menghilangkan apa yang Lenin percaya merupakan insentif utama untuk imperialisme dan perang’ (Calleo, 1987: 147). Kekuatan pendorong sekarang bukan ekspor modal untuk koloni tapi pertumbuhan konsumsi massa di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang. Jika sebelum Perang Dunia Kedua kemakmuran negara-negara industri telah bergantung pada kondisi perdagangan yang menguntungkan dengan dunia terbelakang, sekarang permintaan dirangsang terutama di rumah. Produk-produk industri seperti real estat, rumah tangga dan barang-barang elektronik, mobil, pengolahan makanan, dan hiburan massal semua dikonsumsi dalam, dan progresif antara, negara-negara produsen. Negara kesejahteraan membantu untuk mempertahankan permintaan melalui redistribusi pendapatan dan peningkatan daya beli barang-barang dasar.

Dimulai pada akhir 1960-an sistem internasional ini mulai berubah dalam cara-cara yang mendalam augured terjadinya globalisasi. Pertama datang meningkatnya level perdagangan internasional, terutama antara daerah-daerah industri utama di dunia, berikut efek revolusioner Putaran Kennedy Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan pada pertengahan tahun 1960-an. Hal ini diikuti pada tahun 1971 oleh US penghapusan Perjanjian Bretton Woods tahun 1944, membebaskan mata uang dari kurs tetap ke AS $ sehingga dapat meningkatkan posisi perdagangan memburuknya perekonomian AS. Set mata uang mengambang bebas terhadap satu sama lain dan menciptakan sistem keuangan global sekarang di tempat di seluruh dunia. Ketiga datang globalisasi produksi yang terkait dengan peningkatan dramatis tingkat investasi langsung asing. Awalnya dipimpin oleh Amerika besar perusahaan, oleh 1970-an dan 1980-an Eropa, Jepang, dan perusahaan lain juga telah menemukan manfaat produksi di pasar lokal (di atas segalanya, orang-orang dari pesaing utama mereka) untuk mengambil keuntungan dari kondisi makroekonomi (nilai tukar, bunga bunga, dll), menghindari tarif dan hambatan lain untuk perdagangan langsung, dan mendapatkan pengetahuan tentang selera dan preferensi lokal. Investasi langsung asing telah meningkat tujuh kali lipat sejak tahun 1970-an, untuk sekitar $ 400 miliar per tahun.

Dengan runtuhnya sistem Soviet alternatif sejak 1989, terutama karena kegagalannya untuk memberikan janji materi peningkatan kemakmuran, maka ‘Amerika’ model telah muncul menjadi menonjol di skala dunia. Suatu pendekatan diatur di kereta api di tahun 1940-an untuk menghadapi ancaman yang dirasakan model Amerika di rumah dengan melakukan ekspor ke luar negeri itu telah melahirkan sebuah dunia global ekonomi yang cukup melebihi apa yang arsitek bisa meramalkan pada awal Perang Dingin. Namun, di sanalah akarnya berbohong, tidak dalam perubahan teknologi terbaru atau murni dalam intrik baru-baru ini Amerika atau global bisnis besar. Globalisasi telah geopolitik lebih dari sekadar teknologi atau asal-usul ekonomi.

Globalisasi juga memiliki efek dramatis pada geografi politik global, yang mempengaruhi otonomi politik bahkan negara yang paling kuat (Agnew, 1999). Salah satunya adalah internasionalisasi berbagai kebijakan dalam negeri sampai sekarang untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma global kinerja. Jadi, tidak hanya kebijakan perdagangan tetapi juga industri, kewajiban produk, lingkungan, dan kebijakan kesejahteraan sosial tunduk pada definisi dan pengawasan dalam hal dampaknya terhadap akses pasar antar negara. Kedua adalah meningkatnya perdagangan global layanan, sekali diproduksi dan dikonsumsi umumnya dalam batas-batas negara.

Ekonomi dunia yang mengglobal juga ditandai oleh geografi yang secara substansial berbeda dari pertumbuhan ekonomi yang baik karakteristik dari kapitalisme territorialized zaman kolonial atau strategi pembangunan nasional Perang Dingin. Pembangunan tidak merata global kontemporer memiliki tiga ciri khas yang cukup. Pertama, seperti disebutkan sebelumnya, adalah perbedaan utama pendapatan per kapita antara relatif kaya dan relatif negara-negara miskin sejak tahun 1960-an, dengan mantan meningkatkan pangsa dari total global. Buah positif dari globalisasi sangat banyak terkonsentrasi di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang, apa pun pendapatan dan kesempatan kerja kekhawatiran dari Dunia Pertama-pengunjuk rasa di Seattle. Sebagai contoh, dari $ 400 miliar per tahun dalam investasi asing langsung hari ini, 80 persen hanya pergi ke sepuluh negara, dengan 100 negara rata-rata hanya $ 100 juta masing-masing per tahun. Kedua, adalah peningkatan kinerja ekonomi oleh beberapa sebelumnya negara-negara miskin, terutama di Asia Timur dan Tenggara, yang mencerminkan sebagian asal-usul pertumbuhan diperbaiki mereka sebagai akibat dari geopolitik hak istimewa selama Perang Dingin. Ketiga, dan akhirnya, adalah munculnya daerah di tepi atau sebenarnya jatuh dari ekonomi dunia karena mereka tidak menarik bagi investor luar dan setelah meminjam berat di pasar keuangan internasional untuk membiayai proyek-proyek pembangunan nasional (dan elit gaya hidup), telah menjadi subyek program mandat internasional restrukturisasi ekonomi yang mencerminkan dominan ideologi neo-liberal lebih dari kesesuaian dengan keadaan setempat. Sebagian besar Afrika yang patut dicontoh.

Referensi

Agnew, J. A.,  1993.  The United States and American hegemony, in P. J. Taylor (ed.) The Political Geography of the Twentieth Century. London/ New York:  Wiley.

Aghion, P., Caroli, E., and García-Peñalosa, C.  1999.  Inequality and economic growth: the perspective of new growth theories.  Journal of Economic Literature, 37, 4, 1615-1660.

Agnew, J. A. and S. Corbridge.,  1995. Mastering Space:  Hegemony, Territory and International Political Economy. London/New York:  Routledge.

Bourguignon, F.,  and Morrisson, C.  1999. The size distribution of income among World Citizens. University of Paris, Département et Laboratoire d’Economie Théoretique et Appliquée.

Pritchett, L.,  1997.  Divergence, big time.  Journal of Economic Perspectives, 11, 3, 3-17.

World Bank.,  2001.  World Development Report 2000/2001:  Attacking Poverty.  New York:  Oxford University Press