PLN RI: review UTS


Pekan I

Perjuangan Kemerdekaan dan Nasionalisme Indonesia

  • Revolusi Indonesia membicarakan tentang esensi Revolusi bagi Indonesia
  • Kelahiran Politik Luar Negeri RI

REVOLUSI INDONESIA DAN KELAHIRAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Kelahiran politik luar negeri Indonesia memiliki kaitan erat dengan sejarah revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ditandai dengan kebebasan Indonesia dari tangan kolonialisme Belanda. Fase revolusi Indonesia yang pertama adalah pergerakan memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan fase selanjutnya lebih dikenal dengan revolusi perjuangan sosial sebagai negara yang baru merdeka. Setiap fase revolusi tentunya menelorkan arah politik luar negeri yang berbeda.

Setiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional[1] (Jack C Plano, 1969: 127). Dengan demikian, kepentingan nasional terbentuk dari kepentingan domestik. Seketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri. Masing-masing negara memiliki politik (kebijakan) luar negeri yang partikular, walaupun barangkali sejumlah negara memiliki kemiripan.

Fase revolusi perjuangan kemerdekaan Indonesia, politik luar negeri diarahkan untuk menggalang pengaruh dunia internasional guna mendukung perjuangan nasionalisme self-determination Indonesia. Melalui pidato Soekarno yang menggebu-gebu dan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, secara nyata telah menumbuhkan simpati internasional terhadap perjuangan indonesia merebut Irian Barat. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai seperangkat strategi dan teknik dengan tujuan mengubah negara lain supaya mengikuti kita, supaya mereka melakukan adjustment yang mendukung kita (Modelski, 1962: 6). Sehingga segala daya yang telah dilakukan oleh Soekarno tersebut diatas merupakan simbol implementasi politik luar negeri Indonesia saat itu.

Fase revolusi sosial yakni perjuangan negara baru merdeka agar menjadi negara independen bebas intervensi asing, politik luar negeri diarahkan untuk perbaikan ekonomi dengan payung self sufficiency. Indonesia berusaha keras untuk menjaga kenetralannya di antara kedua blok yang saling bertikai. Politik domestik berperan penting dalam pragmatisme politik luar negeri Indonesia, sebagai mana yang dicetuskan oleh Henry Kissinger dan Jack C Plano[2], dimana politik luar negeri merupakan kelanjutan dari politik domestik. Ini menegaskan pada era revolusi sosial Indonesia, politik domestik juga memainkan peran dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dan keberadaan fenomena ini tidak dapat dielakkan. Jika dielakkan, maka yang terjadi adalah pergolakan internal yang mengancam kekuasaan yang sedang berkuasa. Contoh kasusnya adalah Soekarno vs politik domestik pada era 1960an.

Implementasi Politik luar negeri indonesia bisa menjadi bermacam-macam. Politik luar negeri merupakan fenomena kompleks. Politik luar negeri tidak lebih sebagai suatu platform atau guidance untuk menjalin relasi dengan dunia internasional[3] (Modelski, 1962:6).

Sebagaimana telah diungkapkan di awal tulisan ini, politik luar negeri Indonesia adalah transformasi kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional bersifat fluktuatif dan dinamis sebagai respon terhadap peristiwa penting dunia. Salah satu peristiwa yang paling momentum adalah kehadiran perang dingin. Namun demikian, saat itu arah politik Indonesia adalah netral dan tidak berusaha membentuk blok ketiga yang ideologinya berlawanan dengan dua blok raksasa Amerika-Uni Soviet. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moh. Hatta di depan sidang KNIP. Beliau menyatakan politik Indonesia tidak dapat diarahkan oleh blok manapun yang membawa kepentingan nasional masing-masing. Sebaliknya, arah politik luar negeri Indonesia merupakan sinergisitas kepentingan nasional, tujuan nasional dan konfigurasi geopolitik, dan sejarah nasionalnya yang rentan oleh faktor internal dan eksternal. Rosenau dan Roeslan Abdulgani, sepakat bahwa politik yang demikian itu adalah merupakan turunan dari politik dalam negeri. Sehingga politik luar negeri merupakan perpanjangan kepentingan nasional domestik dan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, manakala kepentingan dalam negeri mengalami pergeseran, tidak menutup kemungkinan arah politik luar negeri akan selamanya bersifat statis. Hanya saja beberapa nilai mengalami adaptasi.

Faktor internal dan eksternal mempengaruhi karakteristik politik luar negeri pada setiap periode pemerintahan. Presiden Soeharto, mewarisi pengalaman domestik akibat kebobrokan ekonomi, disintegrasi, dan kudeta politik sehingga politik luar negeri Indonesia ketika itu lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan kepemimpinan politik. Berbeda sekali dengan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri pada masa pemerintahan beliau, lebih terfokus pada pemulihan nama baik Indonesia serta peningkatan peran diplomasi Indonesia di organisasi Internasional mengenai berbagai isu-isu internasional sekaligus perbaikan mutu birokrasi. Sehingga peran presiden dalam diplomasi politik menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri merupakan perpanjangan faktor internal (politik dalam negeri) yang dibawa keluar. Politik luar negeri diperuntukkan untuk menjamin (mewakili) kepentingan domestik dan kebutuhan  nasional. Sejarah politik luar negeri Indonesia, dari waktu ke waktu, mengalami perkembangan sesuai dengan sejarah pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal tersebut lebih bersifat operasional, artinya dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi geopolitik internasional saat itu. Namun demikian, asas dan landasannya merupakan hal yang solid.

Pekan II

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri RI

  • Landasan Idiil
  • Landasan Konstituional
  • Landasan Operasional
  • Bebas Aktif
  • Non-Alignment

LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Setiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional[4] (Jack C Plano, 1969: 127). Dengan demikian, kepentingan nasional terbentuk dari kepentingan domestik. Seketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri. Masing-masing negara memiliki politik (kebijakan) luar negeri yang partikular, walaupun barangkali sejumlah negara memiliki kemiripan.

Entitas terbentuknya negara terdiri dari beberapa karakteristik yang fundamental. Karakteristik tersebut antara lain memiliki wilayah, pemerintahan yang berdaulat, warganegara, dan aturan hukum. Dalam pemerintahan yang sosial demokratis sepertihalnya Indonesia, aturan-aturan hukum harus berdasarkan cita-cita kerakyatan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini juga berlaku pada perumusan politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia berpedoman pada landasan idiil berupa Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan operasional dapat bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional periode pemerintahan yang sedang berkuasa.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan idiil Pancasila, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memberikan garis-garis besar mengarahkan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, kepentingan nasional Indonesia secara eksplisit termuat dalam pasal-pasal UUD 1945.

Pancasila sebagai landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia menjadi salah satu variabel yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila Pancasila adalah pedoman dasar pelaksanaan kehidupan bernegara dan bangsa yang ideal. Sehingga politik luar negeri sekurang-kurangnya merupakan cermin dari Pancasila. Kedua landasan ini, bersifat permanen tidak dapat digantikan. Adapun pengalaman sejarah menyebabkan UUD 1945 tergantikan oleh UUDS 1950 adalah lebih merupakan suatu pergesaran ideologi dan cita-cita Indonesia yang saat itu berada di tengah-tengah blok Timur-Barat. Pada saat itu, Indonesia sulit mempertahan sikap yang selamanya netral melalui nonalignment movements (Gerakan Non-blok).

Landasan operasional Indonesia bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional periode pemerintahan saat itu. Misalnya, kepentingan nasional Indonesia pada Orde Lama dapat amati dari konteks pidato-pidato Presiden Sukarno, yang tertuang dalam Maklumat Politik. Yang antara lain berbunyi, menjunjung kehidupan bernegara yang damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, bertetangga dan bekerja sama di segala bidang, serta politik ala piagam PBB. Namun, politik luar negeri yang demikian tidaklah benar-benar solid disebabkan perkembangan hubungan internasional, terutama kawasan, yang kontroversional dengan idealisme Indonesia. Pada masa konflik kembalinya kolonialisme ke Indonesia, Presiden Sukarno menegaskan arah politik luar negerinya ke dalam Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Repulik Indonesia, yakni mengabdi untuk kemerdekaan nasional, perjuangan kemerdekaaan, dan pembelaan perdamaian. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, politik Indonesia bersifat bebas aktif, yang tidak lain merupakan pelurusan prinsip tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pada masa kepresidenan BJ Habibie, meskipun arah politik Indonesia masih memegang prinsip bebas aktif, namun utamanya menekankan pada prinsip peningkatan kemandirian bangsa.

Sebagaimana telah diungkapkan di awal tulisan ini, politik luar negeri Indonesia adalah transformasi kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional bersifat fluktuatif dan dinamis sebagai respon terhadap peristiwa penting dunia. Salah satu peristiwa yang paling momentum adalah kehadiran perang dingin. Namun demikian, saat itu arah politik Indonesia adalah netral dan tidak berusaha membentuk blok ketiga yang ideologinya berlawanan dengan dua blok raksasa Amerika-Uni Soviet. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moh. Hatta di depan sidang KNIP. Beliau menyatakan politik Indonesia tidak dapat diarahkan oleh blok manapun yang membawa kepentingan nasional masing-masing. Sebaliknya, arah politik luar negeri Indonesia merupakan sinergisitas kepentingan nasional, tujuan nasional dan konfigurasi geopolitik, dan sejarah nasionalnya yang rentan oleh faktor internal dan eksternal. Rosenau dan Roeslan Abdulgani, sepakat bahwa politik yang demikian itu adalah merupakan turunan dari politik dalam negeri. Sehingga politik luar negeri merupakan perpanjangan kepentingan nasional domestik dan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, manakala kepentingan dalam negeri mengalami pergeseran, tidak menutup kemungkinan arah politik luar negeri akan selamanya bersifat statis. Hanya saja beberapa nilai mengalami adaptasi.

Faktor internal dan eksternal mempengaruhi karakteristik politik luar negeri pada setiap periode pemerintahan. Presiden Soeharto, mewarisi pengalaman domestik akibat kebobrokan ekonomi, disintegrasi, dan kudeta politik sehingga politik luar negeri Indonesia ketika itu lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan kepemimpinan politik. Berbeda sekali dengan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri pada masa pemerintahan beliau, lebih terfokus pada pemulihan nama baik Indonesia serta peningkatan peran diplomasi Indonesia di organisasi Internasional mengenai berbagai isu-isu internasional sekaligus perbaikan mutu birokrasi. Sehingga peran presiden dalam diplomasi politik menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia.

SIMPULAN

Politik luar negeri merupakan perpanjangan faktor internal (politik dalam negeri) yang dibawa keluar. Politik luar negeri diperuntukkan untuk menjamin (mewakili) kepentingan domestik dan kebutuhan  nasional. Sejarah politik luar negeri Indonesia, dari waktu ke waktu, mengalami perkembangan sesuai dengan sejarah pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal tersebut lebih bersifat operasional, artinya dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi geopolitik internasional saat itu. Namun demikian, asas dan landasannya merupakan hal yang solid. Landasan Idiil Pancasila dan konstitusional  UUD 1945 tetap merupakan faktor utama yang menjiwai kerangka politik luar negeri Indonesia. Setiap masa kepresi

PENDAPAT

Perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia boleh bervariasi dari tiap-tiap periode pemerintahan. Setiap presiden memegang kontribusi penting dalam mengkomunikasikan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai isu internasional. Peran penting presiden inilah yang kemudian menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia, artinya politik luar negeri Indonesia lebih sering bersifat operasional. Namun asas politik luar negeri Indonesia dari tahun-ketahun tidak mengalami pergeseran. Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, yang tidak memihak blok manapun, melainkan bersikap netral. Aktif, yang terlibat langsung dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Beberapa tahun belakangan ini Indonesia berperan aktif dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi. Indonesia menggagas pertemuan G20 dan Indonesia pula menggagas ide perekonomian yang berbasis pada kemajuan ekonomi terkonsentris di negara berkembang seperti Brasil, India, dan China. Ini merupakan prestasi positif Indonesia dalam usaha memulihkan nama baiknya yang mana selama ini selalu familiar dengan stempel buruk. Kita patut berbangga diri. Tetapi, sementara memperkuat basis pertahanan ke luar, Indonesia lengah terhadap singgungan dari negara tetangga sekawasan, yakni Malaysia. Berkali-kali Indonesia kecolongan budaya-seni dan batas teritorial. Apakah Indonesia sedang galau? Bagaimanakah opini publik lantas mempengaruhi kepentingan nasional dalam usaha untuk mengembalikan citra Republik Indonesia yang sedang diinjak-injak? Apakah lantas pemerintah diam saja?

Beberapa kelompok masyarakat tersulut marah, mereka mengobarkan panji-panji, “Ganyang Malaysia.” Secara personal, saya merasa geram. Lebih geram lagi karena politik luar negeri Indonesia agaknya belum benar membuktikan konsep ketahanan nasional. Barangkali itu yang menjadi permasalahan politik Indonesia sejak dulu. Presiden Soeharto dipaksa turun disebabkan, beliau terlalu berkonsentrasi pada luar negeri, sehingga konsep ketahanan domestik yang terabaikan. Beliau tidak mampu mempertahankan kestabilan keamanan dan politik. Barangkali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan hal yang sama, beliau terlalu terkonsentrasi pada kedaulatan keluar, sehingga kedaulatan kawasan berada di ujung tanduk. Bukan secara fisik kedaulatan terancam, lebih berbahaya lagi adalah seolah harga diri Indonesia sedang ditantang. Saya rasa, secara konseptual politik luar negeri Indonesia patut diacungi jempol, sayangnya operasionalnya masih jauh dari dasar tujuan utama. Politik luar negeri Indonesia masih jauh dari melindungi hak-hak individual warganegaranya yang berada di negeri Jiran dan Jazirah Arab. Lalu buat apa bersusah payah memperbaiki nama baik di kancah internasional jikalau belum benar-benar mampu melindungi kepentingan domestik dan perlindungan hak-hak asasi warganegaranya? Itu namanya, politik luar negeri yang menjadi sia-sia karena pondasi awalnya kurang kuat.

Reference

Kompas. Sabtu, 5 September 2009. Perang dengan Malaysia?

Nuralami, Athiqah. Landasan dan Prinsip Politik luar Negeri Indonesia.

Pekan III

Bandung Spirit dan Peningkatan Peran RI di Dunia

  • Arti Strategis Konferensi Asia Afrika (1955) bagi Politik Luar Negeri RI
  • Pengaruh Konferensi Asia Afrika terhadap Situasi Internasional

SPIRIT OF BANDUNG

Situasi internasional pasca perang dunia II didominasi oleh ambisi dua kekuatan adidaya pemenang perang dunia dua, Amerika dengan liberalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya. Masing-masing dengan usahanya mempengaruhi sisa dunia dengan menunjukkan keunggulan baik dalam hal militer (Uni Soviet) dan ekonomi liberalis (Amerika). Hal ini mengakibatkan dunia terjebak ke dalam dua blok yang saling berentangan, dan selalu melibatkan perang fisik di beberapa tempat tertentu, salah satunya adalah perpecahan Korea, terbitnya negara Taiwan dan lainnya. Ditambah pula dua kekuatan dunia tersebut masing-masing membuat aliansi keamanan seperti NATO, SEATO, CENTO yang diimbangi oleh pakta Warsawa oleh Uni Soviet.

Situasi dunia yang saat itu secara tidak langsung bertikai, mau tidak mau membuat berbagai negara tidak berkenan jika suatu saat mati di tengah-tengah gading yang bertarung. Menghindari dampak buruk yang mungkin terjadi oleh kedua blok raksasa tadi, Indonesia menggagas pertemuan dengan beberapa negara yang belum merdeka. Dalam pertemuan tersebut Indonesia mengimplementasikan beberapa nilai politik luar negerinya yakni aktif melaksanakan perdamaian dunia dan keadilan sosial, bebas tidak memilih blok manapun, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, antiimperialisme dan antikolonialisme. Nilai-nilai tersebut yang kemudian diusung ke konferensi Bandung dalam kemasan toleransi terhadap perdamaian dan kemerdekaan negara-negara terhadap kolonialisme Barat. Esensi konferensi Bogor pada April-Mei 1954 adalah mengungkapkan secara tegas sikap negara-negara Asia Afrika terhadap segala bentuk kolonialisme dan imperialisme.

Hal ini tertuang dalam piagam Dasasila Bandung. Adapun Konferensi Bandung merupakan catatan sejarah yang mendasari segala nilai-nilai perdamaian dunia yang dicita-citakan oleh banyak negara Asia Afrika yang tergabung dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Nonblok. Nilai-nilai tersebut  menyebutkan bahwa perdamaian dan kemerdekaan bebas dari segala penjajahan merupakan suaru hati nurani mayoritas umat manusia, Bandung merupakan jalan tengah dan jalan-bebasnya bangsa-bangsa Aisa Afrika di antara jalan-ekstrimnya kedua antagonis perang dingin, Bandung juag merupakan implementasi penolakan terhadap berbagai pendekatan militer kedua negara adikuasa yang cenderung menciptakan lebih banyak ketegangan dunia daripada menjaga keamanan dalam menciptakan keamanan dunia, selain itu Bandung juga merpakan alternatif aman dalam usaha meredakan dan menyelesaikan ketegangan dunia melalui prinsipnya uang non-alignment, dan oleh karena itu Bandung merintis kelahiran Dunia Ketiga dan Gerakan Nonblok dalam menyiasati dominasi kedua negara, yang terakhir, Bandung juga menjadi titik tolak terhadap struktur dan orde lama tata dunia baru dan internasional.

Konferensi Bandung adalah cermin dari politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri pada umumnya banyak bergantung pada politik dalam negeri, maka Indonesia segera melakukan tindakan-tindakan tegas tanpa ragu dan takut. Tindakan tersebut mengilhami beberapa anggota gerakan nonblok untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, Indonesia bersikap tegas tidak akan membayar hutang Netherland sebesar $ 1,500 juta, yang mana sebenarnya uang tersebut merupakan pengeluaran Agresi Netherland pada Indonesia. Indonesia tidak lagi membayar harga peluru yang ditembakkan kepadanya. Selanjutnya Mesir, melakukan nasionalisasi Terusan Suez sebagai unjuk eksistensi dirinya yang ingin independen dari persemakmuran Inggris.

SIMPULAN  dan Pendapat

Bandung merupakan saksi sejarah penting terbitnya keberanian tiap-tiap negara Asia-Afrika untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dalam konferensi yang diselenggarakan di Bandung, mereka mengungkapkan dukungan pada yang senasib. Mereka menyatakan perasaan kebebasan, ingin bebas dari segala bentuk kolonialisme dan imperialisme serta tidak mau terjebak dalam blok dunia yang sedang bertikai. Secara singkat, pandangan ini merupakan implementasi nilai-nilai politik luar negeri Indonesia yang dibawa keluar melalui pertemuan internasional. Boleh dibilang Indonesia saat itu berusaha untuk  menyebarkan semangat nasionalismenya sekaligus memperoleh simpati terhadap perjuangannya secara internal melawan Belanda, utamanya dalam usaha mendapatkan Irian Barat. Upaya Indonesia yang demikian, sebenarnya adalah merupakan strategi yang dikemas secara sempurna dalam politik luar negerinya. Dan saat itu, melalui diplomasi dan negosiasi yang terus menerus, Indonesia berhasil kemudian memprakarsai pembentukan organisasi internasional alternatif yang terintegrasi ke dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Nonblok. Ini adalah hasil perjuangan diplomatik dan strategi yang magnificient.

Reference

Abdulgani, Roeslan. Sekitar Konferensi Asia-Afrika dan maknanya bagi Politk Luar Negeri Indonesia.

Badri, Jusuf. 2008. Bekal Akhir Calon Diplomat. Jakarta: Restu Agung

Agung, Anak. 2003. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Jakarta: Rosda Karya

Pekan IV

Lingkaran Konsentris Politik Luar Negeri RI

  • Tiga Lingkaran Konsentris
  • Faktor-Faktor Determinan

Lingkaran Konsentris merupakan terminologi yang digunakan Indonesia berkaitan dengan Implementasi dan ruang lingkup politik luar negeri Indonesia. Terminologi yang digunakan untuk menerjemahkan ruang lingkup politik luar negeri Indonesia. Dipercayai lingkarang paling dalam ialah Asean, berturut ke luar adalah China, Jepang dan Taiwan, sementara lingkaran paling luar adalah Amerika. Berikut Penjelasannya beserta faktor2 determinannya.

Faktor determinan yang mempengaruhi lingkaran konsentris luar negeri Indonesia

Pekan V

Politik Luar Negeri RI pada Masa Soekarno

  • Pencarian Bentuk Politik Luar Negeri RI Pascakemerdekaan
  • Konfrontasi Irian Barat (1962)
  • Ganyang Malaysia (1963)
  • Politik ’Poros-Porosan’ (Nefos-Oldefos, Poros Jakarta-Peking)

Politik Luar Negeri RI era SUKARNO

Pencarian bentuk politik luar negeri setelah kemerdekaan

Era revolusi nasional pada masa keperesidenan Soekarno, politik luar negeri dijiwai oleh kekuatan bersenjata dan diplomasi. Kedua cara tersebut dikemudi oleh dua figur yang sama sekali berbeda dan bersaing. Presiden Soekarno menekankan penyelesaian konflik dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan internasional di samping juga mengandalkan kekuatan militer-angkatan bersenjata untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, supaya konflik diselesaikan melalui diplomasi. Meskipun esensi kedua cara tersebut pada prakteknya berbeda, tetapi kedua taktik tersebut dinilai saling mendukung dan sinergis.

Berkaitan dengan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia, Moh. Hatta menggunakan istilah politik luar negeri indonesia semestinya bebas aktif dan poros barat-timur bukan lagi menjadi titik temu yang esensial. Pendapat Moh Hatta ini kemudian dianggap berseberangan dengan cita-cita Soekarno pada waktu itu. Hanya saja, dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia pemahaman terhadap politik luar negeri yang bebas dan aktif, senantiasa didefinisikan kembali sesuai dengan keinginan yang berkepentingan saat itu. walaupun terdapat perbedaan penafisran terhadapa arti politik luar neger yang bebas dan aktif, tetapi selalu terdapat asumsi kalau dunia luar yang bersikap memusuhi, atau paling tidak membawa kemungkinan bahaya.

Hakekat politik luar negeri pada era Soekarno, awal tahun 1950-an, Indonesia memperlihatkan diri seperti apa yang menjadi pidato Moh. Hatta, secara fisik sebagai suatu negara yang tidak memihak kepada salah satu blok yang terlibat dalam perang dingin. Artinya Indonesia sedini mungkin bersikap netral, tetapi bukan berarti Indonesia bekerja secara aktif untuk perdamaian dunia dan peredaan ketegangan internasional. Meskipun Indonesia sering dianggap ekslusif condong ke Barat, tetapi Indonesia menolak menyokong Amerika dalam Perang Korea.

Tanggapan Indonesia itu bisa ditafsirkan sebagai adanya perasaan takut akan dominasi asing yang baru, yang diakibatkan adanya perasaan baru bebas dari kolonialisme yang bercampur-baur dengan dampak pertentangan perang dingin yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi berada di tengah-tengah dua garis jauh lebih sulit daripada memilih salah satu pihak yang sedang bertikai. Realitas mengatakan siapapun yang berada di tengahnya, cenderung terus menerus akan tertarik ke salah satu poros. Hal ini kemudian yang akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab selanjutnya.

Konfrontasi: Ganyang Malaysia

Pasca Perang dingin yang terjadi sekitar tahun 1945 yakni antar Blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang diwakili oleh Uni Soviet, menyebabkan beberapa pengaruh penting dalam dunia perpolitikan di Indonesia khusunya di tahun 1960 pada masa pemerintahan presiden Soekarno.

Pengaruh-pengaruh yang memicu terminologi “ganyang Malaysia” ini disebabkan ketika pada waktu itu, politik Luar Negri yang dipakai oleh Indonesia yakni bebas aktif, dimana pada saat itu Indonesia tidak memihak kepada Blok Barat maupun Blok timur, namun memilih untuk tetap bersikap netral. Oleh karena itu, maka muncullah sosok Negara Malaysia yang saat itu sejarah berdirinya adalah dibentuk oleh masa penjajahan Inggris. Indonesia, khususnya Soekarno memulai “politik konfrontasinya” dengan Malaysia ketika, Inggris mulai memasuki Negara Malaysia yang secara geografis sangat berdekatan dengan wilayah di Indonesia.

Ketidaksukaan pemerintah Indonesia terhadap terbentuknya Negara Malaysia yang merupakan wilayah pembentukan dari Negara Inggris salah satunya karena Malaysia memiliki suatu daerah persemakmuran Inggris dimana, Soekarno mengancam bahwasanya hal ini dapat menanamkan imperialisme barat kembali akan adanya sosok Inggris di dalam pemerintahan Malaysia. Mengapa Soekarno tidak menyukai akan adanya Inggris di Malaysia? Berawal dari munculnya “Cold War” yang mengalami dampak yang sangat besar khususnya di wilayah Asia Tenggara. Indonesia tidak memaknai suatu konflik antar Blok barat dan Timur menjadi sebuah dampak yang cukup besar bagi pemerintahan Indonesia, dikarenakan karena saat itu Indonesia memiliki politik luar negri yang bebas aktif nya yang tidak memihak oleh siapapun.

Kemudian muncullah term “Ganyang Malaysia” yang memang ini merupakan representasi dari politik konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Sukarno merupakan sosok pemimpin yang tidak menyukai adanya colonial barat khususnya yang berdekatan dengan wilayah geografis di Indonesia. Pembentukan Federasi Malaysia adalah pemicu munculnya konfrontasi ini. Malaysia yang saat itu disebut sebagai “Bonekanya Inggris” disebabkan karena ketidaksesuaian dari suatu Politik Luar Negri Indonesia akan terbentuknya Federasi Malaysia ini yang nantinya akan menanamkan persepsi “ancaman” barat terhadap wilayah Asia Tenggara.

Jadi, Pemicu konfrontasi ini selain disebabkan oleh inggris juga dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni karena Indonesia memiliki hubungan geografis yang berdekatan dengan Malaysia saat itu (Serawak dan Sabah saat ini) dan Soekarno yang menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia memicu munculnya penyebaran imperialisme barat yakni dengan perpolitikannya di regional Asia. Dan hubungannya dengan politik Luar Negri RI saat itu karena selain Sukarno tidak menyukai adanya Negara barat di wilayah Asia, juga dikarenakan oleh sebuah persepsi ancaman yang datang dari pembentukan Negara Malaysia yang menjadi suatu Negara Inggris untuk wilayah Asia Tenggara. Dan pada tanggal 20 Januari 1965 atas dasar konfrontasi ini menyebabkan pengunduran diri Indonesia terhadap keanggotaan Dewan keamanan PBB.

Politik poros-porosan

Meski menganut politik bebas aktif, Indonesia sempat menunjukkan bahwa dirinya lebih condong pada Komunisme. Hal itu dapat terlihat dari politik poros-porosan terbagi menjadi dua periode yakni periode tahun 1966 Nefos Vs Oldefos dan 1967 Poros Jakarta-Peking. Kedua periode tersebut menunjukkan bahwa Soekarno sangat anti pada negara-negara Barat beserta dengan ideologi yang dibawanya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempopulerkan NEFOS (New Emerging Forces) guna melawan kekuatan OLDEFOS (Old Establishment Forces) yang merupakan negara-negara imperialis dan kapitalis.[5] Itu merupakan salah satu bentuk konfrontasi negara-negara berkembang kepada negara-negara Barat.

Tidak hanya itu, Indonesia beberapa kali mengecam tindakan PBB yang terlalu menjunjung tinggi kepentingan negara-negara Barat, seperti dalam konflik China-Taiwan dan Israel-Arab.[6] Puncak dari kekecewaan terhadap PBB, Indonesia keluar dari keanggotaan pada 7 Januari 1965. Setelah itu, Indonesia berusaha membuat kekuatan tandingan bagi PBB dengan menyelenggarakan GANEFO sebagai pengganti olimpiade dunia yang sebagian besar diikuti oleh negara-negara komunis,[7] serta CONEFO sebagai wadahnya. Indonesia juga melaksanakan politik mercusuar guna mendukung  terselenggaranya GANEFO melalui pembangunan beberapa proyek raksasa. Setelah resmi keluar dari keanggotan PBB, Indonesia mulai menjalin hubungan secara terang-terangan dengan negara-negara Komunis. Hal itu dapat dilihat dari pembentukan poros Poros Peking(Beijing)-Hanoi-Pyongyang-Jakarta untuk menandingi kekuatan Blok Barat dan Timur.[8] Mulai saat itu, Indonesia menjadi sangat dekat dengan China. Hubungan yang terjalin tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, budaya.

Hampir semua politik luar negeri Indonesia pada saat itu menyimpang dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang pragmatis. Indonesia akan menjalin kerjasama dengan negara-negara yang akan mendukung kepentingan nasionalnya. Pada saat perjuangan pembebasan Irian Barat, Indonesia dengan sengaja berusaha mendekati Amerika Serikat yang memiliki hak veto dalam PBB untuk dapat melancarkan proses penyatuan ke dalam wilayah NKRI. Di sisi lain, pada saat yang sama Indonesia juga menjalin hubungan dengan Uni Soviet guna memperoleh senjata dan peralatan militer untuk melawan Belanda. Dalam keadaan seperti itu, Indonesia harus waspada agar pengaruh kedua negara tersebut tidak sampai berimbas negatif bagi urusan dalam negerinya.

Bagaimanapun juga, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu dapat menjadi salah satu pembelajaran bagi perkembangan politik luar negeri Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi hendaknya tidak diulangi lagi, karena setiap tindakan yang dilakukan dapat berdampak negatif bagi Indonesia pada nantinya.  Dengan demikian, diharapkan dinamika politik luar negeri Indonesia menjadi lebih terarah dan teratur, sehingga akan mempermudah tercapainya kepentingan yang diperjuangkan.

Referensi:

Anonim. 2009. Bung Karno Kutuk PBB!!!. Diakses dari www. maribelajar.phpnet.us pada 7 Oktober 2009 pukul 8.15 WIB

Kawilarang, Renne R.A.. 2008. G30S dan Masa Suram Hubungan RI-RRC. Diakses dari www.vivanews.com pada 7 oktober 2009 pukul 9.00WIB

Priangga, Maksum. 2009. Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Diakses dari www.cafebelajar.com pada 7 oktober 2009 pukul 8.20 WIB

Weinstein, Franklin. 1975. Indonesia Foreign Policy and the dilemma of dependence: from Soekarno to Soeharto. Cornell University Press

Pekan VI

Politik Luar Negeri pada Masa Soeharto

  • Peran Sentral Presiden
  • Pengaruh Kuat Militer
  • Politik Luar Negeri untuk Pembangunan Ekonomi

POLITIK LUAR NEGERI ORDE BARU

PERAN SENTRAL PRESIDEN SOEHARTO

Soeharto dilantik sebagai pengganti Presiden Soekarno segera setelah Supersemar  dikeluarkan tahun 1966. Namun, belakangan ini muncul kontroversi bahwa dalam pidato terakhir yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno tidak disebutkan adanya pengalihan kekuasaan kepada Soeharto. Isi dari Supersemar hanya meliputi pengamanan negara, pengamanan diri presiden, dan pelaksanaan ajaran presiden (Roy Suryo, 2008). Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa sejak awal pemerintahannya, Soeharto telah menyalahgunakan kekuasaan. Selama masa pemerintahan Soeharto berlangsung, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sengaja dibuat Pro Barat. Hal itu dilatarbelakangi oleh kegagalan pemerintahan Presiden Soekarno yang jatuh akibat Pemberontakan PKI tahun 1965, serta krisis ekonomi yang berkepanjangan karena penerapan ideologi yang terlalu condong kiri.

Pergantian masa kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto menandai babak baru dari orde lama ke orde baru. Apabila selama masa pemerintahan Soekarno, kebijakan yang diambil banyak bertentangan dengan Barat hal sebaliknya justru terjadi di masa orde baru. Konflik-konflik yang banyak terjadi di era Soekarno terbukti banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hingga berdampak pada krisis ekonomi, oleh sebab itu maka kebijakan yang diambil Soeharto cenderung untuk memperbaiki ekonomi negara melalui peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Dalam masa jabatannya, Soeharto selalu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Selain karena kebijakannya yang sangat antikomunis, Soeharto sangat tertarik pada hal-hal yang berbau kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Soeharto memiliki kepercayaan bahwa

Pada awalnya Soeharto berusaha mengarahkan kebijakannya pada kembali pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Hal yang pertama dilakukan adalah bergabung kembali menjadi anggota PBB serta menjalin hubungan baik dengan Malaysia dan Singapura. Dalam politik luar negerinya, Soeharto berusaha membangun image dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.  Soeharto pernah mengatakan bahwa “Politik luar negeri tanpa dukungan kekuatan dalam negeri adalah sia-sia, dan politik luar negeri Indonesia harus ditopang oleh stabilitas politik dan ekonomi” (Sabam Siagian, 2008). Dengan adanya  dukungan serta kestabilitasan politik luar negeri maka secara tidak langsung akan mendukung stabilitas politik ke luar negeri. Dengan demikian, maka kepentingan nasional Indonesia akan mudah dicapai.

Selama masa pemerintahannya, Soeharto juga berperan dan berpengaruh kuat
di kalangan militer, birokrasi maupun bisnis (Anonim, 1996). Hal itulah yang juga membuat peran sebagai presiden menjadi sentral pemerintahan. Soeharto juga dikenal sangat otoriter, banyak kebijakan dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaannya meski merugikan banyak pihak, terutama rakyat. Sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto apabila ada pihak yang secara terang-terangan menolak dan menentang kebijakan yang dibuatnya. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Soeharto dapat dilihat dari kasus 27 Juli dan kasus Trisakti (Ramidi, 2004), serta peristiwa Malari.

PENGARUH KUAT MILITER

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Soeharto sangat berpengaruh kuat di kalangan militer, birokrasi, dan pebisnis. Militer menjadi sumber utama untuk menegakkan ketertiban, peraturan, dan undang-undang. Semua itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan Soeharto di Indonesia. Siapapun yang menentang kebijakan Presiden maka militer akan bertindak sebagai penegak hukumnya. Hal itulah yang membuat tidak ada satu pihak pun baik dari dalam maupun luar yang berani mengusik pemerintah Indonesia.  Tindakan otoriter yang selama ini dilakukan oleh Soeharto juga didukung oleh militer. Keberhasilan Soeharto dalam menyebarkan pengaruhnya di kalangan militer tidak terlepas dari pengalamannya sebagai anggota Angkatan Darat. Soeharto melebarkan peran Angkatan Darat melalui kebijakan Dwifungsi ABRI yang merupakan sebuah konsep dasar TNI dalam menjalankan peran sosial politik (Dephan RI, 2005). Peran sosial mencakup program-program kemanusiaan, bencana alam, pelayanan kesehatan, TNI masuk desa, dan bakti TNI. Sedangkan peran politik, meliputi pengembangan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara, setia kepada cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 dan NKRI, pengembangan nilai-nilai persatuan dan wawasan kebangsaan.

Dalam kenyataannya, penerapan yang dilakukan menyimpang dari konsep awal. Soeharto berhasil memimpin selama 32 tahun dan orang-orang militer membanjiri panggung politik. Banyak pejabat negara dan anggota administasi sipil yang memiliki latar belakang militer. Itu berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan, yang otomatis mendukung Presiden. Namun apabila dilihat dari sisi eksternal, posisi Indonesia secara internasional semakin kuat meski demokrasi semakin melemah. Keberhasilan ekonomi yang dicapai pemerintah bisa menutupi buruknya tingkat demokrasi di Indonesia.

POLITIK LUAR NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI

Indonesia mengalami kejayaan pembangunan dan kemajuan ekonomi di Indonesia di masa pemerintahan Soeharto. Politik luar negeri sepenuhnya difokuskan untuk pembangunan nasional di berbagai sektor. Melalui program Repelita, Indonesia mampu meningkatkan ekonomi dan pembangunan dalam negeri. Pada tahun 1984, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat dan menjadi negara pengekspor beras terbesar sehingga mendapat penghargaan dari FAO yakni medali yang bertuliskan ”from rice importer to self sufficiency” (Anonim, 2005). Soeharto dianggap berjasa besar dalam menyelesaikan masalah hutang dan pinjaman luar negeri ditimbulkan oleh pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasi hutang-hutang tersebut, Soeharto mencanangkan IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) yang berfungsi untuk melakukan rehabilitasi terhadap perekonomian yang sedang kacau melalui kerjasama dan bantuan asing. Secara regional, Indonesia berhasil mendirikan ASEAN yang selain untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan keamanan juga berfungsi untuk mengakhiri konfrontasi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Soeharto melakukan usaha yang cukup penting dalam sejarah politik luar negeri RI saat itu. Keberhasilan dalam membentuk ASEAN berdampak positif bagi pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara berkembang yang berhasil mencetuskan organisasi regional yang cukup penting secara internasional.

Kemajuan ekonomi dan kestabilitasan secara politik tidak membuat pemerintahan Soeharto bertahan untuk selamanya. Banyaknya penyelewengan yang terjadi mulai dari praktek KKN, pelanggaran HAM, dan pengekangan terhadap masyarakat menjadi bumerang bagi pemerintahan itu sendiri. Meski secara internal, regional, dan internasional Indonesia dapat dikatakan mencapai kejayaan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun demokrasi tidak dapat ditegakkan. Untungnya keberhasilan pembangunan nasional berhasil menutupi kebobrokan pemerintahan dalam negeri. Ekonomi yang sangat pesat membuat Indonesia sempat dijuluki sebagai “Macan Asia”.

REFERENSI

anonim, 1996. “IN: PIPA-Skenario Indonesia Pasca”, http://www.hamline.edu [diaksses pada 14 Oktober 2009]

Anonim 2005, “Pembangunan Era Pak Harto – Sukses Pangan, KB dan Perumnas”, www.tokohindonesia.com, diakses pada 13 Oktober 2009 pukul 12.15 WIB

Dephan RI 2005, “Dwi fungsi ABRI bukanlah suatu yang perlu ditakuti, itu senjata pamungkas melawan perang modern”, www.dephan.go.id, diakses pada 14 Oktober 2009 pukul 9.50 WIB

Ramidi, 2004. “LSM: selidiki Pelanggaran HAM Soeharto” http://www.tempointeraktif.com [diakses pada 14 Oktober 2009]

Siagian, Sabam 2008, “Politik Luar Negeri di Tangan Soeharto”,  www.suarapembaruan.com, diakses pada 13 Oktober 2009 pukul 23.00 WIB

Suryo, Roy 2008, “Palsu, Supersemar yang beredar selama ini”, arsip.pontianakpost.com diakses pada 14 Oktober 2009 pukul 8.10 WIB

Pekan VII

Politik Luar Negeri RI Pascaorde Baru

  • BJ Habibie
  • Abdurrahman Wahid
  • Megawati Soekarnoputri
  • Susilo Bambang Yudhoyono

Politik Luar Negeri Pada Masa Kepresidenan Pasca Orde Baru

Politik Luar Negeri Presiden Habibie

Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia (1998-1999)  setelah lengsernya Soeharto dari jabatannya. Kemudian kebijakan lain yang dikeluarkan Habibie adalah tentang masalah Timor-Timor yang merupakan propinsi palong muda yang dimiliki Indonesia yang mati-matian dipertahankan pada masa Soeharto. Dan kontroversi paling hangat adalah ketika dia menawarkan opsi otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri kepada rakyat Timor-Timur (Tim-Tim), asatu propinsi termuda Indonesia yang direbut dan dipertahankan dengan susah-payah oleh Rezim Soeharto. Siapapun dia orangnya tentu ingin bebas merdeka termasuk rakyat Tim-Tim. Sehingga ketika jajak pendapat dilakukan pilihan terhadap bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) unggulk merdeka. Masalah Tim-Tim, salah-satu yang dianggap menjadi penyebab penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999. Pemilu terbaik paling demokratis setelah Pemilu tahun 1955. penolakan ini membuat BJ, Habibie tidak bersedia maju sebagai kandidat calon presiden (Capres).

Perhatian Habibie difokuskan untuk menangani permasalahan domestik. Ketika Habibie menjabat presiden hampir tidak ada hari tanpa demontrasi. Demontrasi itu mendesak Habibie merepon tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan pers, kebebasan berpolitik, kebebasan rekrutmen politik, kebebasan berserikat dan mendirikan partai politik, mebebasan berusaha, dan berbagai kebebasan lainnya. Namun kendati Habibie merespon tuntutan reformasi itu, tetap saja pemerintahannya dianggap merupakan kelanjutan Orde Baru. Pemerintahannya yang berusia 518 hari hanya dianggap sebagai pemerintahan transisi. Dengan demikian arah politik luar negeri Indonesia sebagian besar menjadi ranah menteri luar negerinya. Adapun hubungan luar negeri Indonesia dengan Australia dinilai tidak memuaskan, bahkan cenderung mengalami kemunduran.

Sayangnya, karena kita terlalu fokus pada permasalahan domestik yang seringkali diwarnai oleh aksi protes, kita sering lupa dengan apa yang telah diprogramkan oleh Habibie ke luar. Jika kita lebih jeli mengamati keseluruhan program Presiden Habibi, maka kita mesti mengakui bahwa politik luar negeri Habibi dijalankan dengan menggunakan instrumen diplomasi soft power. Soft power dalam Habibi diistilahkan melalui pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Banyak sekali pelajar Indonesia utamanya S2 yang mendapat beasiswa dari berbagai negara guna menuntut ilmu. Tentu saja hal ini mencerminkan nama baik Habibie yang diakui secara internasional.

Perihal perekonomian, Bj Habibie menyerahkan sepenuhnya kepada staf pemerintah tertinggi yaitu menteri perdagangan, begitu pula hubungan luar negeri dipercayakan pada sekelompok orang saja yang mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan presiden untuk mengambil keputusan.

Inti arah politik luar negeri Bj Habibie adalah pemulihan nama baik indonesia seputar dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor timur. Akan tetapi sebelum permasalahan pelanggaran hak asasi manusi terselesaikan, sayangnya Bj Habibie telah digantikan oleh presiden terpilih hasil reformasi.

Kasus: Politik Luar Negeri Pemecahan Konflik Timor Timur

Kondisi politik: pasca Reformasi

<Belum ada pembahasan pemecahan permasalahannya>

Politik Luar Negeri Presiden Gus Dur

Memahami studi strategis politik luar negri RI ini, kita juga harus melihat beberapa aspek penting yang menciptakannya. Diantaranya ialah presiden. Dalam Politik Luar Negri RI disini, terbagi dari dua masa yaitu masa orde lama yang dipimpin dan dicetuskan oleh presiden Soekarno, dan masa orde baru oleh presiden Soeharto. Jika dilihat dari masa ke masa, hal yang tetap dipraktekan oleh para presiden-presiden kita yang terdahulu ialah tetap menganut politik bebas aktif yang dimilikinya namun bagaimanapun juga politik luar negeri diselenggarakan dengan penyesuaian terhadap kepentingan nasional. Dalam melakukan peran dalam hubungan internasional, negara tidak serta merta lepas dari kepentingan nasionalnya.

Pada pembahasan kali ini, di era pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke-4 Republik Indonesia, mulai menapaki terminologi dari sebuah Demokratisasi yang baru. George Kahin dalam bukunya Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence (1976), menyebutkan bahwa politik luar negeri Indonesia senantiasa sangat dipengaruhi oleh politik domestik. Hal ini terbukti ketika dimulainya masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa “Gusdur” ini. Jika dilihat kembali beberapa karakteristik cara diplomasi yang dilakukan oleh presiden Soekarno hingga Habibie yang cenderung melakukan diplomasi yang multilateral, dalam pemerintahan Gusdur ketika memimpin Republik Indonesia ini, lebih mengedepankan diplomasi secara Bilateral. Mengapa demikian? Gusdur selalu menampakan moment-moment pertemuan antarnegara dengan sikap yang bisa dikatakan fun. Fun disini berarti bahwa ketika Gusdur melakukan kunjungan kenegaraan, suasana yang bisa dibilang “formal” bisa dibuat menjadi terkesan lucu atau dapat mencairkan suasana yang memanas. Teori fun yang dilakukan untuk mencairkan suasana ini dapat memudahkan transaksi kepentingan dan bahkan mempermulus pertarungan strategis, dan juga bisa meningkatkan bargaining position terhadap posisi Indonesia yang saat itu sedang melemah.

Memang benar, posisi Indonesia ketika dipimpin oleh presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 ini mengalami depresi yang teramat berat. Ketika Indonesia dihadapkan dengan tragedi kerusuhan Mei 1998, kemudian Negara Timur Leste yang memerdekakan diri, dan beberapa kasus-kasus lainnya, mengakibatkan bahwa Gusdur harus mampu memulihkan citra positif dari Indonesia. Hal ini dibuktikan, ketika Gusdur melakukan lawatan atau kunjungan ke Luar Negeri lebih sering, tercatat bahwa Gusdur pernah melakukan kunjungan ke 10 Negara Eropa – Asia hanya dalam waktu 17 hari saja. Walaupun hal ini terkesan sebagai sebuah Tour presiden, namun lebih menekankan bahwa kunjungan kenegaraan ini digunakan untuk menghadirkan citra positif bagi bangsa Indonesia dan kemudian dapat terbentuknya lagi bantuan perekenomian dari negara-negara Eropa maupun Asia.

Meskipun dari segi fisik dan kemampuan untuk melihat Gusdur terlihat sangat kurang memahami pemerintahan, namun dalam prakteknya ia sangat memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Namun, dari pemahaman kepercayaan diri yang dimiliki oleh Gusdur dapat berakibat berlebihan dan akibatnya mungkin lebih cenderung over-improvisasi dan bahkan cenderung otoriter. Menurut pemahaman kami, Politik Luar Negri RI yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini terkesan untuk memperbaiki citra negatif terhadap Indonesia dimata dunia Internasional karena dilihat dari beberapa kasus-kasus yang tercatat sebelum masa pemerintahan Gusdur. Kemudian, diplomasi yang dilakukan lebih Bilateral karena diharapkan nantinya dari beberapa kunjungan-kunjungan yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara dapat berdampak positif yakni bisa mendapat dukungan secara penuh baik dalam segi ekonomi, maupun pengembalian citra positif Indonesia dalam forum internasional.

<Penyimpangan arah Politik Luar Negeri?>

Situasi dan kondisi politik Indonesia saat itu?

Politik Luar Negeri Presiden Megawati

Setelah melalui kontroversi konstitusional berkepanjangan, Sidang Istimewa MPR (SI MPR) akhirnya mencabut mandat kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Terlepas dari masih adanya resistensi berbagai kalangan, khususnya para pendukung Gus Dur tentang “suksesi” kepemimpinan nasional itu, hasil ini kiranya patut diterima sebagai realitas politik yang telah diambil lembaga tertinggi yang dijamin UUD 1945. Terlebih lagi, kepemimpinan baru ini sudah memperoleh legitimasi lebih luas setelah mendapat pengakuan internasional dari berbagai negara.

Meski demikian, pergantian kepemimpinan nasional bukan solusi akhir dari setumpuk persoalan yang dihadapi bangsa ini. Pemerintahan baru di bawah duet Megawati-Hamzah Haz, dihadapkan aneka masalah dan persoalan mendasar yang dialami rakyat, akibat krisis berkepanjangan di segala bidang yang belum teratasi pemerintah sebelumnya. Mengingat kompleksitas masalahnya, diharapkan pemerintahan baru mampu merumuskan visi, misi, dan prioritas program kerja yang akan dilakukan hingga akhir masa jabatan tahun 2004. Dalam tenggang waktu ini, prioritas utama yang dapat dikerjakan antara lain pemulihan ekonomi rakyat, mengembalikan citra dan kepercayaan pemerintah, serta mencegah disintegrasi bangsa dan memulihkan stabilitas keamanan. Ini penting dalam upaya memberi arah tepat dan efisien guna pemulihan situasi di segala bidang untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan yang sering menjadi sorotan publik di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi. Seperti dimaklumi, selama kurang dari dua tahun, Presiden Abdurrahman Wahid mengambil peran “aktor utama” (chief diplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi dengan melakukan kunjungan luar negeri ke lebih 50 negara. Tercatat rekor, Presiden Abdurrahman Wahid menjadi satu-satunya Presiden RI yang telah menancapkan kaki di lima benua yang mungkin akan menjadi “catatan penting” dari sejarah politik luar negeri Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi melalui kunjungan ke mancanegara yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid banyak disorot publik, karena pelaksanaannya dianggap tidak berdasarkan “cetak-biru” atau tidak memiliki “profil” yang jelas ke arah mana kebijakan luar negeri akan dijalankan. Beberapa kalangan, termasuk wakil rakyat, juga dengan keras mengkritik, pelaksanaan politik luar negeri amat tidak jelas (in total disarray). Belajar dari pengalaman itu, orientasi atau arah kebijakan luar negeri seperti apa yang akan diambil pemerintah Megawati Soekarnoputri? Tulisan ini mencoba memberikan sumbangan pikiran yang dapat dipertimbangkan bagi pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi.

Politik Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
SBY dinilai berhasil mengangkat citra Indonesia, mengubah image Indonesia yang tadinya buruk menjadi lebih baik, walaupun sedikit, tetapi cukup apresiatif. SBY berhasil menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan beberapa negara, antara lain Jepang. Perubahan dan manuver politik globalpun menjadi oportuniti penting yang telah dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden SBY.

Jika Moh hatta pernah menerjemahkan PLN RI pada masanya bagaikan mendayung di antara dua karang, maka kita boleh mengasumsikan PLN RI pada masa Sby adalah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut tercermin dari berbagai inisiatif baik Indonesia untuk menjembatani beberapa pihak yang sedang bermasalah misal perlawanan domestik di Myanmar, tuan rumah konferensi permasalahan iklim global dan lainnya.

Selain itu, SBY mengemban beberapa aktivisme baru dalam PLN RI saat ini. Antara lain adalah komitmen Indonesia dalam reformasi DK PBB dan gagasan SBY untuk mengirim pasukan perdamaian di Irak yang terdiri dari negara-negara Muslim, walaupun masih perihal gagasan mengenai Irak ini belum terealisasi.

Adapun karakter PLN RI pada masa SBY yaitu

  1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain, khususnya Jepang, China, dan India
  2. Terdapat kemampuan beradapatasi dengan perubahan-perubahan domestik dan luar negeri
  3. Prakmatis kreatif dan oportunis, Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja yang bisa membantu dan menguntungkan Indonesia
  4. Trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dan dari dunia internasional yang meliputi unity, harmony, security, leadership dan prosperity

SIMPULAN DAN PENDAPAT

Proyeksi PLN RI pada presiden SBY antara lain ialah entah menjadi pengikut perubahan global ataukan menjadi pengarah perubahan. Pln Ri Susilo Bambang Yudhoyono mayoritas berpusat pada perputaran konsesi politik internasional dan pemulihan nama baik. Entah merupakan hal penting ataukah tidak, tetapi segala tindakan dan penerjemahan politik luar negeri setiap presiden seharusnya menjadi kajian apresiatif tersendiri. Merupakan hal yang signifikan pula untuk menciptakan keselarasan antara politik luar negeri dan politik dalam negeri.

SUMBER

http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/articles_index/idx.asp?presiden=habibie

diakses pada 20 oktober 2009 pukul 8.28 WIB

Bandoro, Bantarto, 1999. “Politik Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid: Sebuah Refleksi ke Depan”, Analisis CSIS, XXVIII, No. 4, hlm. 391-403

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/01/1243.html (diakses tgl 20 okt 2009, pukul 23.00 WIB)


[1] Jack C Plano & Ray Olton, International Relations Dictionary (New York Holt, Rinehart & Winston, 1969), p. 127.

[2] Jack C Plano & Ray Olton. 1969. International Relation Dictionary. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Henry A Kissinger. 1972. Domestic Structure and Foreign Policy in Wolfram F Hanreider, ed., Comparative Foreign Policy, Theoretical Essays. New York : David McKey. p.22.

[3] Modelsky, George. 1962. Theory of Foreign Policy. New York: Praeger. p.6.

[4] Jack C Plano & Ray Olton, International Relations Dictionary (New York Holt, Rinehart & Winston, 1969), p. 127.

[5] Anonim. 2009. Bung Karno Kutuk PBB!!!. Diakses dari www. maribelajar.phpnet.us pada 7 Oktober 2009 pukul 8.15 WIB

[6] Ibid

[7] Maksum Priangga. 2009. Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Diakses dari www.cafebelajar.com pada 7 oktober 2009 pukul 8.20 WIB

[8] Renne R.A. Kawilarang. 2008. G30S dan Masa Suram Hubungan RI-RRC. Diakses dari www.vivanews.com pada 7 oktober 2009 pukul 9.00WIB

Politik Luar Negeri Republik Indonesia: Review UAS


Pekan VIII

ASEAN dan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Asia Tenggara

Indonesia-Malaysia

Indonesia-Singapura

Indonesia-Vietnam

Pemecahan Masalah Kamboja

ASEAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN NEGARA TETANGGA

HUBUNGAN INDONESIA DAN MALAYSIA[GER1]

Dalam suatu realitas suatu hubungan, baik hubungan personal maupun interpersonal, nasional maupun internasional, memiliki beberapa keterkaitan dan ketergantungan satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut memberikan kontribusi yang sangat kuat bagi hubungan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, ketika kita memahami suatu hubungan antar negara satu dengan lainnya yang diartikan sebagi hubungan internasional ini, hal-hal yang mempengaruhi baik dari segi positif maupun negatifnya masih cukup banyak. Entitas Globalisasi membuat negara-negara menjadi satu dan bergabung membentuk wadah organisasi yang mana tujuan kedepannya ialah agar dapat tercapainya suatu bentuk kerjasama regional maupun keamanan bersama.

Masa Orde baru di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI ke-2 Soeharto, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia saat itu. Ketika kita memahami Hubungan Indonesia dengan wilayah negara-negara di Asia Tenggara pada masa orde baru, suatu bentukan organisasi yang dianggap mampu mendapat respon yang cukup baik bagi politik luar negeri RI dan sebagai rekonstruksi pembangunan di sektor ekonomi Indonesia, yang kemudian dikenal dengan ASEAN atau Association of South-East Asian Nations. Dimana wadah organisasi ini dipelopori oleh 5 negara pendiri yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

Beberapa kontroversi terus menerpa hubungan Indonesia dengan Malaysia sebelum pemerintahan orde baru muncul. Seperti yang kita ketahui, pada saat era presiden Soekarno, politik “Ganyang Malaysia” yang dikeluarkan sebagai senjata untuk memberontak sekaligus menentang pembentukan persemakmuran Inggris, federasi Malaysia. Malaysia dinilai sebagai bentuk pengaruh imperialisme barat yang disebarkan oleh Inggris, dan kemudian, memberikan suatu ide “Konfrontasi” yang bersifat radikal terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dikeluarkan presiden Soekarno pada masa Orde Lama[GER2] [1].

Hubungan Indonesia Malaysia yang pertama kali dikenal dalam konstelasi politik regional, diawali dengan konfrontasi Indonesia vs Malaysia. Persamaan rumpun (melayu), sejarah, letak geografis serta persamaan bahasa yang sama tidak menjadikan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan yang sangat baik dan berlangsung secara harmonis, bahkan hubungan Indonesia sangatlah buruk ketika itu[2]. Perbedaan sejarah kolonialisasi membuat Rezim Soekarno atas ketidakpuasan terbentuknya negara Malaysia pada dekade tahun 1960an. Penyebarluasan imperialisme barat yang dinilai Soekarno memberikan pengaruh negatif terhadap kelangsungan negara-negara Asia Tenggara akhirnya membentuk suatu persepsi dan hubungan yang kurang baik dengan Malaysia.

Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia atas konfrontasi yang dibuat oleh Soekarno, diakhiri pada tahun 1967 dan sekaligus menggantikan posisi pemerintahan Soekarno yang jatuh karena pemberontakan G-30S PKI, kemudian berganti menjadi pemerintahan Soeharto yang sekaligus merupakan awal mula dari pemerintahan Orde baru ini. Upaya menggalakkan pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia pada khususnya dan Indonesia-PBB pada umumnya dicerminkan melalui kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB.

Akan tetapi, perjalanan hubungan diplomatik antarnegara bertetangga memang tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Utamanya Indonesia belakangan ini gencar disinggung oleh klaim budaya melalui propaganda pariwisata Malaysia. Kemudian, isu Terorisme[GER3] yang gencar dibicarakan. Isu-isu perbatasan wilayah (Sipadan dan Ligitan, Ambalat, Sabah dan Serawak), penampungan kayu-kayu dan illegal logging, penyelundupan BBM dan sebagainya sehingga hubungan kedua negara tersebut sangat kurang harmonis[3]. Malaysia dinilai sebagai bangsa yang sangat melecehkan Indonesia bahkan menginjak-injak harga diri Indonesia. Dari hal inilah terlihat bahwa hubungan yang terjalin antara Indonesia-Malaysia tidak berjalan secara harmonis dan tidak mencerminkan suatu hubungan timbal-balik dalam lingkup geografis yang dapat menghasilkan kerjasama dari sektor perekenomian maupun militer.

HUBUNGAN INDONESIA DAN SINGAPURA

Hubungan antara Indonesia [GER4] dengan Singapura pada era Soekarno tidak erat. Karena Indonesia memandang bahwa Singapura adalah tempat bagi kekuatan-kekuatan asing dan para pemberontak Indonesia sebgai batu loncatan untuk bersembunyi dan menyusun rencana. Singapura juga dianggap sebagai tempat tinggal bagi para penyelundup-penyelundup asal Indonesia dan sumber jalur peredaran narkoba. Dahulu memang Pulau Tumasik atau sekarang disebut dengan Singapura merupakan markas bagi para perompak laut yang merompak para pedagang yang berlayar di selat malaka. Selama konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura merupakan bagian integral dari Malaysia, di bawah serangan langsung. Pasukan rahasia dikirim ke Singapura untuk melakukan kegiatan subversive.

Pada bulan Agustus 1965, Singapura lepas dari Malaysia dan merdeka. Kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan dengan Indonesia. Namun, pada tahun 1968 hubungan antara kedua Negara tersebut memburuk karena tindakan dua marinir Indonesia yang dikirim pada era Soekarno dalam konfrontasi dengan Singapura  meledakkan bom di Orchad Road. Kedua anggota militer tersebut langsung dihukum mati oleh pengadilan Singapura. Pihak Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Soeharto dan Adam Malik berusaha mengusahakan keringanan hukuman dengan meminta merubah hukuman menjadi hukuman seumur hidup. Namun, permintaan tersebut ditolak. Akibatnya terjadi kerusuhan di Jakarta dan Surabaya dengan merusak kedubes Singapura dan tindakan unjuk rasa anti-Cina karena para pengunjuk rasa yakin bahwa etnis Cina Indonesia menaruh simpati terhadap etnis Cina Singapura yang menjadi mayoritas penduduk negara tersebut.

Berbagai pendapat juga muncul di pemerintahan Soeharto, ada beberapa yang memandang bahwa tindakan Singapura itu adil dan bersahabat. Ada pula yang menganggap bahwa Indonesia perlu mengirim pasukan. Tapi, Soeharto yang mengutamakan perkembangan ekonomi Indonesia menolak tindakan-tindakan agresif yang merusak hubungan antara dua negara tersebut. Pada saat itu kondisi hubungan antar kedua belah Negara mencapai titik yang terendah. Perlu lima tahun untuk memperbaikinya. Hubungan antara Indonesia dengan Singapura membaik pada tahun 1973. pada saat itu Indonesia mengundang perdana menteri Lee Kuan Yew untuk datang ke Indonesia dan akhirnya Singapura mengunjungi Indonesia yang segera dibalas Indonesia dengan tindakan Soeharto yang mengunjungi Singapura. Setelah kejadian tadi, hubungan antara kedua Negara membaik dengan ide dari Singapura untuk mebnjalin kerjasama ekonomi bilateral dengan Indonesia. Namun, para pemimpin militer Indonesia tidak begitu saja percaya terhadap tindakan Singapura ini. Karena dicurigai bahwa Singapura bekerjasama dengan RRC.

Pada tahun 1975 diadakan pemungutan suara terhadap tindakan Indonesia yang menginvasi timor timur Singapura menyatakan abstain. Namun pada tahun 1977 Singapura beserta negara ASEAN lain mendukung Indonesia dalam rangka menasionalisasikan timor timur. Hal ini menjadi titik kerjasama yang lebih antara Indonesia dengan Singapura. Hal ini ditandai dengan kerjasama perdagangan yang terpusat di selat melaka khusunya pulau batam. Dalam kerjasama ekonomi ini, pulau batam dijadikan sebagai puast industri dan perdagangan oleh Indonesia dan pusat investasi Singapura terhadap Indonesia. Pada tahun 1990 terjadi kesepakatan pembangunan Pusat Industri Batam antara Indonesia dengan Singapura yang bernilai 400 juta dollar. Selain itu pajak ganda perdagangan juga dihapuskan dan kedua Negara juga mendorong kerjasam dalam bidang pariwisata.

Perkembangan kerjasama ekonomi membawa pada meningkatnya tuntutan akan keamanan. Akhirnya pada tahun 1989 disepakati MoU antara Indonesia dengan Singapura yang memberi izin bagi militer Singapura untuk berlatih ke Indonesia dan Indonesia berhak menerima teknologi militer dari Singapura. Selain itu terjadi latihan militer gabungan yang diadakan secara rutin. Mengenai kerjasama militer ini, terjadi gejolak internal dalam pemrintahan Indonesia. Soeharto tidak berkeberatan apabila itu bukan pangkalan militer, para pemimpin militer pun kritis dalam menganggapi hal ini. Pangkalan militer asing akan mengancam kedaulatan Indonesia. Namun kebutuhan akan teknologi dan kemampuan militer Amerika memaksa Indonesia untuk menyetujuinya.

Pada tahun 1994 Indonesia dan Singapura menandatangani persetujuan kerjasama pariwisata dan persetujuan pelayaran udara yang memungkinkan kedua Negara mengmbil keuntungan dari meledaknya industri pariwisata. Pada tahun 1995 Singapura tercatat sebagai penanam modal komulatif nomor 6 di Indonesia dan menjadi mitra dagang terbesar ketiga Indonesia setelah Jepang dan Amerika  Serikat.

Pada maret 2009 terjadi pertemuan antara Indonesia dengan Singapura. Dalam pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membahas perjanjian perbatasan maritim yang selama bertahun-tahun tertunda. Presiden SBY mengatakan, Perjanjian Perbatasan Laut bagian barat antara Indonesia dengan Singapura akan ditandatangani pada 10 Maret 2009. Menurut Kepala Negara, dengan disepakati perjanjian perbatasan maritim itu, maka Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan kawasan Pualau Nipah guna kepentingan nasional. Misalnya untuk kepentingan pertahanan maupun perekonomian. Selain membahas mengenai perjanjian perbatasan maritim tersebut, Presiden Yudhoyono dengan PM Singapura juga membahas kerjasama untuk menghadapi krisis keuangan[4].

Selain kerjasama tentang ekonomi dan keamanan juga dijalin kerjasama di bidang lain yaitu perjanjian ekstradisi antara dua negara tersebut. Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi untuk menyeret penjahat keuangan ke pengadilan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lie Hsien Loong menyaksikan penandatanganan perjanjian itu Jumat kemarin di Bali. Perjanjian itu, yang dapat berlaku surut, akan membantu para pejabat Indonesia mengusut pelarian yang dituduh melakukan berbagai kejahatan, dantaranya korupsi dan pelanggaran perbankan. Sebelumnya tahun ini Indonesia melarang ekspor pasir ke Singapura yang tidak memiliki banyak sumber-daya alam, langkah yang oleh sejumlah jurnalis diduga adalah untuk menekan Singapura agar menandatangani perjanjian itu. Kedua negara juga menandatangani perjanjian yang terfokus pada pendidikan militer kedua negara[5].

Secara garis besar hubungan antara Indonesia Singapura berjalan progresi sesuai dengan isu yang diusung oleh masing-masing dan periode pemimpin negara. Pada awalnya hubungan antara Indonesia Singapura memang kurang baik karena pada masa Soekarno, Singapura masih bagian dari Malaysia yang sedang terlibat konfrontasi dengan Indonesia. Kemudian pada masa Soeharto politik luar negeri Indonesia ke Singapura cenderung konstruktif dengan memperbaiki hubungan yang kurang baik pada pemerintahan sebelumnya dan menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi dan keamanan yang menjadi kepentingan yang ingin dicapai Indonesia pada saat itu.Setelah reformasi khususnya pada masa SBY yang sedang memperbaiki citra Indonesia di mata dunia melanjutkan program kerjasama ekonomi dan keamanan  dan mencoba melakukan hubungan kerjasama di bidang lain antara lain HAM, hukum, kelautan, dll yang intinya adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta damai dan aman. Uraian di atas telah menjelaskan bahwa kepentingan dan isu yang dibawa oleh politik luar negeri Indonesia berbeda, sesuai dengan periode pemimpin pemerintahan.

HUBUNGAN INDONESIA DAN VIETNAM

Hubungan dan ikatan diplomatik Indonesia sudah terjalin selama lima puluh tahun. Keduanya memiliki konsesus bersama untuk sepakat meningkatkan hubungan dan kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka[6] serta mengungkapkan saling dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB.

Hubungan indonesia dan Vietnam utamanya dilandaskan pada aspek kultural dan sosial. Landasan utama hubungan diplomatik kultural Indonesia-dan Vietnam diimplementasikan ke dalam fram sejarah kebudayaan misalnya dengan mlakukan penelitian arkeologi bersama bertajuk ”Kebudayaan Dong Son dan Persebarannya” di masing-masing negara, penelitian reguler bertajuk Consultative Workshop Archeology and Environmental Study on Dong Son Culture” yang mempertemukan peneliti arkeologi dari Vietnam dan Indonesia dengan dihadiri oleh penijau dari negara lain[7].

Namun jika ditilik dari kacamata sejarah dan pergolakan pasca perang dunia II dan perang dingin, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam memiliki akar kuat ketika masing-masing negara dipimpin oleh Soekarno dan Ho Chi Minh yang mana pada saat itu isu-isu seputar komunisme dan pembentukan politik poros-porosan menjadi kajian utama menjalin kerja sama dan membangun ikatan dekat. Indonesia sebagai salah satu aktor penting di ASEAN pada masa pergolakan Vietnam dan Kamboja, menggagasi solusi perdamaian bagi keduanya utamanya menyangkut saran kepada Vietnam untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Kamboja dalam bentuk apapun khususnya bantuan politik maupun militer pada salah satu kubu yang sedang berseteru. Indonesia menggagasi supaya rakyat  Kamboja diberikan kebebasan penuh dan kesempatan untuk memilih pemimpin untuk mengarahkan revolusi Kamboja ke arah yang dikehendaki.

PEMECAHAN MASALAH KAMBOJA

Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak lepas dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal. Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara tersebut[8]. Sepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme, Kamboja juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan perbatasan dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan menjadi bias dan terlalu terdispersi.

Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan.

Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand. Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN juga ikut campur untuk mendinginkan ketegangan yang meningkat atara kedua negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan  yang disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya, mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa mengontrol situasinya[9]. Bukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN hanya sekedar forum talk shop.

Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya tercapai saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan agresivitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi. Bahkan keputusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum jelas[10]. Oleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik bilateral Kamboja-Thailand[11].

Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya negosiasi. Hubungan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan antaranggotanya. Upaya penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari inisiatif negara yang sedang bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral dan multilateral melalui PBB.

ANALISIS

Hubungan diplomatik antarnegara tetangga selalu dipenuhi konflik. Utamanya konflik yang berkaitan dengan pergolakan domestik erat dengan determinasi siapa yang mendapatkan dukungan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tetapi umumnya dari luar negeri; dan permasalahan perbatasan. Misalnya kasus Malaysia dan Indonesia, Malaysia memperoleh dukungan politik dan kekuatan baik dari Inggris dan Amerika melalui dewan keamanan PBB. Sedangkan Indonesia kemudian memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan internasional dari negara-negara Asia Afrika. Dalam konteks jalinan hubungan Indonesia dan Singapura, lebih dititikberatkan pada usaha mengatasi penyelundupan dan perjanjian ekstradisi, yakni kerjasama mana kala ada koruptor Indonesia yang lari dan berobat di Singapura. Hubungan Indonesia dan Vietnam secara politis terinisialisasi ketika Indonesia memiliki persamaan pemahaman politik bagaimana mereka memandang komunisme dan kolonialisme sehingga hubungan diplomatiknya saat itu terangkum dalam politik poros-porosan. Dalam menjalin hubungan dengan negara tetangganya utamanya negara yang sekawasan, Indonesia cukup aktif berperan serta dan menggunakan pengaruhnya di ASEAN, dulu. Sayangnya sekarang ASEAN tidak lagi menggigit dan permasalahan apapun yang diajukan ke ASEAN seolah-olah tidak benar-benar dihadapi dengan keseriusan, sehingga seringkali negara yang sedang bertikai kemudian mengajukan permasalahan tersebut ke badan suprainternasional yang lebih tinggi posisinya, yakni PBB, ambil contoh penyelesaian permasalahan Kamboja-thailand mengenai perbatasan mereka. hal ini membuktikan inkapabilitas ASEAN yang tidak lebih dari forum bersama yang penuh dengan shop talk.

SUMBER

>>Hubungan Indonesia dan Malaysia

http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881–membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html (diakses tanggal 10 november 2009 pada 22.36 WIB

>>Hubungan Indonesia dan Singapura

http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-04/2007-04-27-voa8.cfm?moddate=2007-04-27 diakses pada 10 Nov 2009 pukul 10.56 WIB

Suryadinata, Leo, 1998. Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES, hlm. 83-114.

>>Hubungan Indonesia dan Singapura

Utomo, Bambang Budi. Kerani rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional. p.1-5.

>>Pemecahan Permasalahan Kamboja

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=9095 diakses pada 10 November 2009 pada 21.53 WIB.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/21/21214170/negosiasi.thailand-kamboja.temui.jalan.buntu. diakses pada 10 November 2009 pada 21.58 WIB.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/15/15502760/kontak.senjata.meletus.di.perbatasan.thailand-kamboja. diakses pada 10 November 2009 pada 22.00 WIB.

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES, hlm. 83-114

Smith, Anthony L, 2000. “Themes dalam Indonesia’s Relations with ASEAN”, dalam Strategic Centrality: Indonesia’s Changing Role in ASEAN, Singapore, ISEAS, hlm. 41-63

Djiwandono, J. Soedjati, 1981, “Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara Lainnya” dalam Hadi Susastro and AR.Sutopo [ed], Strategi Hubungan Internasional, Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik”, Jakarta, CSIS, hlm. 541-559

Sutopo, AR, 1994, “Hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura: Dari Konfrontasi, Kolaborasi ke Realiansi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 151-186

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia-Vietnam dan Isu Kamboja: Faktor Keamanan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 155-174.

Pekan IX

Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Besar

Indonesia-AS

Indonesia-Cina

ASEAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN NEGARA TETANGGA

HUBUNGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Hubungan antara AS dengan Indonesia terbentuk pada saat revolusi ketika Indonesia masih berjuang mendapatkan kemerdekaan. Dukungan kuar AS diberikan kepada Indonesia hanya pada saat Peristiwa Madiun 1948, ketika pemerintah Indonesia  di bawah ancaman komunis.

Pada saat periode parlementer, ketika Masyumi sedang berkuasa, hubungan antara Indonesia dengan AS dapat dikatakan baik. Suatu prejanjian aliansi militer dengan AS dilaksanakan, akan tetapi tidak bertahan lama. Ketika pemerintahan Indonesia lebih condong ke kiri dan lebih bersifat militant dan nasionalistik, hubungan antara Indonesia dengan AS memburuk. Kelompok-kelompok kepentingan dalam pemerintahan Indonesia yang anti-Soekarno dan anti-komunis mendapatkan bantuan dari AS untuk merobohkan pemerintahan pusat. Namun usaha tersebut gagal dan semakin memperburuk hubungan antara Indonesia dengan AS.

Ketika kudeta pada tahun 1965 gagal dan militer muncul sebagai pemenang. Hubungan antara Indonesia dengan AS membaik. Keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu merosot drastis karena percobaan kudeta yang dilakukan. Pada saat itu Indonesia diatafsir mengalami inflasi sampai dengan 900%. Pemerintahan yang baru pada saat itu yang dipimpin oleh Soeharto mempunyai tugas yang berat untuk mendtabilkan perekonomian domestic. Usaha pertama Soeharto pada saat itu adalah dengan meninggalkan politik berdikari Soekarno dan mulai membuka diri untuk dunia luar. Promosi untuk berinvestasi di Indonesia dikeluarkan oleh Soeharto. Indonesia berharap bahwa investasi asing terutama Negara-negara barat akan memperbaiki perekonomian nasional. Pada tahun 1967 Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang investasi yang banyak memberikan kemudahan bagi barat. Soeharto juga sangat berharap menerima bantuan dana dari barat. Sehingga pada tahun 1967 dibentuk Inter Governmental Group for Indonesia (IGGI) yang terdiri dari Australia, Jepang, Jerman, Belanda. Inggris, AS. Sampai pada tahun 1973, AS merupakan penyumbang dana terbesar dalam IGGI. Sampai kemudian pada tahun 1998 digantikan oleh Jepang. Selama pemerintahan Soeharto, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan AS berjalan dengan baik dan progresif di samping kerjasama Indonesia dan Jepang. Ini dikarenakan Amerika kemudian memiliki kepercayaan pada Indonesia seketika ia berhasil mengatasi kudeta komunisme PKI tahun 1965.

Hubungan yang baik antara Indonesia-AS tidak dapat dikatakan sebagai suatu aliansi. Karena Indonesia masih mengadakan hubungan diplomatic dengan Hanoi dan Indonesia tidak pernah setuju dengan penempatan pangkalan militer asing di Asia Tenggara. Contohnya, Indonesia tidak pernah setuju dengan keberadaan pangkalan militer AS di Filipina. Namun, Indonesia juga tidak bias mengusir Negara adidaya itu dari Asia Tenggara. Pada taun 1971, Indonesia menerima konsep Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) yang mengingatkan Negara adidaya untuk menghargai kemerdekaan dan netralitas Negara-negara Asia Tenggara. Kemuidan pada tahun 1987 dalam pertemuan ASEAN, Indonesia mengusulkan Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ). Hal ini langsung ditolak oleh AS karena akan merusak kepentingan AS dalam hubungannya denga USSR. Tapi, Indonesia mempunyai tujuan tersendiri yaitu untuk memperbesar perannya di Asia Tenggara.

Meskipun politik luar negeri Indonesia bersifat independent, tetapi secara ekonomi kelihatan bahwa Indonesia sangat bergantung pada AS. Terlihat dari jumlah ekspor Indonesia yang terus naik dari tahun ketahun. Kemudian bantuan yang diberikan AS mencapai US$ 885 juta. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat memusuhi AS. Sehingga terkadang Indonesia mengalah terhadap permintaan AS. Contohnya, pada tahun 1978 Indonesia membebaskan tahanan politk kudeta 1965 yang merupakan usulan dari AS mengenai hak asasi manusia dan perumusan hak cipta intelektual yang melarang beredarnya kaset bajakan. AS tidak bias terlalu keras menekan Indonesia karena hal tersebut akan mempengaruhi hubungan. AS juga berhati-hati dlam mengaitkan bantuan dengan isu-isu HAM. Contohnya, peristiwa penembakan Dili Nopember 1991, AS tidak senang dengan isu terhadap isu tersebut dari segia HAM, tapi juga harus berhati- hati dalam menaggapinya.

Dalam isu HAM ini, Negara-negara Eropa khususnya Belanda meminta Indonesia segera menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini. Kemudian dilakukan dan hasilnya perwira-perwira militer yang bersalah atas pelanggaran HAM dimutasikan. Hal ini tidak memuaskan belanda. Indonesia marah dan akhirnya membubarkan IGGI yang diketuai Belanda dengan persetujuan dari AS dan jepang sebagai Negara pendonor terbesar.

Terlihat jelas bahwa pengaruh AS terhadap Indonesia sangat besar. Ini dikarenakan ekonomi Indonesia bergantung pada AS. Dalam masa pemerintahan Clinton, AS selalu menekan Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, kasus Timor Timur dan kondisi kerja yang buruk dari Indonesia. Indonesia mau tak mau menuruti permintaan tersebut karena apabila tidak kemudahan-kemudahan ekspor Indonesia ke AS atau Generalized System of Preference (GSP) akan dicabut oleh AS.

Hubungan antara AS dengan Indonesia menjadi penting bagi Indonesia karena pertama, AS mampu menjamin stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kedua, dengan terjaminnya keamanan, maka Indonesia dapat fokus pada kepentingan lainnya seperti ekonomi. Ketiga, dengan adanya hubungan yang baik dengan AS maka Indonesia dan ASEAN dapat memengaruhi keputusan AS. Tujuan Indonesia dan ASEAN adalah untuk perkembangan regional mereka. Contoh bidang ekonomi, peranan ASEAN dalam APEC sangat penting karena AS sangat fokus dan perhatian terhadap kawasan Asia Tenggara. Keempat, kehadiran AS akan mengimbangi kekuatan politik ekonomi yang dimiliki Jepang. Kelima, investasi dari AS mendorong perekonomian lokal. Keenam, keuntungan dari segi pendidikan.

Setalah terjadi reformasi di Indonesia 1998, hubungan antara Indonesia denga AS yang utama masih tentang kerjasama di bidang ekonomi, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada saat itu. Kemudian pada tahun 2000an hubungan diantara keduanya lebih fokus pada keamanan bersama atau dunia dikarenakan deklarasi AS tentang ‘war on terrorism’. Hal ini terjadi terkait dengan bangkitnya aksi-aksi terorisme, AS menerima serangan teroris pada tahun 2001 yang menghancurkan WTC. Isu-isu utama dalam hubungan diantara Indonesia dengan AS selalu berubah sesuai dengan periode pemerintahan dan kondisi dunia saat itu. Tapi, bargaining position dari AS lebih besar dari Indonesia. Indonesia selalu mendpat tekanan dari AS untuk mengikuti apa yang dilakukan dan diminta oleh AS. Karena dengan cara itulah Indonesia dapat memenuhi kepentingannya yang mempunyai sifat interdependen dengan AS.

Secara garis besar hubungan Indonesia dan Amerika dikelompokkan ke dalam beberapa era yakni hubungan di masa perang kemerdekaan, hubungan ketika perang dingin, pada masa sekarang. Fluktuasi hubungan Indonesia-Amerika terus menerus terjadi pada dua masa pertama, sementara hubungan di masa sekarang lebih banyak mengarah pada kestabilan dan kerjasama yang didasarkan pada persamaan pandangan politik terhadap isu tertentu. Meskipun dalam beberapa hal keduanya memiliki perbedaan pandangan yang sangat fundamental berkaitan dengan isu konflik timur tengah[12].

HUBUNGAN INDONESIA-CHINA

Secara formal hubungan indonesia China telah dirilis sejak 13 April 1950. Melalui penandatanganan Joint Declaration antara Indonesia dan China melalui kemitraan strategis pada 25 April 2005, dimulailah kerjasama di segala bidang meliputi berbagai sektor politik dan keamanan. Berbagai kunjungan kenegaraan presiden Hu Jintao dan sebaliknya menjadi simbolisasi hubungan Indonesia dan China yang berkembang progresif.

Bentuk mutual trust kedua negara tertuang dalam serangkaian perjanjian seperti MoU antara lain bidang kelautan dengan membentuk Joint Technical Committee RI-RRT untuk membahas program-program konkret di bidang kelautan, terutama terkait dengan capacity-building dan joint research; penanganan Ilegal Logging dalam Cooperation in Combating Illegal Trade of  Forest Products[13]. Secara singkat hubungan kerjasama Indonesia China mendatangkan potensi besar perkembangan Ekonomi melalui investasi-investasi utamanya.

Hubungan Indonesia China mengalami fluktuasi tajam. Peningkatan hubungan dalam perspektif historis terjadi semasa konflik G30S PKI, mengingat kedekatan mereka satu sama lain disertai pandangan politik yang kompetitf terhadap dunia barat. Sebaliknya, semasa orde baru, hubungan diplomatik Indonesia dan China terputus sama sekali dikarenakan pengalaman kudeta politik oleh Partai Komunis Indonesia.

China membuka peluang sebesarnya-besarnya dalam kooperasi budaya, ekonomi, dan militer sejak pemerintahan Presiden Megawati. Semenjak beliau diundang untuk berkunjung ke China dan menjadikan keduanya sebagai mitra strategis. Akan tetapi, sekarang dalam usaha mengembangkan hubungan kerjasama tersebut, Indonesia tidak semata-mata dan sepenuhnya melandaskan kerjasamanya tanpa perasaan waspada. Secara ekonomi, Indonesia masih belum siap besaing dengan laju produksi ekonomi China tanpa proteksi dan screening.

SUMBER

>>Hubungan Indonesia dan Amerika

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia-Vietnam dan Isu Kamboja: Faktor Keamanan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 155-174.

Wanandi, Jusuf, 1994, “Hubungan Amerika Serikat-Indonesia Selama Orde Baru: Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 12-50

Kompas, 2004. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Hari selasa, bulan November, halaman 4.

>>Pemecahan Permasalahan China

http://www.indonesiaembassy-china.org diakses tanggal 17 november 2009 pukul 9.01 WIB.

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Adidaya: Faktor Ekonomi dan Nonekonomi”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 175-200.

Kahin, Audrey R & George McT, 1997, “Pemerintah Kolonial, Revolusi, dan Awal Keterlibatan Amerika Serikat”, dalam Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia, [terj.]Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 23-43

Wanandi, Jusuf, 1994, “Hubungan Amerika Serikat-Indonesia Selama Orde Baru: Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 12-50

Federspiel, Howard M, 2002, “Indonesia, Islam, and US Policy”, The Brown Journal of World Affairs, Spriing 2002, Volume IX, Issue 1, hlm. 107-126.

Sukma, Rizal, 1994, “Hubungan Indonesia-Cina : Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 57-92.

Pekan X

Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Lain

Indonesia-Australia

Indonesia-Timur Tengah

ASEAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN NEGARA TETANGGA

HUBUNGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

Fokus pembahasan seputar hubungan Indonesia-Australia dipaparkan sepanjang pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Isu hubungan diplomatik Indonesia dan Australia selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan di Irian barat dan Timor timur.

PERIODE SOEKARNO

Hubungan antara Indonesia dengan Australia pada tahun 1945-1950 sangat kuat. Pada saat itu, Australia mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada awal usaha mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui perundingan yang dirangkum dalam perwakilan tiga negara, Indonesia menunjuk Australia sebagai mediator dalam perundingan.

Perjalanan hubungan Indonesia dan Australia pertama kali ditandai pada masa perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. Pada masa kepresidenan Soekarno, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang militan dalam usaha menggalakkan kampanye pembebasan Irian Barat, hubungan diplomatik keduanya pun dinilai dingin (Suryadinata, 1998,p115.).

Pada tahun 1949, terjadi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Akan tetapi muncul isu Belanda tidak berniat melepaskan Irian Barat. Sebaliknya Soekarno bersikeras ingin menjadikan Irian Barat masuk dalam Indonesia karena Irian Barat bekas jajahan Belanda. Pada poin ini, hubungan antara Indonesia dengan Australia merenggang karena Australia mendukung Belanda. Australia dibawah pemerintahan Menzies Australia melihat tindakan Soekarno sebagai ekspansi teritori yang dikawatirkan menjadi ancaman keamanan Australia (Suryadinata, 1998).

Pada tahun 1961, sikap Australia terhadap Indonesia perlahan-lahan melunak. Bila terjadi perjanjian yang damai dan sah antara Indonesia dengan belanda tentang masa depan Irian Barat, maka Australia akan menyetujui keputusan tersebut. Kemudian pada tahun itu pula menteri luar negeri Australia Barwick menyatakan bahwa tidak ada alasan bagi Australia untuk takut terhadap klaim Indonesia atas irian Barat. Barwick juga mengubah haluan Australia yang kemudian mendukung Indonesia asal semua berjalan dengan damai. Menzies sepakat dengan Barwick dan setuju atas kontrol Indonesia terhadap Irian Barat walaupun banyak dikritik oleh opini publik. Pertimbangan Australia mendukung Indonesia adalah karena kerjasama dengan Indonesia akan lebih menguntungkan dari pada dengan Belanda, Australia ingin menghindari peperangan dengan negara tetangga terdekat dan mispersepsi tentang Indonesia.

PERIODE SOEHARTO

Pada masa pemerintahan Soeharto, yang menjadi isu dalam hubungan diplomatik Indonesia-Australia adalah Timor timur (pemberontakan Fretilin) 1974-1982, peristiwa D Jenkins yang berbuntut pertentangan dengan pers Australia 1976-1986, Timor timur II 1991,

Hubungan diplomatik sepanjang 1974 antara pemerintahan Soeharto dan PM Australia, Gough Whitlam tercermin dalam sikap kooperatif Australia manakala Timor timur hendak diintegrasikan ke dalam wilayah Indonesia secara damai (Suryadinata, 1998, p.116). akan tetapi, tindakan Indonesia yang melakukan pendudukan agresif di Timor timur dikritik publik Australia dan akhirnya pemerintah Australia pun mengkritiknya di PBB. Kritik ini diyakini muncul akibat aksi invasif Indonesia yang mengakibatkan lima wartawan Australia tewas. Sejak saat itu, pers Australia gencar melakukan pemberitaan yang konfrontatif dan kritis terhadap Indonesia.

Ketika kursi perdana menteri dipegang oleh Malcolm Fraser pada 1976. Indonesia masih kerap mendapatkan kritik tajam dari Australia, antara lain Fraser dan James Dunn, mantan konsul Australia di Timor Timur 1977. Pada 1982, hubungan diplomatik Indonesia-Australia mulai meninggalkan isu Timor Timur, ketika PM Australia, Anthony Street mengajak masyarakat Internasional untuk mulai mengesampingkan isu tersebut (Suryadinata, 1998, 118).

Konflik pers Australia menyusul pemberitaan oleh D Jenkins (1986) mengakibatkan pembekuan hubungan Indonesia dengan Australia secara sepihak (Suryadinata, 1998, p. 118-120). Hal itu dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai cermin dari kemarahan dari rasa tersinggung terhadap pemberitaan yang mengungkap jaringan usaha Soeharto, singkat kata nepotisme. konflik Indonesia melawan publik pers Australia semata-mata merupakan mispersepsi yang terjadi seputar arti dan implementasi demokrasi masing-masing, yang mana demokrasi di Australia mengijinkan seluas-luasnya kebebasan pers dan berpendapat di daerahnya, sementara saat itu pemerintah Indonesia masih tertutup dari keterbukaan yang demikian yang menjadi karakter era Soeharto yang terlalu proteksionis.

Masa Menteri Luar Negeri Ali Alatas, menggunakan pendekatan personal antara Alatas dengan PM Australia Gareth Evans, hubungan bilateral kedua negara pun melunak kembali hingga isu Timor Timur untuk kedua kalinya muncul ke permukaan di tahun 1991 (Suryadinata, 1998, p.122). Meskipun isu Timor timur tidak menghilang, peran PM Australia Paul Keating dalam menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia dinilai sangat akomodatif dan kooperatif, lebih singkat Suryadinata (1998) menjelaskan bahwa semata-mata dikarenakan adanya pergeseran kepentingan Australia terhadap isu pembangunan blok kepentingan ekonomi non-China yang memposisikan Indonesia sejajar dengan Vietnam dan Australia untuk tidak terlibat ke dalam orbit China. Kemudian hubungan baik Indonesia-Australia dengan berhasil diimplementasikan ke dalam penandatangan perjanjian seputar penghormatan keamanan kemerdekaan politik dan keutuhan wilayah kedua negara (Suryadinata, 1998, p.124).

Kerjasama Bilateral Indonesia dan Australia

Sebelumnya telah diulas secara historis ikatan hubungan diplomatik bilateral antarkedua negara. implementasi hubungan diplomatik yang ideal adalah terjalinnya suatu kerjasama berdasarkan mutual understanding antara lain meliputi berbagai aspek sebagai berikut: (1) Standarisasi melalui MoU Concerning cooperation on Standards and Conformance.(2) Perdagangan, direfleksikan melalui Agreement, A trade agreement between the republic of Indonesia and the Commonwealth of Australia nota persetujuan dagang no agenda 346. (3) kultur melalui Cultural Agreement between the Government of republic Indonesia and the government of Commonwealth of Australia. (4) Ekonomi melalui Exchange of Letters. (5) Wilayah melalui Establishing Certain Seabed Boundaries dll. (dephan.gov.id)

HUBUNGAN INDONESIA-TIMUR TENGAH

Islam dan Politik luar negeri. Seringkali hubungan bilateral Indonesia dan Timur tengah disinergikan dengan adanya atribut nasional Indonesia yang demografi penduduknya terdiri dari mayoritas muslim. Susunan demografi tersebut akankah membentuk opini publik domestik yang cenderung condong kepada simpati terhadap konflik-konflik di Timur tengah, seperti Palestina-Israel, Lebanon? Seringkali pula observasi politik luar negeri Indonesia dan Timur tengah jatuh dalam kerangka kepentingan domestik dan situasi domestik. Berbagai tulisan telah dihasilkan oleh Bantarto Bandoro (1994) dan Leo Suryadinata (1998) dapat menjadi referensi yang berguna untuk membantu menjawab seputar isu dan hubungan diplomatik Indonesia dan Timur tengah dalam kerangka politik luar negeri, baik era Soekarno dan Soeharto secara singkat di bawah ini.

Fokus pembahasan seputar hubungan Indonesia-Timur dipaparkan sepanjang pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Hubungan diplomatik Indonesia dan Timor tengah menurut Suryadinata (1998) secara garis besar dilatarbelakangi oleh isu seputar Organisasi Pembebasan Palestina, Organisasi Konferensi Islam, invasi Irak ke Kuwait dan isu Bosnia.

PERIODE SOEHARTO

Pernyataan Soeharto (1987) yang menegaskan posisi Indonesia dalam memandang konflik Palestina antara lain menilai keadilan mesti diberikan kepada rakyat Palestina. Hubungan Indonesia-Palestina ditandai oleh pembukaan kedutaan Palestina di Jakarta sesuai dengan permintaan Yasser Arafat ketika digelar Konferensi Non-Blok di Beograd, Yugoslavia (1989).

Hubungan bilateral Indonesia-Irak lebih banyak dilandasi oleh sikap netral terhadap berbagai isu internasional berhubungan langsung dengan Irak antara lain invasi Irak ke Kuwait (1991). Posisi Irak sebagai anggota Non-Blok menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia untuk menerapkan posisi netral, sekaligus mencerminkan kapabilitas Indonesia memainkan peran yang lebih independen sebagai reaksi terhadap adanya embargo ekonomi dan resolusi PBB (Suryadinata, 1998, p.211).

Berbeda dengan Irak, politik luar negeri Indonesia dalam menjaga hubungan diplomatik dengan Iran terletak pada soal keamanan. Hubungan bilateral Indonesia-Iran terjalin dengan baik semasa Iran dipimpin oleh Syeh Iran. Akan tetapi, revolusi Iran pada 1979 mengakibatkan Indonesia bersikap hati-hati.

Hubungan Indonesia dengan Saudi Arabia selama ini sangat banyak ditentukan oleh bagaimana Saudi Arabia memberikan feedback layanan haji bagi jemaah Indonesia. Insiden Mina (1990) yang mengakibatkan 700 jemaah haji Indonesia meninggal yang tidak ditanggapi oleh pemerintah Saudi secara intensif, mengakibatkan Indonesia cenderung mengambil langkah hati-hati.

Secara singkat dalam tulisannya tentang hubungan Indonesia denga Timur Tengah, Suryadinata (1998,p.207) hubungan Indonesia dan Libia pada era orde baru tidak terlalu akrab karena anggapan militer Indonesia yang percaya bahwa Libia mendukung gerakan separatis Islam di Aceh.

Isu yang paling monumental sepanjang sejarah pergolakan politik di Timur tengah adalah meletusnya perang Teluk I & II, perang Irak, embargo udara oleh Pemerintah Saudi, konflik Palestina-Israel. Sikap Indonesia terhadap peristiwa tersebut di atas adalah tetap menjaga langkahnya dalam posisi netral dan hati-hati. Ini selaras yang diungkapkan oleh Menlu Ali Alatas ketika dikonfirmasi mengenai Perang teluk I, sebagai contoh, ia mengungkapkan bahwa Indonesia tidak dapat masuk ke dalam krisis teluk secara tiba-tiba dan menwarkan solusi terhadap konflik tersebut. (konsekuensinya) Indonesia akan terpental ke luar, sebagaimana ia mengilustrasikan bahwa indonesia juga tidak menginginkan Aljazair dan Mesri masuk ke dalam isu Kamboja secara tiba-tiba (1991).

Implementasi kerjasama Indonesia dan negara Timur tengah secara lengkap dapat terlihat melalui penandatangan perjanjian dan serangakaian MoU yang memuat keseluruhan aspek meliputi ekonomi, wilayah, perdagangan, kebudayaan, teknis dan lain-lain seperti yang tertera di departemen pertahanan dan keamanan Indonesia (www.dephan.gov.id). Secara asosiatif, implementasi kerjasaman Indoenesia dapat dilihat dari partisipasinya dalam berbagai institusi internasional seperti OKI (1969) yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, serta mengkoordiasikan kerjasama antarnegara anggota, mendukung perdamaina dan keamanan internasional dan melindungi tempat-tempat suci Islam serta membantuk pembentukan negara palestina yang merdeka dan berdaulat (www.deplu.go.id); dan G15 sebagai wadah kerjasama ekonomi dan pembangunan negara-negara berkembang yang terdiri dari Mesir, Indonesia, Iran, Aljazair, Aegentina, Braxil, Chile, Kolombia, India, Jamaika, Kenya, Malaysia, Meksiko, Nigeria, Peru, Senengal, Sri Lanka, Venezuela dan Zimbabwe (www.deplu.go.id); dan D-8.

ANALISIS

Kebijakan suatu negara pada umumnya merupakan reaksi yang terjadi akibat interaksi antarnegara mengenai satu peristiwa tertentu yang terjadi. Berbagai perkembangan tipikal bisa menimbulkan perubahan arah kebijakan (Bandoro, 1994). Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kita belajar dari fluktuasi hubungan Indonesia dan Australia yang mana setiap pemegang pemerintahan tertinggi membawa karakteristik arah diplomasi politik yang berbeda. Sewaktu-waktu jika menteri luar negeri Indonesia dan presidennya sanggup berinteraksi secara kooperatif dengan perdana menteri Australia, maka terdapat kecenderungan keduanya bisa meredakan ketegangan bahkan sebaliknya menciptakan kerjasama dan kesepakatan pada akhirnya. Begitu pula sebaliknya, jika kedua pihak membawa sikap ofensif dan saling kritik tanpa adanya niat untuk menjalin kepahamanan, maka yang terjadi adalah ketegangan. Peristiwa dan isu domestik berpotensi besar mengundang kritikan dari masyarakat internasional, tentu saja itu dikarenakan Indonesia selalu berdekatan dengan negara lain. Selain itu, belajar dari hubungan Indonesia dan Australia, kita mengetahui bahwa pers (media dan informasi) bisa bertransformasi menjadi batu sandungan hubungan bilateral. Oleh karena itu, penting sekali bagi decision maker untuk mempelajari isu pers secara lebih intensif sebelum membekukan secara sepihak hubungan diplomatik. Dari berbagai pergolakan politik di timur tengah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di tengah konflik internal suatu negara, asas non-intervensi mesti diletakkan sebagai prioritas fundamental membangun sikap hati-hati agar tidak dengan mudah terperosok pada konflik yang sudah terjadi. Selain itu, posisi yang mungkin dimiliki oleh negara lain terhadap indonesia juga menjadi pertimbangan utama menentukan sikap politik agar tidak memperparah kondisi dan situasi, misalnya perang teluk I yang melibatkan Irak; Indonesia mesti mempertimbangkan posisi dan partisipasi politik Irak sebagai sesama gerakan Non-Blok.

SUMBER

>>Hubungan Indonesia dan Australia

Suryadinata, Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto: Bab 6 Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea. Jakarta: LP3ES. p.116-124.

www.dephan.gov.id [diakses tanggal 23 November 2009]

>> Hubungan Indonesia dan Timur Tengah

Suryadinata, Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia: bab 10 Indonesia, Timur tengah dan Bosnia. Jakarta: LP3ES. p.202-218.

Bandoro, Bantarto. 1994. Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. p.217-244.

Dewanto, Wisnu, 1994, “Hubungan Bilateral Indonesia – India”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 125-150.

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea: Isu Keamanan dan Budaya”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 115-127.

Usman, Asnani, 1994, “Indonesia dan Pasifik Selatan, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 187-215

Ariessusanto, Yoyok, 1994, “Hubungan Indonesia–Timur Tengah”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 216-244.

Kahin, George McTurnan, 1995. “Perang dan Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa”, dalam Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj., Surakarta, UNS Press, hlm. 268-289

Pekan XI

Masalah Timor Timur dan Politik Luar Negeri RI

Integrasi Timor Timur (1976)

Insiden Santa Cruz (1992)

Jajak Pendapat (1999)

INDONESIA DAN TIMOR TIMUR

INDONESIA DAN INTEGRASI TIMOR TIMUR

Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974 dan perang saudara di Timor Timur 1975 membuka jalan integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. Pada tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta militer di Portugal yang dipimpin oleh Jendral Spinola. Kudeta ini dinamakan revolusi bunga atau Red Flower’s Revolution. Pemerintahan dictator Salazar diambil alih oleh Jendral Antonio de Spinola. Revolusi tersebut tidak hanya membawa pengaruh pada dalam negeri Portugal teatapi juga terhadap daerah-daerah koloninya. Jendral Spinola berjanji untuk segera memberikan kebebasan menentukan nasib sendiri bagi daerah koloni Portugal, termasuk Timor Timur.

Dua minggu kemudian, Gubernur Timor Portugis memberikan kebebasan bagi warga untuk mendirikan partai politik. Pada kesempatan tersebut rakyat Timor Timur membuat beberapa partai politik yaitu UDT (Uniao Democratica Timor), Fretilin (Frente Revoluucianora Do Timor leste Independente), Apodeti (Associao Popular Democratica Timor), KOTA (Klibur Oan Timor Aswaini), Trabhalista dan Adlita guna menyalurkan aspirasinya masing-masing. Dalam situasi menentu di Portugal, maka pemerintahan Portugal di Timor Timur semakin kacau dan meninggalkan Timor Timur tanpa kepastian dan kejelasan.

Pada 11 Agustus 1975, UDT melakukan kudeta yang kemudian memicu perang antara UDT dengan Fretelin. Pemerintahan Portugal secara jelas memihak pada Fretelin yang menyatakan diri sebagai satu satunya wakil Timor Timur. Hal ini bertentangan dengan undang-undang dekolonisasi Timor Timur yang dikeluarkan oleh pemerintah Portugal. Dalam keadaan perang saudara, rakyat Timor Timur menginginkan bersatu kembali dengan menggabungkan partai UDT, Apodeti, Kota dan Trabhalista dalam satu tujuan untuk menghadapi Fretelin dan mendesak pemerintahan Indonesia untuk menerima Timor Tjmur sebagai bagian integral dari NKRI. Selain itu, pengaruh Fretelin yang berhaluan kiri di Timur Portugis menimbulkan kecemasan blok barat khususnya AS dan Australia terhadap kemungkinan perluasan kekuatan komunis di Asia Tenggara dan Pasifik juga memunculkan dukungan barat bagai keterlibatan langsung Indonesia di Timor Timur.

Bagi Indonesia, pada saat Fretelin mengumumkan pemerintahan atas Timor Timur, dianggap sebagai suatu ancaman karena Fretelin berhaluan komunis dan Indonesia khawatir akan muncul Negara Kuba yang baru di Asia Tenggara. Selain Indonesia melakukan manipulasi imej Fretilin dengan menganggap Fretilin berhaluan Marxist sehinggap posisi Fretilin pun terdiskredit dalam dunia internasional Indonesia[14], kemudian merekayasa Deklarasi Balibo dan juga melakukan invasi secara besar-besaran  ke wilayah Timor Timur pada 7 Desember 1975. Ini semata-mata merupakan kampanye terbesar yang digagaskan oleh Ali Murtopo sehinggat tampak nyata Indonesia menggunakan propaganda US anti-communism untuk menganeksasi Timor timur.Untuk itu invasi ini mendapatkan dukungan dari AS dan Australia sebagai ungkapan good will Indonesia pada kesempatan yang sama Indonesia melakukan peningkatan aktivitas militer secara rahasia sementara bekerjsama dengan Apodeti untuk mempersiapkan serangkaian cara menganeksasi Timor timur.[15].

Akibatnya sekurang-kurangnya terdapat 125,000 warga sipil meninggal karena perang saudara dan kelaparan. Enam jurnalis asing tewas di tangan militer Indonesia. Insiden penembakan jurnalis asing ini memicu aksi protes internasional. 25 tahun lamanya Indonesia memiliki Timor timur, seakan insiden jurnalis asing seakan terlupakan baik oleh US, Australia, apalagi Indonesia. Selama 25 tahun juga, Timor timur diyakini menjadi implementasi latihan militer Indonesia sehingga sejarahnya bisa dilacak kembali melalui pelatihan militer dari program CIA serupa dengan Vietnam dengan kode militer ‘Phoenix’.

Selanjutnya terjadi pergantian posisi decision maker yang mana Ali Murtopo karena sakit, digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik.

JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR

Jajak pendapat Timor timur berakar dari kekerasan yang terus menerus dilakukan oleh militer Indonesia, yakni sebagai tempat latihan militer. Tidak hanya warga sipil meninggal, namun korban meninggal banyak dari pihak Fretilin. Adanya reformasi mengakibatkan presiden Soeharto jatuh, ada krisis dimensional sosial ekonomi. Melihat situasi domestik Indonesia yang melemah, akhirnya beberapa pemuda sering mengadakan demo di banyak tempat menuntut keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan Timor timur dari agresivitas. Dalam salah satu demo tersebut, dicatat seorang mahasiswa meninggal dan dimakamkan di Santa Cruz. Sekaligus mahasiswa melakukan demo, militer Indonesia serta merta menembaki para demonstran, mengakibatkan beberapa jurnalis asing tewas, dan sayangnya aksi brutal Indonesia ini kemudian terekam dalam kamera salah satu jurnalis dan tersebar secara internasional.

Jajak pendapat pada tahun 1999, terjadi pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie. Jajak pendapat ini dikeluarkan karena, terjadi pertentangan dari pihak Timor Timur (sekarang Timor Leste) untuk mendesak pemerintahan Republik Indonesia (RI) agar segera melepaskan wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam jajak pendapat ini, diketahui terdapat 3 anggota yang ikut serta, antara lain Portugal, Indonesia, dan PBB yang dibentuk pada tanggal 5 Mei 1999 di New York. Dalam perjanjian ini, ditujukan dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi di Timor-Timur. Dari tanggal 5 Mei 99 tersebut, merupakan sebuah titik awalan untuk mengetahui apakah Timor-Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Ketika memahami jajak-pendapat di tahun 1999 ini, diketahui bahwa kondisi awal yang terjadi adalah keadaan yang dialami di daerah Timor-Timur mengalami suatu kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga memicu peran internasional untuk menanggapi hal ini sebagai suatu permasalah internasional yang perlu diselesaikan di bawah naungan PBB.

Kemudian, pada tanggal 11 Juni 1999, muncul badan organisasi di bawah naungan PBB yang bertugas mengkoordinir serta menyelenggarakan jajak pendapat ini. Badan Organisasi ini kemudian dikenal dengan United Nations Mission in East Timor (UNAMET). Untuk dapat memastikan sistematika jajak pendapat ini dilakukan, yang memungkinkan keadaan timor-timur berada dalam kondisi yang aman. Dan ketika jajak pendapat ini akan dilangsungkan, semua warga Timor-timur mengikutinya. Baik warga yang sedang berada di Timor-Timur maupun yang berada di belahan dunia lainnya, semua ikut serta dalam mengikuti jajak pendapat ini. Dalam jajak pendapat ini, jumlah pemilihnya adalah 451,792 jiwa. Dan ketika jajak pendapat dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 1999, beberapa hasil yang diperoleh dengan kondisi apakah masyarakat Timtim menyetujui status otonomi, namun tetap menjadi NKRI atau menolak status otonomi, yang berarti Timtim merdeka dari Indonesia, dan hasil dari jajak pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Terdapat 94,388 jiwa atau 21.5% warga Timor-Timur menyetujui dan mendukung status otonomi dan tetap berada dalam bagian NKRI,
  2. Terdapat 344,580 jiwa atau sekitar 78,5 % warga Timor-Timur menolak otonomi dan menginginkan kemerdekaan.

Ketika pasca jajak pendapat itu usai dan diketahui hasilnya, kondisi yang ada ketika itu justru mengalami perkembangan berbagai macam antara lain, banyaknya ribuan pengungsi, digelarnya pasukan Interfet, reaksi masyarakat terhadap Interfet khususnya dari Australia, dan pembentukan Tim Penyelidik Internasional oleh Komisi Tinggi HAM PBB. Hal ini menimbulkan keragu-raguan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MPR ketika itu. Hal ini menyebabkan MPR ragu-ragu untuk mencabut Ketetapan MPR No. VI Tahun 1978 tentang Pengukuhan Pengintegrasian Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian didesak oleh Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (SOLIDAMOR), yang beranggapan bahwa status Timor-Timur memang mengalami kontroversi yang perlu dipertanyakan berdasarkan asal-usul sejarahnya apakah memang telah diakui oleh Internasional sebagai suatu kesatuan dari Republik Indonesia atau tidak, dan beberapa pendapat mereka yang menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat Timor-Timur, terkait jajak pendapat tersebut yang menyetujui untuk merdeka, mendapati bahwa hasil ini menjadi suatu yang harus segera dilakukan karena rakyat Timor-Timur menginginkan kemerdekaan negara Timor-Timur.

INSIDEN DILI (SANTA CRUZ)

Insiden Dili (dikenal juga sebagai Pembantaian Santa Cruz) terjadi pada 12 November 1991 di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste). Nama insiden di ambil dari tempat kejadian demonstrasi besar-besaran yakni di dekat kuburan Santa Cruz; kebanyakan mahasiswa, terhadap pemerintah Indonesia yang menembak mati Sebastiäo Gomez. Penembakan terhadap mahasiswa itu terjadi pada 28 Oktober 1991 oleh tentara Indonesia. Dalam demonstrasi bersamaan dengan prosesi pemakaman Gomez ini para demonstran menggelar spanduk berisi tuntutan untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan. Demostran juga menampilkan spanduk bergambar wajah pemimpin kemerdekaan Leste, Xanana Gusmao. Demonstrasi tersebut berujung pada tragedi berdarah saat para demonstran memasuki kompleks pemakaman Santa Cruz dan tentara mulai menembaki mereka. Tercatat 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 orang hilang.

SUMBER

>> INDONESIA DAN INTEGRASI TIMOR TIMUR

Haris, Syamsuddin. 1999. Indonesia di Ambang Perpecahan?Jakarta : Erlangga

Vickers, Adrian. 2005. A History of Modern Indonesia. New York: Cambridge University.

>>JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/10/13/0038.html (diakses tanggal 1 Desember 2009)

http://www.minihub.org/siarlist/msg03513.html (diakses tanggal 1 Desember 2009)

>>INSIDEN SANTA CRUZ

http://berita.liputan6.com/kilasbalik/200908/242430/Keluar.Juga.Kerikil.dalam.Sepatu.Itu”http://berita.liputan6.com/kilasbalik/200908/242430/Keluar.Juga.Kerikil.dalam.Sepatu.Itu [diakses pada 21.37]

Singh, Bilveer, 1998. “Dari Timor Portugis ke Timor Timur Indonesia”, dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan, [terj.], Jakarta, Institute of Policy Studies, hlm. 1-40

Singh, Bilveer, 1998. “Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia: Dinamika Eksternal”, dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan, terj., Jakarta, Institute of Policy Studies, hlm. 41-113

Pekan XII

Politik Luar Negeri RI dalam Menyikapi Isu-Isu Global (1)

Globalisasi

Lingkungan

Ekonomi Internasional

POLITIK LUAR NEGERI DALAM MENYIKAPI ISU-ISU GLOBAL

PLN RI menyikapi isu globalisasi

PLN RI menyikapi isu lingkungan hidup

Indonesia dalam menyikapi isu-isu mengenai lingkungan hidup mulai jelas terlihat setelah masa pemerintahan Soeharto. Dalam pemerintahan Soekarno dan Soeharto, konsentrasi politik luar negeri Indonesia masih berada pada bagaimana cara memperkuat kedaulatan dan memperkuat tatanan ekonomi. Setelah masa reformasi yaitu tahun 2000 ke depan, politik luar negeri Indonesia sudah mulai merambah ke arah kepedulian terhadap kondisi lingkungan hidup.

Berangkat dari isu lingkungan sebagai tempat tinggal manusia dan bumi sebagai sumber daya alam terbesar maka bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia lebih memberikan perhatian mereka terhadap pemeliharaan lingkungan hidup berkaca dari banyaknya bencana alam yang muncul karena ulah manusia.

Peran Indonesia dalam hal ini ditandai dengan diadakannya High Level Regional Meeting on Energy for Sustainable Development yang berlangsung di Bali, 21-24 November 2000 yang menghasilkan: (1) Deklarasi Bali tentang Perspektif Kawasan Asia Pasifik mengenai Energi dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai masukan bagi Sidang ke-9 Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan; (2) Program Aksi, Strategi dan Modalitas Pelaksanaan Pembangunan Energi Berkelanjutan bagi Kawasan Asia Pasifik yang pada intinya berisi komitmen politis mengenai perlunya memberikan akses yang lebih luas bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin di negara-negara berkembang terhadap jasa dan elektrifikasi di daerah pedesaan pada tingkat harga yang terjangkau dan perlunya mekanisme internasional yang memadai guna memperkuat kemampuan negara berkembang dalam mengidentifikasi resiko dalam pelaksanaan investasi di sektor energi, sehingga dapat menjadi pembagian resiko yang seimbang antara investor.

Deklarasi Bali yang merupakan perspektif  kawasan Asia Pasifik mengenai energi dan  pembangunan berkelanjutan akan menjadi  masukan bagi Sidang ke-9 Komisi PBB  untuk Pembangunan Berkelanjutan. Untuk  pelaksanaannya, telah disepakati pula  Program Aksi, Strategi dan Modalitas  Pelaksanaan Pembangunan Energi  Berkelanjutan bagi Kawasan Asia Pasifik.

Pada tahun 2007 di tempat yang sama yaitu Bali, terselenggara United Nations Climate Change Conference yang dihadiri oleh 180 negara. Dalam konferensi ini menghasilkan apa yang disebut dengan  The Bali Roadmap yang intinya adalah bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memulihkan kembali kondisi alam yaitu perubahan iklim yang tak menentu dan bagaimana cara untuk memelihara lingkungan.

Indonesia menjadi negara ke-124 yang meratifikasi Protokol Kyoto melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, tanggal 28 Juli 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto. Dengan demikian, Indonesia bersama-sama negara berkembang lainnya harus mempersiapkan diri menyongsong ajakan stakeholder asing bertransaksi dalam projek mereduksi emisi atau perdagangan karbon di sektor energi dan kehutanan sebagai dua sektor utama penyokong projek ini. Kegiatan-kegiatan perdagangan karbon, contohnya penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, reforestasi,dan pengelolaan semapah secara terpadu dan berkesinambungan.

Komitmen politik untuk mengurangi emisi telah dilakukan hampir semua negara dengan mengurangi emisinya sebesar 6% (sampai 2005 produksi emisinya masih berkutat pada angka 8,1%). Negara-negara anggota Uni Eropa menargetkan pengurangan emisi 8%, tapi kenyataannya sampai dengan 2003 baru mampu mengurangi 1,7%. AS sebagai penyumbang emisi terbesar diharapkan mengurangi jumlah emisinya 7%. Sampai dengan 2003, emisi negeri adikuasa itu mencapai 13%.

Upaya lain dilakukan Forum Energi dan Lingkungan Berkelanjutan dengan mengusahakan pemanfaatan energi terbarukan melalui riset terpadu. Melalui riset, forum itu mendorong peningkatan penggunaan energi baru terbarukan seperti energi air, angin, panas bumi, gelombang laut, sinar matahari, dan biomassa. Target yang dicanangkan sampai dengan 2030 sebesar 50%. Indonesia baru bisa memanfaatkan energi terbarukan seperti air, panas bumi, dan sumber lain 4,4%. Selebihnya bergantung pada sumber minyak bumi, gas alam, dan batubara.

Peluang Indonesia untuk berpartisipasi dalam mereduksi emisi gas rumah kaca dan ikut dalam perdagangan karbon terbuka lebar. Mengingat peran signifikan Indonesia dalam Protokol Kyoto sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan terbesar sudah sepantasnya kita menjaga hutan kita sebagai pereduksi emisi karbon. Di sinilah paradigma pembangunan berkelanjutan perlu terus dikampanyekan dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan. Saatnya kebijakan yang lebih sistematis mengenai keberlanjutan ekologi harus diwujudkan sebagai tempat hidup kita. Hal itu dapat terlaksana melalui upaya penyelamatan keutuhan hutan dan lingkungan yang ada dan mempertahankan keanekaragaman hayati yang masih ada di alam.

Alasan Indonesia gencar mengagendakan dan mengadakan politik luar negeri yang konsentrasi terdapat pada lingkungan hidup adalah secara domestik sejak Indonesia banyak mengalami bencana alam hebat yang mengganggu kestabilan nasional. Dengan adanya politik luar negeri tentang lingkungan hidup, Indonesia berharap bisa mendapat bantuan dan dukungan dari negara lain. Bahkan bisa menjalin hubungan yang progresif dengan negara yang maju.

EKONOMI INTERNASIONAL

Sistem ekonomi secara internasional dianut di antara negara besar seperti Inggris dan Amerika serikat utamanya, ditandai oleh kesepakatan bersama yang tertuang dalam Bretton Woods. Bretton woods menjadi momentum pertama berdirinya suatu lembaga moneter internasional yakni GATT dan yang paling terkenal adalah IMF. Dalam situasi politik internasional yang mana setiap negara kemudian tidak bisa lepas sepenuhnya dari ketergantungan satu sama lain. Sehingga sedikit banyak hubungan antarnegara dilandasi oleh motif ekonomi yang melatarbelakangi ketahanan substansial suatu negara utamanya dalam iklim globalisasi seperti sekarang.

Indonesia sebagai salah satu aktor internasional memiliki kapabilitas terbatas dalam menentukan tindakan-tindakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan industrinya. Insiden reformasi pada 1998 lalu juga tidak lepas dari guncangan krisis ekonomi yang monumental dan mendunia. Pengalaman insiden reformasi memberikan pelajaran bagi pemegang pemerintaha saat itu bahwa politik luar negeri tidak bisa lepas dari pencerminan kondisi internal suatu negara. manakala gejolak ekonomi domestik meraih peluang untuk menggulingkan kekuasaan, yang mana ekonomi pun menjadi faktor substansial yang tidak bisa dielakkan.

Pada era Soekarno misalnya, ketika Indonesia lahir sebagai suatu entitas negara, indonesia diwarisi oleh kebobrokan ekonomi yang diperparah oleh kevakuman birokrasi pemerintahan. Pada waktu itu, keamanan dan ketahanan negara masih menjadi prioritas utama orientasi politik luar negeri Indonesia, permasalahan ekonomi menjadi perihal kedua yang menjadi tanggung jawab beberapa komisi domestik dan departemen perekonomian saat itu. Sementara Presiden Soekarno berkutat dengan politik internasionalnya, perdana menteri menaruh perhatian penuh pada permasalahan ekonomi saat itu. Barangkali hal ini dikarenakan ekonomi internasional belum menyentuh perhatian indonesia seutuhnya. Indonesianya Soekarno beranggapan bahwa ekonomi saat itu tidak jauh berbeda dengan peta gagasan baru Amerika serikat. Sehingga ekonomi seolah-olah adalah propaganda Amerika, blok barat.

Berbeda dengan era Soekarno, Soeharto yang secara militer memiliki kedekatan dengan Amerika dan cenderung condong pada blok Barat, mendatangkan kemudahan bagi indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari bentuk ekonomi internasionalnya Amerika yang bersifat politis. Sehingga indonesia tidak sungkan lagi untuk melakukan peminjaman dan investasi besar-besaran. IMF sebagai lembaga moneter Internasional selalu lekat dengan Indonesia melalui pinjaman-pinjaman luar negeri yang ditawarkannya.

Sayangnya, seperti yang sudah umum diketahui bahwa kebaikan tidak datang tanpa cuma-Cuma, karena IMF memiliki kecenderungan politis yang besar dengan bayang-bayang Amerika sebagai donatur besarnya. IMF datang dengan berbagai persyaratan politis yang membebani haluan politik luar negeri Indonesia. Salah satu contoh bentuk intervensi IMF ke dalam arena politik luar negeri Indonesia terletak pada kerelaan indonesia untuk melepaskan Timor timur sebagai timbal balik penurunan sejumlah besar dana untuk membantu Indonesia keluar dari krisis. Ini tentu saja meletakkan indonesia pada posisi menurut pada IMF.

Pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, haluan politik luar negeri Indonesia mungkin tidak lepas sepenuhnya dari bayang Amerika dan IMF. Perlahan-lahan Indonesia mencoba untuk mengurangi dominansi dan tekanan yang diberikan IMF. Walaupun demikian, terdapat sebagian kecil rencana progressive menuju independensi, kemandirian dalam melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa negara selain Amerika. Salah satu contoh ialah penggalakan kerjasama dan kemitraan intensif dengan beberapa negara terutama negara industri di kawasan Asia Timur. Keikutsertaan presiden SBY dalam berbagai peremuan internasional (G7 dan G20 di Pittsburg) yang membahas krisis finansial global juga telah berkontribusi dalam menunjukkan posisi Indonesia dalam dunia internasional.

SUMBER

Yohanis Ngili, Harian Pikiran Rakyat 22 April 2009, PERAN PENTING INDONESIA DALAM PROTOKOL TOKYO.

http://esa.un.org/un-energy/Meeting_UN-Energy_in_Bali.html diakses pada 8 desember 2009

http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php diakses pada 8 desember 2009

http://www.mcarmand.co.cc/2009/03/isi-protokol-kyoto.html diakses pada 8 desember 2009

Inayati, Ratna Shofi, 1997, “Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Perdagangan” dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 53-74.

Irewati, Awani, 1997, “Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Investasi” dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 75-110.

Luhulima, C.P.F, 1994, “Indonesia’s Initiative in APEC”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXII/4, hlm.304-319.

Rezasyah, Teuku, 1994, “The Changing Attitude of Australia and Indonesia Towards APEC”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXII/4, hlm.320-332.

Rezasyah, Teuku, 1994, “The Long Path Towards APEC: Where do Indonesia, Australia, and Japan Stand?”, The Indonesian Quarterly, Volume XXIV/2, hlm. 181-194.

Pekan XIII

Politik Luar Negeri RI dalam Menyikapi Isu-Isu Global (2)

Terorisme dan Keamanan Internasional

Hak Asasi Manusia

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYIKAPI ISU-ISU INTERNASIONAL

  1. TERORISME DAN PLN RI

Indonesia dikenal dengan Negara yang mudah dimasuki dan dijadikan sasaran aksi-aksi terorisme. Pengeboman Bali 2002 merupakan salah satu pengalaman pertama Indonesia memburu terorisme. Berbagai aksi teror sampai pengeboman di kedutaan Australia di Kuningan hingga pengeboman di dua hotel Internasional, JW Marriot dan Ritz Carlton.

Akibatnya banyak Negara yang menetapkan travel warning ke Indonesia salah satu antaranya adalah Amerika, Belanda, Inggris dan sedikit negara di Asia melakukan hal serupa. Diketahui juga bahwa Indonesia merupakan salah satu sarang terorisme yang merupakan transnational organized crime yang ada di Asia Tenggara, meskipun pada hakikatnya pelatihan teroris dilakukan di negara-negara kawasan timur Tengah serta disinyalir mendapat aluran dana dari Malaysia, salah satunya

. Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah ini dengan salah satunya membentuk badan khusus mengatasi terorisme yaitu Densus 88. Selain itu, kepolisian Indonesia juga telah berhasil menangkap dan menghukum teroris di Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kebutuhan Indonesia untuk memulihkan kembali nama baik Indonesia di mata dunia dengan serius menangani masalah terorisme.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasionaI. Salah satu contohnya adalah di level internasional dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Commite (CTC), merupakan bukti dukungan Indonesia terhadap kebijakan anti terorisme global AS.

Dalam upaya merespon kebijakan anti terorisme global ini terdapat hambatan-hambatan domestik bagi Indonesia akibat opini yang berkembang di tengah masyarakat. Tiga hal pokok yang mewarnai pro dan kontra kebijakan antiterorisme global AS tersebut, yaitu : Pertama, anggapan masyarakat bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan antiterorisme global, berada dalam tekanan dan pengaruh AS. Dalam arti bahwa pemerintah Indonesia diintervensi oleh AS dalam kebijakannya mengenai terorisme. Kedua, terletak pada AS dalam pelaksanaan kebijakan antiterorisme globalnya, dianggap memojokkan umat Islam. Ketiga, standar ganda AS yang menimbulkan ketidakadilan dalam tatanan internasional dianggap sebagai akar yang sesungguhnya dari fenomena terorisme internasional.

21 Pemimpin Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) mengakhiri pertemuan mereka di Los Cabos, Meksiko, Minggu (27/10), dengan menyatakan sikap tegas menghadapi terorisme, setelah hari Sabtu mencapai kesepakatan untuk memutus aliran dana pada teroris, memperketat keamanan di bandara, serta melindungi orang dan perdagangan dari serangan-serangan baru.Dalam pertemuan puncak itu, para pemimpin APEC mencapai sebuah kesepakatan terobosan untuk menjalankan cara-cara guna memutus aliran dana bagi kelompok-kelompok seperti Al Qaeda-nya Osama bin Laden. Yang mendominasi pembicaraan di pertemuan itu adalah pernyataan peran Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush terhadap teror dan terhadap Al Qaeda, tersangka nomor satu dalam serangan 11 September. Seorang pejabat AS setelah pertemuan, Sabtu sore, mengemukakan, Presiden (Bush) mengindikasikan bahwa peledakan bom (di Bali) memperlihatkan jangkauan Al Qaeda bahwa (jaringan) itu memang aktif di Asia Tenggara. “Terorisme merupakan tantangan langsung pada tujuan APEC, yaitu perekonomian yang bebas, terbuka, dan makmur,” kata kelompok itu dalam suatu pernyataan. “Kami bersatu dalam tekad untuk mengakhiri ancaman dari terorisme terhadap tujuan bersama kami.” “Ada pengakuan total dari 21 anggota yang hadir di sini bahwa terorisme merupakan sebuah ancaman serius,” kata Presiden Meksiko Vicente Fox. “Tak seorang pun aman dari cengkeraman cakar para teroris.”

Sementara itu, Jepang, Australia, dan AS sepakat mempertimbangkan tambahan dana bagi Indonesia guna membantu mengatasi kesulitan setelah peledakan bom di Legian, Kuta, Bali, 12 Oktober lalu, yang menewaskan lebih dari 180 orang. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Jepang Junichiro Koizumi, PM Australia John Howard, serta Presiden AS George W Bush secara terpisah dalam pertemuan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di sela-sela Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC, Sabtu petang waktu setempat (Minggu pagi, WIB). Sementara Presiden Bush mengungkapkan kepada Megawati bahwa ia akan mempertimbangkan setiap permintaan berkaitan dengan bantuan AS untuk kontra-terorisme bagi Indonesia, khususnya bagi pihak militer serta penegakan hukum di Indonesia, menyangkut misalnya isu-isu hak asasi manusia (HAM). Presiden Bush juga sempat mengungkapkan rasa keprihatinannya atas peristiwa peledakan bom di Legian, Bali, seraya meminta Megawati untuk lebih keras lagi menindak kelompok militan yang terkait dengan terorisme global. Dalam kaitan itulah, Bush menyambut baik dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2002 Perpu No 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu No 1/2002 serta instruksi Presiden (Inpres) No 4/2002 yang memberi tugas kepada Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyusun kebijakan konprehensif memerangi terorisme dan Inpres No 5/2002 yang menugasi Kepala Badan Intelijen (BIN) AM Hendropriyono untuk mengoordinasikan unsur-unsur inteiljen. Presiden Bush menekankan pentingnya peranan Indonesia dalam upaya memerangi terorisme. Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda yang mengikuti pertemuan selama 30 menit di Hotel Fiesta Americana tersebut kepada wartawan mengatakan bahwa Bush berharap dengan adanya dua Perpu dan dua Instruksi Presiden (Inpres) tentang terorisme tersebut, maka pelaku serangan bom di Bali dapat segera ditangkap. Presiden Bush, kata Menlu Hassan Wirajuda, secara sekilas juga menyebut tentang organisasi Jamaah Islamiyah yang kini masuk dalam daftar Komisi Antiteroris PBB karena dicurigai punya kaitan dengan jaringan Al Qaeda.

Indonesia memiliki metode tersendiri yang dipergunakan untuk penanggulangan terorisme yaitu dengan mengedepankan pendekatan lunak kepada pihak yang dicurigai atau pelaku tindak terorisme. Metode pendekatan lunak yang dijalankan Indonesia adalah sebagai bentuk pemberantasan terorisme yang terbukti mempunyai hasil yang maksimal dalam penanganan dan pencegahan tindak terorisme di Indonesia hingga sejauh ini,&rdquo; demikian disampaikan oleh Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), Kemenko Polhukam, Irjen. Pol. Ansyad Mbai, dalam acara seminar bertema Indonesia and Counter Terrorism di Carleton University Ottawa (03/02). Dalam seminar yang diorganisir Norman Peterson School of International Affairs (NPSIA) Carleton University dan dimoderatori oleh Profesor Elliot Tepper ini, Irjen. Pol. Ansyad Mbai lebih jauh menjelaskan bahwa pendekatan Indonesia ini merupakan wujud nyata dari penghormatan hak asasi manusia (HAM) meskipun kepada pelaku tindak terorisme. Selain itu, pengalaman mengatakan bahwa metode kekerasan kepada pelaku teroris sejauh ini tidak memberikan hasil diharapkan. Dengan pendekatan lunak ini maka sebagian besar pelaku bersedia bekerja sama dengan aparat kemanan sehingga dapat diperoleh informasi bagi penyidikan selanjutnya, dan dapat membongkar jaringan yang lebih luas. Irjen Pol. Mboi juga menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia, terutama pasca serangan bom di Bali pada tahun 2002 lalu. Berbagai tindakan dan langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia terbukti cukup efektif dimana dalam beberapa tahun terakhir tidak didapati lagi serangan teror besar di Indonesia. Menanggapi antusiasme peserta dalam sesi diskusi, Irjen. Pol. Mbai lebih lanjut menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang menjalin kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi terorisme. Peranan

tokoh-tokoh Islam dari Arab sangat dibutuhkan untuk mendukung penjelasan yang sebenarnya tentang Islam dalam program deradikalisasi.

Dalam diskusi mengenai organisasi Jama&rsquo;ah Islamiyah, Irjen. Pol. Mbai menyampaikan pemahaman umum bahwa radikalisme seringkali dilandasi paham Wahabi dan Salafisme yang sejak dulu menjadi perdebatan panjang para ulama. Adapun motivasi politis mereka adalah untuk mendirikan negara Islam dan mencoba melawan konsep demokrasi yang sering dianggap sebagai produk Barat.

Namun demikian, ditegaskan bahwa masalah terorisme, sebagaimana telah disepakati oleh dunia internasional, tidak dapat dikaitkan dengan agama tertentu. Indonesia sendiri memiliki pengalaman menangani terorisme yang dilakukan kelompok non-Islam, antara lain pada saat terorisme komunis terjadi tahun 1965.

Seminar ini dihadiri berbagai kalangan, baik dari pejabat pemerintah, akademisi maupun pemerhati masalah terorisme lainnya. Kesempatan pembicara Indonesia untuk memberikan kuliah di universitas ini merupakan salah satu bukti pengakuan terhadap penanganan terorisme di Indonesia yang dinilai sangat baik.

2. KEAMANAN

3. HAK ASASI MANUSIA

Setiap hari, Indonesia tidak pernah sepi dari kasus pelanggaran hak asasi manusia baik berasal dari isu-isu dalam negeri atau internasional. Salah satu kasus paling fenomenal adalah penganiayaan warganegara Indonesia yang bekerja di sebagai TKI di luar negeri. Seorang lagi tenaga kerja Indonesia dianiaya di Kuala Lumpur, Malaysia. Kali ini nasib malang itu menimpa Modesta Rengga Kaka (27), perempuan asal Ngamba Deta, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, pihak birokrasi Indonesia gagal melakukan manuver-manuver aktif dalam kebijakan luar negerinya dalam merespon dan melakukan investigasi berkelanjutan terhadap hak asasi warganegaranya sendiri. Dalam kata lain, Indonesia gagal memberikan perlindungan bagi rakyatnya. Mengapa semua itu bisa terjadi?

Dalam hubungan internasional, ada hal lain selain potensi ekonomi dan militer yang membuat sebuah negara diperhitungkan. Salah satu di antaranya adalah kemampuan diplomasi, manuver diplomasi.

Posisi Indonesia tidak lagi powerful seperti pada zaman orde baru ketika masih dipimpin oleh rezim Soeharto. Dengan demikian, boleh kita berasumsi bahwa pemerintahan SBY sekarang sungguh lembek dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Selama ini, tanggapan Indonesia terhadap isu hak asasi manusia hanya terbatas pada pengakuan saja. Tidak ada implementasi dan bukti efektif terhadap pelaksanaan pembelaan hak asasi manusia.

Bebas aktif

Bagaimana halnya dengan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia sekarang ini? Kita selama ini memahami bahwa politik luar negeri pada dasarnya adalah cerminan dari politik dalam negeri. Jika politik dalam negerinya kacau, bisa dipastikan kebijakan politik luar negerinya akan kacau dan tidak terarah.

Diakui atau tidak, sejalan dengan perubahan format politik nasional Indonesia dari otoritarianisme ke demokrasi, orientasi politik luar negeri bergeser. Yang lebih esensial lagi adalah proses politik dalam negeri menuju demokrasi dan transparansi adalah modal, bukan kendala. Pluralisme politik dalam negeri merupakan aset potensial amunisi diplomasi.

Hanya saja, kita perlu menggariskan strategi, visi, dan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia baru agar selaras dengan agenda reformasi dan demokratisasi nasional. Orientasi kebijakan luar negeri perlu dinyatakan secara jelas dan tegas: apa yang dimaksud dengan politik luar negeri ”bebas aktif”. Karena formulasi itu terlalu luas, bias, dan bahkan membuka peluang interpretasi distortif.

Tidak aneh karena itu kalau kemudian muncul pendapat bahwa dalam menjalankan politik luar negeri kita lebih responsif. Padahal, semestinya berdasarkan atas prinsip ”bebas aktif” kita harus lebih proaktif.

Dalam kasus Myanmar, misalnya, kita semestinya berani bersikap lebih tegas dan jelas. Kita harus lebih berani untuk ”bebas” melakukan apa yang kita mau. Apalagi yang terjadi di Myanmar menyangkut masalah kemanusiaan. Kita tidak boleh menunggu-nunggu bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya universal, seperti masalah hak asasi manusia.

Apalagi Indonesia mempunyai bobot lebih besar saat bicara soal HAM dan demokrasi. Pejabat pemerintah, LSM, peneliti, dan akademisi Indonesia tampak lebih lugas dalam menyuarakan demokrasi dan HAM dalam interaksinya dengan negara dan masyarakat ASEAN. Apalagi, di kalangan negara-negara ASEAN, kini Indonesia mempunyai credential kuat dalam menyuarakan HAM dan demokrasi.

Barangkali HAM bisa menjadi ikon baru diplomasi Indonesia dalam mengembangkan komunitas ASEAN. Oleh karena itu, sebagai negara terbesar di wilayah ASEAN, Indonesia semestinya lebih banyak mengambil inisiatif. Harus kita akui, peran Indonesia di forum ASEAN juga tidak semenonjol masa lalu.

Di tingkat yang lebih luas, misalnya Timur Tengah, Indonesia pun sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk memainkan peran. Akan tetapi, peluang itu belum sepenuhnya kita manfaatkan.

Skala prioritas

Dari sinilah kita harus mulai berani memiliki skala prioritas yang jelas dalam melaksanakan politik luar negeri. Hal itu penting. Apalagi, realitas politik luar negeri sering kali tidak didasarkan pada pandangan yang sangat idealistis, tetapi pada kebutuhan untuk melindungi suatu kepentingan yang nyata, kepentingan yang sangat mendasar bagi eksistensi bangsa dan negara.

Untuk masa-masa mendatang, politik luar negeri Indonesia paling kurang haruslah mampu membantu memulihkan perekonomian, menjaga integrasi bangsa dan negara, membantu menciptakan citra Indonesia yang demokratis, menghormati HAM, stabil, aman, dan bersatu.

Pada akhirnya, harus kita pahami bahwa aplikasi politik luar negeri kita yang bebas aktif bukan lagi bersifat ideologis, ibaratnya bukan mengayuh di antara dua karang ideologi, tetapi di antara belantara kekuatan kapitalis dunia yang sekarang sudah digugat-gugat. Barangkali dari sinilah kita harus mengaktualisasikan kembali politik luar negeri bebas aktif kita.

SUMBER :

http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=3336. APEC Sepakat untuk Tegas terhadap Teroris. diakses pada tanggal 15 desember 2009

http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=82027&lokasi=lokal diakses pada 15 Desember 2009

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/02/05215276/reaktualisasi.politik.

Wuryandari, Ganewati, 1997. “Hak Azasi Manusia, Demokrasi, Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 111-138

Wuryandari, Ganewati, 1999, “Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia”, Analisis CSIS, Tahun XXVIII, No. 2, hlm.183-195.

Eldridge, Philip, 2002, “Human Rights in Post-Soeharto Indonesia”, The Brown Journal of World Affairs, Volume IX, Issue 1, hlm. 127-139.

Bandoro, Bantarto, 2003, “Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme: Pro-Aktif Namun Hati-hati”, Analisis CSIS, Tahun XXXII, No.1, hlm. 89-97.

Mietzner, Marcus, 2002, “Politics Engagement: The Indonesian Armed Forces, Islamic Extremism, and The “War on Terror””, The Brown Journal of World Affairs, Volume IX, Issue 1, hlm. 71-84.


[1]http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881–membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html (diakses tanggal 10 november 2009 pada 22.36 WIB

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Suryadinata, 1998. Hubungan Indonesia dan negara. p.97-103.

[5] http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-04/2007-04-27-voa8.cfm?moddate=2007-04-27 diakses pada 10 Nov 2009 pukl 10.56 WIB.

[6] Suaramerdeka.com/harian/f0505/f3.fnas13.htm diakses pada 11 November 2009 pukul 12.57.

[7] Bambang Budi Utomo, Kerani Rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional. p.1-5.

[8] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

[9] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

[10]http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/21/21214170/negosiasi.thailand-Kamboja.temui.jalan.buntu. diakses pada 10 November 2009 pada 21.58 WIB.

[11] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

[12] Kompas, 2004. p.4. kolom 3-6.

[13] http://www.indonesianembassy-china.org di akses tanggal 17 November 2009 pukul 9.01.

[14] Vickers, 2005, A History of Modern Indonesia, p. 167.

[15] Ibid,.


[GER1]

Intinya hubungan indonesia dan malaysia tidak berlangsung dengan damai

Malaysia melakukan pelanggaran hak asasi manusia tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sana

Malaysia mengklaim seni budaya Indonesia

Kekurangan banyak berasal dari Indonesia

Politik luar negeri Malaysia ialah ingin menjadi hegemoni baik pariwisata, industri dan ekonomi dengan memanfaatkan indonesia yang secara politik, sosial, dan kultural lemah dan non- stabil

Malaysia semakin percaya diri untuk memarginalkan Indonesia, terutama dalam mengkerdilkan posisi politik kultural dan sosial indonesia di wilayah regional

Overal, dianalogikan Malaysia layaknya sahabat lama indonesia yang menikam indonesia dari belakang. Malaysia layaknya seorang mahasiswa HI yang (semula) marginal dalam rangka mencari cara untuk diterima dan diakui dalam kelompok populer (US-UK-UN-Developed country), mendekati seseorang yang ia sadari sangat bertalenta, kemudian berguru padanya minta diajari oleh Indonesia, indonesia membimbing dan memotivasinya hingga Malaysia menjadi berprestasi,t api setelah Malaysia terkenal dan diakui (oleh sejawatnya), Malaysia malah menyepelekan Indonesia lalu perlahan2 mengklaim apa2 yang telah diajarkan oleh Indonesia sebagai miliknya. Wah wah, wah…

[GER2]

MEMBANDINGKAN KONTEKS ‘GANYANG MALAYSIA SOEKARNO’ DAN ‘GANYANG MALAYSIA KITA’

Mari dilihat dari berbagai sisi yakni politik, kultural, historis, sosial, pertahanan dan keamanan, serta situasi kondisi saat itu.

Tentu saja, konteks ganyang malaysia memiliki kekuatan politik yang sama sekali berbeda.

[GER3]

Pada selang tahun 2004-2009 lalu, (sementara Indonesia tengah gencar2nya berjuang membasmi segala aksi teror di tanah air melalui berbagai klaim bahwa yang bertanggung jawab terhadap aksi teror tersebut adalah  orang ‘fanatik’; Malaysia malah  pada saat yang sama ramai2nya melepaskan para tersangka aksi teror di bumi pertiwinya. Sehingga, tak ayal orang indonesia menyebut malaysia, ‘tukang transfer terorism’

Bagaimana tidak,

Semua ketua aksi teror itu sebagian besar bewarganegara Malaysia, Indonesia mah Cuma jadi praktek kerja lapangan mereka. Dobol banget khan?

[GER4]

Heheeehehe

Ternyata Indonesia memang suka berpikiran buruk yah?

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PASCA ORDE BARU


MASA PEMERINTAHAN B.J. HABIBIE

Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia (1998-1999)  setelah lengsernya Soeharto dari jabatannya. Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas berpegang pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini, harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung.

Di awal masa pemerintahannya, Habibie menghadapi persoalan legitimasi yang cukup serius.Akan tetapi, Habibie berusaha mendapatkan dukungan internasional melalui beragam cara. Diantaranya, pemerintahan Habibie menghasilkan dua Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan perlindungan atas hak asasi manusia. Selain itu, pemerintahan Habibie pun berhasil mendorong ratifikasi empat konvensi internasional dalam masalah hak-hak pekerja. Pembentukan Komnas Perempuan juga dilakukan pada masa pemerintahan Habibie yang pendek tersebut. Dengan catatan positif atas beberapa kebijakan dalam bidang HAM yang menjadi perhatian masyarakat internasional ini, Habibie berhasil memperoleh legitimasi yang lebih besar dari masyarakat internasional untuk mengkompensasi minimnya legitimasi dari kalangan domestik. Habibie mendapatkan kembali kepercayaan dari dua institusi penting yaitu IMF sendiri dan Bank Dunia. Kedua lembaga tersebut memutuskan untuk mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi sebesar 43 milyar dolar dan bahkan menawarkan tambahan bantuan sebesar 14 milyar dolar. Hal ini memperlihatkan bahwa walaupun basis legitimasi dari kalangan domestik tidak terlampau kuat, dukungan internasional yang diperoleh melalui serangkaian kebijakan untuk memberi image positif kepada dunia internasional memberi kontribusi positif bagi keberlangsungan pemerintahan Habibie saat periode transisi menuju demokrasi dimulai.

Keinginan Habibi mengakselerasi pembangunan sesungguhnya sudah dimulainya di Industri pesawat Terbang Nusantara (IPTN) dengan menjalankan program evolusi empat tahapan alih tehnologi yang dipercepat “berawal dari akhir dan berakhir diawal.

Pemerintahan Habibie pula yang memberi pelajaran penting bahwa kebijakan luar negeri, sebaliknya, juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan pemerintahan transisi. Kebijakan Habibie dalam persoalan Timor-Timur menunjukan hal ini dengan jelas. Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor Timur pada bulan Juni 1998 dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluas-luasnya untuk provinsi Timor Timur. Proposal ini, oleh masyarakat internasional, dilihat sebagai pendekatan baru. Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih radikal dengan menyatakan bahwa Indonesia akan memberi opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur. Beberapa pihak meyakini bahwa keputusan radikal itu merupakan akibat dari surat yang dikirim Perdana Menteri Australia John Howard pada bulan Desember 1998 kepada Habibie yang menyebabkan Habibie meninggalkan opsi otonomi luas dan memberi jalan bagi referendum. Akan tetapi, pihak Australia menegaskan bahwa surat tersebut hanya berisi dorongan agar Indonesia mengakui hak menentukan nasib sendiri (right of self-determination) bagi masyarakat Timor Timur. Namun, Australia menyarankan bahwa hal tersebut dijalankan sebagaimana yang dilakukan di Kaledonia Baru dimana referendum baru dijalankan setelah dilaksanakannya otonomi luas selama beberapa tahun lamanya. Karena itu, keputusan berpindah dari opsi otonomi luas ke referendum merupakan keputusan pemerintahan Habibie sendiri. Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian memojokkan pemerintahan Habibie. Legitimasi domestiknya semakin tergerus karena beberapa hal. Pertama, Habibie dianggap tidak mempunyai hak konstitusional untuk memberi opsi referendum di Timor Timur karena ia dianggap sebagai presiden transisional. Kedua, kebijakan Habibie dalam isu Timor Timur merusakan hubungan saling ketergantungan antara dirinya dan Jenderal Wiranto, panglima TNI pada masa itu. Habibie kehilangan legitimasi baik dimata masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai gagal mengontrol TNI, yang dalam pernyataan-pernyataannya mendukung langkah presiden Habibie menawarkan refendum, namun di lapangan mendukung milisi pro integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan di Timor Timur setelah referendum. Di mata publik domestik, Habibie juga harus menghadapi menguatnya sentimen nasionalis, terutama ketika akhirnya pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia masuk ke Timor Timur. Sebagai akibatnya, peluang Habibie untuk memenangi pemilihan presiden pada bulan September 1999 hilang. Sebaliknya, citra TNI sebagai penjaga kedaulatan territorial kembali menguat. Padahal sebelumnya peran politik TNI menjadi sasaran kritik kekuatan pro demokrasi segera setelah jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998.

MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID

Hubungan sipil militer merupakan salah satu isu utama dalam perjalanan transisi menuju demokrasi di Indonesia. Dinamika hubungan sipil militer ini terutama terlihat dalam isu separatisme, baik di Aceh maupun Papua. Isu Timor Timur seperti di uraikan diatas juga menjadi contoh penting yang memperlihatkan keterkaitan antara faktor domestik (hubungan sipil militer) dan faktor eksternal (diplomasi dan politik luar negeri). Bila dalam periode Habibie terjadi hubungan saling ketergantungan antara pemerintahan Habibie dengan TNI, pada masa Abdurrahman Wahid terjadi power struggle yang intensif antara presiden Wahid dengan TNI sebagai akibat dari usahanya untuk menerapkan kontrol sipil atas militer yang subyektif sifatnya.

Pasca reformasi, ketika Abdurrahman Wahid memimpin Indonesia, politik luar negeri Indonesia cenderung mirip dengan politik luar negeri Indonesia yang dijalankan oleh Soekarno pada masa orde lama, dimana lebih menekankan pada peningkatan citra Indonesia pada dunia internasional. Pada masa pemerintahannya, politik internasional RI menjadi tidak jelas arahnya. Hubungan RI dengan dunia Barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor Timur. Salah satu yang paling menonjol adalah memburuknya hubungan antara RI dengan Australia. Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, untuk itu dia melakukan banyak kunjungan ke luar negeri selama satu tahun awal pemerintahannya sebagai bentuk implementasi dari tujuan tersebut. Dalam setiap kunjungan luar negeri yang ekstensif selama masa pemerintahannya yang singkat, Abdurrahman Wahid secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Termasuk dalam hal ini, selain isu Timor Timur, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti dalam kasus Aceh dan isu perbaikan ekonomi. Namun, sebagian besar kunjungan – kunjungannya itu tidak memiliki agenda yang jelas. Bahkan, dengan alasan yang absurd, Wahid berencana membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sebuah rencana yang mendapat reaksi keras di dalam negeri. Dan dengan tipe politik luar negeri Indonesia yang seperti ini membuat politik luar negeri Indonesia menjadi tidak fokus yang pada akhirnya hanya membuat berbagai usaha yang telah dijalankan oleh Gus Dur menjadi sia-sia karena kurang adanya implementasi yang konkrit.

MASA PEMERINTAHAN MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Belajar dari pemerintah presiden yang sebelumnya, Megawati lebih memperhatikan dan mempertimbangkan peran DPR dalam penentuan kebijakan luar negeri dan diplomasi seperti diamanatkan UUD 1945. Seperti diketahui, selama ini Komisi I DPR telah menjalankan peran cukup signifikan dan tegas dalam mempengaruhi dan mengontrol pelaksanaan aktivitas diplomasi Indonesia.  Karena itu, Megawati  mengupayakan sebuah “mekanisme  kerja” yang lebih solid dengan Komisi I DPR sehingga diharapkan dapat memunculkan concerted and united foreign policy sebagai hasil kerja bersama lembaga eksekutif dan legislatif yang lebih konstruktif dan bertanggung jawab atas dasar prinsip check and balance. Andaikata memungkinkan, dapat diterapkan bipartisanship foreign policy yang berlandaskan kolaborasi partai-partai yang ada.

Terlepas dari pentingnya politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu platform pemerintahan baru dalam membantu upaya pemulihan ekonomi dan stabilitas keamanan di dalam negeri, Megawati lebih memprioritaskan diri mengunjungi wilayah-wilayah konflik di Tanah Air seperti Aceh, Maluku, Irian Jaya, Kalimantan Selatan atau Timor Barat di mana nasib ratusan ribu atau mungkin jutaan pengungsi dalam kondisi  amat memprihatinkan. Dengan kata lain, anggaran Presiden ke luar negeri lebih diperhemat dan dialokasikan untuk membantu mengurangi penderitaan rakyat di daerah-daerah itu, tanpa harus mengabaikan pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi sebagai salah satu aspek penting penyelenggaraan pemerintah yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri. Dan yang lebih penting, untuk membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintah Megawati memiliki sense of urgency dan sense of crisis yang belum berhasil dibangun pemerintahan sebelumnya.

Namun masa pemerintahan presiden Abdurachman Wahid mewarisi pemerintahan yang lemah dan diperburuk oleh kondisi keamanan yang tengah diambang separatism atau communal violence. Dan pada akhirnya Megawati sebagai presiden selanjutnya juga tak mampu membawa pemerintahan pada stabilitas yang lebih besar kendati perpolitikan Megawati pada masa pemerintahannya jauh memiliki temper serta filosofi politik yang jauh lebih berkualifikasi dalam menjalankan konsiliasi nasional dan kohesi daripada alternatif. Tapi sangat disayangkan ia tidak memiliki kemampuan untuk memaksa dan mengkohenren admistrasinya. Hasilnya adalah perbaikan ekonomi yang tak jauh lebih membaik dari sebelumnya

MASA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDOYONO

Bagaimanapun selama masa pemerintahan yang terdahulu SBY telah berhasil mengubah citra Indonesia dan menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara pada masa pemerintahannya, antara lain dengan Jepang. Perubahan-perubahan global pun dijadikannya sebagai opportunities.

Jika PLNRI yang diterjemahkan Bung Hatta adalah ‘bagaikan mendayung di antara 2 karang’, maka Pak Banto mengatakan bahwa PLNRI di masa SBY adalah ‘mengarungi lautan bergelombang’, bahkan ‘menjembatani 2 karang’. Hal tersebut dapat dilihat dengan berbagai insiatif Indonesia untuk menjembatani pihak-pihak yang sedang bermasalah.

Kemudian, terdapat aktivisme baru dalam PLNRI masa SBY. Ini dilihat pada: komitmen Indonesia dalam reformasi DK PBB, atau  gagasan SBY untuk mengirim pasukan perdamaian di Irak yang terdiri dari negara-negara Muslim (gagasan ini belum terlaksana hingga kini).

Selain itu, terdapat ciri-ciri khas PLNRI di masa SBY, yaitu:

  • terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain (Jepang, China, India, dll).
  • terdapat kemampuan beradaptasi Indonesia pada perubahan-perubahan domestik dan perubahan-perubahan di luar negeri.
  • ‘prakmatis kreatif’ dan ‘oportunis’, artinya Indonesia mencoba menjalim hubungan dengan siapa saja yang bersedia membantu dan menguntungkan pihak Indonesia.
  • TRUST, yaitu: membangun kepercayaan terhadap dunia Internasional. Yakni: unity, harmony, security, leadership, prosperity.

5 Hal dalam konsep TRUST ini kemudian menjadi sasaran PLNRI di tahun 2008 dan selanjutnya.

Pak Banto terlihat menilai sangat positif kinerja dari PLNRI SBY pada masa pemerintahannya yang terdahulu. Namun kemudian, ia pun menyebutkan sisi kekurangan dari PLNRI SBY. Menurut beliau, PLNRI SBY kurang bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam negeri. Di sini kita dapat melihatnya dari bertambah banyaknya jumlah orang miskin di Indonesia. Padahal, jika secara konseptual PLN disebut sebagai perpanjangan tangan dari kebijakan domestik, seharusnya PLNRI bisa menjadi media penyelesaian masalah di dalam negeri. Oleh karena itu, banyak pihak yang menganggap PLNRI SBY dengan sebutan: It’s about Image. Karena SBY berlaku hanya untuk memulihkan citra baik Indonesia di luar negeri, dan kurang memperhatikan ke dalam negeri.

SUMBER:

-          http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/articles_index/idx.asp? (diakses pada 20 okt 2009 )

-           http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi (diakses pada tanggal20 okt 2009)  Copyright © 2002-2009

-          Rabasa, Angel & Peter Chalk. 2001. Indonesia’s transformation and the stability of Southeast Asia. Arlington: RAND

BANDUNG SPIRIT DAN PENINGKATAN PERAN RI DI DUNIA


Latar Belakang

Konferensi Bandung pada April 1955, yang sebelumnya didahului oleh Konferensi Kolombo pada April-Mei 1954 dan Konferensi Bogor pada Desember 1954, merupakan sebuah usaha membendung serangan hegemoni dari kedua belah pihak blok raksasa pemenang Perang Dingin, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet serta merupakan tawaran alternatif non-militer bagi negara-negara berkembang Asia-Afrika.

Konferensi Bandung ini merupakan turning point dalam sejarah dunia yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin terkenal negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika, yakni: Chou En-Lai, Ho Chi Minh, John Lionel Kotalawela, Mohammad Ali, Nasser, Nehru, Soekarno, U-Nu, dan lainnya. Hal tersebut karena Konferensi Bandung ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah dunia representatif dari negara-negara bekas koloni  menyatukan kekuatan dan tujuan mereka untuk bertahan terhadap kedua hegemon. Konferensi ini merupakan kelahiran dari apa yang sekarang disebut Third World Countries (negara-negara dunia ketiga), The New Emerging Forces, atau Development Countries.

Pandangan dasarnya dari KAA adalah tak lain daripada pandangan dari prinsip non-konfrontatif (tidak campur tangan dalam urusan domestik masing-masing) dan prinsip persamaan dan kerjasama yang saling menguntungkan timbal balik. Kemudian toleransi ini berkembang menjadi Dasasila, “The Ten Bandung Principles the Promotion of World Peace and Cooperation”. Selain prinsip-prinsip “Peaceful Co-existence” tersebut, dalam Dasasila Bandung juga terdapat prinsip menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas dalam Piagam PBB; prinsip menyelasaikan perselisihan dengan jalan damai; prinsip menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional; serta menghormati hak bela diri secara sendirian atau secara kolektif. Kemudian KAA ini berlanjut ke dalam gerakan KTT non-Blok yang pertamakali dihelat di Beograd 1961 dan yang kedua di Kairo 1962 yang menghasilkan Komunike Final Bandung

Arti Strategis Konferensi Asia Afrika (1955) bagi Politik Luar Negeri RI

Bagaimanapun sebagai pemrakarsa sekaligus tuan rumah dari KAA tersebut, berimbas pada prestise politik luar negeri Indonesia. Nama Indonesia mulai diperhitungkan dalam kancah internasional, terutama Asia dan Afrika.

Konferensi Bandung, yang semula diilhami oleh garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu, kemudian mengilhami kelanjutan politik luar negeri Indonesia. Pertama-tama Indonesia berusaha menyempurnakan kemerdekaannya dengan cara membatalkan semua perjanjian hasil Konferensi Meja Bundar yang sangat merugikan Indonesia. Kemudian Indonesia melakukan tindakan-tindakan moneter terhadap Belanda dengan tidak mengakui dan tidak bersedia lagi membayar hutang kepada pihak Belanda. Menurut perjanjian MB Indonesia diharuskan membayar lebih dari 4000 juta Golden kepada Belanda sementara sebagian besar dari hutang-hutang tersebut dibuat oleh Belanda untuk membiayai agresi-agresi militernya terhadap Indonesia semasa Revolusi Fisik 1945-1950.

Meningkatkatnya prestise Indonesia karena Konferensi Bandung dan disusul dengan suksesnya Pemilu I untuk DPR dan Majelis Konstituante, mendorong kedua negara adikuasa mengundang Presiden Soekarno. Kunjungan ke Amerika dilakukan pada bulan Mei-Juli 1956 sementara kunjungan kedua ke Uni Soviet dan negara blok timurnya pada Agustus-Oktober 1956. Rangkaian kedua perjalanan itu dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno sebagai ajang berdiplomasi dalam pembebasan Irian Barat dan pembatalan perjanjian KMB secara sepihak, serta diplomasi di bidang finek guna mendapat bantuan untuk jalannya pembangunan dalam negeri dan menjelaskan dasar negara dan ideologi Indonesia yang bebas aktif.

Pengaruh Konferensi Asia Afrika terhadap Situasi Internasional

Dalam periode ini terjadi tindakan Mesir yang menasionalisasikan Terusan Suez. Tindakan ini bertepatan dengan Indonesia yang membatalkan perjanjian KMB secara sepihak. Ketika masalah Terusan Suez ini dibawa oleh Inggris dan Dunia Barat ke forum Konferensi London pada Agustus 1956, Indonesia bersama-sama dengan India dan Srilangka turut berperan sebagai suatu bentuk rasa solidaritas terhadap Mesir. Maka tidak berlebihan jika gerakan tersebut dijustifikasikan sebagai suatu bentuk ilham yang ditancapkan oleh Semangat Bandung pada negara Asia Afrika.

Selain itu terbentuk juga embrio Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) yang merupakan kerjasama perserta Konferensi Asia-Afrika berupa bantuan teknis dan usaha bersama untuk menstabilkan perdagangan komoditi berikut aksi bersama untuk menstabilkan harga dan permintaan komoditi primer, diversifikasi perdagangan ekspor melalui pengolahan, promosi perdagangan intraregional, jaminan transit bagi negara daratan (landlocked), masalah-masalah pelayaran umum (khususnya masalah ongkos pelayaran), serta pendirian bank regional dan perusahaan asuransi sudah masuk ke dalam Komunike Final Bandung. Namun pada kenyataannya saat ini tata ekonomi internasional yang berlaku lebih banyak dari merupakan warisan dari Bretton Woods dan GATT ketimbang TEIB hingga dapat dikatakan usaha dari negara-negara berkembang mengubah tata ekonomi internasional hingga sekarang pada dasarnya tidak efektif. TEIB, yang bersifat tidak realistik, gagal membagun dialog ekonomik antara negara berkembang degan negara industri.

Namun demikian bukan berarti TEIB hilang tak berbekas. Setidaknya TEIB membawa perubahan dalam tahun-tahun ke depannya. Perubahan pertama adalah sejak TEIB lahir, banyak negara-negara yang masih terjajah berani melepaskan diri dari kolonialnya karena merasa perundingan tentang perubahan tata ekonomi internasional sudah lebih subur sebagai sebuah transaksi sesama yang berdaulat. Perubahan kedua adalah masalah realisme yang menguat mengenai sistem ekonomi, setiap bangsa tidak lagi harus memilih antara kapitalis dan realis sebab penyesuaian tata ekonomi sudah lebih bebas dari tempurung ideologis. Karena perubahan-perubahan tersebut, banyak negara berkembang yang prestasi perekonomiannya tidak bisa lagi diremehkan. Serta kecenderunan konsentrasi investasi asing langsung di negara-negara industri (kendati tidak relevan dengan TEIB) serta mengenai kemajuan teknologi yang memaksa negara berkembang terperangkap oleh dilema antara manusia dan mesin.

Simpulan dan pendapat

Melihat dari segala kontribusi yang diberikan oleh Konferensi Bandung dan cikal bakalnya, serta memahami interelasinya antara anatomi dan struktur kekuasaan dunia pada waktu itu, saya menyimpulkan bahwa sampai detik ini pun Semangat Bandung masih mengilhami sebagian besar masyarakat dunia, terutama negara-negara dunia ketiga. Relevansinya pun masih diakui kendati begitu banyak tantangan dan halangan yang adakalanya memudarkan semangat itu seperti halnya prinsip-prinsip TEIB yang membawa perubahan bagi dunia internasional kendati beberapa diantaranya terkesan kurang idealis dengan realita tata perekonomian dunia. Sekian.

Sumber:

Abdulgani, Roeslan. Sekitar Konperensi Asia-Afrika dan Maknanya bagi Politik Luar Negeri Indonesia

Simandjuntak, Djisman S. Bandung dan Evolusi Tata Ekonomi Internasional Baru

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia


PENGERTIAN

Setiap entitas Negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, begitu pula Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya.

Seperti yang telah kita ketahui, landasan konstitusional Indonesia adalah UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara itu, Pancasila sebagai landasan idiil Indonesia berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Dan politik bebas aktif pun ditetapkan sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia.

PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA

Sebagai sebuah landasan operasional, politik luar negeri Indonesia (PLNRI) yang bebas aktif pun senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Misalnya selama masa orde lama, PLNRI yang sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno tersebut masih menekankan kebijakan hidup bertetangga dengan negara-negara kawasan, tidak turut campur tangan urusan domestik negara lain dan selalu mengacu pada piagam PBB[1].

 

read “Prinsip PLNRI” and more here 

SUMBER:

-          Alami, Athiqah. Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia. Hlm. 27-54

-          Abdulgani, Ruslan.1988.Sejarah Asal Mula Rumusan Haluan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Departemen Luar Negeri & UGM.


[1] Hal ini dapat kita lihat pada Maklumat Politik Pemerintah 1 November 1945, pidato kepresidenan 17 Agustus 1960 (Jarek), dan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No.2/Kpts/Sd/I/61 tanggal 19 Januari 1961

[2] Abdulgani,Mendayung dalam…, hlm.10.

[3] Mohammad Hatta, Mendayung Antara Dua Karang, Cet. Pertama, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hlm. 17.

[4] Dewi Fortuna Anwar, “Hatta dan

[5] Abdulgani, Mendayung dalam…, hlm. 11.

POLITIK LUAR NEGERI RI DALAM MENYIKAPI ISU-ISU GLOBAL (2): TERORISME DAN KEAMANAN INTERNASIONAL, DAN HAM


Isu-isu global yang dihadapi Indonesia kini semakin “memanas”. Mulai dari isu tentang keamanan internasional dan terorisme, sampai pada isu yang menyangkut hak asasi manusia. Isu – isu yang kini kian marak tersebut menuntut Indonesia untuk segera tanggap dalam mengeluarkan kebijakan politik luar negerinya.

Pasang surut politik nternasional, terutama pada periode perang dunia II sampai pasca perang dingin, lebih banyak dipengaruhi oleh isu-isu konvensional dan lebih pada tarik-menarik kepentingan deologis antara AS sebagai kiblat ideologi kapitalis dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis.

Selama masa perang dunia II, ketika Jerman dan Jepang menjadi musuh bersama, hubungan Uni Soviet dan AS dapat dikatakan akrab. Hal itu ditunjukkan dengan keterlibatan mereka dibantu Inggris memerangi Jerman, serta adanya kesepatakan antara Stalin, Roosevelt, Churchill, mengenai konfigurasi Eropa pasca perang yang dibuat pada bulan Februari 1945 di Yalta. Namun, keharmonisan itu hanyalah sementara, ketika keserakahan Stalin yang berniat mencaplok Eropa Barat akhirnya membuat AS terpaksa mengeluarkan ancaman berupa penggunaan senjata nuklir. Demikianlah, perang dingin antara AS dan Soviet dimulai.

Dunia mulai melihat masa depan yang lebih baik saat perang dingin usai, ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin tahun 1989 dan bubarnya Soviet awal tahun 1992, yang kemudian diikuti terbentuknya Uni Moneter dan Ekonomi di Eropa tahun 1991 melalui perjanjian Moostricht. Rentetan sejarah itu tidak lepas dari peran AS yang turut menorehkan catatan penting dalam sebuah pengaturan sistem dunia.  Oleh karena itu, AS segera setelah perang dingin berakhir, terus melancarkan program-programnya, seperti liberalisasi ekonomi dunia, demokratisasi, hak-hak asasi manusia, dan isu non-konvensional lainnya, termasuk terorisme.

Indonesia menilai stabilitas kawasan merupakan kondisi yang sangat penting, tidak hanya dalam konteks memberdayakan potensi kawasan yang menjadi kebutuhan semua pihak tetapi juga dalam rangka memperkuat stabilitas keamanan dan perdamaian dunia. Isu-isu keamanan yang dihadapi Indonesia dalam konteks hubungan internasional antara lain seperti konflik antar negara, perang, dan terorisme. Upaya yang dilakukan Indonesia terkait dengan isu keamanan adalah dengan melalui  prakarsa dan kerja sama yang erat serta saling menguntungkan, yang dapat menjadi fondasi bagi terus berlanjutnya confidence building dan mutual understanding yang mampu menghindarkan kawasan dari pertikaian dan konflik terbuka.

Terorisme dan Keamanan Internasional

Istilah “terorisme” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, terutama untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan pemerintah yang dimaksudkan untuk menjamin ketaatan rakyat (Charles Thomas, International Terorism and Political Crimes, 1975). Konsep ini, pendeknya, cukup menguntungkan bagi para pelaku terorisme negara yang karena memegang kekuasaan, berada dalam posisi mengontrol sistem pikiran dan perasaan. Dengan demikian, arti aslinya terlupakan, dan istilah “terorisme” lalu diterapkan terutama untuk “terorisme pembalasan” oleh individu atau kelompok-kelompok. Meski, perang terhadap terorisme sempat memunculkan pro dan kontra di organisasi internasional, seperti PBB dan juga di masing-masing negara yang mau tidak mau meratifikasi ke dalam undang-undang internalnya, namun, sebagian besar negara-negara menyambut hangat dalam bentuk dukungan. Perang melawan terorisme global, telah mendapat sambutan luar biasa. Di tingkat diplomasi, contohnya, telah ditandatangani resolusi dewan keamanan PBB 1368 dan 1373, yang mewajibkan ke-189 anggotanya untuk mengakhiri semua aksi teroris dan bantuan terhadap teroris, serta membawa pelaku teror untuk diadili.

Collin Powell, Menlu AS, mengatakan tidak ada yang lebih penting daripada resolusi perintis tersebut, teroris tanpa sumber dana dan perlindungan, akhirnya sama dengan menghadapi jalan buntu. Sebaliknya, Brian Becker, aktivis International Answer (Act Now to End War and Racism) menyerukan, “perang bukanlah jawaban, karena serangan 11 September bukan serangan perang, melainkan telah terjadi eskalasi dalam lingkaran kekerasan”. Kehancuran WTC adalah sebuah kritik keras atas wacana hegemonik yang dikembangkan dalam periode yang panjang, sekaligus penegasan ulang bahwa penindasan, apa pun bentuknya, harus dihentikan. Dengan ini, banyak negara, khususnya negara dunia ketiga mendeklarasikan kekecewaan bernada gugatan terhadap timpangnya tatanan yang gagal menjawab berbagai soal kemanusiaan. Kapitalisme yang merupakan saudara kembar liberalisme pun ikut menghadapi tantangan yang sama atas persoalan yang tengah dihadapi umat manusia.

Tesis Francis Fukuyama mendapatkan peninjauan ulang dalam dialektika gagasan. Simbiosis kapitalisme dengan demokrasi tidak semata-mata mengindikasikan kegagalannya sebagai the end of history, tetapi sekaligus merekonstruksi paham yang selama ini berkembang dalam tatanan dunia global. Dalam banyak segi, tragedi kemanusiaan, baik yang jatuh akibat penyerangan WTC maupun akibat ketidakadilan global, akan mengubah banyak hal. Bukan sekadar mempertanyakan ulang pemahaman yang telah telanjur baku sebelumnya, tetapi lalu menuntun umat manusia mencari bentuk baru yang lebih mampu memenuhi rasa keadilan umat manusia. Karena itu, tantangan terbesar bagi Pemerintah AS kini bukanlah melampiaskan kemarahannya secara emosional. Selain tidak sesuai dengan watak yang selama ini diklaimnya, rasional, hal itu juga tidak mencerminkan watak reflektif atas musibah yang baru terjadi. Selain itu, AS kini dihadapkan pada musuh yang tidak memiliki wilayah (teritory) tetapi bersifat internasional.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasionaI. Salah satu contohnya adalah di level internasional dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Commite (CTC), merupakan bukti dukungan Indonesia terhadap kebijakan anti terorisme global AS. Dalam upaya merespon kebijakan anti terorisme global ini terdapat hambatanhambatan domestik bagi Indonesia akibat opini yang berkembang di tengah masyarakat. Tiga hal pokok yang mewarnai pro dan kontra kebijakan anti terorisme global AS tersehut, yaitu : Pertama, anggapan masyarakat bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan anti terorisme global, berada dalam tekanan dan pengaruh AS. Dalam arti bahwa pemerintah Indonesia diintervensi oleh AS dalam kebijakannya mengenai terorisme. Kedua, AS dalam pelaksanaan kebijakan anti terorisme globalnya, dianggap mcmojokkan umat Islam. Ketiga, standar ganda AS yang menimbulkan ketidakadilan dalam tatanan internasional dianggap sebagai akar yang sesungguhnya dari fenomena terorisme internasional.

Indonesia saat ini berada dalam zona bahaya atau zona merah dari sebuah negara bangsa (nation state) lemah yang bergerak menuju negara bangsa yang gagal, seperti yang diungkap oleh Robert I. Rotberg (Kompas, 28 Maret 2002). Pernyataan ini bukan tanpa dasar dan analisa pada kenyataan yang dihadapi Indonesia saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa krisis berkepanjangan telah memaksa itu terjadi. Pergantian kepemimpinan nasional ternyata bukan jaminan ke arah perubahan yang lebih baik, sebab, menjadi catatan bahwa faktor lain juga ikut andil dalam berhasil atau tidak Indonesia mengatasi masalah. Di antara persoalan itu, seperti isu dis-integrasi bangsa, hal ini ditunjukkan dengan konflik di daerah-daerah yang belum tuntas; penegakan hukum yang ambivalen; pemberantasan KKN yang setengah hati; dan upaya perbaikan ekonomi yang belum menandakan keberhasilan. Di samping itu, pengaruh tekanan pihak luar negeri terhadap kebijakan Indonesia terasa semakin memberatkan di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, perdagangan, bahkan militer. AS sebagai motor penggerak memposisikan diri untuk mengawal kawasan Trans-Atlantik (Amerika Utara dan Eropa Barat), khususnya dimensi politik dan militer. Kemudian RRC dan Jepang sebagai lokomotif di kawasan Asia Pasifik pada bidang ekonomi perdagangan. Dan Inggris sebagai simbol pemersatu Uni Eropa, meski tidak menggunakan Euro sebagai mata uangnya.

Terorisme negara (Bahasa Inggris: state terrorism), tergantung pada konteksnya sesungguhnya, dapat mencakup tindakan-tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan atau negara proksi. Sejauh mana suatu tindakan tertentu dapat dianggap sebagai “terorisme” tergantung pada apakah si pemenang menganggap tindakan itu dapat dibenarkan atau perlu, atau sejauh mana tindakan teroris itu dilakukan sebagai bagian dari suatu konflik bersenjata. Terorisme negara dapat ditujukan kepada penduduk negara yang bersangkutan, atau terhadap penduduk negara-negara lainnya. Terorisme itu dapat dilakukan oleh angkatan bersenjata negara itu sendiri, misalnya angkatan darat, polisi, atau organisasi-organisasi lainnya, dan dalam hal ini biasanya ia disebut sebagai terorisme yang disponsori negara. Kita harus membedakan terorisme negara dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh agen-agen pemerintah yang tidak secara khusus ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang polisi, misalnya, tidak dianggap sebagai terorisme negara kecuali bila pemerintah mendukung tindakan itu.

Hak Asasi Manusia

Tanggal 19 Juni 2006, Dewan HAM PBB atau Human Rights Council melakukan sidang perdana di Geneva. Dewan HAM ini merupakan hasil reformasi PBB yang mengubah Komisi HAM menjadi Dewan HAM PBB.

Sebagai salah satu negara dari 170 negara anggota PBB yang mendukung pembentukan dewan ini, Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk memajukan pencapaian HAM di Tanah Air. Bagaimana keterkaitan isu HAM dan politik luar negeri Indonesia?

Dalam konteks global, fokus utama pencapaian keamanan manusia (human security) telah menuntut aneka perubahan agenda pembangunan (nasional dan internasional). Penyebabnya, isu yang sedang marak di suatu negara akan menjadi hirauan bagi aktor negara dan nonnegara lainnya. Dengan demikian, semua pihak dituntut “menaati” agenda global dalam menyusun prioritas kebijakan nasional dan politik luar negerinya. Beberapa prioritas kebijakan yang kini menjadi agenda global adalah penyebarluasan demokrasi, perlindungan HAM, pencegahan dan penyelesaian konflik komunal, ketidakamanan ekonomi akibat pasar bebas, dan menurunnya daya dukung lingkungan hidup.

Semua agenda itu merupakan produk globalisasi yang kini melanda dunia. Karena itu, diplomasi dan politik luar negeri RI juga dituntut kemahirannya dalam memainkan peran dalam menghadapi isu-isu global itu.  Kendati prinsip “Bebas-Aktif” tetap menjadi roh politik luar negeri, sosok dan instrumen politik luar negeri RI cenderung akan berubah seiring perkembangan domestik dan eksternal yang terjadi di lingkungan kita. Selain itu, sosok politik luar negeri RI juga harus bersifat proaktif sekaligus adaptif terhadap keterkaitan berbagai persoalan domestik dan internasional.

Maka, politik luar negeri kita akan memunculkan sosok perimbangan antara komitmen pemenuhan kebutuhan penegakan HAM, misalnya, dan kewajiban nasional dalam mengatur hubungan luar negeri RI yang lebih sehat dan dinamis. Meminjam konsep yang diberikan Rein Mullerson, Indonesia perlu mengedepankan human rights diplomacy sebagai bagian penting dari total diplomacy yang dicanangkan Menlu Hasan Wirajuda dan istrumen politik luar negeri “Bebas Aktif” yang dianut RI.

Penggunaan human rights diplomacy menjadi tak terhindarkan di tengah perubahan konstelasi politik global. Sementara itu, pelaksanaan diplomasi HAM hanya dapat dilaksanakan secara efektif bila suatu negara memiliki catatan penegakan HAM yang relatif baik dan tinggi. Untuk meningkatkan pencapaian HAM, negara harus melakukan banyak perbaikan, seperti di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang kehidupan sosial lainnya. Sementara itu, kita tahu, rendahnya pembangunan di berbagai bidang, terutama disebabkan tingkat korupsi yang merajalela yang terjadi dalam suatu negara. Alhasil, catatan penegakan HAM yang amat rendah akan menjadi penghalang utama penggunaan diplomasi HAM baik di forum multilateral dan bilateral.

Secara lebih spesifik, peningkatan diplomasi HAM mensyaratkan beberapa hal. Pertama, menjamin komitmen pelaksanaan demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan HAM di dalam negeri. Selain itu, komitmen ini harus disertai tingkat pembangunan ekonomi yang merata, kesadaran sejarah, toleransi terhadap beragam kemajemukan dan segala hal yang terkait ikatan primordial. Kedua, upaya serius yang dilakukan pemerintah dalam mencari dan menyelesaikan akar masalah pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Kedua hal itu merupakan syarat mutlak pembuatan dan pelaksanaan diplomasi HAM secara efektif guna mencapai kepentingan nasional di berbagai forum internasional.

Postur politik luar negeri RI di masa depan harus mencerminkan kemampuan menyampaikan pesan ke dunia internasional bahwa Indonesia selalu menjalankan kebijakan berimbang dalam penciptaan keamanan, demokrasi, penghormatan HAM, dan kesejahteraan rakyat. Responsivitas politik luar negeri yang tinggi terhadap berbagai perubahan domestik dan internasional menjadi prasyarat utama pencapaian kepentingan nasional.

Secara konseptual, para pembuat keputusan politik luar negeri RI patut lebih saksama mengombinasikan disruption from below atau segala masukan (kritik) dari masyarakat luas mengenai isu (HAM) dan pelaksanaan politik luar negeri dengan derailment from above yang bermakna sebagai beragamnya kepentingan para aktor pemerintah dalam pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri.

Sebaliknya, ketidakmampuan negara mengombinasikan kedua pendekatan itu akan melahirkan boomerang effect yang semakin melemahkan diplomasi HAM Indonesia di kancah internasional. Dalam hal ini, diplomacy and human rights are not substitutes for one another. Dengan demikian, elemen diplomasi, pembangunan ekonomi, demokratisasi, dan penegakan HAM akan saling memengaruhi pembuatan dan pelaksanaan politik luar negeri yang menyeluruh guna mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pengakuan atas kemajuan hak asasi manusia di Indonesia tercermin dari kepercayaan internasional terhadap Indonesia untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Lokakarya HAM Kawasan Asia Pasifik ke-14. Lokakarya ini menyepakati Bali Action Plans yang antara lain mengakui pentingnya keterkaitan antara HAM dan kemiskinan ekstrim serta menyepakati penanggulangan masalah tersebut melalui pertukaran pengalaman dan gagasan antarnegara serta pemangku kepentingan.

Analisis

Indonesia secara konsisten menempatkan arti penting kemananan melalui PBB dalam pengelolaan masalah-masalah perdamaian dan keamanan internasional. Sesuai Piagam PBB, masalah perdamaian dan keamanan internasional merupakan tanggung jawab bersama melalui mekanisme dan mandat yang diberikan kepada Dewan Keamanan. Karena itu, Indonesia menolak setiap tindak sepihak yang diputuskan di luar mekanisme PBB. Keanggotaan Indonesia di DK PBB dan duduknya Indonesia di kursi Kepresidenan DK PBB telah memungkinkan Indonesia untuk memandu (navigate) dan memberi jalan keluar terhadap berbagai permasalahan prosedural dan substantif seperti ketika DK membahas isu Eritrea/Ethiopia, masalah penggelaran pasukan PBB di Darfur (Sudan), Somalia, Timur Tengah (Palestina), Lebanon, Myanmar dan Bosnia-Herzegovina, sehingga DK tetap padu dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

Di sisi lain, aksi-aksi kekerasan terorisme internasional sebagai salah satu isu keamanan yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, juga akan menjadi ancaman dan tantangan terbesar bagi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerja sama bilateral, regional, maupun internasional.  Di tingkat bilateral, Indonesia terus dituntut untuk meningkatkan kerjasama dengan berbagai negara seperti Australia, AS, Jepang dan negara-negara tetangga Asia Tenggara lainnya untuk meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam memerangi terorisme internasional. Hal yang sama juga berlaku di tingkat regional, misalnya ASEAN di mana Indonesia perlu mendorong berlanjutnya kerjasama kongkrit antar negara dalam pemberantasan terorisme internasional. Sedangkan pada level internasional, salah satu upaya yang dilakukan Indonesia adalah dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Committee (CTC),yang  merupakan bukti bahwa Indonesia mendukung kebijakan anti terorisme global AS.

Sementara itu, isu mengenai HAM menjadi semakin sering disorot semenjak berakhirnya Perang Dingin. Politik luar negeri Indonesia mencoba memunculkan sosok perimbangan antara komitmen pemenuhan kebutuhan penegakan HAM, dan kewajiban nasional dalam mengatur hubungan luar negeri RI yang lebih sehat dan dinamis. Peran Indonesia dalam hal HAM dapat dilihat antara lain yaitu di mana Indonesia  telah meratifikasi Konvenan Internasional  tentang Hak ekonomi sosial dan budaya dan Konvenan internasional tentang hak Sipil dan politik. Selain itu, kepercayaan Internasional kepada Indonesia telah menjadikan Indonesia sebagai ketua Komisi HAM tahun 2006 dan terpilih kembali menjadi Dewan HAM dalam periode satu tahun 2006-2007.

Sumber

http://www.dephan.go.id/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=36

Sluka, Jeffrey A. (Ed.) (2000). Death Squad: The Anthropology of State Terror. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1711-X.

Chomsky, Noam and Herman, Edward S. (1979). The Political Economy of Human Rights – Volume I. Boston: South End Press. ISBN 0-89608-090-0

George, Alexander (1991). Western State Terrorism, Polity Press. ISBN0-7456-0931-7

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6429&coid=3&caid=3&gid=2

Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menyikapi Isu-isu global: globalisasi, lingkungan dan ekonomi internasional


Renny Candradewi

Abstrak

Globalisasi adalah suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Dunia kini memiliki karakteristik global. Artinya, integrasi dunia makin ketat dan kaitan antara satu negara dengan negara lain makin erat. Peristiwa di satu negara yang jauh, akan terdengar dan bahkan berimbas di negara-negara lain. Dalam hal politik luar negeri Indonesia, maka untuk menghadapi era globalisasi adalah bagaimana pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut dalam percaturan internasional. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional. Sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tekad dan kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang dihadapi saat ini. Dan untuk menumbuhkan kepercayaan dunia internasional tersebut, yang harus dilakukan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah dengan kebijakan yang dapat memperkuat keunggulan diplomasi Indonesia.

 

Kata kunci : globalisasi, isu-isu global, politik luar negeri indonesia, lingkungan, organisasi transnasional

Keyword: globalization, global issues, indonesia foreign policy, environment, transnational organization

 

all contents have been moved here

Source:

http://www.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=48978

http://missions.itu.int/~indonesi/news/cp01122menlu.htm

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?ID=7124

http://www.legalitas.org/?…globalisasi-ekonomi…ekonomi-internasional…ekonomi-files.ictpamekasan.net/bse/BS-e%20SD/143…/06.%20Bab%204.pdf

http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6295/

http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=7&l=id

http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/demokratisasi.html