Masalah Timor Timur dan Politik Luar Negeri Indonesia


Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 juga ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya tersebut di tahun 1975, Angkatan bersenjata Indonesia memasuki Timor Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia di tahun 1976. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia. Di samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur di tahun 1975 telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media. Namun pada akhirnya Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun 1979. Namun dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Pada tanggal 30 Agustus 1999, melalui jajak pendapat, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi. Australia kemudian diminta oleh PBB untuk memimpin kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat INTERFET) dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

Integrasi Timor Timur 1976

Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro. Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975.

all contents have been moved here

Source:

  • Downer, Alexander (Menteri Luar Negeri Australia). 2000. East Timor – looking back on 1999, Australian Journal of International Affairs, vol.54/1 , hal.5.
  • Richburg, Keith. 1999. Seven days in May that toppled a titan: back-room intrigue led to Suharto’s fall
  • Aspinall, E., Van Klinken, G., Feith, H. (eds), The last days of President Suharto(Monash University: Monash Asia Institute,  hal.70.

[1] Downer,Alexander (Menteri Luar Negeri Australia), 2000

[2] Keith Richburg. 1999. “Seven days in May that toppled a titan: back-room intrigue led to Suharto’s fall” , Aspinall, E., Van Klinken, G., Feith, H. (eds), The last days of President Suharto(Monash University: Monash Asia Institute,  hal.70.

[3] Utusan Khusus PBB untuk masalah HAM di Timor Timur (UN High Commissioner for Human Rights) melaporkan bahwa pembunuhan dan kekerasan di Timor Timur setelah referendum, terutama Dili, dilakukan oleh milisi pro integrasi yang diduga keras didukung oleh TNI. Laporan Utusan Khusus PBB tersebut bisa diakses di

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca…341dfcda5b802567ef003d3101?OpenDocument

Hubungan Indonesia dan Negara-negara Asia Tenggara


Devania Annesya

Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang masuk dalam ASEAN. Indonesia dikenal oleh Negara-negara lain sebagai negara sedang berkembang yang mempunyai andil dalam pembentukan ASEAN. Seiring dengan tujuan dari geopolitik, yaitu hegemoni. Indonesia sebagai negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN tentunya akan berusaha mempertahankan hegemoni yang telah dibangun di Asia Tenggara. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang ada di Indonesia, meskipun tidak sebaik dengan perkembangan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh Singapura, setidaknya Indonesia masih memiliki pengaruh yang kuat di Asia Tenggara. Ditambah dengan kekuatan yang bersumber dari sektor demografi yang dimiliki Indonesia dan strategisnya posisi Indonesia dalam sektor ekonomi akan membuat posisi tawar menawar Indonesia semakin meningkat. Dan pada akhirnya Indonesia mampu merangkul semua negara ASEAN untuk melakukan kerjasama yang akan memberikan penilaian tersendiri dari negara-negara di Asia Tengara dalam mengukur kekuatan yang dimiliki Indonesia.

 

all contents have been moved here

Analisis

Pada dasarnya, hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN amat ditentukan oleh kondisi Indonesia sendiri, yaitu tentang bagaimana kondisi perekonomian, budaya, dan kemanan Indonesia, di mana kondisi-kondisi tersebutlah yang menentukan bagaimana sikap Indonesia terhadap Negara-negara ASEAN, apakah saling melakukan kerja sama, atau bahkan konfrontasi, dan sebagainya.  Hanya Indonesia yang kuat yang dapat memaksakan bangsa-bangsa lain untuk peduli dan menghormati legalitas dalam hubungannya dengan Indonesia sehingga terwujud hubungan yang harmonis. Selama Indonesia kacau, lemah, kurang mampu baik moral dan material, dan rakyatnya kurang pendidikan, miskin dan mudah diperdaya serta disuap dalam segala bidang, bangsa-bangsa itu memandang hubungannya dengan Indonesia terutama dari sudut bagaimana memperoleh keuntungan maksimal dari kelemahan Indonesia itu.

Namun, terlepas dari semua itu, Indonesia pada dasarnya berusaha menjalin hubungan baik dengan Negara-negara tersebut dengan menciptakan kerja sama, saling mendukung, menghormati, dan menghargai, serta saling memelihara perdamaian. Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan negaranya tanpa bantuan dari negara lain, baik dalam segi ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia pun berusaha bagaimana agar kepentingan negaranya tersebut dapat terpenuhi dengan mengadakan hubungan yang baik dengan Negara-negara ASEAN

Sumber

  • http://www.chinhphu.vn
  • The Jakarta Post.2003. RI and Singapore’s Trade. 12 Juni
  • Yew, Lee Kuan. 2000. From Third World to First, The Sigapore Story: 1965-2000. Singapore: Singapore Press Holding
  • Kompas.1997.Kamboja Sekali Lagi. 2 Agustus
  • Leo Suryadinata. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3E

 

HUBUNGAN INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DAN TIMUR TENGAH


Selain mengadakan hubungan dengan lingkup regional, misalnya negara ASEAN dan negara-negara besar seperti Cina dan Amerika Serikat, Indonesia pun juga mengadakan hubungan dengan negara-negara lain seperti Australia dan Timur Tengah.

Mengenai hubungan Indonesia dengan Australia, hubungan keduanya telah lama terjalin sejak tahun 1942 ketika Belanda menjadikan Australia sebagai tempat pengasingan tawanan dari Tanah Merah, Indonesia. Australia yang mengetahui hal tersebut spontan mendukung agar  tawanan itu dibebaskan. Sayangnya, awal yang baik tersebut tidak membawa arti pada masa perebutan Irian Barat, masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, dan juga masa integrasi timor Timur yang kemudian terlepas dari Indonesia di tahun 1999. Hal ini karena kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang berbeda terhadap ketiga isu tersebut. Namun kendati begitu banyak ketegangan yang terjadi diantara  keduanya, Indonesia-Australia telah memutuskan untuk terus menjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk ke depannya.

Sementara itu hubungan Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, yang diwarnai oleh ikatan emosional sebagai sesama negara dengan mayoritas penduduk memeluk agama Islam, semakin menguat pasca isu terorisme yang digembar gemborkan oleh Amerika Serikat. Namun cukup disayangkan, dalam perjalanan ke depan Indonesia masih belum mampu memanfaatkan ikatan emosional di antara mereka untuk kemaslahatan bersama diantara kedua pihak.

Hubungan Indonesia dan Australia

Hubungan antara Indonesia dan Australia telah berlangsung sejak tahun 1942 ketika Jepang mulai menjajah Indonesia dan pemerintah Kolonial Belanda menjadikan Australia sebagai tempat pengasingan bagi tawanan di Tanah Merah. Ketika seorang tawaan berhasil menyampaikan surat yang berisi penjelasan maksud Belanda dalam meminta bantuan masyarakat Australia kepada salah seorang pegawai kereta api, Australia menanggapi dengan cepat melalui kampaye bersemangat semi pembebasan para tawanan ini. Dan sesudah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Serikat Buruh Indonesia menekan Pemerintah Australia agar mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan Australia pun menjadi salah satu dari negara-negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.

Namun antara tahun 1959-1962 terjadi ketegangan hubungan antara Indonesia dan Australia. Saat itu Australia berpihak pada pemerintah Belanda selama perjuangan Indonesia menentang pemerintahan Belannda di Irian Barat. Pada saat itu partai komunis Indonesia menguat dan ada kekhawatiran pihak Australia bahwa integrasi Nugini Barat itu akan dijadikan momen bagi Indonesia untuk memperluas pengaruh komunisme. Namun di tahun yang sama dari keputusan PBB yang menyatakan Irian Jaya sebagai provinsi Indonesia yang ke-26, 1962, Australia mengakui Irian Jaya sebagai bagian integral dari republik Indonesia.

Begitu pula dalam rentang antara tahun 1963-65 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Australia yang waktu memiliki hubungan yang penting dalam hubungan militer dan pendidikan dengan Malaysia itu terus mendukung Malaysia dan semakin mengkhawatirkan perkembangan komunisme di Indonesia serta penndekatan yang dilakukan Soekarno kepada Uni Soviet demi melawan Malaysia. Akhirnya tentara Australia, yang mendukung Pemerintah Malaysia, terlibat dalam pertempuran dengan tentara Indonesia di Borneo (sekarang Kalimantan). Masalah tersebut di atas terpecahkan dengan adanya kudeta yang gagal di Indonesia pada tahun 1965, dan dengan diangkatnya President Soeharto sebagai pemimpin. Sesudah tahun 1965 hubungan antara Australia-Indonesia mulai berkembang lagi, dan menjelang tahun 1967 Australia memberikan dana bantuan untuk membantu membangun kembali ekonomi Indonesia. Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Australia-Indonesia.

Awal 1970-an Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi orang Australia. Penerbangan Garuda, Qantas, Sempati dan Merpati mengangkut penumpang dari Australia ke Indonesia dan sebaliknya. Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Bali merupakan propinsi yang paling dikenal. Ada sebuah lagu populer di Australia berjudul “I’ve been to Bali too” (Saya juga pernah ke Bali). Namun hal ini sempat meredup ketika terjadi peristiwa bom Bali I yang menewaskan banyak korban.

Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 juga ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya tersebut di tahun 1975, Angkatan bersenjata Indonesia memasuki Timor Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia di tahun 1976. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia. Di samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur di tahun 1975 telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media. Namun pada akhirnya Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun 1979. Namun dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Pada tanggal 30 Agustus 1999, melalui jajak pendapat, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi. Australia kemudian diminta oleh PBB untuk memimpin kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat INTERFET) dalam menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Australia-Indonesia dalam jangka pendek tersebut. Namun, kedua negara telah sepakat untuk terus membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Kemudian setelah itu kerja sama antara Pemerintah Australia-Indonesia dan hubungan antara kedua bangsa semakin ditingkatkan. Pemerintah kedua negara bekerja keras untuk membina saling pengertian antara bangsa Indonesia dan Australia. Sehubungan dengan hal tersebut, sedang dikembangkan hubungan yang lebih akrab dalam perniagaan, politik, pendidikan, kesenian, media dan komunikasi, olahraga dan profesi. Maka dibangunlah Lembaga Australia-Indonesia pada tahun 1989 yang bertujuan untuk ikut mengembangkan hubungan yang stabil antara kedua negara, memberikan informasi kepada kedua negara mengenai keanekaragaman budaya di masing-masing negara, serta pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, media, perniagaan, dan juga olah raga. Hasilnya adalah sejak tahun 1991, jumlah orang Indonesia yang mengunjungi Australia telah meningkat rata-rata 55% setiap tahun. Sekarang Australia menjadi tujuan wisata yang semakin populer bagi wisatawan Indonesia. Lebih dari 106.000 orang Indonesia yang mengunjungi Australia di tahun 1994/1995. Kebanyakan orang-orang ini berkunjung sebagai bagian dari suatu kelompok orang yang sedang berlibur. Tujuan utama bagi orang Indonesia yang mengunjungi Australia adalah untuk berlibur, melanjutkan pendidikan, dan untuk berniaga.

Seiring dengan berjalannya waktu Indonesia menjadi mitra dagang yang berharga bagi Australia. Ekonomi Industri Indonesia yang berkembang pesat dan tenaga kerja yang besar, digabung dengan teknologi tinggi Australia dan sumber daya alamnya telah memberikan banyak peluang usaha. Perdagangan dua-arah telah meningkat menjadi 25, 2% selama tahun 2000-2002. Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia. Bidang terbaru dalam perdagangan yang semakin meningkat tersebut adalah bidang jasa. Australia menyediakan berbagai ragam jasa bagi usaha perniagaan di Indonesia. Beberapa dari jenis jasa yang disediakan oleh perusahaan Australia mencakup: jasa perbankan dan keuangan, pendidikan dan pelatihan, perencanaan perkotaan, dan rancangan arsitektur.

Pada tahun 2001–02 Australia menyediakan bantuan pembangunan kepada negara-negara lain sejumlah 1,725 juta dolar Australia. Indonesia akan menerima kira-kira 7,04% dari dana bantuan ini, yang berjumlah 121,5 juta dolar, melalui Program Kerjasama Pembangunan. Banyak sumbangan Australia yang diarahkan ke Indonesia bagian timur, terutama ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Irian Jaya sebab daerah-daerah ini merupakan daerah yang paling miskin dan paling ketinggalan di Indonesia. Kebanyakan bantuan Australia berbentuk program pendidikan dan pelatihan. Dalam sektor pendidikan di Indonesia, Australia menyediakan program beasiswa yang terbesar.

Selain itu pada tahun 1996 Australia dan Indonesia membuat Perjanjian Pertahanan Keamanan. Perjanjian tersebut dibuat karena kedua negara ingin memperkuat persahabatan yang ada di antara keduanya. Perjanjian itu juga mengakui pentingnya jaminan perdamaian dan stabilitas kawasan sebagai cara untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi kedua negara.

Kedua negara menyepakati bahwa:

-          para menteri negara akan secara tetap berkonsultasi mengenai masalah-masalah keamanan;

-          mereka akan saling berkonsultasi jika terjadi tantangan yang sifatnya bermusuhan terhadap kepentingan keamanan bersama, dan mempertimbangkan tindakan individual atau tindakan bersama yang mungkin diambil; dan,

-          mereka akan bekerjasama dalam masalah-masalah keamanan.

-          Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juli 1996.

Perjanjian ini tidak berlaku terhadap komitmen internasional yang ada pada kedua negara. Perjanjian itu juga didasarkan atas kesepakatan mengenai perlunya menghormati kedaulatan, kemandirian politik, dan integritas kawasan bagi semua negara

Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah

Hubungan antara Indonesia dengan Mesir semakin baik, dengan dibukanya perwakilan RI di Mesir dengan menunjuk HM Rasyidi sebagai Kuasa Usaha. Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Hubungan yang makin erat ini memberi kontribusi besar kepada Indonesia, ketika terjadi perdebatan Indonesia di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yag membicarakan sengketa Indonesia-Belanda, para diplomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia.

Presiden Sukarno pun membalas pembelaan negara-negara Arab di forum Internasional dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada Mei 1956 dan Irak 1960. Pada 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Pasukan Garuda I.

Indonesia yang telah megikat hubungan harmonis sejak dulu dengan negara Tim-Tengah. Kencangnya isu terorisme yang banyak digembor-gemborkan AS, membuat investor-investor dari Tim-Tengah mengalihkan investasinya ke negara lain. Pengalihan ini di prioritaskan kepada negara yang terutama negara yang bermayoritas memeluk Islam. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, lebih menjadi sorotan negara Tim-Teng dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam dll.

Reputasi Indonesia di bidang percaturan politik internasional juga mempunyai posisi yang terhormat, misalnya ketika menjadi inisiator Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Indonesia, bersama India. Mesir dan Yugoslavia menajdi pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok. Selain itu juga, potensi alam Indonesia yang kaya dengan bahan mentah dapat diolah menjadi komoditi perdagangan ke Tim–Teng, karena lebih dari 70 persen kebutuhan negara-negara tersebut dari impor.

Hubungan yang sudah terjalin sudah lama, hubungan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meraih kerja sama dalam bidang perdagangan maupun untuk mendapatkan hibah dan bantuan kemanusian. Aplikasi dari hubungan ini terlihat ketika Menteri Perdagangan dan Industri Kuwait berkunjung ke Indonesia tahun 2000, ia menyatakan akan tetap menanamkan investasinya sebesar 1,2 milyar dolar AS, untuk menolong keluar Indonesia dari krisis.

Selain itu juga, Indonesia memiliki kekuatan transaksi keuangan yang jumlah bertriliun-triliun rupiah terhadap suatu negara yang berada di Tim-Teng, yaitu suatu transaksi yang terkait dengan penyelenggaraan haji tiap tahun. Pada tahun 2006 Indonesia memberangkatkan sekitar 205.000 jama’ah haji. Jika biaya haji sekitar 2.577,00 dolar AS, maka dana yang terkumpul adalah sekitar 528.285.000,00 dolar AS atau Rp 4.860.222.000.000,00. Dari jumlah tersebut akan menjadi devisa Arab Saudi dalam bentuk living cost, akomodasi, konsumsi di Airport King Abdul Aziz dan Madinah, dan biaya-biaya lainnya.

Namun demikian, masih banyak kekurangan-kekuarangan khususnya dari pihak Indonesia sendiri. Seperti halnya yang diungkapan oleh Alwi Sihab Mantan Menko Kesra “Hubungan dagang Indonesia dengan Tim-Teng memiliki beberapa kelemahan, yaitu pendekatan yang masih rendah dan pengusaha Indonesia lebih berorientasi ke Amerika Serikat, Eropa dan Jepang”. Kurangnya pendekatan dan menyepelekan pasar Tim-Teng mengakibatkan beberapa pengusaha Arab mengalihkan pandangannya ke Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina.

Analisis

Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritas kepentingan. Tidak dipungkiri, perbedaan-perbedaan tersebut akan menciptakan berbagai masalah yang akan selalu mewarnai hubungan kedua negara di masa-masa mendatang. Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Indonesia dengan Australia. Akan tetapi ketika terjadi pemisahan Timor Timur dari Indonesia pada 1999, hubungan kembali memanas. Indonesia menganggap bahwa lepasnya Timor Timur dikala itu akibat dari turut campur Australia. Namun, setidaknya beberapa tahun terakhir ini hubungan kedua negara semakin membaik. Kedua negara meningkatkan pelaksanaanan pertemuan bilateral dalam suasana baik dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk melanjutkan kerjasama kedua negara agar semakin berjalan baik, semakin kuat dan terus berkembang. Beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut antara lain mengenai kerja sama ekonomi, pendidikan, climate change, pertahanan dan keamanan, serta kerja sama bilateral untuk mengatasi krisis energi dan krisis pangan.

Sementara itu negara Indonesia yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, memiliki hubungan emosional yang tinggi dengan kawasan Timur Tengah yang notabanenya identik dengan Islam.   Hubungan antara Indonesia dengan kawasan Timur Tengah, sudah terjalin ratusan tahun yang lalu ketika Islam menyebarkan ajarannya ke seluruh pelosok Bumi yang banyak dilakukan oleh para pedagang muslim, baik mereka yang berbangsa Persia, Arab, maupun India (Gujarat). Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, lebih menjadi sorotan negara Timur Tengah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam, dll. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa ada empat alasan mengapa Timur Tengah begitu familiar dan penting bagi Indonesia. Yang pertama yaitu bahwa Timur Tengah merupakan wilayah tempat turunnya agama-agama samawi, khusunya islam. Kedua, Timur Tengah adalah wilayah kaya minyak sehingga secara ekonomis lebih kuat dan kaya dari Indonesia. Ketiga, orang-orang kaya di Timur Tengah perlu tenaga kerja nonformal terutama pembantu rumah tangga dari Indonesia. Keempat, Timur Tengah menarik perhatian karena merupakan wilayah konflik Palestina-Israel. Keempat alasan diatas perlu dijadikan pijakan oleh bangsa Indonesia dalam membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara Timur Tengah untuk kemaslahatan bersama diantara kedua pihak.

Source:

http://www.indonesia.go.id/ diakses pada tanggal 24 November 2009 pada jam 21.00

http://internasional.kompas.com/read/xml/2009/02/21/16301484/konferensi.sydney.perkuat.hubungan.indonesia-australia diakses pada tanggal 24 November 2009 pada jam 21.00

Australia: Investigasi Balibo Tak Ganggu Hubungan dengan Indonesia, harian TEMPO, interaktif, internasional. Kamis, 10 September 2009

Hanvitra, Randy Ramadhani. 2009. Menyoal Hubungan Indonesia dan Timur Tengah. Diakses dari http://www.unisosdem.org  pada tanggal 23 November 2009 pada jam 14.25 WIB

Hubungan antara Australi dan Indonesia,  Australia-Indonesia Institute. Diakses dari http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/html pada tanggal 23 November 2009 pada jam 14.23 WIB

Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Besar China dan Amerika Serikat


Devania Annesya

-note: this entry will be updated with the current issues ensuing the relations between the two ‘US and China’ deeply rooted in the concept of ‘economic, military, and globalizations’ how these creates the ongoing relations getting more complex and as globalization noted ‘sophisticated’-

Dalam segi internasional, Indonesia mengadakan hubungan dengan hampir semua negara di dunia dan dengan berbagai lembaga internasional yang penting. Di antara itu semua dapat dikatakan bahwa pada waktu ini Indonesia juga mengadakan hubungan dengan negara – negara besar seperti Amerika dan Cina.

Hubungan antara Indonesia dan Amerika adalah satu hal yang amat penting, baik bagi Indonesia maupun Amerika. Berbagai faktor menunjukkan, seperti faktor geostrategi dan faktor ekonomi, bahwa kedua negara berkepentingan memelihara hubungan yang baik dan lancar. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada umumnya hangat dan ramah setelah pembentukan Orde Baru pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Pada tahun 1991 perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia lebih besar daripada perdagangan dengan seluruh Eropa Timur. Meskipun mengaku nonalignment, Indonesia juga mengakui pentingnya kehadiran militer dan politik Amerika Serikat di Asia Tenggara dalam menjaga keseimbangan daerah kekuasaan. Amerika Serikat dilihat Indonesia sebagai landasan keamanan regional di Asia Tenggara dan mitra dagang utama.

post has been updated but all contents have been moved here 

Sumber

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYIKAPI ISU-ISU INTERNASIONAL


  1. TERORISME DAN PLN RI

Indonesia dikenal dengan Negara yang mudah dimasuki dan dijadikan sasaran aksi-aksi terorisme. Pengeboman Bali 2002 merupakan salah satu pengalaman pertama Indonesia memburu terorisme. Berbagai aksi teror sampai pengeboman di kedutaan Australia di Kuningan hingga pengeboman di dua hotel Internasional, JW Marriot dan Ritz Carlton.

Akibatnya banyak Negara yang menetapkan travel warning ke Indonesia salah satu antaranya adalah Amerika, Belanda, Inggris dan sedikit negara di Asia melakukan hal serupa. Diketahui juga bahwa Indonesia merupakan salah satu sarang terorisme yang merupakan transnational organized crime yang ada di Asia Tenggara, meskipun pada hakikatnya pelatihan teroris dilakukan di negara-negara kawasan timur Tengah serta disinyalir mendapat aluran dana dari Malaysia, salah satunya

. Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah ini dengan salah satunya membentuk badan khusus mengatasi terorisme yaitu Densus 88. Selain itu, kepolisian Indonesia juga telah berhasil menangkap dan menghukum teroris di Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kebutuhan Indonesia untuk memulihkan kembali nama baik Indonesia di mata dunia dengan serius menangani masalah terorisme.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasionaI. Salah satu contohnya adalah di level internasional dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Commite (CTC), merupakan bukti dukungan Indonesia terhadap kebijakan anti terorisme global AS.

Dalam upaya merespon kebijakan anti terorisme global ini terdapat hambatan-hambatan domestik bagi Indonesia akibat opini yang berkembang di tengah masyarakat. Tiga hal pokok yang mewarnai pro dan kontra kebijakan anti terorisme global AS tersehut, yaitu : Pertama, anggapan masyarakat bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan anti terorisme global, berada dalam tekanan dan pengaruh AS. Dalam arti bahwa pemerintah Indonesia diintervensi oleh AS dalam kebijakannya mengenai terorisme. Kedua, terletak pada AS dalam pelaksanaan kebijakan anti terorisme globalnya, dianggap mcmojokkan umat Islam. Ketiga, standar ganda AS yang menimbulkan ketidakadilan dalam tatanan internasional dianggap sebagai akar yang sesungguhnya dari fenomena terorisme internasional.

21 Pemimpin Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) mengakhiri pertemuan mereka di Los Cabos, Meksiko, Minggu (27/10), dengan menyatakan sikap tegas menghadapi terorisme, setelah hari Sabtu mencapai kesepakatan untuk memutus aliran dana pada teroris, memperketat keamanan di bandara, serta melindungi orang dan perdagangan dari serangan-serangan baru.Dalam pertemuan puncak itu, para pemimpin APEC mencapai sebuah kesepakatan terobosan untuk menjalankan cara-cara guna memutus aliran dana bagi kelompok-kelompok seperti Al Qaeda-nya Osama bin Laden. Yang mendominasi pembicaraan di pertemuan itu adalah pernyataan peran Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush terhadap teror dan terhadap Al Qaeda, tersangka nomor satu dalam serangan 11 September. Seorang pejabat AS setelah pertemuan, Sabtu sore, mengemukakan, Presiden (Bush) mengindikasikan bahwa peledakan bom (di Bali) memperlihatkan jangkauan Al Qaeda bahwa (jaringan) itu memang aktif di Asia Tenggara. “Terorisme merupakan tantangan langsung pada tujuan APEC, yaitu perekonomian yang bebas, terbuka, dan makmur,” kata kelompok itu dalam suatu pernyataan. “Kami bersatu dalam tekad untuk mengakhiri ancaman dari terorisme terhadap tujuan bersama kami.” “Ada pengakuan total dari 21 anggota yang hadir di sini bahwa terorisme merupakan sebuah ancaman serius,” kata Presiden Meksiko Vicente Fox. “Tak seorang pun aman dari cengkeraman cakar para teroris.”

Sementara itu, Jepang, Australia, dan AS sepakat mempertimbangkan tambahan dana bagi Indonesia guna membantu mengatasi kesulitan setelah peledakan bom di Legian, Kuta, Bali, 12 Oktober lalu, yang menewaskan lebih dari 180 orang. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Jepang Junichiro Koizumi, PM Australia John Howard, serta Presiden AS George W Bush secara terpisah dalam pertemuan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di sela-sela Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC, Sabtu petang waktu setempat (Minggu pagi, WIB). Sementara Presiden Bush mengungkapkan kepada Megawati bahwa ia akan mempertimbangkan setiap permintaan berkaitan dengan bantuan AS untuk kontra-terorisme bagi Indonesia, khususnya bagi pihak militer serta penegakan hukum di Indonesia, menyangkut misalnya isu-isu hak asasi manusia (HAM). Presiden Bush juga sempat mengungkapkan rasa keprihatinannya atas peristiwa peledakan bom di Legian, Bali, seraya meminta Megawati untuk lebih keras lagi menindak kelompok militan yang terkait dengan terorisme global. Dalam kaitan itulah, Bush menyambut baik dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2002 Perpu No 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu No 1/2002 serta instruksi Presiden (Inpres) No 4/2002 yang memberi tugas kepada Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyusun kebijakan konprehensif memerangi terorisme dan Inpres No 5/2002 yang menugasi Kepala Badan Intelijen (BIN) AM Hendropriyono untuk mengoordinasikan unsur-unsur inteiljen. Presiden Bush menekankan pentingnya peranan Indonesia dalam upaya memerangi terorisme. Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda yang mengikuti pertemuan selama 30 menit di Hotel Fiesta Americana tersebut kepada wartawan mengatakan bahwa Bush berharap dengan adanya dua Perpu dan dua Instruksi Presiden (Inpres) tentang terorisme tersebut, maka pelaku serangan bom di Bali dapat segera ditangkap. Presiden Bush, kata Menlu Hassan Wirajuda, secara sekilas juga menyebut tentang organisasi Jamaah Islamiyah yang kini masuk dalam daftar Komisi Antiteroris PBB karena dicurigai punya kaitan dengan jaringan Al Qaeda.

Indonesia memiliki metode tersendiri yang dipergunakan untuk penanggulangan terorisme yaitu dengan mengedepankan pendekatan lunak kepada pihak yang dicurigai atau pelaku tindak terorisme. Metode pendekatan lunak yang dijalankan Indonesia adalah sebagai bentuk pemberantasan terorisme yang terbukti mempunyai hasil yang maksimal dalam penanganan dan pencegahan tindak terorisme di Indonesia hingga sejauh ini,” demikian disampaikan oleh Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), Kemenko Polhukam, Irjen. Pol. Ansyad Mbai, dalam acara seminar bertema Indonesia and Counter Terrorism di Carleton University Ottawa (03/02). Dalam seminar yang diorganisir Norman Peterson School of International Affairs (NPSIA) Carleton University dan dimoderatori oleh Profesor Elliot Tepper ini, Irjen. Pol. Ansyad Mbai lebih jauh menjelaskan bahwa pendekatan Indonesia ini merupakan wujud nyata dari penghormatan hak asasi manusia (HAM) meskipun kepada pelaku tindak terorisme. Selain itu, pengalaman mengatakan bahwa metode kekerasan kepada pelaku teroris sejauh ini tidak memberikan hasil diharapkan. Dengan pendekatan lunak ini maka sebagian besar pelaku bersedia bekerja sama dengan aparat kemanan sehingga dapat diperoleh informasi bagi penyidikan selanjutnya, dan dapat membongkar jaringan yang lebih luas. Irjen Pol. Mboi juga menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia, terutama pasca serangan bom di Bali pada tahun 2002 lalu. Berbagai tindakan dan langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia terbukti cukup efektif dimana dalam beberapa tahun terakhir tidak didapati lagi serangan teror besar di Indonesia. Menanggapi antusiasme peserta dalam sesi diskusi, Irjen. Pol. Mbai lebih lanjut menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang menjalin kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi terorisme. Peranan

tokoh-tokoh Islam dari Arab sangat dibutuhkan untuk mendukung penjelasan yang sebenarnya tentang Islam dalam program deradikalisasi.

Dalam diskusi mengenai organisasi Jama’ah Islamiyah, Irjen. Pol. Mbai menyampaikan pemahaman umum bahwa radikalisme seringkali dilandasi paham Wahabi dan Salafisme yang sejak dulu menjadi perdebatan panjang para ulama. Adapun motivasi politis mereka adalah untuk mendirikan negara Islam dan mencoba melawan konsep demokrasi yang sering dianggap sebagai produk Barat.

Namun demikian, ditegaskan bahwa masalah terorisme, sebagaimana telah disepakati oleh dunia internasional, tidak dapat dikaitkan dengan agama tertentu. Indonesia sendiri memiliki pengalaman menangani terorisme yang dilakukan kelompok non-Islam, antara lain pada saat terorisme komunis terjadi tahun 1965.

Seminar ini dihadiri berbagai kalangan, baik dari pejabat pemerintah, akademisi maupun pemerhati masalah terorisme lainnya. Kesempatan pembicara Indonesia untuk memberikan kuliah di universitas ini merupakan salah satu bukti pengakuan terhadap penanganan terorisme di Indonesia yang dinilai sangat baik.

2. KEAMANAN

3. HAK ASASI MANUSIA

Setiap hari, Indonesia tidak pernah sepi dari kasus pelanggaran hak asasi manusia baik berasal dari isu-isu dalam negeri atau internasional. Salah satu kasus paling fenomenal adalah penganiayaan warganegara Indonesia yang bekerja di sebagai TKI di luar negeri. Seorang lagi tenaga kerja Indonesia dianiaya di Kuala Lumpur, Malaysia. Kali ini nasib malang itu menimpa Modesta Rengga Kaka (27), perempuan asal Ngamba Deta, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, pihak birokrasi Indonesia gagal melakukan manuver-manuver aktif dalam kebijakan luar negerinya dalam merespon dan melakukan investigasi berkelanjutan terhadap hak asasi warganegaranya sendiri. Dalam kata lain, Indonesia gagal memberikan perlindungan bagi rakyatnya. Mengapa semua itu bisa terjadi?

Dalam hubungan internasional, ada hal lain selain potensi ekonomi dan militer yang membuat sebuah negara diperhitungkan. Salah satu di antaranya adalah kemampuan diplomasi, manuver diplomasi.

Posisi Indonesia tidak lagi powerful seperti pada zaman orde baru ketika masih dipimpin oleh rezim Soeharto. Dengan demikian, boleh kita berasumsi bahwa pemerintahan SBY sekarang sungguh lembek dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Selama ini, tanggapan Indonesia terhadap isu hak asasi manusia hanya terbatas pada pengakuan saja. Tidak ada implementasi dan bukti efektif terhadap pelaksanaan pembelaan hak asasi manusia.

Bebas aktif

Bagaimana halnya dengan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia sekarang ini? Kita selama ini memahami bahwa politik luar negeri pada dasarnya adalah cerminan dari politik dalam negeri. Jika politik dalam negerinya kacau, bisa dipastikan kebijakan politik luar negerinya akan kacau dan tidak terarah.

Diakui atau tidak, sejalan dengan perubahan format politik nasional Indonesia dari otoritarianisme ke demokrasi, orientasi politik luar negeri bergeser. Yang lebih esensial lagi adalah proses politik dalam negeri menuju demokrasi dan transparansi adalah modal, bukan kendala. Pluralisme politik dalam negeri merupakan aset potensial amunisi diplomasi.

Hanya saja, kita perlu menggariskan strategi, visi, dan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia baru agar selaras dengan agenda reformasi dan demokratisasi nasional. Orientasi kebijakan luar negeri perlu dinyatakan secara jelas dan tegas: apa yang dimaksud dengan politik luar negeri ”bebas aktif”. Karena formulasi itu terlalu luas, bias, dan bahkan membuka peluang interpretasi distortif.

Tidak aneh karena itu kalau kemudian muncul pendapat bahwa dalam menjalankan politik luar negeri kita lebih responsif. Padahal, semestinya berdasarkan atas prinsip ”bebas aktif” kita harus lebih proaktif.

Dalam kasus Myanmar, misalnya, kita semestinya berani bersikap lebih tegas dan jelas. Kita harus lebih berani untuk ”bebas” melakukan apa yang kita mau. Apalagi yang terjadi di Myanmar menyangkut masalah kemanusiaan. Kita tidak boleh menunggu-nunggu bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya universal, seperti masalah hak asasi manusia.

Apalagi Indonesia mempunyai bobot lebih besar saat bicara soal HAM dan demokrasi. Pejabat pemerintah, LSM, peneliti, dan akademisi Indonesia tampak lebih lugas dalam menyuarakan demokrasi dan HAM dalam interaksinya dengan negara dan masyarakat ASEAN. Apalagi, di kalangan negara-negara ASEAN, kini Indonesia mempunyai credential kuat dalam menyuarakan HAM dan demokrasi.

Barangkali HAM bisa menjadi ikon baru diplomasi Indonesia dalam mengembangkan komunitas ASEAN. Oleh karena itu, sebagai negara terbesar di wilayah ASEAN, Indonesia semestinya lebih banyak mengambil inisiatif. Harus kita akui, peran Indonesia di forum ASEAN juga tidak semenonjol masa lalu.

Di tingkat yang lebih luas, misalnya Timur Tengah, Indonesia pun sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk memainkan peran. Akan tetapi, peluang itu belum sepenuhnya kita manfaatkan.

Skala prioritas

Dari sinilah kita harus mulai berani memiliki skala prioritas yang jelas dalam melaksanakan politik luar negeri. Hal itu penting. Apalagi, realitas politik luar negeri sering kali tidak didasarkan pada pandangan yang sangat idealistis, tetapi pada kebutuhan untuk melindungi suatu kepentingan yang nyata, kepentingan yang sangat mendasar bagi eksistensi bangsa dan negara.

Untuk masa-masa mendatang, politik luar negeri Indonesia paling kurang haruslah mampu membantu memulihkan perekonomian, menjaga integrasi bangsa dan negara, membantu menciptakan citra Indonesia yang demokratis, menghormati HAM, stabil, aman, dan bersatu.

Pada akhirnya, harus kita pahami bahwa aplikasi politik luar negeri kita yang bebas aktif bukan lagi bersifat ideologis, ibaratnya bukan mengayuh di antara dua karang ideologi, tetapi di antara belantara kekuatan kapitalis dunia yang sekarang sudah digugat-gugat. Barangkali dari sinilah kita harus mengaktualisasikan kembali politik luar negeri bebas aktif kita.

SUMBER :

http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=3336. APEC Sepakat untuk Tegas terhadap Teroris. diakses pada tanggal 15 desember 2009

http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=82027&lokasi=lokal diakses pada 15 Desember 2009

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/02/05215276/reaktualisasi.politik.

Wuryandari, Ganewati, 1997. “Hak Azasi Manusia, Demokrasi, Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 111-138

Wuryandari, Ganewati, 1999, “Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia”, Analisis CSIS, Tahun XXVIII, No. 2, hlm.183-195.

Eldridge, Philip, 2002, “Human Rights in Post-Soeharto Indonesia”, The Brown Journal of World Affairs, Volume IX, Issue 1, hlm. 127-139.

Bandoro, Bantarto, 2003, “Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme: Pro-Aktif Namun Hati-hati”, Analisis CSIS, Tahun XXXII, No.1, hlm. 89-97.

Mietzner, Marcus, 2002, “Politics Engagement: The Indonesian Armed Forces, Islamic Extremism, and The “War on Terror””, The Brown Journal of World Affairs, Volume IX, Issue 1, hlm. 71-84.

PLN RI dalam menyikapi isu global: terorisme, lingkungan hidup, dan ekonomi internasional


Indonesia dalam menyikapi isu-isu mengenai lingkungan hidup mulai jelas terlihat setelah masa pemerintahan Soeharto. Dalam pemerintahan Soekarno dan Soeharto, konsentrasi politik luar negeri Indonesia masih berada pada bagaimana cara memperkuat kedaulatan dan memperkuat tatanan ekonomi. Setelah masa reformasi yaitu tahun 2000 ke depan, politik luar negeri Indonesia sudah mulai merambah ke arah kepedulian terhadap kondisi lingkungan hidup.

Berangkat dari isu lingkungan sebagai tempat tinggal manusia dan bumi sebagai sumber daya alam terbesar maka bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia lebih memberikan perhatian mereka terhadap pemeliharaan lingkungan hidup berkaca dari banyaknya bencana alam yang muncul karena ulah manusia.

Peran Indonesia dalam hal ini ditandai dengan diadakannya High Level Regional Meeting on Energy for Sustainable Development yang berlangsung di Bali, 21-24 November 2000 yang menghasilkan: (1) Deklarasi Bali tentang Perspektif Kawasan Asia Pasifik mengenai Energi dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai masukan bagi Sidang ke-9 Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan; (2) Program Aksi, Strategi dan Modalitas Pelaksanaan Pembangunan Energi Berkelanjutan bagi Kawasan Asia Pasifik yang pada intinya berisi komitmen politis mengenai perlunya memberikan akses yang lebih luas bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin di negara-negara berkembang terhadap jasa dan elektrifikasi di daerah pedesaan pada tingkat harga yang terjangkau dan perlunya mekanisme internasional yang memadai guna memperkuat kemampuan negara berkembang dalam mengidentifikasi resiko dalam pelaksanaan investasi di sektor energi, sehingga dapat menjadi pembagian resiko yang seimbang antara investor.

Deklarasi Bali yang merupakan perspektif  kawasan Asia Pasifik mengenai energi dan  pembangunan berkelanjutan akan menjadi  masukan bagi Sidang ke-9 Komisi PBB  untuk Pembangunan Berkelanjutan. Untuk  pelaksanaannya, telah disepakati pula  Program Aksi, Strategi dan Modalitas  Pelaksanaan Pembangunan Energi  Berkelanjutan bagi Kawasan Asia Pasifik.

Pada tahun 2007 di tempat yang sama yaitu Bali, terselenggara United Nations Climate Change Conference yang dihadiri oleh 180 negara. Dalam konferensi ini menghasilkan apa yang disebut dengan  The Bali Roadmap yang intinya adalah bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memulihkan kembali kondisi alam yaitu perubahan iklim yang tak menentu dan bagaimana cara untuk memelihara lingkungan.

Indonesia menjadi negara ke-124 yang meratifikasi Protokol Kyoto melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, tanggal 28 Juli 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto. Dengan demikian, Indonesia bersama-sama negara berkembang lainnya harus mempersiapkan diri menyongsong ajakan stakeholder asing bertransaksi dalam projek mereduksi emisi atau perdagangan karbon di sektor energi dan kehutanan sebagai dua sektor utama penyokong projek ini. Kegiatan-kegiatan perdagangan karbon, contohnya penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, reforestasi,dan pengelolaan semapah secara terpadu dan berkesinambungan.

Komitmen politik untuk mengurangi emisi telah dilakukan hampir semua negara dengan mengurangi emisinya sebesar 6% (sampai 2005 produksi emisinya masih berkutat pada angka 8,1%). Negara-negara anggota Uni Eropa menargetkan pengurangan emisi 8%, tapi kenyataannya sampai dengan 2003 baru mampu mengurangi 1,7%. AS sebagai penyumbang emisi terbesar diharapkan mengurangi jumlah emisinya 7%. Sampai dengan 2003, emisi negeri adikuasa itu mencapai 13%.

Upaya lain dilakukan Forum Energi dan Lingkungan Berkelanjutan dengan mengusahakan pemanfaatan energi terbarukan melalui riset terpadu. Melalui riset, forum itu mendorong peningkatan penggunaan energi baru terbarukan seperti energi air, angin, panas bumi, gelombang laut, sinar matahari, dan biomassa. Target yang dicanangkan sampai dengan 2030 sebesar 50%. Indonesia baru bisa memanfaatkan energi terbarukan seperti air, panas bumi, dan sumber lain 4,4%. Selebihnya bergantung pada sumber minyak bumi, gas alam, dan batubara.

Peluang Indonesia untuk berpartisipasi dalam mereduksi emisi gas rumah kaca dan ikut dalam perdagangan karbon terbuka lebar. Mengingat peran signifikan Indonesia dalam Protokol Kyoto sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan terbesar sudah sepantasnya kita menjaga hutan kita sebagai pereduksi emisi karbon. Di sinilah paradigma pembangunan berkelanjutan perlu terus dikampanyekan dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan. Saatnya kebijakan yang lebih sistematis mengenai keberlanjutan ekologi harus diwujudkan sebagai tempat hidup kita. Hal itu dapat terlaksana melalui upaya penyelamatan keutuhan hutan dan lingkungan yang ada dan mempertahankan keanekaragaman hayati yang masih ada di alam.

Alasan Indonesia gencar mengagendakan dan mengadakan politik luar negeri yang konsentrasi terdapat pada lingkungan hidup adalah secara domestik sejak Indonesia banyak mengalami bencana alam hebat yang mengganggu kestabilan nasional. Dengan adanya politik luar negeri tentang lingkungan hidup, Indonesia berharap bisa mendapat bantuan dan dukungan dari negara lain. Bahkan bisa menjalin hubungan yang progresif dengan negara yang maju.

EKONOMI INTERNASIONAL

Sistem ekonomi secara internasional dianut di antara negara besar seperti Inggris dan Amerika serikat utamanya, ditandai oleh kesepakatan bersama yang tertuang dalam Bretton Woods. Bretton woods menjadi momentum pertama berdirinya suatu lembaga moneter internasional yakni GATT dan yang paling terkenal adalah IMF. Dalam situasi politik internasional yang mana setiap negara kemudian tidak bisa lepas sepenuhnya dari ketergantungan satu sama lain. Sehingga sedikit banyak hubungan antarnegara dilandasi oleh motif ekonomi yang melatarbelakangi ketahanan substansial suatu negara utamanya dalam iklim globalisasi seperti sekarang.

Indonesia sebagai salah satu aktor internasional memiliki kapabilitas terbatas dalam menentukan tindakan-tindakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan industrinya. Insiden reformasi pada 1998 lalu juga tidak lepas dari guncangan krisis ekonomi yang monumental dan mendunia. Pengalaman insiden reformasi memberikan pelajaran bagi pemegang pemerintaha saat itu bahwa politik luar negeri tidak bisa lepas dari pencerminan kondisi internal suatu negara. manakala gejolak ekonomi domestik meraih peluang untuk menggulingkan kekuasaan, yang mana ekonomi pun menjadi faktor substansial yang tidak bisa dielakkan.

Pada era Soekarno misalnya, ketika Indonesia lahir sebagai suatu entitas negara, indonesia diwarisi oleh kebobrokan ekonomi yang diperparah oleh kevakuman birokrasi pemerintahan. Pada waktu itu, keamanan dan ketahanan negara masih menjadi prioritas utama orientasi politik luar negeri Indonesia, permasalahan ekonomi menjadi perihal kedua yang menjadi tanggung jawab beberapa komisi domestik dan departemen perekonomian saat itu. Sementara Presiden Soekarno berkutat dengan politik internasionalnya, perdana menteri menaruh perhatian penuh pada permasalahan ekonomi saat itu. Barangkali hal ini dikarenakan ekonomi internasional belum menyentuh perhatian indonesia seutuhnya. Indonesianya Soekarno beranggapan bahwa ekonomi saat itu tidak jauh berbeda dengan peta gagasan baru Amerika serikat. Sehingga ekonomi seolah-olah adalah propaganda Amerika, blok barat.

Berbeda dengan era Soekarno, Soeharto yang secara militer memiliki kedekatan dengan Amerika dan cenderung condong pada blok Barat, mendatangkan kemudahan bagi indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari bentuk ekonomi internasionalnya Amerika yang bersifat politis. Sehingga indonesia tidak sungkan lagi untuk melakukan peminjaman dan investasi besar-besaran. IMF sebagai lembaga moneter Internasional selalu lekat dengan Indonesia melalui pinjaman-pinjaman luar negeri yang ditawarkannya.

Sayangnya, seperti yang sudah umum diketahui bahwa kebaikan tidak datang tanpa cuma-Cuma, karena IMF memiliki kecenderungan politis yang besar dengan bayang-bayang Amerika sebagai donatur besarnya. IMF datang dengan berbagai persyaratan politis yang membebani haluan politik luar negeri Indonesia. Salah satu contoh bentuk intervensi IMF ke dalam arena politik luar negeri Indonesia terletak pada kerelaan indonesia untuk melepaskan Timor timur sebagai timbal balik penurunan sejumlah besar dana untuk membantu Indonesia keluar dari krisis. Ini tentu saja meletakkan indonesia pada posisi menurut pada IMF.

Pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, haluan politik luar negeri Indonesia mungkin tidak lepas sepenuhnya dari bayang Amerika dan IMF. Perlahan-lahan Indonesia mencoba untuk mengurangi dominansi dan tekanan yang diberikan IMF. Walaupun demikian, terdapat sebagian kecil rencana progressive menuju independensi, kemandirian dalam melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa negara selain Amerika. Salah satu contoh ialah penggalakan kerjasama dan kemitraan intensif dengan beberapa negara terutama negara industri di kawasan Asia Timur. Keikutsertaan presiden SBY dalam berbagai peremuan internasional (G7 dan G20 di Pittsburg) yang membahas krisis finansial global juga telah berkontribusi dalam menunjukkan posisi Indonesia dalam dunia internasional.

SUMBER

Yohanis Ngili, Harian Pikiran Rakyat 22 April 2009, PERAN PENTING INDONESIA DALAM PROTOKOL TOKYO.

http://esa.un.org/un-energy/Meeting_UN-Energy_in_Bali.html diakses pada 8 desember 2009

http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php diakses pada 8 desember 2009

http://www.mcarmand.co.cc/2009/03/isi-protokol-kyoto.html diakses pada 8 desember 2009

Inayati, Ratna Shofi, 1997, “Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Perdagangan” dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 53-74.

Irewati, Awani, 1997, “Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Investasi” dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 75-110.

Luhulima, C.P.F, 1994, “Indonesia’s Initiative in APEC”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXII/4, hlm.304-319.

Rezasyah, Teuku, 1994, “The Changing Attitude of Australia and Indonesia Towards APEC”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXII/4, hlm.320-332.

Rezasyah, Teuku, 1994, “The Long Path Towards APEC: Where do Indonesia, Australia, and Japan Stand?”, The Indonesian Quarterly, Volume XXIV/2, hlm. 181-194.

PLN RI: Indonesia dan Timor timur (East Timor)


INDONESIA DAN TIMOR TIMUR

INDONESIA DAN INTEGRASI TIMOR TIMUR

Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974 dan perang saudara di Timor Timur 1975 membuka jalan integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. Pada tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta militer di Portugal yang dipimpin oleh Jendral Spinola. Kudeta ini dinamakan revolusi bunga atau Red Flower’s Revolution. Pemerintahan dictator Salazar diambil alih oleh Jendral Antonio de Spinola. Revolusi tersebut tidak hanya membawa pengaruh pada dalam negeri Portugal teatapi juga terhadap daerah-daerah koloninya. Jendral Spinola berjanji untuk segera memberikan kebebasan menentukan nasib sendiri bagi daerah koloni Portugal, termasuk Timor Timur.

Dua minggu kemudian, Gubernur Timor Portugis memberikan kebebasan bagi warga untuk mendirikan partai politik. Pada kesempatan tersebut rakyat Timor Timur membuat beberapa partai politik yaitu UDT (Uniao Democratica Timor), Fretilin (Frente Revoluucianora Do Timor leste Independente), Apodeti (Associao Popular Democratica Timor), KOTA (Klibur Oan Timor Aswaini), Trabhalista dan Adlita guna menyalurkan aspirasinya masing-masing. Dalam situasi menentu di Portugal, maka pemerintahan Portugal di Timor Timur semakin kacau dan meninggalkan Timor Timur tanpa kepastian dan kejelasan.

Pada 11 Agustus 1975, UDT melakukan kudeta yang kemudian memicu perang antara UDT dengan Fretelin. Pemerintahan Portugal secara jelas memihak pada Fretelin yang menyatakan diri sebagai satu satunya wakil Timor Timur. Hal ini bertentangan dengan undang-undang dekolonisasi Timor Timur yang dikeluarkan oleh pemerintah Portugal. Dalam keadaan perang saudara, rakyat Timor Timur menginginkan bersatu kembali dengan menggabungkan partai UDT, Apodeti, Kota dan Trabhalista dalam satu tujuan untuk menghadapi Fretelin dan mendesak pemerintahan Indonesia untuk menerima Timor Tjmur sebagai bagian integral dari NKRI. Selain itu, pengaruh Fretelin yang berhaluan kiri di Timur Portugis menimbulkan kecemasan blok barat khususnya AS dan Australia terhadap kemungkinan perluasan kekuatan komunis di Asia Tenggara dan Pasifik juga memunculkan dukungan barat bagai keterlibatan langsung Indonesia di Timor Timur.

Bagi Indonesia, pada saat Fretelin mengumumkan pemerintahan atas Timor Timur, dianggap sebagai suatu ancaman karena Fretelin berhaluan komunis dan Indonesia khawatir akan muncul Negara Kuba yang baru di Asia Tenggara. Selain Indonesia melakukan manipulasi imej Fretilin dengan menganggap Fretilin berhaluan Marxist sehinggap posisi Fretilin pun terdiskredit dalam dunia internasional Indonesia[1], kemudian merekayasa Deklarasi Balibo dan juga melakukan invasi secara besar-besaran  ke wilayah Timor Timur pada 7 Desember 1975. Ini semata-mata merupakan kampanye terbesar yang digagaskan oleh Ali Murtopo sehinggat tampak nyata Indonesia menggunakan propaganda US anti-communism untuk menganeksasi Timor timur.Untuk itu invasi ini mendapatkan dukungan dari AS dan Australia sebagai ungkapan good will Indonesia pada kesempatan yang sama Indonesia melakukan peningkatan aktivitas militer secara rahasia sementara bekerjsama dengan Apodeti untuk mempersiapkan serangkaian cara menganeksasi Timor timur.[2].

Akibatnya sekurang-kurangnya terdapat 125,000 warga sipil meninggal karena perang saudara dan kelaparan. Enam jurnalis asing tewas di tangan militer Indonesia. Insiden penembakan jurnalis asing ini memicu aksi protes internasional. 25 tahun lamanya Indonesia memiliki Timor timur, seakan insiden jurnalis asing seakan terlupakan baik oleh US, Australia, apalagi Indonesia. Selama 25 tahun juga, Timor timur diyakini menjadi implementasi latihan militer Indonesia sehingga sejarahnya bisa dilacak kembali melalui pelatihan militer dari program CIA serupa dengan Vietnam dengan kode militer ‘Phoenix’.

Selanjutnya terjadi pergantian posisi decision maker yang mana Ali Murtopo karena sakit, digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik.

JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR

Jajak pendapat Timor timur berakar dari kekerasan yang terus menerus dilakukan oleh militer Indonesia, yakni sebagai tempat latihan militer. Tidak hanya warga sipil meninggal, namun korban meninggal banyak dari pihak Fretilin. Adanya reformasi mengakibatkan presiden Soeharto jatuh, ada krisis dimensional sosial ekonomi. Melihat situasi domestik Indonesia yang melemah, akhirnya beberapa pemuda sering mengadakan demo di banyak tempat menuntut keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan Timor timur dari agresivitas. Dalam salah satu demo tersebut, dicatat seorang mahasiswa meninggal dan dimakamkan di Santa Cruz. Sekaligus mahasiswa melakukan demo, militer Indonesia serta merta menembaki para demonstran, mengakibatkan beberapa jurnalis asing tewas, dan sayangnya aksi brutal Indonesia ini kemudian terekam dalam kamera salah satu jurnalis dan tersebar secara internasional.

Jajak pendapat pada tahun 1999, terjadi pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie. Jajak pendapat ini dikeluarkan karena, terjadi pertentangan dari pihak Timor Timur (sekarang Timor Leste) untuk mendesak pemerintahan Republik Indonesia (RI) agar segera melepaskan wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam jajak pendapat ini, diketahui terdapat 3 anggota yang ikut serta, antara lain Portugal, Indonesia, dan PBB yang dibentuk pada tanggal 5 Mei 1999 di New York. Dalam perjanjian ini, ditujukan dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi di Timor-Timur. Dari tanggal 5 Mei 99 tersebut, merupakan sebuah titik awalan untuk mengetahui apakah Timor-Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Ketika memahami jajak-pendapat di tahun 1999 ini, diketahui bahwa kondisi awal yang terjadi adalah keadaan yang dialami di daerah Timor-Timur mengalami suatu kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga memicu peran internasional untuk menanggapi hal ini sebagai suatu permasalah internasional yang perlu diselesaikan di bawah naungan PBB.

Kemudian, pada tanggal 11 Juni 1999, muncul badan organisasi di bawah naungan PBB yang bertugas mengkoordinir serta menyelenggarakan jajak pendapat ini. Badan Organisasi ini kemudian dikenal dengan United Nations Mission in East Timor (UNAMET). Untuk dapat memastikan sistematika jajak pendapat ini dilakukan, yang memungkinkan keadaan timor-timur berada dalam kondisi yang aman. Dan ketika jajak pendapat ini akan dilangsungkan, semua warga Timor-timur mengikutinya. Baik warga yang sedang berada di Timor-Timur maupun yang berada di belahan dunia lainnya, semua ikut serta dalam mengikuti jajak pendapat ini. Dalam jajak pendapat ini, jumlah pemilihnya adalah 451,792 jiwa. Dan ketika jajak pendapat dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 1999, beberapa hasil yang diperoleh dengan kondisi apakah masyarakat Timtim menyetujui status otonomi, namun tetap menjadi NKRI atau menolak status otonomi, yang berarti Timtim merdeka dari Indonesia, dan hasil dari jajak pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Terdapat 94,388 jiwa atau 21.5% warga Timor-Timur menyetujui dan mendukung status otonomi dan tetap berada dalam bagian NKRI,
  2. Terdapat 344,580 jiwa atau sekitar 78,5 % warga Timor-Timur menolak otonomi dan menginginkan kemerdekaan.

Ketika pasca jajak pendapat itu usai dan diketahui hasilnya, kondisi yang ada ketika itu justru mengalami perkembangan berbagai macam antara lain, banyaknya ribuan pengungsi, digelarnya pasukan Interfet, reaksi masyarakat terhadap Interfet khususnya dari Australia, dan pembentukan Tim Penyelidik Internasional oleh Komisi Tinggi HAM PBB. Hal ini menimbulkan keragu-raguan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MPR ketika itu. Hal ini menyebabkan MPR ragu-ragu untuk mencabut Ketetapan MPR No. VI Tahun 1978 tentang Pengukuhan Pengintegrasian Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian didesak oleh Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (SOLIDAMOR), yang beranggapan bahwa status Timor-Timur memang mengalami kontroversi yang perlu dipertanyakan berdasarkan asal-usul sejarahnya apakah memang telah diakui oleh Internasional sebagai suatu kesatuan dari Republik Indonesia atau tidak, dan beberapa pendapat mereka yang menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat Timor-Timur, terkait jajak pendapat tersebut yang menyetujui untuk merdeka, mendapati bahwa hasil ini menjadi suatu yang harus segera dilakukan karena rakyat Timor-Timur menginginkan kemerdekaan negara Timor-Timur.

INSIDEN DILI (SANTA CRUZ)

Insiden Dili (dikenal juga sebagai Pembantaian Santa Cruz) terjadi pada 12 November 1991 di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste). Nama insiden di ambil dari tempat kejadian demonstrasi besar-besaran yakni di dekat kuburan Santa Cruz; kebanyakan mahasiswa, terhadap pemerintah Indonesia yang menembak mati Sebastiäo Gomez. Penembakan terhadap mahasiswa itu terjadi pada 28 Oktober 1991 oleh tentara Indonesia. Dalam demonstrasi bersamaan dengan prosesi pemakaman Gomez ini para demonstran menggelar spanduk berisi tuntutan untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan. Demostran juga menampilkan spanduk bergambar wajah pemimpin kemerdekaan Leste, Xanana Gusmao. Demonstrasi tersebut berujung pada tragedi berdarah saat para demonstran memasuki kompleks pemakaman Santa Cruz dan tentara mulai menembaki mereka. Tercatat 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 orang hilang.

SUMBER

>> INDONESIA DAN INTEGRASI TIMOR TIMUR

Haris, Syamsuddin. 1999. Indonesia di Ambang Perpecahan?Jakarta : Erlangga

Vickers, Adrian. 2005. A History of Modern Indonesia. New York: Cambridge University.

>>JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/10/13/0038.html (diakses tanggal 1 Desember 2009)

http://www.minihub.org/siarlist/msg03513.html (diakses tanggal 1 Desember 2009)

>>INSIDEN SANTA CRUZ

http://berita.liputan6.com/kilasbalik/200908/242430/Keluar.Juga.Kerikil.dalam.Sepatu.Itu”http://berita.liputan6.com/kilasbalik/200908/242430/Keluar.Juga.Kerikil.dalam.Sepatu.Itu [diakses pada 21.37]

Singh, Bilveer, 1998. “Dari Timor Portugis ke Timor Timur Indonesia”, dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan, [terj.], Jakarta, Institute of Policy Studies, hlm. 1-40

Singh, Bilveer, 1998. “Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia: Dinamika Eksternal”, dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan, terj., Jakarta, Institute of Policy Studies, hlm. 41-113


[1] Vickers, 2005, A History of Modern Indonesia, p. 167.

[2] Ibid,.