Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Besar China dan Amerika Serikat


Devania Annesya

-note: this entry will be updated with the current issues ensuing the relations between the two ‘US and China’ deeply rooted in the concept of ‘economic, military, and globalizations’ how these creates the ongoing relations getting more complex and as globalization noted ‘sophisticated’-

Dalam segi internasional, Indonesia mengadakan hubungan dengan hampir semua negara di dunia dan dengan berbagai lembaga internasional yang penting. Di antara itu semua dapat dikatakan bahwa pada waktu ini Indonesia juga mengadakan hubungan dengan negara – negara besar seperti Amerika dan Cina.

Hubungan antara Indonesia dan Amerika adalah satu hal yang amat penting, baik bagi Indonesia maupun Amerika. Berbagai faktor menunjukkan, seperti faktor geostrategi dan faktor ekonomi, bahwa kedua negara berkepentingan memelihara hubungan yang baik dan lancar. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada umumnya hangat dan ramah setelah pembentukan Orde Baru pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Pada tahun 1991 perdagangan Amerika Serikat dengan Indonesia lebih besar daripada perdagangan dengan seluruh Eropa Timur. Meskipun mengaku nonalignment, Indonesia juga mengakui pentingnya kehadiran militer dan politik Amerika Serikat di Asia Tenggara dalam menjaga keseimbangan daerah kekuasaan. Amerika Serikat dilihat Indonesia sebagai landasan keamanan regional di Asia Tenggara dan mitra dagang utama.

post has been updated but all contents have been moved here 

Sumber

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENYIKAPI ISU-ISU INTERNASIONAL


  1. TERORISME DAN PLN RI

Indonesia dikenal dengan Negara yang mudah dimasuki dan dijadikan sasaran aksi-aksi terorisme. Pengeboman Bali 2002 merupakan salah satu pengalaman pertama Indonesia memburu terorisme. Berbagai aksi teror sampai pengeboman di kedutaan Australia di Kuningan hingga pengeboman di dua hotel Internasional, JW Marriot dan Ritz Carlton.

Akibatnya banyak Negara yang menetapkan travel warning ke Indonesia salah satu antaranya adalah Amerika, Belanda, Inggris dan sedikit negara di Asia melakukan hal serupa. Diketahui juga bahwa Indonesia merupakan salah satu sarang terorisme yang merupakan transnational organized crime yang ada di Asia Tenggara, meskipun pada hakikatnya pelatihan teroris dilakukan di negara-negara kawasan timur Tengah serta disinyalir mendapat aluran dana dari Malaysia, salah satunya

. Indonesia telah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah ini dengan salah satunya membentuk badan khusus mengatasi terorisme yaitu Densus 88. Selain itu, kepolisian Indonesia juga telah berhasil menangkap dan menghukum teroris di Indonesia. Hal ini juga terkait dengan kebutuhan Indonesia untuk memulihkan kembali nama baik Indonesia di mata dunia dengan serius menangani masalah terorisme.

Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memerangi terorisme, antara lain melalui kerjasama bilateral, regional maupun internasionaI. Salah satu contohnya adalah di level internasional dengan memenuhi kewajibannya kepada Counter Terrorism Commite (CTC), merupakan bukti dukungan Indonesia terhadap kebijakan anti terorisme global AS.

Dalam upaya merespon kebijakan anti terorisme global ini terdapat hambatan-hambatan domestik bagi Indonesia akibat opini yang berkembang di tengah masyarakat. Tiga hal pokok yang mewarnai pro dan kontra kebijakan anti terorisme global AS tersehut, yaitu : Pertama, anggapan masyarakat bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam merespon kebijakan anti terorisme global, berada dalam tekanan dan pengaruh AS. Dalam arti bahwa pemerintah Indonesia diintervensi oleh AS dalam kebijakannya mengenai terorisme. Kedua, terletak pada AS dalam pelaksanaan kebijakan anti terorisme globalnya, dianggap mcmojokkan umat Islam. Ketiga, standar ganda AS yang menimbulkan ketidakadilan dalam tatanan internasional dianggap sebagai akar yang sesungguhnya dari fenomena terorisme internasional.

21 Pemimpin Ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) mengakhiri pertemuan mereka di Los Cabos, Meksiko, Minggu (27/10), dengan menyatakan sikap tegas menghadapi terorisme, setelah hari Sabtu mencapai kesepakatan untuk memutus aliran dana pada teroris, memperketat keamanan di bandara, serta melindungi orang dan perdagangan dari serangan-serangan baru.Dalam pertemuan puncak itu, para pemimpin APEC mencapai sebuah kesepakatan terobosan untuk menjalankan cara-cara guna memutus aliran dana bagi kelompok-kelompok seperti Al Qaeda-nya Osama bin Laden. Yang mendominasi pembicaraan di pertemuan itu adalah pernyataan peran Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush terhadap teror dan terhadap Al Qaeda, tersangka nomor satu dalam serangan 11 September. Seorang pejabat AS setelah pertemuan, Sabtu sore, mengemukakan, Presiden (Bush) mengindikasikan bahwa peledakan bom (di Bali) memperlihatkan jangkauan Al Qaeda bahwa (jaringan) itu memang aktif di Asia Tenggara. “Terorisme merupakan tantangan langsung pada tujuan APEC, yaitu perekonomian yang bebas, terbuka, dan makmur,” kata kelompok itu dalam suatu pernyataan. “Kami bersatu dalam tekad untuk mengakhiri ancaman dari terorisme terhadap tujuan bersama kami.” “Ada pengakuan total dari 21 anggota yang hadir di sini bahwa terorisme merupakan sebuah ancaman serius,” kata Presiden Meksiko Vicente Fox. “Tak seorang pun aman dari cengkeraman cakar para teroris.”

Sementara itu, Jepang, Australia, dan AS sepakat mempertimbangkan tambahan dana bagi Indonesia guna membantu mengatasi kesulitan setelah peledakan bom di Legian, Kuta, Bali, 12 Oktober lalu, yang menewaskan lebih dari 180 orang. Hal itu diungkapkan Perdana Menteri (PM) Jepang Junichiro Koizumi, PM Australia John Howard, serta Presiden AS George W Bush secara terpisah dalam pertemuan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di sela-sela Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC, Sabtu petang waktu setempat (Minggu pagi, WIB). Sementara Presiden Bush mengungkapkan kepada Megawati bahwa ia akan mempertimbangkan setiap permintaan berkaitan dengan bantuan AS untuk kontra-terorisme bagi Indonesia, khususnya bagi pihak militer serta penegakan hukum di Indonesia, menyangkut misalnya isu-isu hak asasi manusia (HAM). Presiden Bush juga sempat mengungkapkan rasa keprihatinannya atas peristiwa peledakan bom di Legian, Bali, seraya meminta Megawati untuk lebih keras lagi menindak kelompok militan yang terkait dengan terorisme global. Dalam kaitan itulah, Bush menyambut baik dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 18 Oktober 2002 Perpu No 2/2002 tentang Pemberlakuan Perpu No 1/2002 serta instruksi Presiden (Inpres) No 4/2002 yang memberi tugas kepada Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyusun kebijakan konprehensif memerangi terorisme dan Inpres No 5/2002 yang menugasi Kepala Badan Intelijen (BIN) AM Hendropriyono untuk mengoordinasikan unsur-unsur inteiljen. Presiden Bush menekankan pentingnya peranan Indonesia dalam upaya memerangi terorisme. Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirajuda yang mengikuti pertemuan selama 30 menit di Hotel Fiesta Americana tersebut kepada wartawan mengatakan bahwa Bush berharap dengan adanya dua Perpu dan dua Instruksi Presiden (Inpres) tentang terorisme tersebut, maka pelaku serangan bom di Bali dapat segera ditangkap. Presiden Bush, kata Menlu Hassan Wirajuda, secara sekilas juga menyebut tentang organisasi Jamaah Islamiyah yang kini masuk dalam daftar Komisi Antiteroris PBB karena dicurigai punya kaitan dengan jaringan Al Qaeda.

Indonesia memiliki metode tersendiri yang dipergunakan untuk penanggulangan terorisme yaitu dengan mengedepankan pendekatan lunak kepada pihak yang dicurigai atau pelaku tindak terorisme. Metode pendekatan lunak yang dijalankan Indonesia adalah sebagai bentuk pemberantasan terorisme yang terbukti mempunyai hasil yang maksimal dalam penanganan dan pencegahan tindak terorisme di Indonesia hingga sejauh ini,” demikian disampaikan oleh Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT), Kemenko Polhukam, Irjen. Pol. Ansyad Mbai, dalam acara seminar bertema Indonesia and Counter Terrorism di Carleton University Ottawa (03/02). Dalam seminar yang diorganisir Norman Peterson School of International Affairs (NPSIA) Carleton University dan dimoderatori oleh Profesor Elliot Tepper ini, Irjen. Pol. Ansyad Mbai lebih jauh menjelaskan bahwa pendekatan Indonesia ini merupakan wujud nyata dari penghormatan hak asasi manusia (HAM) meskipun kepada pelaku tindak terorisme. Selain itu, pengalaman mengatakan bahwa metode kekerasan kepada pelaku teroris sejauh ini tidak memberikan hasil diharapkan. Dengan pendekatan lunak ini maka sebagian besar pelaku bersedia bekerja sama dengan aparat kemanan sehingga dapat diperoleh informasi bagi penyidikan selanjutnya, dan dapat membongkar jaringan yang lebih luas. Irjen Pol. Mboi juga menjelaskan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia, terutama pasca serangan bom di Bali pada tahun 2002 lalu. Berbagai tindakan dan langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia terbukti cukup efektif dimana dalam beberapa tahun terakhir tidak didapati lagi serangan teror besar di Indonesia. Menanggapi antusiasme peserta dalam sesi diskusi, Irjen. Pol. Mbai lebih lanjut menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia sedang menjalin kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi untuk mengatasi terorisme. Peranan

tokoh-tokoh Islam dari Arab sangat dibutuhkan untuk mendukung penjelasan yang sebenarnya tentang Islam dalam program deradikalisasi.

Dalam diskusi mengenai organisasi Jama’ah Islamiyah, Irjen. Pol. Mbai menyampaikan pemahaman umum bahwa radikalisme seringkali dilandasi paham Wahabi dan Salafisme yang sejak dulu menjadi perdebatan panjang para ulama. Adapun motivasi politis mereka adalah untuk mendirikan negara Islam dan mencoba melawan konsep demokrasi yang sering dianggap sebagai produk Barat.

Namun demikian, ditegaskan bahwa masalah terorisme, sebagaimana telah disepakati oleh dunia internasional, tidak dapat dikaitkan dengan agama tertentu. Indonesia sendiri memiliki pengalaman menangani terorisme yang dilakukan kelompok non-Islam, antara lain pada saat terorisme komunis terjadi tahun 1965.

Seminar ini dihadiri berbagai kalangan, baik dari pejabat pemerintah, akademisi maupun pemerhati masalah terorisme lainnya. Kesempatan pembicara Indonesia untuk memberikan kuliah di universitas ini merupakan salah satu bukti pengakuan terhadap penanganan terorisme di Indonesia yang dinilai sangat baik.

2. KEAMANAN

3. HAK ASASI MANUSIA

Setiap hari, Indonesia tidak pernah sepi dari kasus pelanggaran hak asasi manusia baik berasal dari isu-isu dalam negeri atau internasional. Salah satu kasus paling fenomenal adalah penganiayaan warganegara Indonesia yang bekerja di sebagai TKI di luar negeri. Seorang lagi tenaga kerja Indonesia dianiaya di Kuala Lumpur, Malaysia. Kali ini nasib malang itu menimpa Modesta Rengga Kaka (27), perempuan asal Ngamba Deta, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, pihak birokrasi Indonesia gagal melakukan manuver-manuver aktif dalam kebijakan luar negerinya dalam merespon dan melakukan investigasi berkelanjutan terhadap hak asasi warganegaranya sendiri. Dalam kata lain, Indonesia gagal memberikan perlindungan bagi rakyatnya. Mengapa semua itu bisa terjadi?

Dalam hubungan internasional, ada hal lain selain potensi ekonomi dan militer yang membuat sebuah negara diperhitungkan. Salah satu di antaranya adalah kemampuan diplomasi, manuver diplomasi.

Posisi Indonesia tidak lagi powerful seperti pada zaman orde baru ketika masih dipimpin oleh rezim Soeharto. Dengan demikian, boleh kita berasumsi bahwa pemerintahan SBY sekarang sungguh lembek dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Selama ini, tanggapan Indonesia terhadap isu hak asasi manusia hanya terbatas pada pengakuan saja. Tidak ada implementasi dan bukti efektif terhadap pelaksanaan pembelaan hak asasi manusia.

Bebas aktif

Bagaimana halnya dengan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia sekarang ini? Kita selama ini memahami bahwa politik luar negeri pada dasarnya adalah cerminan dari politik dalam negeri. Jika politik dalam negerinya kacau, bisa dipastikan kebijakan politik luar negerinya akan kacau dan tidak terarah.

Diakui atau tidak, sejalan dengan perubahan format politik nasional Indonesia dari otoritarianisme ke demokrasi, orientasi politik luar negeri bergeser. Yang lebih esensial lagi adalah proses politik dalam negeri menuju demokrasi dan transparansi adalah modal, bukan kendala. Pluralisme politik dalam negeri merupakan aset potensial amunisi diplomasi.

Hanya saja, kita perlu menggariskan strategi, visi, dan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia baru agar selaras dengan agenda reformasi dan demokratisasi nasional. Orientasi kebijakan luar negeri perlu dinyatakan secara jelas dan tegas: apa yang dimaksud dengan politik luar negeri ”bebas aktif”. Karena formulasi itu terlalu luas, bias, dan bahkan membuka peluang interpretasi distortif.

Tidak aneh karena itu kalau kemudian muncul pendapat bahwa dalam menjalankan politik luar negeri kita lebih responsif. Padahal, semestinya berdasarkan atas prinsip ”bebas aktif” kita harus lebih proaktif.

Dalam kasus Myanmar, misalnya, kita semestinya berani bersikap lebih tegas dan jelas. Kita harus lebih berani untuk ”bebas” melakukan apa yang kita mau. Apalagi yang terjadi di Myanmar menyangkut masalah kemanusiaan. Kita tidak boleh menunggu-nunggu bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya universal, seperti masalah hak asasi manusia.

Apalagi Indonesia mempunyai bobot lebih besar saat bicara soal HAM dan demokrasi. Pejabat pemerintah, LSM, peneliti, dan akademisi Indonesia tampak lebih lugas dalam menyuarakan demokrasi dan HAM dalam interaksinya dengan negara dan masyarakat ASEAN. Apalagi, di kalangan negara-negara ASEAN, kini Indonesia mempunyai credential kuat dalam menyuarakan HAM dan demokrasi.

Barangkali HAM bisa menjadi ikon baru diplomasi Indonesia dalam mengembangkan komunitas ASEAN. Oleh karena itu, sebagai negara terbesar di wilayah ASEAN, Indonesia semestinya lebih banyak mengambil inisiatif. Harus kita akui, peran Indonesia di forum ASEAN juga tidak semenonjol masa lalu.

Di tingkat yang lebih luas, misalnya Timur Tengah, Indonesia pun sebenarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk memainkan peran. Akan tetapi, peluang itu belum sepenuhnya kita manfaatkan.

Skala prioritas

Dari sinilah kita harus mulai berani memiliki skala prioritas yang jelas dalam melaksanakan politik luar negeri. Hal itu penting. Apalagi, realitas politik luar negeri sering kali tidak didasarkan pada pandangan yang sangat idealistis, tetapi pada kebutuhan untuk melindungi suatu kepentingan yang nyata, kepentingan yang sangat mendasar bagi eksistensi bangsa dan negara.

Untuk masa-masa mendatang, politik luar negeri Indonesia paling kurang haruslah mampu membantu memulihkan perekonomian, menjaga integrasi bangsa dan negara, membantu menciptakan citra Indonesia yang demokratis, menghormati HAM, stabil, aman, dan bersatu.

Pada akhirnya, harus kita pahami bahwa aplikasi politik luar negeri kita yang bebas aktif bukan lagi bersifat ideologis, ibaratnya bukan mengayuh di antara dua karang ideologi, tetapi di antara belantara kekuatan kapitalis dunia yang sekarang sudah digugat-gugat. Barangkali dari sinilah kita harus mengaktualisasikan kembali politik luar negeri bebas aktif kita.

SUMBER :

http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=3336. APEC Sepakat untuk Tegas terhadap Teroris. diakses pada tanggal 15 desember 2009

http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=82027&lokasi=lokal diakses pada 15 Desember 2009

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/02/05215276/reaktualisasi.politik.

Wuryandari, Ganewati, 1997. “Hak Azasi Manusia, Demokrasi, Lingkungan Hidup dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia”, dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 111-138

Wuryandari, Ganewati, 1999, “Hak Asasi Manusia dan Politik Luar Negeri Indonesia”, Analisis CSIS, Tahun XXVIII, No. 2, hlm.183-195.

Eldridge, Philip, 2002, “Human Rights in Post-Soeharto Indonesia”, The Brown Journal of World Affairs, Volume IX, Issue 1, hlm. 127-139.

Bandoro, Bantarto, 2003, “Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme: Pro-Aktif Namun Hati-hati”, Analisis CSIS, Tahun XXXII, No.1, hlm. 89-97.

Mietzner, Marcus, 2002, “Politics Engagement: The Indonesian Armed Forces, Islamic Extremism, and The “War on Terror””, The Brown Journal of World Affairs, Volume IX, Issue 1, hlm. 71-84.

PLN RI dalam menyikapi isu global: terorisme, lingkungan hidup, dan ekonomi internasional


Indonesia dalam menyikapi isu-isu mengenai lingkungan hidup mulai jelas terlihat setelah masa pemerintahan Soeharto. Dalam pemerintahan Soekarno dan Soeharto, konsentrasi politik luar negeri Indonesia masih berada pada bagaimana cara memperkuat kedaulatan dan memperkuat tatanan ekonomi. Setelah masa reformasi yaitu tahun 2000 ke depan, politik luar negeri Indonesia sudah mulai merambah ke arah kepedulian terhadap kondisi lingkungan hidup.

Berangkat dari isu lingkungan sebagai tempat tinggal manusia dan bumi sebagai sumber daya alam terbesar maka bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia lebih memberikan perhatian mereka terhadap pemeliharaan lingkungan hidup berkaca dari banyaknya bencana alam yang muncul karena ulah manusia.

Peran Indonesia dalam hal ini ditandai dengan diadakannya High Level Regional Meeting on Energy for Sustainable Development yang berlangsung di Bali, 21-24 November 2000 yang menghasilkan: (1) Deklarasi Bali tentang Perspektif Kawasan Asia Pasifik mengenai Energi dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai masukan bagi Sidang ke-9 Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan; (2) Program Aksi, Strategi dan Modalitas Pelaksanaan Pembangunan Energi Berkelanjutan bagi Kawasan Asia Pasifik yang pada intinya berisi komitmen politis mengenai perlunya memberikan akses yang lebih luas bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin di negara-negara berkembang terhadap jasa dan elektrifikasi di daerah pedesaan pada tingkat harga yang terjangkau dan perlunya mekanisme internasional yang memadai guna memperkuat kemampuan negara berkembang dalam mengidentifikasi resiko dalam pelaksanaan investasi di sektor energi, sehingga dapat menjadi pembagian resiko yang seimbang antara investor.

Deklarasi Bali yang merupakan perspektif  kawasan Asia Pasifik mengenai energi dan  pembangunan berkelanjutan akan menjadi  masukan bagi Sidang ke-9 Komisi PBB  untuk Pembangunan Berkelanjutan. Untuk  pelaksanaannya, telah disepakati pula  Program Aksi, Strategi dan Modalitas  Pelaksanaan Pembangunan Energi  Berkelanjutan bagi Kawasan Asia Pasifik.

Pada tahun 2007 di tempat yang sama yaitu Bali, terselenggara United Nations Climate Change Conference yang dihadiri oleh 180 negara. Dalam konferensi ini menghasilkan apa yang disebut dengan  The Bali Roadmap yang intinya adalah bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memulihkan kembali kondisi alam yaitu perubahan iklim yang tak menentu dan bagaimana cara untuk memelihara lingkungan.

Indonesia menjadi negara ke-124 yang meratifikasi Protokol Kyoto melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, tanggal 28 Juli 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto. Dengan demikian, Indonesia bersama-sama negara berkembang lainnya harus mempersiapkan diri menyongsong ajakan stakeholder asing bertransaksi dalam projek mereduksi emisi atau perdagangan karbon di sektor energi dan kehutanan sebagai dua sektor utama penyokong projek ini. Kegiatan-kegiatan perdagangan karbon, contohnya penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, reforestasi,dan pengelolaan semapah secara terpadu dan berkesinambungan.

Komitmen politik untuk mengurangi emisi telah dilakukan hampir semua negara dengan mengurangi emisinya sebesar 6% (sampai 2005 produksi emisinya masih berkutat pada angka 8,1%). Negara-negara anggota Uni Eropa menargetkan pengurangan emisi 8%, tapi kenyataannya sampai dengan 2003 baru mampu mengurangi 1,7%. AS sebagai penyumbang emisi terbesar diharapkan mengurangi jumlah emisinya 7%. Sampai dengan 2003, emisi negeri adikuasa itu mencapai 13%.

Upaya lain dilakukan Forum Energi dan Lingkungan Berkelanjutan dengan mengusahakan pemanfaatan energi terbarukan melalui riset terpadu. Melalui riset, forum itu mendorong peningkatan penggunaan energi baru terbarukan seperti energi air, angin, panas bumi, gelombang laut, sinar matahari, dan biomassa. Target yang dicanangkan sampai dengan 2030 sebesar 50%. Indonesia baru bisa memanfaatkan energi terbarukan seperti air, panas bumi, dan sumber lain 4,4%. Selebihnya bergantung pada sumber minyak bumi, gas alam, dan batubara.

Peluang Indonesia untuk berpartisipasi dalam mereduksi emisi gas rumah kaca dan ikut dalam perdagangan karbon terbuka lebar. Mengingat peran signifikan Indonesia dalam Protokol Kyoto sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan terbesar sudah sepantasnya kita menjaga hutan kita sebagai pereduksi emisi karbon. Di sinilah paradigma pembangunan berkelanjutan perlu terus dikampanyekan dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan. Saatnya kebijakan yang lebih sistematis mengenai keberlanjutan ekologi harus diwujudkan sebagai tempat hidup kita. Hal itu dapat terlaksana melalui upaya penyelamatan keutuhan hutan dan lingkungan yang ada dan mempertahankan keanekaragaman hayati yang masih ada di alam.

Alasan Indonesia gencar mengagendakan dan mengadakan politik luar negeri yang konsentrasi terdapat pada lingkungan hidup adalah secara domestik sejak Indonesia banyak mengalami bencana alam hebat yang mengganggu kestabilan nasional. Dengan adanya politik luar negeri tentang lingkungan hidup, Indonesia berharap bisa mendapat bantuan dan dukungan dari negara lain. Bahkan bisa menjalin hubungan yang progresif dengan negara yang maju.

EKONOMI INTERNASIONAL

Sistem ekonomi secara internasional dianut di antara negara besar seperti Inggris dan Amerika serikat utamanya, ditandai oleh kesepakatan bersama yang tertuang dalam Bretton Woods. Bretton woods menjadi momentum pertama berdirinya suatu lembaga moneter internasional yakni GATT dan yang paling terkenal adalah IMF. Dalam situasi politik internasional yang mana setiap negara kemudian tidak bisa lepas sepenuhnya dari ketergantungan satu sama lain. Sehingga sedikit banyak hubungan antarnegara dilandasi oleh motif ekonomi yang melatarbelakangi ketahanan substansial suatu negara utamanya dalam iklim globalisasi seperti sekarang.

Indonesia sebagai salah satu aktor internasional memiliki kapabilitas terbatas dalam menentukan tindakan-tindakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan industrinya. Insiden reformasi pada 1998 lalu juga tidak lepas dari guncangan krisis ekonomi yang monumental dan mendunia. Pengalaman insiden reformasi memberikan pelajaran bagi pemegang pemerintaha saat itu bahwa politik luar negeri tidak bisa lepas dari pencerminan kondisi internal suatu negara. manakala gejolak ekonomi domestik meraih peluang untuk menggulingkan kekuasaan, yang mana ekonomi pun menjadi faktor substansial yang tidak bisa dielakkan.

Pada era Soekarno misalnya, ketika Indonesia lahir sebagai suatu entitas negara, indonesia diwarisi oleh kebobrokan ekonomi yang diperparah oleh kevakuman birokrasi pemerintahan. Pada waktu itu, keamanan dan ketahanan negara masih menjadi prioritas utama orientasi politik luar negeri Indonesia, permasalahan ekonomi menjadi perihal kedua yang menjadi tanggung jawab beberapa komisi domestik dan departemen perekonomian saat itu. Sementara Presiden Soekarno berkutat dengan politik internasionalnya, perdana menteri menaruh perhatian penuh pada permasalahan ekonomi saat itu. Barangkali hal ini dikarenakan ekonomi internasional belum menyentuh perhatian indonesia seutuhnya. Indonesianya Soekarno beranggapan bahwa ekonomi saat itu tidak jauh berbeda dengan peta gagasan baru Amerika serikat. Sehingga ekonomi seolah-olah adalah propaganda Amerika, blok barat.

Berbeda dengan era Soekarno, Soeharto yang secara militer memiliki kedekatan dengan Amerika dan cenderung condong pada blok Barat, mendatangkan kemudahan bagi indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari bentuk ekonomi internasionalnya Amerika yang bersifat politis. Sehingga indonesia tidak sungkan lagi untuk melakukan peminjaman dan investasi besar-besaran. IMF sebagai lembaga moneter Internasional selalu lekat dengan Indonesia melalui pinjaman-pinjaman luar negeri yang ditawarkannya.

Sayangnya, seperti yang sudah umum diketahui bahwa kebaikan tidak datang tanpa cuma-Cuma, karena IMF memiliki kecenderungan politis yang besar dengan bayang-bayang Amerika sebagai donatur besarnya. IMF datang dengan berbagai persyaratan politis yang membebani haluan politik luar negeri Indonesia. Salah satu contoh bentuk intervensi IMF ke dalam arena politik luar negeri Indonesia terletak pada kerelaan indonesia untuk melepaskan Timor timur sebagai timbal balik penurunan sejumlah besar dana untuk membantu Indonesia keluar dari krisis. Ini tentu saja meletakkan indonesia pada posisi menurut pada IMF.

Pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, haluan politik luar negeri Indonesia mungkin tidak lepas sepenuhnya dari bayang Amerika dan IMF. Perlahan-lahan Indonesia mencoba untuk mengurangi dominansi dan tekanan yang diberikan IMF. Walaupun demikian, terdapat sebagian kecil rencana progressive menuju independensi, kemandirian dalam melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa negara selain Amerika. Salah satu contoh ialah penggalakan kerjasama dan kemitraan intensif dengan beberapa negara terutama negara industri di kawasan Asia Timur. Keikutsertaan presiden SBY dalam berbagai peremuan internasional (G7 dan G20 di Pittsburg) yang membahas krisis finansial global juga telah berkontribusi dalam menunjukkan posisi Indonesia dalam dunia internasional.

SUMBER

Yohanis Ngili, Harian Pikiran Rakyat 22 April 2009, PERAN PENTING INDONESIA DALAM PROTOKOL TOKYO.

http://esa.un.org/un-energy/Meeting_UN-Energy_in_Bali.html diakses pada 8 desember 2009

http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php diakses pada 8 desember 2009

http://www.mcarmand.co.cc/2009/03/isi-protokol-kyoto.html diakses pada 8 desember 2009

Inayati, Ratna Shofi, 1997, “Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Perdagangan” dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 53-74.

Irewati, Awani, 1997, “Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Investasi” dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 75-110.

Luhulima, C.P.F, 1994, “Indonesia’s Initiative in APEC”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXII/4, hlm.304-319.

Rezasyah, Teuku, 1994, “The Changing Attitude of Australia and Indonesia Towards APEC”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXII/4, hlm.320-332.

Rezasyah, Teuku, 1994, “The Long Path Towards APEC: Where do Indonesia, Australia, and Japan Stand?”, The Indonesian Quarterly, Volume XXIV/2, hlm. 181-194.

PLN RI: Indonesia dan Timor timur (East Timor)


INDONESIA DAN TIMOR TIMUR

INDONESIA DAN INTEGRASI TIMOR TIMUR

Revolusi Bunga di Portugal tahun 1974 dan perang saudara di Timor Timur 1975 membuka jalan integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia. Pada tanggal 25 April 1974 terjadi kudeta militer di Portugal yang dipimpin oleh Jendral Spinola. Kudeta ini dinamakan revolusi bunga atau Red Flower’s Revolution. Pemerintahan dictator Salazar diambil alih oleh Jendral Antonio de Spinola. Revolusi tersebut tidak hanya membawa pengaruh pada dalam negeri Portugal teatapi juga terhadap daerah-daerah koloninya. Jendral Spinola berjanji untuk segera memberikan kebebasan menentukan nasib sendiri bagi daerah koloni Portugal, termasuk Timor Timur.

Dua minggu kemudian, Gubernur Timor Portugis memberikan kebebasan bagi warga untuk mendirikan partai politik. Pada kesempatan tersebut rakyat Timor Timur membuat beberapa partai politik yaitu UDT (Uniao Democratica Timor), Fretilin (Frente Revoluucianora Do Timor leste Independente), Apodeti (Associao Popular Democratica Timor), KOTA (Klibur Oan Timor Aswaini), Trabhalista dan Adlita guna menyalurkan aspirasinya masing-masing. Dalam situasi menentu di Portugal, maka pemerintahan Portugal di Timor Timur semakin kacau dan meninggalkan Timor Timur tanpa kepastian dan kejelasan.

Pada 11 Agustus 1975, UDT melakukan kudeta yang kemudian memicu perang antara UDT dengan Fretelin. Pemerintahan Portugal secara jelas memihak pada Fretelin yang menyatakan diri sebagai satu satunya wakil Timor Timur. Hal ini bertentangan dengan undang-undang dekolonisasi Timor Timur yang dikeluarkan oleh pemerintah Portugal. Dalam keadaan perang saudara, rakyat Timor Timur menginginkan bersatu kembali dengan menggabungkan partai UDT, Apodeti, Kota dan Trabhalista dalam satu tujuan untuk menghadapi Fretelin dan mendesak pemerintahan Indonesia untuk menerima Timor Tjmur sebagai bagian integral dari NKRI. Selain itu, pengaruh Fretelin yang berhaluan kiri di Timur Portugis menimbulkan kecemasan blok barat khususnya AS dan Australia terhadap kemungkinan perluasan kekuatan komunis di Asia Tenggara dan Pasifik juga memunculkan dukungan barat bagai keterlibatan langsung Indonesia di Timor Timur.

Bagi Indonesia, pada saat Fretelin mengumumkan pemerintahan atas Timor Timur, dianggap sebagai suatu ancaman karena Fretelin berhaluan komunis dan Indonesia khawatir akan muncul Negara Kuba yang baru di Asia Tenggara. Selain Indonesia melakukan manipulasi imej Fretilin dengan menganggap Fretilin berhaluan Marxist sehinggap posisi Fretilin pun terdiskredit dalam dunia internasional Indonesia[1], kemudian merekayasa Deklarasi Balibo dan juga melakukan invasi secara besar-besaran  ke wilayah Timor Timur pada 7 Desember 1975. Ini semata-mata merupakan kampanye terbesar yang digagaskan oleh Ali Murtopo sehinggat tampak nyata Indonesia menggunakan propaganda US anti-communism untuk menganeksasi Timor timur.Untuk itu invasi ini mendapatkan dukungan dari AS dan Australia sebagai ungkapan good will Indonesia pada kesempatan yang sama Indonesia melakukan peningkatan aktivitas militer secara rahasia sementara bekerjsama dengan Apodeti untuk mempersiapkan serangkaian cara menganeksasi Timor timur.[2].

Akibatnya sekurang-kurangnya terdapat 125,000 warga sipil meninggal karena perang saudara dan kelaparan. Enam jurnalis asing tewas di tangan militer Indonesia. Insiden penembakan jurnalis asing ini memicu aksi protes internasional. 25 tahun lamanya Indonesia memiliki Timor timur, seakan insiden jurnalis asing seakan terlupakan baik oleh US, Australia, apalagi Indonesia. Selama 25 tahun juga, Timor timur diyakini menjadi implementasi latihan militer Indonesia sehingga sejarahnya bisa dilacak kembali melalui pelatihan militer dari program CIA serupa dengan Vietnam dengan kode militer ‘Phoenix’.

Selanjutnya terjadi pergantian posisi decision maker yang mana Ali Murtopo karena sakit, digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik.

JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR

Jajak pendapat Timor timur berakar dari kekerasan yang terus menerus dilakukan oleh militer Indonesia, yakni sebagai tempat latihan militer. Tidak hanya warga sipil meninggal, namun korban meninggal banyak dari pihak Fretilin. Adanya reformasi mengakibatkan presiden Soeharto jatuh, ada krisis dimensional sosial ekonomi. Melihat situasi domestik Indonesia yang melemah, akhirnya beberapa pemuda sering mengadakan demo di banyak tempat menuntut keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan Timor timur dari agresivitas. Dalam salah satu demo tersebut, dicatat seorang mahasiswa meninggal dan dimakamkan di Santa Cruz. Sekaligus mahasiswa melakukan demo, militer Indonesia serta merta menembaki para demonstran, mengakibatkan beberapa jurnalis asing tewas, dan sayangnya aksi brutal Indonesia ini kemudian terekam dalam kamera salah satu jurnalis dan tersebar secara internasional.

Jajak pendapat pada tahun 1999, terjadi pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie. Jajak pendapat ini dikeluarkan karena, terjadi pertentangan dari pihak Timor Timur (sekarang Timor Leste) untuk mendesak pemerintahan Republik Indonesia (RI) agar segera melepaskan wilayah Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam jajak pendapat ini, diketahui terdapat 3 anggota yang ikut serta, antara lain Portugal, Indonesia, dan PBB yang dibentuk pada tanggal 5 Mei 1999 di New York. Dalam perjanjian ini, ditujukan dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi di Timor-Timur. Dari tanggal 5 Mei 99 tersebut, merupakan sebuah titik awalan untuk mengetahui apakah Timor-Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Ketika memahami jajak-pendapat di tahun 1999 ini, diketahui bahwa kondisi awal yang terjadi adalah keadaan yang dialami di daerah Timor-Timur mengalami suatu kompleksitas yang cukup tinggi, sehingga memicu peran internasional untuk menanggapi hal ini sebagai suatu permasalah internasional yang perlu diselesaikan di bawah naungan PBB.

Kemudian, pada tanggal 11 Juni 1999, muncul badan organisasi di bawah naungan PBB yang bertugas mengkoordinir serta menyelenggarakan jajak pendapat ini. Badan Organisasi ini kemudian dikenal dengan United Nations Mission in East Timor (UNAMET). Untuk dapat memastikan sistematika jajak pendapat ini dilakukan, yang memungkinkan keadaan timor-timur berada dalam kondisi yang aman. Dan ketika jajak pendapat ini akan dilangsungkan, semua warga Timor-timur mengikutinya. Baik warga yang sedang berada di Timor-Timur maupun yang berada di belahan dunia lainnya, semua ikut serta dalam mengikuti jajak pendapat ini. Dalam jajak pendapat ini, jumlah pemilihnya adalah 451,792 jiwa. Dan ketika jajak pendapat dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 1999, beberapa hasil yang diperoleh dengan kondisi apakah masyarakat Timtim menyetujui status otonomi, namun tetap menjadi NKRI atau menolak status otonomi, yang berarti Timtim merdeka dari Indonesia, dan hasil dari jajak pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Terdapat 94,388 jiwa atau 21.5% warga Timor-Timur menyetujui dan mendukung status otonomi dan tetap berada dalam bagian NKRI,
  2. Terdapat 344,580 jiwa atau sekitar 78,5 % warga Timor-Timur menolak otonomi dan menginginkan kemerdekaan.

Ketika pasca jajak pendapat itu usai dan diketahui hasilnya, kondisi yang ada ketika itu justru mengalami perkembangan berbagai macam antara lain, banyaknya ribuan pengungsi, digelarnya pasukan Interfet, reaksi masyarakat terhadap Interfet khususnya dari Australia, dan pembentukan Tim Penyelidik Internasional oleh Komisi Tinggi HAM PBB. Hal ini menimbulkan keragu-raguan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh MPR ketika itu. Hal ini menyebabkan MPR ragu-ragu untuk mencabut Ketetapan MPR No. VI Tahun 1978 tentang Pengukuhan Pengintegrasian Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian didesak oleh Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor Leste (SOLIDAMOR), yang beranggapan bahwa status Timor-Timur memang mengalami kontroversi yang perlu dipertanyakan berdasarkan asal-usul sejarahnya apakah memang telah diakui oleh Internasional sebagai suatu kesatuan dari Republik Indonesia atau tidak, dan beberapa pendapat mereka yang menyatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat Timor-Timur, terkait jajak pendapat tersebut yang menyetujui untuk merdeka, mendapati bahwa hasil ini menjadi suatu yang harus segera dilakukan karena rakyat Timor-Timur menginginkan kemerdekaan negara Timor-Timur.

INSIDEN DILI (SANTA CRUZ)

Insiden Dili (dikenal juga sebagai Pembantaian Santa Cruz) terjadi pada 12 November 1991 di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste). Nama insiden di ambil dari tempat kejadian demonstrasi besar-besaran yakni di dekat kuburan Santa Cruz; kebanyakan mahasiswa, terhadap pemerintah Indonesia yang menembak mati Sebastiäo Gomez. Penembakan terhadap mahasiswa itu terjadi pada 28 Oktober 1991 oleh tentara Indonesia. Dalam demonstrasi bersamaan dengan prosesi pemakaman Gomez ini para demonstran menggelar spanduk berisi tuntutan untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan. Demostran juga menampilkan spanduk bergambar wajah pemimpin kemerdekaan Leste, Xanana Gusmao. Demonstrasi tersebut berujung pada tragedi berdarah saat para demonstran memasuki kompleks pemakaman Santa Cruz dan tentara mulai menembaki mereka. Tercatat 271 orang tewas, 382 terluka, dan 250 orang hilang.

SUMBER

>> INDONESIA DAN INTEGRASI TIMOR TIMUR

Haris, Syamsuddin. 1999. Indonesia di Ambang Perpecahan?Jakarta : Erlangga

Vickers, Adrian. 2005. A History of Modern Indonesia. New York: Cambridge University.

>>JAJAK PENDAPAT TIMOR TIMUR

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1999/10/13/0038.html (diakses tanggal 1 Desember 2009)

http://www.minihub.org/siarlist/msg03513.html (diakses tanggal 1 Desember 2009)

>>INSIDEN SANTA CRUZ

http://berita.liputan6.com/kilasbalik/200908/242430/Keluar.Juga.Kerikil.dalam.Sepatu.Itu”http://berita.liputan6.com/kilasbalik/200908/242430/Keluar.Juga.Kerikil.dalam.Sepatu.Itu [diakses pada 21.37]

Singh, Bilveer, 1998. “Dari Timor Portugis ke Timor Timur Indonesia”, dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan, [terj.], Jakarta, Institute of Policy Studies, hlm. 1-40

Singh, Bilveer, 1998. “Integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia: Dinamika Eksternal”, dalam Timor Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan, terj., Jakarta, Institute of Policy Studies, hlm. 41-113


[1] Vickers, 2005, A History of Modern Indonesia, p. 167.

[2] Ibid,.

Hubungan Indonesia dan Negara-negara lain: Australia dan Timur tengah


HUBUNGAN INDONESIA DAN AUSTRALIA

Fokus pembahasan seputar hubungan Indonesia-Australia dipaparkan sepanjang pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Isu hubungan diplomatik Indonesia dan Australia selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan di Irian barat dan Timor timur.

PERIODE SOEKARNO

Hubungan antara Indonesia dengan Australia pada tahun 1945-1950 sangat kuat. Pada saat itu, Australia mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada awal usaha mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda melalui perundingan yang dirangkum dalam perwakilan tiga negara, Indonesia menunjuk Australia sebagai mediator dalam perundingan.

Perjalanan hubungan Indonesia dan Australia pertama kali ditandai pada masa perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. Pada masa kepresidenan Soekarno, Indonesia menjalankan politik luar negeri yang militan dalam usaha menggalakkan kampanye pembebasan Irian Barat, hubungan diplomatik keduanya pun dinilai dingin (Suryadinata, 1998,p115.).

Pada tahun 1949, terjadi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Akan tetapi muncul isu Belanda tidak berniat melepaskan Irian Barat. Sebaliknya Soekarno bersikeras ingin menjadikan Irian Barat masuk dalam Indonesia karena Irian Barat bekas jajahan Belanda. Pada poin ini, hubungan antara Indonesia dengan Australia merenggang karena Australia mendukung Belanda. Australia dibawah pemerintahan Menzies Australia melihat tindakan Soekarno sebagai ekspansi teritori yang dikawatirkan menjadi ancaman keamanan Australia (Suryadinata, 1998).

all contents have been moved here

 

 

>>Hubungan Indonesia dan Australia

Suryadinata, Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto: Bab 6 Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea. Jakarta: LP3ES. p.116-124.

www.dephan.gov.id [diakses tanggal 23 November 2009]

>> Hubungan Indonesia dan Timur Tengah

Suryadinata, Leo. 1998. Politik Luar Negeri Indonesia: bab 10 Indonesia, Timur tengah dan Bosnia. Jakarta: LP3ES. p.202-218.

Bandoro, Bantarto. 1994. Hubungan Luar Negeri Indonesia selama Orde Baru. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies. p.217-244.

Dewanto, Wisnu, 1994, “Hubungan Bilateral Indonesia – India”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 125-150.

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Australia dan Papua New Guinea: Isu Keamanan dan Budaya”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 115-127.

Usman, Asnani, 1994, “Indonesia dan Pasifik Selatan, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 187-215

Ariessusanto, Yoyok, 1994, “Hubungan Indonesia–Timur Tengah”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 216-244.

Kahin, George McTurnan, 1995. “Perang dan Intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa”, dalam Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj., Surakarta, UNS Press, hlm. 268-289

Asean dan Hubungan Internasional dengan negara tetangga


HUBUNGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Hubungan antara AS dengan Indonesia terbentuk pada saat revolusi ketika Indonesia masih berjuang mendapatkan kemerdekaan. Dukungan kuar AS diberikan kepada Indonesia hanya pada saat Peristiwa Madiun 1948, ketika pemerintah Indonesia  di bawah ancaman komunis.

Pada saat periode parlementer, ketika Masyumi sedang berkuasa, hubungan antara Indonesia dengan AS dapat dikatakan baik. Suatu prejanjian aliansi militer dengan AS dilaksanakan, akan tetapi tidak bertahan lama. Ketika pemerintahan Indonesia lebih condong ke kiri dan lebih bersifat militant dan nasionalistik, hubungan antara Indonesia dengan AS memburuk. Kelompok-kelompok kepentingan dalam pemerintahan Indonesia yang anti-Soekarno dan anti-komunis mendapatkan bantuan dari AS untuk merobohkan pemerintahan pusat. Namun usaha tersebut gagal dan semakin memperburuk hubungan antara Indonesia dengan AS.

Ketika kudeta pada tahun 1965 gagal dan militer muncul sebagai pemenang. Hubungan antara Indonesia dengan AS membaik. Keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu merosot drastis karena percobaan kudeta yang dilakukan. Pada saat itu Indonesia diatafsir mengalami inflasi sampai dengan 900%. Pemerintahan yang baru pada saat itu yang dipimpin oleh Soeharto mempunyai tugas yang berat untuk mendtabilkan perekonomian domestic. Usaha pertama Soeharto pada saat itu adalah dengan meninggalkan politik berdikari Soekarno dan mulai membuka diri untuk dunia luar. Promosi untuk berinvestasi di Indonesia dikeluarkan oleh Soeharto. Indonesia berharap bahwa investasi asing terutama Negara-negara barat akan memperbaiki perekonomian nasional. Pada tahun 1967 Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang investasi yang banyak memberikan kemudahan bagi barat. Soeharto juga sangat berharap menerima bantuan dana dari barat. Sehingga pada tahun 1967 dibentuk Inter Governmental Group for Indonesia (IGGI) yang terdiri dari Australia, Jepang, Jerman, Belanda. Inggris, AS. Sampai pada tahun 1973, AS merupakan penyumbang dana terbesar dalam IGGI. Sampai kemudian pada tahun 1998 digantikan oleh Jepang. Selama pemerintahan Soeharto, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan AS berjalan dengan baik dan progresif di samping kerjasama Indonesia dan Jepang. Ini dikarenakan Amerika kemudian memiliki kepercayaan pada Indonesia seketika ia berhasil mengatasi kudeta komunisme PKI tahun 1965.

Hubungan yang baik antara Indonesia-AS tidak dapat dikatakan sebagai suatu aliansi. Karena Indonesia masih mengadakan hubungan diplomatic dengan Hanoi dan Indonesia tidak pernah setuju dengan penempatan pangkalan militer asing di Asia Tenggara. Contohnya, Indonesia tidak pernah setuju dengan keberadaan pangkalan militer AS di Filipina. Namun, Indonesia juga tidak bias mengusir Negara adidaya itu dari Asia Tenggara. Pada taun 1971, Indonesia menerima konsep Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) yang mengingatkan Negara adidaya untuk menghargai kemerdekaan dan netralitas Negara-negara Asia Tenggara. Kemuidan pada tahun 1987 dalam pertemuan ASEAN, Indonesia mengusulkan Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ). Hal ini langsung ditolak oleh AS karena akan merusak kepentingan AS dalam hubungannya denga USSR. Tapi, Indonesia mempunyai tujuan tersendiri yaitu untuk memperbesar perannya di Asia Tenggara.

Meskipun politik luar negeri Indonesia bersifat independent, tetapi secara ekonomi kelihatan bahwa Indonesia sangat bergantung pada AS. Terlihat dari jumlah ekspor Indonesia yang terus naik dari tahun ketahun. Kemudian bantuan yang diberikan AS mencapai US$ 885 juta. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat memusuhi AS. Sehingga terkadang Indonesia mengalah terhadap permintaan AS. Contohnya, pada tahun 1978 Indonesia membebaskan tahanan politk kudeta 1965 yang merupakan usulan dari AS mengenai hak asasi manusia dan perumusan hak cipta intelektual yang melarang beredarnya kaset bajakan. AS tidak bias terlalu keras menekan Indonesia karena hal tersebut akan mempengaruhi hubungan. AS juga berhati-hati dlam mengaitkan bantuan dengan isu-isu HAM. Contohnya, peristiwa penembakan Dili Nopember 1991, AS tidak senang dengan isu terhadap isu tersebut dari segia HAM, tapi juga harus berhati- hati dalam menaggapinya.

Dalam isu HAM ini, Negara-negara Eropa khususnya Belanda meminta Indonesia segera menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini. Kemudian dilakukan dan hasilnya perwira-perwira militer yang bersalah atas pelanggaran HAM dimutasikan. Hal ini tidak memuaskan belanda. Indonesia marah dan akhirnya membubarkan IGGI yang diketuai Belanda dengan persetujuan dari AS dan jepang sebagai Negara pendonor terbesar.

Terlihat jelas bahwa pengaruh AS terhadap Indonesia sangat besar. Ini dikarenakan ekonomi Indonesia bergantung pada AS. Dalam masa pemerintahan Clinton, AS selalu menekan Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, kasus Timor Timur dan kondisi kerja yang buruk dari Indonesia. Indonesia mau tak mau menuruti permintaan tersebut karena apabila tidak kemudahan-kemudahan ekspor Indonesia ke AS atau Generalized System of Preference (GSP) akan dicabut oleh AS.

Hubungan antara AS dengan Indonesia menjadi penting bagi Indonesia karena pertama, AS mampu menjamin stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kedua, dengan terjaminnya keamanan, maka Indonesia dapat fokus pada kepentingan lainnya seperti ekonomi. Ketiga, dengan adanya hubungan yang baik dengan AS maka Indonesia dan ASEAN dapat memengaruhi keputusan AS. Tujuan Indonesia dan ASEAN adalah untuk perkembangan regional mereka. Contoh bidang ekonomi, peranan ASEAN dalam APEC sangat penting karena AS sangat fokus dan perhatian terhadap kawasan Asia Tenggara. Keempat, kehadiran AS akan mengimbangi kekuatan politik ekonomi yang dimiliki Jepang. Kelima, investasi dari AS mendorong perekonomian lokal. Keenam, keuntungan dari segi pendidikan.

Setalah terjadi reformasi di Indonesia 1998, hubungan antara Indonesia denga AS yang utama masih tentang kerjasama di bidang ekonomi, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada saat itu. Kemudian pada tahun 2000an hubungan diantara keduanya lebih fokus pada keamanan bersama atau dunia dikarenakan deklarasi AS tentang ‘war on terrorism’. Hal ini terjadi terkait dengan bangkitnya aksi-aksi terorisme, AS menerima serangan teroris pada tahun 2001 yang menghancurkan WTC. Isu-isu utama dalam hubungan diantara Indonesia dengan AS selalu berubah sesuai dengan periode pemerintahan dan kondisi dunia saat itu. Tapi, bargaining position dari AS lebih besar dari Indonesia. Indonesia selalu mendpat tekanan dari AS untuk mengikuti apa yang dilakukan dan diminta oleh AS. Karena dengan cara itulah Indonesia dapat memenuhi kepentingannya yang mempunyai sifat interdependen dengan AS.

Secara garis besar hubungan Indonesia dan Amerika dikelompokkan ke dalam beberapa era yakni hubungan di masa perang kemerdekaan, hubungan ketika perang dingin, pada masa sekarang. Fluktuasi hubungan Indonesia-Amerika terus menerus terjadi pada dua masa pertama, sementara hubungan di masa sekarang lebih banyak mengarah pada kestabilan dan kerjasama yang didasarkan pada persamaan pandangan politik terhadap isu tertentu. Meskipun dalam beberapa hal keduanya memiliki perbedaan pandangan yang sangat fundamental berkaitan dengan isu konflik timur tengah[1].

HUBUNGAN INDONESIA-CHINA

Secara formal hubungan indonesia China telah dirilis sejak 13 April 1950. Melalui penandatanganan Joint Declaration antara Indonesia dan China melalui kemitraan strategis pada 25 April 2005, dimulailah kerjasama di segala bidang meliputi berbagai sektor politik dan keamanan. Berbagai kunjungan kenegaraan presiden Hu Jintao dan sebaliknya menjadi simbolisasi hubungan Indonesia dan China yang berkembang progresif.

Bentuk mutual trust kedua negara tertuang dalam serangkaian perjanjian seperti MoU antara lain bidang kelautan dengan membentuk Joint Technical Committee RI-RRT untuk membahas program-program konkret di bidang kelautan, terutama terkait dengan capacity-building dan joint research; penanganan Ilegal Logging dalam Cooperation in Combating Illegal Trade of  Forest Products[2]. Secara singkat hubungan kerjasama Indonesia China mendatangkan potensi besar perkembangan Ekonomi melalui investasi-investasi utamanya.

Hubungan Indonesia China mengalami fluktuasi tajam. Peningkatan hubungan dalam perspektif historis terjadi semasa konflik G30S PKI, mengingat kedekatan mereka satu sama lain disertai pandangan politik yang kompetitf terhadap dunia barat. Sebaliknya, semasa orde baru, hubungan diplomatik Indonesia dan China terputus sama sekali dikarenakan pengalaman kudeta politik oleh Partai Komunis Indonesia.

China membuka peluang sebesarnya-besarnya dalam kooperasi budaya, ekonomi, dan militer sejak pemerintahan Presiden Megawati. Semenjak beliau diundang untuk berkunjung ke China dan menjadikan keduanya sebagai mitra strategis. Akan tetapi, sekarang dalam usaha mengembangkan hubungan kerjasama tersebut, Indonesia tidak semata-mata dan sepenuhnya melandaskan kerjasamanya tanpa perasaan waspada. Secara ekonomi, Indonesia masih belum siap besaing dengan laju produksi ekonomi China tanpa proteksi dan screening.

SUMBER

>>Hubungan Indonesia dan Amerika

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia-Vietnam dan Isu Kamboja: Faktor Keamanan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 155-174.

Wanandi, Jusuf, 1994, “Hubungan Amerika Serikat-Indonesia Selama Orde Baru: Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 12-50

Kompas, 2004. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Hari selasa, bulan November, halaman 4.

>>Pemecahan Permasalahan China

http://www.indonesiaembassy-china.org diakses tanggal 17 november 2009 pukul 9.01 WIB.

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Adidaya: Faktor Ekonomi dan Nonekonomi”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 175-200.

Kahin, Audrey R & George McT, 1997, “Pemerintah Kolonial, Revolusi, dan Awal Keterlibatan Amerika Serikat”, dalam Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia, [terj.]Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 23-43

Wanandi, Jusuf, 1994, “Hubungan Amerika Serikat-Indonesia Selama Orde Baru: Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 12-50

Federspiel, Howard M, 2002, “Indonesia, Islam, and US Policy”, The Brown Journal of World Affairs, Spriing 2002, Volume IX, Issue 1, hlm. 107-126.

Sukma, Rizal, 1994, “Hubungan Indonesia-Cina : Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 57-92.


[1] Kompas, 2004. p.4. kolom 3-6.

[2] http://www.indonesianembassy-china.org di akses tanggal 17 November 2009 pukul 9.01.

Hubungan Indonesia dan Negara-negara ASEAN


ASEAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN NEGARA TETANGGA

HUBUNGAN INDONESIA DAN MALAYSIA[GER1]

Dalam suatu realitas suatu hubungan, baik hubungan personal maupun interpersonal, nasional maupun internasional, memiliki beberapa keterkaitan dan ketergantungan satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut memberikan kontribusi yang sangat kuat bagi hubungan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, ketika kita memahami suatu hubungan antar negara satu dengan lainnya yang diartikan sebagi hubungan internasional ini, hal-hal yang mempengaruhi baik dari segi positif maupun negatifnya masih cukup banyak. Entitas Globalisasi membuat negara-negara menjadi satu dan bergabung membentuk wadah organisasi yang mana tujuan kedepannya ialah agar dapat tercapainya suatu bentuk kerjasama regional maupun keamanan bersama.

Masa Orde baru di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI ke-2 Soeharto, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia saat itu. Ketika kita memahami Hubungan Indonesia dengan wilayah negara-negara di Asia Tenggara pada masa orde baru, suatu bentukan organisasi yang dianggap mampu mendapat respon yang cukup baik bagi politik luar negeri RI dan sebagai rekonstruksi pembangunan di sektor ekonomi Indonesia, yang kemudian dikenal dengan ASEAN atau Association of South-East Asian Nations. Dimana wadah organisasi ini dipelopori oleh 5 negara pendiri yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.

read more here

 

SUMBER

>>Hubungan Indonesia dan Malaysia

http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881–membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html (diakses tanggal 10 november 2009 pada 22.36 WIB

>>Hubungan Indonesia dan Singapura

http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-04/2007-04-27-voa8.cfm?moddate=2007-04-27 diakses pada 10 Nov 2009 pukul 10.56 WIB

Suryadinata, Leo, 1998. Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES, hlm. 83-114.

>>Hubungan Indonesia dan Singapura

Utomo, Bambang Budi. Kerani rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional. p.1-5.

>>Pemecahan Permasalahan Kamboja

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=9095 diakses pada 10 November 2009 pada 21.53 WIB.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/21/21214170/negosiasi.thailand-kamboja.temui.jalan.buntu. diakses pada 10 November 2009 pada 21.58 WIB.

http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/15/15502760/kontak.senjata.meletus.di.perbatasan.thailand-kamboja. diakses pada 10 November 2009 pada 22.00 WIB.

Addition:

Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES, hlm. 83-114

Smith, Anthony L, 2000. “Themes dalam Indonesia’s Relations with ASEAN”, dalam Strategic Centrality: Indonesia’s Changing Role in ASEAN, Singapore, ISEAS, hlm. 41-63

Djiwandono, J. Soedjati, 1981, “Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara Lainnya” dalam Hadi Susastro and AR.Sutopo [ed], Strategi Hubungan Internasional, Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik”, Jakarta, CSIS, hlm. 541-559

Sutopo, AR, 1994, “Hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura: Dari Konfrontasi, Kolaborasi ke Realiansi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 151-186


[1]http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881–membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html (diakses tanggal 10 november 2009 pada 22.36 WIB

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Suryadinata, 1998. Hubungan Indonesia dan negara. p.97-103.

[5] http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-04/2007-04-27-voa8.cfm?moddate=2007-04-27 diakses pada 10 Nov 2009 pukl 10.56 WIB.

[6] Suaramerdeka.com/harian/f0505/f3.fnas13.htm diakses pada 11 November 2009 pukul 12.57.

[7] Bambang Budi Utomo, Kerani Rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional. p.1-5.

[8] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

[9] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.

[10] http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/21/21214170/negosiasi.thailand-Kamboja.temui.jalan.buntu. diakses pada 10 November 2009 pada 21.58 WIB.

[11] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.


[GER1]

Intinya hubungan indonesia dan malaysia tidak berlangsung dengan damai

Malaysia melakukan pelanggaran hak asasi manusia tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sana

Malaysia mengklaim seni budaya Indonesia

Kekurangan banyak berasal dari Indonesia

Politik luar negeri Malaysia ialah ingin menjadi hegemoni baik pariwisata, industri dan ekonomi dengan memanfaatkan indonesia yang secara politik, sosial, dan kultural lemah dan non- stabil

Malaysia semakin percaya diri untuk memarginalkan Indonesia, terutama dalam mengkerdilkan posisi politik kultural dan sosial indonesia di wilayah regional

Overal, dianalogikan Malaysia layaknya sahabat lama indonesia yang menikam indonesia dari belakang. Malaysia layaknya seorang mahasiswa HI yang (semula) marginal dalam rangka mencari cara untuk diterima dan diakui dalam kelompok populer (US-UK-UN-Developed country), mendekati seseorang yang ia sadari sangat bertalenta, kemudian berguru padanya minta diajari oleh Indonesia, indonesia membimbing dan memotivasinya hingga Malaysia menjadi berprestasi,t api setelah Malaysia terkenal dan diakui (oleh sejawatnya), Malaysia malah menyepelekan Indonesia lalu perlahan2 mengklaim apa2 yang telah diajarkan oleh Indonesia sebagai miliknya. Wah wah, wah…

[GER2]

MEMBANDINGKAN KONTEKS ‘GANYANG MALAYSIA SOEKARNO’ DAN ‘GANYANG MALAYSIA KITA’

Mari dilihat dari berbagai sisi yakni politik, kultural, historis, sosial, pertahanan dan keamanan, serta situasi kondisi saat itu.

Tentu saja, konteks ganyang malaysia memiliki kekuatan politik yang sama sekali berbeda.

[GER3]

Pada selang tahun 2004-2009 lalu, (sementara Indonesia tengah gencar2nya berjuang membasmi segala aksi teror di tanah air melalui berbagai klaim bahwa yang bertanggung jawab terhadap aksi teror tersebut adalah  orang ‘fanatik’; Malaysia malah  pada saat yang sama ramai2nya melepaskan para tersangka aksi teror di bumi pertiwinya. Sehingga, tak ayal orang indonesia menyebut malaysia, ‘tukang transfer terorism’

Bagaimana tidak,

Semua ketua aksi teror itu sebagian besar bewarganegara Malaysia, Indonesia mah Cuma jadi praktek kerja lapangan mereka. Dobol banget khan?

[GER4]

Heheeehehe

Ternyata Indonesia memang suka berpikiran buruk yah?