UJIAN TENGAH SEMESTER (HI UNAIR 2008)


Semester Gasal 2009

Mat kuliah: SOP-241 Pemikiran Politik Barat (A&B)

Hari, tanggal: Senin, 2 Oktober 2009

Pukul: 09.30-11.00

Penguji: Dr. Dwi Widyastuti, Hari Fitrianto, Fahrul Muzaqqi

  1. Jika Aristoteles meletakkan demokrasi sebagai pilihan terakhir (terburuk) dalam klasifikasi mengenai negara yang baik dan negara yang buruk. Coba Anda jelaskan demokrasi yang didefinisikan oleh Aristoteles, berikut argumentasinya?
  2. Pada tahun 410, Kerajaan Romawi yang sangat besar, tumbang dengan dampak yang dramatis pada peradaban dunia. Coba Anda jelaskan bagaimana pendapat St. Agustinus terhadap fenomena kehancuran Kerajaan Romawi, dan kaitannya dengan konsep negara Surgawi dan negara Duniawi?
  3. Semangat Renaisance adalah menggugat dogmatika gereja, sehingga semangat pengetahuannya adalah menolak supremasi kekuasaan/ pengetahuan yang didasarkan pada zat-zat yang transeden (Tuhan). Selain itu, pembaharuan juga menjiwai semangat gerakan itu. Sebutkan tawaran metodologi yang benar-benar baru dikenalkan pada studi politik oleh Machiavelli?
  4. Semangat anti depotisme yang diusung Montesqueiu tentu sangat mempengaruhi pemikirannya ketika dia merumuskan prinsip separation of power, dimana kekuasaan oleh Montesqueiu dibagi dalam tiga kamar yang meliputi eksekutif, legislative, dan yudikatif. Separation of power ini dimaksudkan agar tiap lembaga mampu melakukan check and balance. Sebutkan asumsi dasar dan implikasi dari separation of power?
  5. Bagaimana perbedaan da ketertarikan karakteristik pemikiran politik barat dari era Yunani dan romawi klasik (yang direpresentasikan oleh Plato dan Aristoteles), Abad Pertengahan (yang diwakili oleh Agustinus dan Aquinas), dan Abad Pencerahan (yang ditandai oleh model pemikiran Machiavelli dan para pemikir sezaman maupun sesudahnya)?

Kedudukan Demokrasi dalam Pemikiran Barat sejak Plato hingga Marx


PENDAHULUAN

Fenomena demokrasi telah menjadi wacana luas sejak berakhirnya perang dingin di tahun 1991. Runtuhnya simbol kekuasaan komunis yakni Uni soviet menjadi determinasi penerimaan konsep demokrasi secara menyeluruh oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Demokrasi merupakan konsep penyelenggaraan pemerintah yang diusung oleh pemahaman liberal Barat, utamanya Amerika sebagai pencetus pertama konsep demokrasi. Walaupun demikian, banyak pula yang berpendapat bahwa demokrasi secara partikular berakar dari nilai nasionalisme dan kebebasan berpendapat yang berkembang sekitar awal abad 20.

Konsep demokrasi bukanlah hal yang sama sekali baru bagi dunia internasional. Konsep demokrasi tertua telah diperkenalkan secara implisit oleh filsuf Yunani kuno, yakni Plato dan Aristoteles. Akan tetapi, posisi demokrasi dalam ketatanegaraan berdasarkan pemikiran filsuf-filsuf tersebut belumlah substansial seperti masa sekarang. Hal itu disebabkan demokrasi dianggap merupakan konsep negara yang buruk dalam dunia filsuf Yunani saat itu.

Pada masa-masa selanjutnya nilai demokrasi ditelan oleh konsep negara politea dan otokrasi, hal ini sejalan dengan pemikiran Santo Agustinus dan Thomas Aquina. Sedangkan pada masa berikutnya, yakni pada masa pemikiran Machiavelli dan Thomas Hobbes, konsep demokrasi mengalami nasib naas, dikubur oleh kekuasaan yang terpusat pada satu penguasa saja. Selanjutnya, demokrasi mulai mendapatkan angin segar dari Montesquieu dan J.J. Rousseau sehingga meraih kepercayaan diri sebagai konsep negara yang idealis dan banyak diidam-idamkan oleh orang-orang di dunia, khususnya orang-orang yang tertindas. Demokrasi meraih momentum keemasan ketika ia diembeli oleh nilai-nilai liberalisme seperti kebebesan berpendapat dan kebebasan pasar ekonomi yang seluas-luasnya.

Berbeda dengan pemikir-pemikir barat era sebelumnya, seperti yang telah disebutkan di atas, Freidrich Engels, Karl Marx dan Engels muncul sebagai pemikir radikal yang kontroversional. Dinamakan kontroversional karena seolah-olah pemikiran ketiganya mendirikan parameter jelas yang membatasi konsep demokrasi yang berlebihan. Dikatakan oleh ketiganya, bahwa demokrasi yang dijunjung tinggi oleh demokrasi mesti diawasi oleh keterlibatan pemerintah pusat dalam melakukan kontrol yang ketat, bila perlu.

Berikut dalam tulisan ini akan dibahas satu persatu perspektif pemikir barat dalam menerjemahkan konsep demokrasi sesuai dengan konteks zamannya masing-masing dengan harapan semoga tulisan ini menjadi bacaan ringan dan menambah pengetahuan pembaca budiman. Segala kritik dan saran diterima dengan terbuka demi memperbaiki tulisan ini di masa datang.

  1. Zaman Yunani Kuno, Plato (429-347 Sm) dan Aristoteles (384-322 SM)

Keilmuan Yunani, pusat awal perkembangan peradaban Barat, memperkenalkan metode-metode eksperimental dan spekulatif guna mengembangkan pengetahuan melalui semangat rasionalisme dan empirisme dengan menempatkan akal di atas segala-galanya. Dengan kata lain sumber kebenaran hanya dapat dikenali melalui akal. Berbeda dengan pemikiran di atas yang lazim di Yunani, Socrates, salah satu pemikir Yunani yang paling signifikan dan inspiratif, mengungkapkan bahwa kebenaran dapat dikenali melalui metode retoriknya. Yakni kebenaran akan diketahui buktinya dengan melakukan investigasi, dengan bertanya, terus-menerus. Athena, tempat lahirnya para filsuf Yunani dahulunya terkenal dengan sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalam sejarah awal perkembangannya demokrasi juga memakan korban. Socrates, filsuf terkemuka negara Yunani kuno, sangat kritis membela pemikiran-pemikirannya, yaitu agar kaum muda tidak mempercayai para dewa dan mengajari mereka untuk mencapai kebijaksanaan sejati dengan berani bersikap mencintai kebenaran sehingga terhindar dari kedangkalan berpikir.

Socrates sangat meyakini adanya kebenaran mutlak, maka para penguasa Athena menganggap Socrates sebagai oposan. Mereka menganggap Socrates menyesatkan dan meracuni kaum muda dengan ajaran-ajarannya. Socrates menemukan argumen untuk membela diri, yaitu dengan metode induksi (penyimpulan dari khusus ke umum). Dengan metode induksi ini ia menentukan pengertian umum yang berhasil membuktikan bahwa tidak semua kebenaran itu relatif.

Meskipun tidak meninggalkan ajaran gurunya, Plato mengungkapkan bahwa kebenaran yang mutlak terletak pada ide dan gagasan yang abadi. Seluruh filsafat Plato bertumpu pada ide yang menurutnya realitas (kenyataan) sebenarnya dari segala sesuatu yang ada dan dapat dikenal lewat panca indra.

Melalui idealisme yang empiris, Plato mengungkapkan bahwa hal terpenting berhubungan dengan penguasa adalah,penguasa mesti berasal dari kalangan filsuf. Dengan sejumlah argumentasi, menurut Plato, hanyalah filsuf yang dibekali dengan nilai-nilai kebenaran. Landasan pemikiran Plato tentang negara berawal dari idenya yang menggolongkan manusia ke dalam kelas dalam negara, berturut terdiri dari akal, semangat, dan nafsu yang kemudian memperoleh interpretasi berbeda yakni sebagai penasihat, militer, dan pedagang.

Plato mempercayai bahwa masing-masing individu mesti melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan tidak ada pelanggaran hierarkis. Hierarki inilah yang kemudian dipertahankan oleh plato sebagai justifikasi pemikirannya mengenai demokrasi. Artinya, demokrasi kerakyatan tidak bisa diterima oleh pemikiran plato seperti di atas karena rakyat biasa tidak mempunyai waktu untuk memikirkan negara, dan lebih pentingnya lagi, Plato menegaskan bahwa rakyat tidak memiliki pengetahuan ketatanegaraan sama sekali. Penyerahan wewenang pada rakyat yang demikian sepenuhnya merupakan awal kehancuran suatu entitas kekuasaan itu sendiri.

Pemikiran ini serupa dengan muridnya Aristoteles, meskipun sedikit berbeda, Aristoteles dan Plato berbagi kemiripan landasan pemikiran. Pemikiran Aristoteles mengenai demokrasi diungkapkan dalam pandangannya mengenai warganegara. Menurutnya tidak semua individu dikelompokkan ke dalam warganegara. Warganegara adalah individu yang memiliki waktu untuk memperluas pengetahuan tentang urusan publik dan mengupayakan kewajiban. Sebaliknya, individu yang secara alamiah merupakan budak dan kelas produsen, petani tidak masuk kategori warganegara. Singkat cerita, implementasi pemikiran Aristoteles terdapat pada pengertian, filsuf yang notabene mengusahakan kebajikan bisa disebut warganegara; sementara budak, bukan warganegara. Jadi ketika wewenang diberikan kepada individu secara meluas seperti golongan petani, golongan penghasil produsen, dan budak, mengakibatkan negara berada pada bentuk terburuknya. Hal ini ditegaskan oleh tulisan Aristoteles, Republik, yang menempatkan bentuk negara demokrasi sebagai bentuk terburuk suatu negara.

  1. Abad Pertengahan, Santo Agustinus (354-450) dan Thomas Aquinas (1229-1274)

Watak filsafat politik Santo Agustinus, bekas penganut Manikheisme dan pembuat onar semasa remajanya ini, bisa dikarakterkan menjadi tiga: filsafat murni, yakni membahas teori tentang waktu; filsafat tentang sejarah yang membahas City of God; dan teori tentang penebusan dosa.

Ia meletakkan bentuk negara politea yang berdasarkan dengan konsep ketuhanan sebagai konsep negara paling baik. Secara simbolis ia mengungkapkan bahwa penguasa tunggal, monarki, merupakan representasi Tuhan di dunia. Ia melihat wewenang representasi Tuhan tersebut mesti diikuti oleh rakyat umum atas dasar nilai kebaikan dan kepatuhan bersama. Secara singkat ini menyiratkan seolah Tuhan mengatur kehidupan ketatanegaraan, semacam bentuk negara kesemakmuran Kristiani. Sehingga ia melihat konsep negara dengan wewenang terletak pada rakyat luas—demokrasi, sebagai suatu negara yang tidak ideal karena negara demokrasi merupakan refleksi negara duniawi yang penuh dengan kekacauan, pertikaian, dan peperangan.

Dalam beberapa tulisannya dia memperkenalkan konsep pemahaman dalam memahami fenomena budak sebagai keadaan alamiah yang mesti diterima dengan lapang sebagai suatu keadaan dalam rangka upaya untuk menebus dosa. Masyarakat bawah menurutnya terdiri dari banyak orang yang masih berposisi budak. Sehingga ketika wewenang diberikan pada rakyat secara luas, maka wewenang tersebut cenderung dilaksanakan jauh dari cita-cita negara Tuhan.

Selain itu, Thomas Aquinas lahir 1225, terkenal dengan tulisannya Summa Theologika. Ia mengatakan bahwa hakikat manusia adalah berasal dari tuhan, yang mana tuhan kemudian menetapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan politik. Dalam tulisanya ia juga sering mengusung pola hukum yang meliputi hukum kodrat, hukum alam dan hukum abadi. Menurutnya negara merupakan aktualisasi sifat alamiah manusia, sehingga terbentuknya suatu negara merupakan cerminan kebutuhan kodrati manusia.

Negara memuat serangkaian kewajiban salah satunya adalah mengarahkan setiap kelas-kelas sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan doktrin kristiani meyakini keberadaan alam akhirat yang abadi.

Dalam hal ini, pemikiran Thomas Aquinas tidak jauh berbeda dengan Santo Agustinus. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa negara mesti dibentuk oleh nilai ketuhanan. Bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita keduanya yakni politea.

Thomas Aquinas berpikirn bahwa tentang kehendak bebas manusia dan tujuan akhir manusia yang selalu bermuara pada kebaikan, idealnya, pada tujuan ketuhanan. Meski tidak dijelaskan secara tersurat dalam berbagai tulisan baik Santo Agustinus dan Thomas Aquinas mengenai posisi demokrasi. sedikit sekali mereka menyinggung bentuk negara demokrasi. adapun Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa bentuk negara terbaik adalah monarki, dan yang terburuk adalah tirani denga tambahan demokrasi, setidaknya telah mendapatkan posisi yang lebih baik daripada dulu pada zaman filsuf. Menurutnya, demokrasi, meskipun buruk, tapi masih lebih baik daripada tirani.

  1. Abad Pencerahan, Machiavelli (1467-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679)

Machiavelli meletakkan, demokrasi di tempat terburuk, dan tirani di tempat terbaik dalam hirarki bentuk negara menurut pemikirannya. Hal berdasarkan pemikiran realis klasiknya yang berlebihan, ia beranggapan negara akan mengalami kejayaan manakala pemimpimnya terlepas dari nilai moral dan etika yang dulu pada abad pertengahan pernah diagung-agungkan. Akan tetapi, dalam lingkaran pemikirannya Machiavelli menyiratkan salah satu nilai demokrasi, yakni kebebasan individu. Menurutnya, kebebasan individu disediakan sepanjang tidak mengganggu keselamatan dan stabilitas tatanan politik. Walaupun Machiavelli tidak secara eksplisit menunjukkan nilai-nilai demokrasi, ia telah memulai anggapan bahawa sebenarnya nilai demokrasi itu tetap digenggam dalam bentuk negaranya. Akan tetapi, tetap, monarki absolut berada di tataran tertinggi bentuk negara terbaik berdasarkan pemikirannya.

Pemikiran ini selaras dengan Thomas Hobbes. Meninggalkan pemikiran ekstrem Machiavelli, Thomas Hobbes, meletakkan demokrasi di tempat terburuk, dan monarki di tempat tertinggi dalam hierarki bentuk negara sesuai dengan pemikirannya. Menurutnya pemerintahan akan sebaik-baiknya dijalankan jika kekuasaan terpusat pada satu orang saja. Akan tetapi, meletakkan adanya kewenangan dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Kewenangan tersebut diperoleh dari kontrak sosial dimana sekelompok orang secara pasrah dan sadar memberikan seluruh kekuatan politiknya pada orang di luar kelompok mereka. kontrak sosial memiliki kemiripan struktur dengan bentuk negara demokrasi saat ini. Kemiripan tersebut dapat ditelusuri pada periode pemikir barat selanjutnya, yakni JJ Russeau melalui penerbitan lembaga-lembaga pemerintahan atau biasa dikenal dengan distribusi kekuasaan.

  1. Era Westphalia, John Locke  (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan Jean Jacques Russeau (1712-1778)

Benih nilai-nilai demokrasi baru mendapatkan perhatian penuh oleh pemikir politik abad selanjutnya, ketika pertama kali John Locke mengungkapkan bahwa dalam keadaan alamiah, manusia lahir dengan persamaan dan kebebasan—kebebasan di sini masih tunduk dalam hukum alam yang bersifat normatif (hukum manusia).  Nilai kebebasan ini kemudian dituankan dalam kontrak sosialnya John Locke yang bersifat sangat liberal. John Locke memberikan dukungannya bahwa rakyat sipil atau warganegara juga termasuk dalam masyarakat politik. Oleh karena itu semestinya dilibatkan dalam setiap kegiatan politis pemerintahan. John Locke juga tampil dengan mengurusng konsep kekuasaan mayoritas. Namun, karena saat itu negara gereja masih mendominasi keadaan politik, maka pemikirannya ini masih berkembang secara rahasia.

‘Manusia dilahirkan bebas’, merupakan … JJ Russeau. Ia mengungkapkan adanya kehendak umum sebagai bentuk penyatuan sosial yang menciptakan pribadi kolektif baru, yaitu negara. JJ Russeau memperkenalkan untuk pertama kalinya konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan kebebasan manusia sejajar dengan kehendak negara. kedaulatan rakyat ini bersifat tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Akan tetapi, kewenangan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Karena rakyat adalah subyek hukum maka dia harus menjadi pembautnya, semua anggota komunitas politik memiliki kedudukan sama dalam pembuatan hukum. Keadaulatan ada di tangan komunitas kapasita kolektif. Parlemen yang representatif dipilih oleh rakyat. Individu bebas dari pengaruh orang lain dalam menyatakan kehendak bebasnya. JJ Russeau mengatakan bahwa itdak ada sistem pemerintahan perwakilan, oleh karena itu, pemikirannya tentang konsep kedaulatan rakyat ini biasa dikenal dengan demokrasi langsung.

Berbeda dengan JJ Russeau, prinsip pemerintahan Montesquieu bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok,yakni republik, monarki, dan depotisme. Dalam Republik, Montesquieu mengatakan bahwa nilai penggerak pemerintahan adalah civic virtue dan spirit publik dari rakyat dalam cinta pada negara, kesediaan menundukkan kepentingan diri, patriotisme, kejujuran, keserhanaan dan persamaan. Demokrasi terletak di dalam republiknya Montesquieu, yang didefinisikan sebagai kedaulatan yan gdiserahkan pada lembaga kerakyatan.

Karakter pemerintahan, demokrasi, mencakup kedaulatan tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh hak pilih rakyat dalampemilu, yang merupakan kehendak rakyat sendiri. Montesquieu melatarbelakangi konsepsi bahwa kedaulatan rakyat bisa dibagi (didistribusikan) melalui tiga, pemisahan kekuatan pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan fungsionalnya masing-masing.

  1. Abad Imperialisme dan Kolonialisme, Fredrich Hegel (1818-1883), Karl Marx (1770-1831), dan Fredrich Engels (1820-1895)

Pandangan Hegel mengenai demokrasi, menurutnya demokrasi pada masanya dan sedikit pada masa sekarang bukanlah hasil akhir dan terbaik dari bentuk negara yang ada. Hegel dikenal sebagai pemikir yang mengedepankan disposisinya berkaitan dengan nilai-nilai kristiani. Ia menarasikan bahwa negara bukanlah alat melainkan tujuan itu sendiri sehingga untuk kebaikan bersama, maka rakyat harus menjadi abdi negara.

Posisi individu dalam pemikirannya, tidak mungkin bertentangan dengan negara, akan tetapi keberadaannya tetap diakui. Pemirikirannya yang seperti ini berasa dari pengarku pemikiran Kristiani Protestanisme. Konsepnya yang meletakkan rakyat harus sebagai abdi negara seolah menjustifikasi adanya bentuk negara yang demokratis, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, artinya dengan suatu persyaratan bahwa warganegara wajib dibekali dan memiliki pengetahuan ketatanegaraan untuk kemudian diberi wewenang untuk menjalankan kedaulatan. Akan tetapi, pemikirannya yang Kristiani Protestanisme seolah menegaskan negara dengan orientasi nilai kebaikan yang berlandaskan pada ketuhanan. Seolah Hegel nampak menempatkan kembali negara dengan kekuasaan di tangan abdi negara dan agama dalam posisi sejajar, dan equal.

Berasal dari keadaan politis yang bersangkut paut erat dengan mass produksi dan ekonomi yang menyebabkan terciptanya dua kelas yakni kelas pemilik modal produksi dan kelas yang tidak memiliki modal. Keberadaan dua kelas ini seringkali menciptakan pertentangan. Dilatarbelakangi oleh adanya dua kaum ini, kelas bawah terus menerus berusaha melawan kelas atas dengan menghilangkan kelas. Perjuangan kelas bawah untuk menghilangkan gap tersbut inilah yang seringkali identik dengan perjuangan menuju revolusi. Karl Marx tidak bicara secara khusus tentang demokrasi, sebaliknya ia mendukung adanya regulasi ketat pemerintah, yang mengusung persamaan semua kelas. Pahamnya yang demikian sering dikenal dengan nama sosialis. ia tidak memposisikan demokrasi di ujung tanduk, sebaliknya ia memposisikan kekuasaan mesti diletakkan terpusat. Adapun demokrasi bisa ditarik ke haluan Marx, demokrasi rakyat yang disebut juga demokrasi proletar, adalah demokrasi yang berhaluan Marxisme-komunisme, mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada kepemilikan pribadi tanpa penindasan dan paksaan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan cara paksa atau kekerasan.

KOMUNISME: PLATO, MARX, DAN ENGEL


Pengertian Komunisme

DIstilah komunis mulai popular dipergunakan setelah revolusi tahun 1830 di Prancis, yakni suatu gerakan revolusi yang menghendaki perubahan pada pemerintahan yang bersifat parlementer dan dihapuskan adanya raja. Akan tetapi yang terjadi justru dihapuskannya sistem republik dan Louis Philippe diangkat sebagai raja. Hal tersebut melahirkan munculnya gelombang perkumpulan revolusioner rahasia di Paris pada tahun 1930-1940an.

Istilah komunis awalnya mengandung dua pengertian. Pertama, hubungan mengenai komune, satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara sebagai federasi komune-komune tersebut. Kedua, lebih erat hubungannya dengan serikat rahasia dan serikat yang terbuang seperti perkumpulan Liga Komunis (1847) di kalangan orang Jerman yang hidup terbuang di negara lain (Paris). Dan yang ketiga, ia dapat digunakan untuk menunjukkan milik atau kepunyaan bersama seperti yang digunakan oleh Cabet dan pengikutnya di Inggris pada 1840-an.[1]

Istilah komunis sebagai suatu paham gerakan (ideologi) yang kemudian digunakan oleh golongan sosialis yang tergolong militan. Marx dan Engels menggunakan istilah dari karya mereka dengan apa yang disebut dengan manifesto komunis. Ini untuk memberikan pengertian yang revolusioner sekaligus memperlihatkan kemauan untuk “bersama”, bersama dalam arti hak milik dan dalam hal menikmati sesuatu.

Pemikiran Karl Marx kemudian dikembangkan oleh Engels dan Lenin yang kemudian disebut dengan ideologi sosialisme-komunisme. Jika sosialisme lebih pada sistem ekonomi yang mengutamakan kolektivisme dengan titik ekstrem menghapuskan hak milik pribadi, komunisme lebih menunjuk pada sistem politik yang juga mengutamakan hak-hak komunal, bukan hak-hak sipil dan politik individu. Dan pada makalah ini penulis akan lebih mengusut pada ideologi komunisme.

A. Plato (429-347 SM)

Bagi Plato kepentingan orang-seorang harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Plato lebih cenderung untuk menciptakan rasa kolektivisme, rasa bersama, daripada penonjolan pribadi orang perorang. Oleh karena itu, mengenai cara kehidupan sosial, Plato mengemukakan “semacam komunisme” yang melarang adanya hak milik dan kehidupan berfamili atau berkeluarga. Ia memandang adanya hak milik hanya akan mengurangi dedikasi seseorang pada kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dan keperluan jasmaniah seseorang akan dicukupi oleh negara sepenuhnya.[2]

Akan tetapi “komunisme” cara Plato ini terbatas pada kelas-kelas penguasa dan  pembantu penguasa saja, sedangkan kelas pekerja dibenarkan memiliki hak milik dan berkeluarga sebab merekalah yang akan menghidupi kelas-kelas lainnya.[3]

Semua pemikiran Plato dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan masyarakat di Athena pada masa itu di mana pertentangan antara yang kaya dan miskin sangat menyolok. Kekuasaan aristokrasi, oligarki, dan demokrasi datang silih berganti tanpa mampu mendudukkan suatu pemerintahan yang tetap. Latar belakang inilah yang mengilhaminya agar terdapat pembagian tugas yang ia sebut dengan “keadilan” di mana masing-masing anggota menjalankan perannya masing-masing.

Pemimpin perintah harus dipegang oleh idea tertinggi, yakni dari golongan pemerintahan atau filsuf. Mereka bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya, selain memperdalam ilmu pengetahuan dengan budi kebijaksanaannya. Mereka tidak diizinkan untuk berkeluarga tetapi dilindungi dan dihidupi oleh negara. Begitu pula dengan kelas pembantu penguasa, yaitu militer. Mereka tidak diperbolehkan memiliki harta milik pribadi (kecuali kebutuhan pokok sehari-hari), tidak diperbolehkan memiliki rumah pribadi (harus tinggal di asrama), dan juga dilarang terlibat dalam urusan emas dan perak. Namun negara akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan mereka sebagai upah pengawalan mereka terhadap keamanan negara.

Sementara dari kelas penghasil diperkenankan memiliki harta milik pribadi dengan ketentuan tidak boleh menjadi kaya namun tidak boleh juga menjadi miskin. Sebab jika terlalu kaya akan menyebabkan kemalasan dan jika terlalu miskin akan membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan negara, penguasa, dan juga pembantu penguasa.

Oleh karena golongan mayoritas – yang merupakan kelas penghasil – tetap diperkenankan memiliki harta pribadi dan juga berkeluarga, maka komunisme Plato disebut dengan komunisme terbatas. Revolusi komunisme barulah benar-benar terjadi ketika Marx dibantu oleh sahabatnya, Engel, dalam mengembangkan ide tersebut.

  1. Karl Marx (1770-1831)

Penggunaan istilah komunis dalam hasil karya mereka (dengan sebutan manifesto komunis) adalah untuk memberikan pengertian yang bersifat revolusioner sembari terus mengusung keinginan mereka untuk “bersama”, bersama dalam hal milik maupun menikmati sesuatu.

Masyarakat komunisme yang digambarkan oleh Marx adalah suatu komunitas yang tidak berkelas, namun tenteram dan tenang, manusia yang memiliki disiplin diri dan memandang pekerjaan sebagai sumber kebahagiaan, lepas  dari pemikiran perlu tidaknya sebuah pekerjaan dipandangan dari segi keuntungan dan kepentingan diri sendiri. Bekerja merupakan sumber dari segalanya, sumber dari kebahagiaan serta kegembiraan. Orang bekerja bukan untuk memenuhi nafkah melainkan panggilan hati. Oleh sebab itu, selayaknya tiap-tiap orang menjalani peran sesuai dengan kesanggupannya.

Karena saat itu tingkat produksi telah demikian melimpah, maka pendapatan seharusnya tidak lagi berupa upah melainkan berdasar pada keperluan tiap-tiap individu. Kemajuan teknologi telah memungkinkan segala kemudahan, maka baginya tidak ada lagi perbedaan kerja otak dan otot sebab pembagian bukan lagi berdasarkan jenis melainkan berdasarkan keperluan hidup masing-masing individu.[4]

Pada tahun 1844 Marx menulis Economic and Philosophic Manuscript. Dalam tulisannya Marx dengan cerdas mengemukakan bahwa industrialisme benar-benar nyata dan sepantasnya disambut sebagai harapan untuk membebaskan manusia dari keterpurukan hawa nafsu akan kebendaan, ketidakpedulian, dan penyakit. Sementara kaum romantik kala itu lebih memandang industrialisme sebagai sebuah kejahatan, Marx mengartikan alienasi sebagai akibat dari industrialisme kapitalis. Dalam manuskrip, Marx mengungkapkan bahwa kapitalisme manusia dialienasikan dari pekerjaan, barang yang dihasilkannya, majikan, rekan sekerja, dan diri mereka sendiri. Maka buruh, menurut Marx, akibat dari industrialisme kapitalis, kini tidak bekerja untuk mengaktualisasikan diri serta potensi kreatifnya sebab “pekerjaannya tidak atas dasar kesukarelaan tetapi atas dasar paksaan”.[5]

Keterasingan dari pekerjaan itu terungkap dalam keterasingan manusia dari manusia itu sendiri. Buruh terasing dari majikannya yang diakibatkan oleh kepentingan yang kontradiktif; buruh ingin bekerja dengan kebebasan sesuai kreativitasnya sendiri (minimal ia ingin mendapatkan upah yang optimal) sementara itu majikan membutuhkan ketaatan dari buruh. Majikan pun melakukan penekanan terhadap upah buruh demi perhitungan untung-rugi perusahaan. Akibatnya buruh terasing dari para buruh sebab mereka saling bersaing berebut tempat kerja. Majikan terasing dari majikan lainnya karena terlibat juga dalam persaingan. Dalam kondisi demikian, sistem kerja upahan sebenarnya berdasar pada hak milik pribadi yang mana meciptakan kondisi di mana baik buruh maupun majikan menjadi egois. Maka untuk mengembalikan kesosialan manusia yang sesungguhnya, hak milik pribadi atas alat-alat produksi harus dihapuskan. Akan tetapi, menurutnya, pantas kiranya untuk diketahui bahwa hak milik pribadi bukan merupakan suatu perkembangan kebetulan melainkan merupakan akibat dari pembagian kerja. Oleh karenanya, hak milik pribadi tidak dapat begitu saja dihapus. Penghapusan dilakukan berdasar pada kondisi perekonomian secara objektif. Ajaran tentang kondisi itu oleh Marx disebut dengan “pandangan materialis sejarah.”[6]

The Manifesto of The Communist Party, atau Manifesto Partai Komunis yang dicetak pada Februari 1845 merupakan karya Marx dan Engels mendapatkan respon yang luar biasa. Dalam buku ini dikemukakan mengenai hakikat perjuangan kelas. Dengan tegas ia menjelaskan bahwa persoalan perjuangan kelas adalah bagian yang tidak terlepas dari pergulatan manusia sepanjang zaman. Ini bagian dari pergolakan untuk melakukan perubahan sosial dari golongan masyarakat yang tertindas melawan golongan yang menindasnya sejak kemunculan kelas sosial itu sendiri. Menurut Marx polarisasi ini terdiri atas kelas Borjuis (kelas yang menindas karena memiliki hak milik atas alat-alat produksi) dan kelas Proletar (kelas terindas yang hanya memiliki tenaga yang dapat diperjualbelikan pada pihak yang memiliki alat-alat produksi).

Menurutnya, untuk melakukan perubahan menuju masyarakat sosialis yang kemudian menuju masyarakat komunis yang tanpa kelas (unclasses) diperlukan adanya sebuah revolusi. Revolusi yang digambarkan menurut Marx mengalami dua tahapan: pertama, revolusi yang dipelopori kelas Borjuis untuk menghancurkan kelas feodal dan yang kedua adalah revolusi yang dilakukan kelas pekerja dalam usahanya menghancurkan kelas Borjuis. Pada revolusi tahap pertama, kaum pekerja tidak tinggal diam, mereka membantu kaum Borjuis untuk menghancurkan golongan feodal. Dan pada tahap kedua, kaum pekerja akan melakukan revolusi untuk menghancurkan kelas Borjuis. Pada tahap transisi dari masyarakat kapitalis menuju tahap komunisme, kekuasaan dilaksanakan oleh kelas pekerja dengan menggunakan sistem kekuasaan yang disebut proletar. Dikator ini diperlukan untuk menghancurkan sisa-sisa borjuis agar kelas pekerja memegang kendali sistem pemerintahan untuk keseluruhan masyarakat. Kekuasaan harus dipegang oleh kaum komunis yang merupakan komune yang termaju, paling teguh, dan yang paling memahami kondisi, garis perjuangan, dan hasil umum dari gerakan proletar.[7]

Bagi Marx dan Engel lahirnya kelas itu tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah dalam tahapan perkembangan kapitalis, dan pada akhirnya dengan adanya kemauan dari kelas proletariat untuk mengubah nasib mereka akan melahirkan revolusi di mana kaum proletar yang mengendalikan kekuasaan secara diktator. Tindakan dikator itu merupakan bagian dari revolusi guna menghancurkan sisa-sisa kaum borjuis dan menuju tahap transisi yang puncaknya akan tercipta suatu masyarakat yang tanpa kelas.[8] Suatu masyarakat kapitalis akan tumbuh dan terus tumbuh hingga akhirnya berhenti bertumbuh karena mengakibatkan kesengsaraan missal, sehingga muncullah suatu perubahan masyarakat yang disebut dengan revolusi.[9]

Marx kemudian memandang etika sebagai sesuatu yang berubah-ubah menurut zaman dan tingkat produksi. Dalam masa-masa sebelum diktator proletariat, etika itu baginya sama saja dengan etika kalangan berpunya, kalangan berkuasa. Dengan demikian, etika itu bersifat nisbi, tidak ada yang absolut, termasuk dalam apa yang telah disebutkan tadi (oberbau). Berbeda dengan etika pekerja di masa dikatator proletariat, ia mengemukakan bahwa etika pekerja itu penuh dengan sifat-sifat kemanusiaan yang cenderung pada keabsolutan. Semua alat dihalalkan asalkan tujuan tercapai. Dan baginya ini mutlak adanya.[10]

Sementara itu, bagi Marx, agama adalah the opium of people yang mana agama tidak menjadikan manusia menjadi dirinya sendiri melainkan menjadi sesuatu yang berada di luar dirinya yang menyebabkan manusia dengan agama menjadi makhluk terasing dari dirinya sendiri. Agama adalah sumber  keterasingan manusia. Agama harus dilenyapkan karena agama merupakan alat kaum Borjuis kapitalis untuk mengeksploitasi kelas pekerja. Agama pada masanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan kaum borjuis. Ia digunakan agar rakyat tidak melakukan perlawanan dan pemberontakan, rakyat dibiarkan terlena agar tunduk patuh atas penguasa. Dengan kata lain agama adalah produk dari perbedaan kelas, selama perbedaan kelas ada, maka agama akan tetap ada. Marx percaya bahwa agama adalah perangkap yang dipasang oleh kelas penguasa untuk menjerat kaum proletariat. Menurutnya jika perbedaan itu dapat dihilangkan maka dengan sendirinya agama akan lenyap.

C.   Fredrich Engels (1820-1895)

Sementara itu bagi Engel, istilah komunis ini tidak terlalu mengandung suatu pemikiran yang utopis sebagaimana Marx seakan mendalilkan bahwa komunisme sebagai satu-satunya cara pemecahan masalah alienasi manusia yang diciptakan oleh kapitalisme. Komunisme bagi Marx merupakan penghapusan yang pasti atas hal milik pribadi dan alienasi siri manusia karena merupakan pemberian yang nyata atas hakikat kemanusiaan oleh dan untuk manusia. Komunisme sebagai naturalisme yang telah berkembang secara sempurna merupakan sebuah humanisme dan sebagai humanisme yang sempurna merupakan sebuah naturalisme. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ambisius Marx sewaktu muda: “Komunisme merupakan pemecahan terhadap segala teka-teki sejarah. Dan komunisme sadar akan perannya tersebut”.[11]

Engel lebih menghubungkan istilah tersebut dengan perjuangan kelas pekerja serta konsepsi materialis dari sejarah (The Manifesto of The Communist Party, halaman 28). Engel mengemukakan bahwa bila tiba suatu waktu ketika kelas sosial lenyap, maka kekuasaan  politik pun akan lenyap. Engel – yang merupakan seorang profesor dan filsuf berpengaruh di Jerman – sangat dikenal dengan filsafat dialektikanya untuk memahami suatu sejarah. Ia mengungkapkan pernah ada suatu masa masyarakat tanpa negara dan tanpa memiliki pengetahuan tentang negara dan kekuasaannya. Pada tingkat tertentu dari tahapan ekonomi yang berhubungan dengan terpecahnya masyarakat menjadi kelas-kelas, negara pun hadir sebagai sebuah kebutuhan. Kemudian dalam tahapan perkembangan produksi di mana kelas-kelas menjadi suatu kebutuhan sekaligus “penghalang” yang baik bagi produksi, kelas-kelas tersebut akan dihancurkan oleh sebuah gerakan revolusioner yang bersifat komunal. Bersama dengan hilangnya kelas-kelas tersebut maka negarapun lenyap (sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai buku Marx dan Engel yang berjudul The Manifesto of The Communist Party).

Analisis

Pada akhirnya, sebagaimana dikemukakan oleh Magnis Suseno, paham Marx mengenai komunis dan segala macam bentuk masyarakat tanpa kelas, tanpa pembagian kerja, dan juga tanpa paksaan adalah suatu pemikiran yang absurd. Sebab ide Marx ini bersifat utopis dan bersifat kontradiktif. Akibatnya ide ini hanya akan mengalihkan perhatian manusia dari usaha memperbaiki kehidupan masyarakat.

Hal tersebut terkait dengan pandangan Marx terhadap fungsi agama yang bertentangan dalam perspektif sosiologi agama itu sendiri. Dalam perspektif sosiologi, agamalah yang telah memberikan peran sebagai ideologi pembebasan bagi kalangan tertindas terhadap kaum yang menindasnya. Pemikiran Marx mengenai agama hanya didasari oleh pragmatisme fungsi agama pada masanya saja. Maka pada hakikatnya Marxisme dalam perkembangan penafsiran secara analisis merupakan suatu istilah yang merangkum sekelompok doktrin menyangkut pendiriannya yang mana tidak mungkin bisa menyatukan kesemua doktrin tersebut karena beberapa tafsirannya saling bertentangan satu sama lain.

Sementara teori klasik yang dikemukakan oleh Marx dan Engels mengenai perjuangan kelas banyak mendapat kritik dari para teoritis sosial sebab rumusan mereka tidak lagi relevan dengan perkembangan sosiologi politik. Namun banyak juga yang terpikat oleh metode perjuangan yang dikemukakan mereka. Pemikiran ini berkembang di Eropa dan menjadi inspirasi yang demikian revolusioner di kalangan pejuang politik yang menuntut perubahan dan pembebasan, sebagaimana tokoh revolusioner Antonio Gramsci, Lenin, Stalin, dan lain-lain yang mengusung gagasan ini dengan beberapa penyesuaian.

DAFTAR PUSTAKA

Noer, Deliar. 1983.  Pemikiran Politik di Negara Barat (Edisi Baru). Jakarta: Rajawali Press

Ebenstein, William & Fogelman, Edwin.  1985. Isme-Isme Dewasa Ini. Jakarta: Erlangga

Suseno, Frans Magnis. 1994. Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta

Struik. 1971. Birth of Communist Manifesto. New York: International Publisher

Bachtiar, Harsa. 1980. Percakapan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat: Etika, Iseologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme. Jakarta: Djambatan

Syam, Firdaus. 2007. Pemikiran Politik Barat. Jakarta: Sinar Grafika Offset


[1] Noer, 1983, Pemikiran Politik di Negara Barat, hlm. 196

[2] Noer, op.cit, hlm. 11

[3] Ibid

[4] Noer, op.cit, hlm. 204

[5] Ebenstein & Edwin,  1985, Isme-Isme Dewasa Ini, hlm. 18

[6] Suseno, 1994, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, hlm. 260

[7] Noer, op.cit, hlm. 204-205

[8] Struik, 1971, Birth of Communist Manifesto, hlm. 66

[9] Bachtiar, 1980, Percakapan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat: Etika, Iseologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme, hlm. 114

[10] Noer, op.cit, hlm. 206-207

[11] Ebenstein & Edwin, op. cit, hlm. 15