Blog Archives
HUBUNGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA
Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang masuk dalam ASEAN. Indonesia dikenal oleh Negara-negara lain sebagai negara sedang berkembang yang mempunyai andil dalam pembentukan ASEAN. Seiring dengan tujuan dari geopolitik, yaitu hegemoni. Indonesia sebagai negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN tentunya akan berusaha mempertahankan hegemoni yang telah dibangun di Asia Tenggara.
Dengan semakin berkembangnya teknologi dan informasi yang ada di Indonesia, meskipun tidak sebaik dengan perkembangan teknologi dan informasi yang dimiliki oleh Singapura, setidaknya Indonesia masih memiliki pengaruh yang kuat di Asia Tenggara. Ditambah dengan kekuatan yang bersumber dari sektor demografi yang dimiliki Indonesia dan strategisnya posisi Indonesia dalam sektor ekonomi akan membuat posisi tawar menawar Indonesia semakin meningkat. Dan pada akhirnya Indonesia mampu merangkul semua negara ASEAN untuk melakukan kerjasama yang akan memberikan penilaian tersendiri dari negara-negara di Asia Tengara dalam mengukur kekuatan yang dimiliki Indonesia.
Indonesia-Malaysia
Hubungan antardua negara Indonesia-Malaysia belum berlandaskan solidaritas yang saling mengerti dan menghargai perasaan nasional masing-masing. Hal ini dibuktikan dengan adanya serangkaian konflik antara Indonesia-Malaysia selama ini. Semakin hari, seiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia, Malaysia merasa superior dibandingkan Indonesia dan rendah dalam memandang Indonesia.
Hubungan tak baik antara Indonesia dan Malaysia sudah dimulai sejak pembentukan negara Malaysia yang didukung oleh kolonialisme Inggris. Kala itu bergema slogan yang sangat kuat: Ganyang Malaysia. Indonesia pun siap mengerahkan segala sumber daya nasional mulai dari militer sampai kesenian untuk menghancurkan negara boneka imperialis Inggris: Malaysia.
Akan tetapi periode ini sudah berakhir: terjadi perubahan orientasi politik dan ekonomi di Indonesia sejak Orde Baru berkuasa. Permusuhan dihentikan dan hubungan baik dijalankan. Keduanya bahkan aktif sebagai penjaga kawasan ekonomi dan politik di Asia Tenggara dan bergabung dalam ASEAN. Terlebih lagi dari segi kultur dan bahasa memang tak jauh beda antara Indonesia-Malasia. Walau begitu, selalu saja ada materi konflik yang dimunculkan dan juga terasa tak tuntas dalam penyelesaiannya. Meski berjiran, hubungan Indonesia dan Malaysia tak selalu mesra. Sebut saja persoalan tentang perebutan pulau Sipadan dan Ligitan sejak 1967, masalah TKI dan perebutan wilayah teritorial.
Setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, ledakan-ledakan dalam skala lebih besar kembali mengusik hubungan Indonesia-Malaysia. Persoalan-persoalan yang belum tuntas pada masa Orba, menjadi pemicu ketegangan. Diawali dengan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan pada tahun 2002 oleh keputusan Mahkamah Internasional. Hubungan kedua negara yang diibaratkan dengan abang-adik ini pun kembali memanas. Seperti kita tahu, persoalan perebutan pulau Sipadan dan Ligitan diserahkan oleh Soeharto kepada Mahkamah Internasional pada 1997. Belum sembuh dari guncangan atas kehilangan dua pulau di atas, kembali Malaysia menyulut persoalan dengan mengklaim Ambalat sebagai wilayah teritorial mereka pada tahun 2005. Negeri Jiran ini mempersilahkan perusahaan minyak Amerika, Shell untuk melakukan eksplorasi di laut Sulawesi. Padahal, berdasarkan deklarasi Juanda 1957, pulau tersebut milik Indonesia. Deklarasi Juanda sendiri pada tahun 1959 telah diadopsi oleh PBB ke dalam Konvensi Hukum Laut. Dengan demikian, PBB pun mengakui kepemilikan Indonesia atas pulau itu. Slogan politik “Ganyang Malaysia” pun kembali populer.
Isu-isu berkaitan dengan nasionalisme selalu berhasil menaikkan tensi hubungan dua negara. Hal ini dapat dilihat pada kanyataan bahwa akhir-akhir ini hubungan Indonesia-Malaysia mulai terpicu oleh berbagai kasus lainnya yang lebih pada isu kemanusiaan, seperti Manohara, TKW (PRT) yang dianiaya majikannya di Malaysia, dan sampai masalah klaim Malaysia atas hasil seni budaya kita. Tak urung emosi publik pun semakin berkobar menanggapi rentetatan kasus tersebut, seolah menantang semangat “nasionalisme” rakyat yang cinta akan bangsanya. Upaya meredakan ketegangan antara Indonesia dan Malaysia yang sering terjadi pun merupakan hubungan formal yang belum mampu memperkuat dan memperluas hubungan interpersonal antarmasyarakat kedua negara.
Indonesia-Singapura
Bila menilik sekelumit sejarah Singapura, keterhubungan Indonesia dengannya sangat erat. Tak hanya kedekatan secara geografis, akan tetapi kesejarahan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Interaksi sejarah yang masih terkenang adalah pada saat peristiwa Ganyang Malaysia pada 1963. Singapura dan Brunei bergabung dengan Malaysia memerangi Indonesia. Akan tetapi, ketika terjadi kerusuhan antara China dan ras Melayu, Tengku Abdurrahman melepaskan Singapura supaya Melayu menjadi mayoritas di Malaysia. Bahkan diwartakan, kerusuhan rasial yang terjadi di Negeri Singa itu didalangi Jakarta.
Di era Soekarno, konfrontasi ini bermula. Atas nama menentang neokolonialisme, Soekarno berteriak. Fase historis selanjutnya dijalani oleh negara yang serumpun ini dengan berbagai jalinan hubungan kerja sama. Sama-sama perintis terbentuknya ASEAN, Singapura dan Indonesia memadu kasih dengan keserasian. Pada era Soeharto, nyaris tak ada konflik. Bahkan, bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Soeharto,Singapura bebas melakukan latihan militer bersama. Pada masa orde baru yang panjang itu, hubungan kedua negara dimulai dengan saling curiga karena warisan lama dan ketakutan Indonesia untuk “diakali” oleh Singapura. Akan tetapi setelah lebih dari dua puluh lima tahun Indonesia membangun, akhirnya tumbuh hubungan yang didasarkan atas kesadaran kedua
belah pihak dan adanya sifat saling membutuhkan yang nampak dari banyaknya pembangunan proyek bersama dan besarnya investasi Singapura di Indonesia.
Semenjak krisis terjadi, berbagai peristiwa yang kurang menguntungkan telah mewarnai hubungan kedua negara, baik di masa presiden Habibie (munculnya istilah little red dot), maupun masa presiden Abdurrahman Wahid (pernyataan untuk menghentikan penyediaan air meskipun Indonesia tidak pernah menyuplai air untuk Singapura). Sedangkan dalam beberapa tahun terakhir, hubungan bilateral mereka cenderung membaik, meskipun juga diwarnai dengan berbagai kejadian dan peristiwa yang dapat mengganggu eratnya hubungan kedua negara. Sejak tampilnya pemerintahan baru di Indonesia dan Singapura pada tahun 2004, hubungan bilateral Indonesia-Singapura mengindikasikan perkembangan yang lebih positif dan saling konstruktif. Saling kunjung antar kepala pemerintahan kedua negara dan pejabat tinggi lainnya juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Indikasi positif ini juga telah mendorong pengembangan sektor kerja sama baru yang saling menguntungkan dan kemajuan upaya penyelesaian outstanding issues. Pertemuan informal presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Singapura, Lee Hsien Loong, di Bali pada Oktoer 2005 adalah untuk memenuhi usulan PM Singapura. Kedua kepala pemerintahan ini sepakat memparalelkan perundingan tiga perjanjian kerja sama yaitu perjanjian kerja sama pertahanan, perjanjian ekstradisi, dan perjanjian counter-terrorism.
Indonesia-Vietnam
Hanya sedikit bangsa-bangsa di dunia yang kemerdekaannya diperoleh dengan perjuangan bersenjata dan diplomasi. Dua di antaranya adalah Indonesia dan Vietnam. Wajar jika pada masa pemerintahan kedua Bapak Bangsa, terjadi hubungan “emosional” antara Indonesia (di bawah Soekarno) dengan Vietnam (di bawah Ho Chi Minh).
Hubungan diplomatik RI-Vietnam ditandai dengan pembukaan Konsulat RI di Hanoi pada 30 Desember 1955, yang selanjutnya ditingkatkan menjadi Kedutaan Besar RI pada 10 Agustus 1964. Hubungan RI-Vietnam memasuki tataran baru dengan ditandatanganinya “Declaration on the Framework of Friendly and Comprehensive Partnership Entering the 21st Century” pada saat kunjungan resmi Presiden RI Megawati Soekarno Putri ke Hanoi, 25-27 Juni 2003. Kedua negara telah menyepakati untuk menyusun Plan of Action (PoA) Deklarasi Kemitraan Komprehensif RI-Vietnam yang berisikan arah dan sasaran hubungan bilateral kedua negara.
Berdasarkan data statistik Departemen Perdagangan RI, nilai perdagangan bilateral RI-Vietnam pada bulan Januari-Desember 2008 berjumlah US$ 2,390 milyar. Kementerian Perdagangan Vietnam telah menargetkan ekspor Vietnam ke Indonesia pada tahun 2010 mencapai US$ 1,75 milyar.
Dalam rangka meningkatkan kerjasama budaya pun, Vietnam bersama-sama dengan Myanmar, Kamboja, Laos dan Thailand juga telah ikut berpartisipasi pada serangkaian kegiatan bertajuk “Cultural Heritage Tourism Cooperation – Trail of Civilization” yang diadakan Indonesia di Yogyakarta, 28-30 Agustus 2006. Pertemuan tersebut menghasilkan Borobudur Declaration dan Borobudur Plan of Action. Deklarasi dimaksud diharapkan dapat meningkatkan kerjasama pariwisata, khususnya dalam hal wisata religi Agama Budha.
Pemecahan Masalah Kamboja
Pecahnya konflik antara Hun Sen dan Norodom Ranaridh bukan merupakan sebuah kejutan. Hal tersebut telah dapat diperkirakan ketika keduanya diangkat menjadi perdana menteri I dan II Kerajaan Kamboja sesuai dengan hasil pemilu 1993. Keduanya berbeda visi mengenai masa depan Kamboja dan diakhiri dengan konflik bersenjata yang terjadi pada tanggal 2 dan 5 Juli 1997 di bawah kemenangan Hun Sen.
Kendati bentrokan bersenjata sudah mereda, masih terdapat potensi konflik. Pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN pada 10 Juli 1997 memutuskan untuk menunda keanggotaan Kamboja dalam ASEAN. Mereka juga menetapkan bahwa negara-negara ASEAN siap untuk untuk membantu usaha penyelesaian damai persengketaan di Kamboja kendati belum dapat memutuskan apakah pengambilan kekuasaan yang dilakukan Hansen adalah ilegal.
Masalah hubungan Kamboja dan Thailand yang tengah memanas saat ini menurut juru bicara Departemen Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, merupakan masalah diplomatik yang biasa terjadi dalam hubungan bertetangga. Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN, mengusulkan bahwa keduanya akan menemukan jalan tengah terhadap permasalahan tersebut tanpa konfrontasi sebagai sesama anggota negara ASEAN.
Masalahnya adalah Kamboja setelah penyelesaian berdasarkan persetujuan Paris dan Peilihan Umum 1993 sudah dianggap sebagai negara berdaulat. Maka permintaan ASEAN terhadap Indonesia dan Prancis sebagai mantan ketua bersama konferensi internasional tentang Kmboja, jelas mengindikasikan lemahnya penerapan kebijakan ASEAN tentang non-inervensi diantara negara-negara ASEAN sendiri sebab permintaan intervensi harus didasarkan oleh permintaan kepala negara itu sendiri, Raja Sihanouk dan Hansen sebagai Perdana Menteri.
Disinilah Indonesia dituntut menunjukkan sikap tegas dalam mempertahankan credo non-intervensinya agar tidk terjerumus dalam sengketa permasalahan politik Kamboja sementara negara tersebut tidak memintanya. ASEAN seharusnya juga meyakinkan negara-negara ASEAN yang memiliki kepentingan atas Kamboja untuk mempertahankan kebijakan non-intevensi ASEAN terhadap Kamboja. Sebab akan membuka kesempatan negara-negara lain dalam melakukan campur tangan dengan kemelut politik negara-negara lainnya yang justru dapat menyulitkan negara itu dalam mempertahankan dan meningkatkan persatuan dalam negerinya.
Analisis
Pada dasarnya, hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN amat ditentukan oleh kondisi Indonesia sendiri, yaitu tentang bagaimana kondisi perekonomian, budaya, dan kemanan Indonesia, di mana kondisi-kondisi tersebutlah yang menentukan bagaimana sikap Indonesia terhadap Negara-negara ASEAN, apakah saling melakukan kerja sama, atau bahkan konfrontasi, dan sebagainya. Hanya Indonesia yang kuat yang dapat memaksakan bangsa-bangsa lain untuk peduli dan menghormati legalitas dalam hubungannya dengan Indonesia sehingga terwujud hubungan yang harmonis. Selama Indonesia kacau, lemah, kurang mampu baik moral dan material, dan rakyatnya kurang pendidikan, miskin dan mudah diperdaya serta disuap dalam segala bidang, bangsa-bangsa itu memandang hubungannya dengan Indonesia terutama dari sudut bagaimana memperoleh keuntungan maksimal dari kelemahan Indonesia itu.
Namun, terlepas dari semua itu, Indonesia pada dasarnya berusaha menjalin hubungan baik dengan Negara-negara tersebut dengan menciptakan kerja sama, saling mendukung, menghormati, dan menghargai, serta saling memelihara perdamaian. Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, tidak akan bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan negaranya tanpa bantuan dari negara lain, baik dalam segi ekonomi, keamanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Indonesia pun berusaha bagaimana agar kepentingan negaranya tersebut dapat terpenuhi dengan mengadakan hubungan yang baik dengan Negara-negara ASEAN
Sumber
- http://www.chinhphu.vn
- The Jakarta Post.2003. RI and Singapore’s Trade. 12 Juni
- Yew, Lee Kuan. 2000. From Third World to First, The Sigapore Story: 1965-2000. Singapore: Singapore Press Holding
- Kompas.1997.Kamboja Sekali Lagi. 2 Agustus
- Leo Suryadinata. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3E
Untuk tulisan yang melengkapi penjelasan di atas, silakan klik
http://frenndw.wordpress.com/2010/01/12/hubungan-indonesia-dan-negara-negara-asean/
Asean dan Hubungan Internasional dengan negara tetangga
HUBUNGAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
Hubungan antara AS dengan Indonesia terbentuk pada saat revolusi ketika Indonesia masih berjuang mendapatkan kemerdekaan. Dukungan kuar AS diberikan kepada Indonesia hanya pada saat Peristiwa Madiun 1948, ketika pemerintah Indonesia di bawah ancaman komunis.
Pada saat periode parlementer, ketika Masyumi sedang berkuasa, hubungan antara Indonesia dengan AS dapat dikatakan baik. Suatu prejanjian aliansi militer dengan AS dilaksanakan, akan tetapi tidak bertahan lama. Ketika pemerintahan Indonesia lebih condong ke kiri dan lebih bersifat militant dan nasionalistik, hubungan antara Indonesia dengan AS memburuk. Kelompok-kelompok kepentingan dalam pemerintahan Indonesia yang anti-Soekarno dan anti-komunis mendapatkan bantuan dari AS untuk merobohkan pemerintahan pusat. Namun usaha tersebut gagal dan semakin memperburuk hubungan antara Indonesia dengan AS.
Ketika kudeta pada tahun 1965 gagal dan militer muncul sebagai pemenang. Hubungan antara Indonesia dengan AS membaik. Keadaan ekonomi Indonesia pada saat itu merosot drastis karena percobaan kudeta yang dilakukan. Pada saat itu Indonesia diatafsir mengalami inflasi sampai dengan 900%. Pemerintahan yang baru pada saat itu yang dipimpin oleh Soeharto mempunyai tugas yang berat untuk mendtabilkan perekonomian domestic. Usaha pertama Soeharto pada saat itu adalah dengan meninggalkan politik berdikari Soekarno dan mulai membuka diri untuk dunia luar. Promosi untuk berinvestasi di Indonesia dikeluarkan oleh Soeharto. Indonesia berharap bahwa investasi asing terutama Negara-negara barat akan memperbaiki perekonomian nasional. Pada tahun 1967 Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang investasi yang banyak memberikan kemudahan bagi barat. Soeharto juga sangat berharap menerima bantuan dana dari barat. Sehingga pada tahun 1967 dibentuk Inter Governmental Group for Indonesia (IGGI) yang terdiri dari Australia, Jepang, Jerman, Belanda. Inggris, AS. Sampai pada tahun 1973, AS merupakan penyumbang dana terbesar dalam IGGI. Sampai kemudian pada tahun 1998 digantikan oleh Jepang. Selama pemerintahan Soeharto, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan AS berjalan dengan baik dan progresif di samping kerjasama Indonesia dan Jepang. Ini dikarenakan Amerika kemudian memiliki kepercayaan pada Indonesia seketika ia berhasil mengatasi kudeta komunisme PKI tahun 1965.
Hubungan yang baik antara Indonesia-AS tidak dapat dikatakan sebagai suatu aliansi. Karena Indonesia masih mengadakan hubungan diplomatic dengan Hanoi dan Indonesia tidak pernah setuju dengan penempatan pangkalan militer asing di Asia Tenggara. Contohnya, Indonesia tidak pernah setuju dengan keberadaan pangkalan militer AS di Filipina. Namun, Indonesia juga tidak bias mengusir Negara adidaya itu dari Asia Tenggara. Pada taun 1971, Indonesia menerima konsep Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) yang mengingatkan Negara adidaya untuk menghargai kemerdekaan dan netralitas Negara-negara Asia Tenggara. Kemuidan pada tahun 1987 dalam pertemuan ASEAN, Indonesia mengusulkan Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara (SEANWFZ). Hal ini langsung ditolak oleh AS karena akan merusak kepentingan AS dalam hubungannya denga USSR. Tapi, Indonesia mempunyai tujuan tersendiri yaitu untuk memperbesar perannya di Asia Tenggara.
Meskipun politik luar negeri Indonesia bersifat independent, tetapi secara ekonomi kelihatan bahwa Indonesia sangat bergantung pada AS. Terlihat dari jumlah ekspor Indonesia yang terus naik dari tahun ketahun. Kemudian bantuan yang diberikan AS mencapai US$ 885 juta. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat memusuhi AS. Sehingga terkadang Indonesia mengalah terhadap permintaan AS. Contohnya, pada tahun 1978 Indonesia membebaskan tahanan politk kudeta 1965 yang merupakan usulan dari AS mengenai hak asasi manusia dan perumusan hak cipta intelektual yang melarang beredarnya kaset bajakan. AS tidak bias terlalu keras menekan Indonesia karena hal tersebut akan mempengaruhi hubungan. AS juga berhati-hati dlam mengaitkan bantuan dengan isu-isu HAM. Contohnya, peristiwa penembakan Dili Nopember 1991, AS tidak senang dengan isu terhadap isu tersebut dari segia HAM, tapi juga harus berhati- hati dalam menaggapinya.
Dalam isu HAM ini, Negara-negara Eropa khususnya Belanda meminta Indonesia segera menyelidiki dan menyelesaikan masalah ini. Kemudian dilakukan dan hasilnya perwira-perwira militer yang bersalah atas pelanggaran HAM dimutasikan. Hal ini tidak memuaskan belanda. Indonesia marah dan akhirnya membubarkan IGGI yang diketuai Belanda dengan persetujuan dari AS dan jepang sebagai Negara pendonor terbesar.
Terlihat jelas bahwa pengaruh AS terhadap Indonesia sangat besar. Ini dikarenakan ekonomi Indonesia bergantung pada AS. Dalam masa pemerintahan Clinton, AS selalu menekan Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, kasus Timor Timur dan kondisi kerja yang buruk dari Indonesia. Indonesia mau tak mau menuruti permintaan tersebut karena apabila tidak kemudahan-kemudahan ekspor Indonesia ke AS atau Generalized System of Preference (GSP) akan dicabut oleh AS.
Hubungan antara AS dengan Indonesia menjadi penting bagi Indonesia karena pertama, AS mampu menjamin stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kedua, dengan terjaminnya keamanan, maka Indonesia dapat fokus pada kepentingan lainnya seperti ekonomi. Ketiga, dengan adanya hubungan yang baik dengan AS maka Indonesia dan ASEAN dapat memengaruhi keputusan AS. Tujuan Indonesia dan ASEAN adalah untuk perkembangan regional mereka. Contoh bidang ekonomi, peranan ASEAN dalam APEC sangat penting karena AS sangat fokus dan perhatian terhadap kawasan Asia Tenggara. Keempat, kehadiran AS akan mengimbangi kekuatan politik ekonomi yang dimiliki Jepang. Kelima, investasi dari AS mendorong perekonomian lokal. Keenam, keuntungan dari segi pendidikan.
Setalah terjadi reformasi di Indonesia 1998, hubungan antara Indonesia denga AS yang utama masih tentang kerjasama di bidang ekonomi, Indonesia mengalami krisis ekonomi pada saat itu. Kemudian pada tahun 2000an hubungan diantara keduanya lebih fokus pada keamanan bersama atau dunia dikarenakan deklarasi AS tentang ‘war on terrorism’. Hal ini terjadi terkait dengan bangkitnya aksi-aksi terorisme, AS menerima serangan teroris pada tahun 2001 yang menghancurkan WTC. Isu-isu utama dalam hubungan diantara Indonesia dengan AS selalu berubah sesuai dengan periode pemerintahan dan kondisi dunia saat itu. Tapi, bargaining position dari AS lebih besar dari Indonesia. Indonesia selalu mendpat tekanan dari AS untuk mengikuti apa yang dilakukan dan diminta oleh AS. Karena dengan cara itulah Indonesia dapat memenuhi kepentingannya yang mempunyai sifat interdependen dengan AS.
Secara garis besar hubungan Indonesia dan Amerika dikelompokkan ke dalam beberapa era yakni hubungan di masa perang kemerdekaan, hubungan ketika perang dingin, pada masa sekarang. Fluktuasi hubungan Indonesia-Amerika terus menerus terjadi pada dua masa pertama, sementara hubungan di masa sekarang lebih banyak mengarah pada kestabilan dan kerjasama yang didasarkan pada persamaan pandangan politik terhadap isu tertentu. Meskipun dalam beberapa hal keduanya memiliki perbedaan pandangan yang sangat fundamental berkaitan dengan isu konflik timur tengah[1].
HUBUNGAN INDONESIA-CHINA
Secara formal hubungan indonesia China telah dirilis sejak 13 April 1950. Melalui penandatanganan Joint Declaration antara Indonesia dan China melalui kemitraan strategis pada 25 April 2005, dimulailah kerjasama di segala bidang meliputi berbagai sektor politik dan keamanan. Berbagai kunjungan kenegaraan presiden Hu Jintao dan sebaliknya menjadi simbolisasi hubungan Indonesia dan China yang berkembang progresif.
Bentuk mutual trust kedua negara tertuang dalam serangkaian perjanjian seperti MoU antara lain bidang kelautan dengan membentuk Joint Technical Committee RI-RRT untuk membahas program-program konkret di bidang kelautan, terutama terkait dengan capacity-building dan joint research; penanganan Ilegal Logging dalam Cooperation in Combating Illegal Trade of Forest Products[2]. Secara singkat hubungan kerjasama Indonesia China mendatangkan potensi besar perkembangan Ekonomi melalui investasi-investasi utamanya.
Hubungan Indonesia China mengalami fluktuasi tajam. Peningkatan hubungan dalam perspektif historis terjadi semasa konflik G30S PKI, mengingat kedekatan mereka satu sama lain disertai pandangan politik yang kompetitf terhadap dunia barat. Sebaliknya, semasa orde baru, hubungan diplomatik Indonesia dan China terputus sama sekali dikarenakan pengalaman kudeta politik oleh Partai Komunis Indonesia.
China membuka peluang sebesarnya-besarnya dalam kooperasi budaya, ekonomi, dan militer sejak pemerintahan Presiden Megawati. Semenjak beliau diundang untuk berkunjung ke China dan menjadikan keduanya sebagai mitra strategis. Akan tetapi, sekarang dalam usaha mengembangkan hubungan kerjasama tersebut, Indonesia tidak semata-mata dan sepenuhnya melandaskan kerjasamanya tanpa perasaan waspada. Secara ekonomi, Indonesia masih belum siap besaing dengan laju produksi ekonomi China tanpa proteksi dan screening.
SUMBER
>>Hubungan Indonesia dan Amerika
Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia-Vietnam dan Isu Kamboja: Faktor Keamanan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Suharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 155-174.
Wanandi, Jusuf, 1994, “Hubungan Amerika Serikat-Indonesia Selama Orde Baru: Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 12-50
Kompas, 2004. Hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Hari selasa, bulan November, halaman 4.
>>Pemecahan Permasalahan China
www.indonesiaembassy-china.org diakses tanggal 17 november 2009 pukul 9.01 WIB.
Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Adidaya: Faktor Ekonomi dan Nonekonomi”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 175-200.
Kahin, Audrey R & George McT, 1997, “Pemerintah Kolonial, Revolusi, dan Awal Keterlibatan Amerika Serikat”, dalam Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia, [terj.]Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 23-43
Wanandi, Jusuf, 1994, “Hubungan Amerika Serikat-Indonesia Selama Orde Baru: Suatu Tinjauan Singkat dan Pribadi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 12-50
Federspiel, Howard M, 2002, “Indonesia, Islam, and US Policy”, The Brown Journal of World Affairs, Spriing 2002, Volume IX, Issue 1, hlm. 107-126.
Sukma, Rizal, 1994, “Hubungan Indonesia-Cina : Jalan Panjang Menuju Normalisasi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 57-92.
[1] Kompas, 2004. p.4. kolom 3-6.
[2] www.indonesianembassy-china.org di akses tanggal 17 November 2009 pukul 9.01.
Hubungan Indonesia dan Negara-negara ASEAN
ASEAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN NEGARA TETANGGA
HUBUNGAN INDONESIA DAN MALAYSIA[GER1]
Dalam suatu realitas suatu hubungan, baik hubungan personal maupun interpersonal, nasional maupun internasional, memiliki beberapa keterkaitan dan ketergantungan satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut memberikan kontribusi yang sangat kuat bagi hubungan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, ketika kita memahami suatu hubungan antar negara satu dengan lainnya yang diartikan sebagi hubungan internasional ini, hal-hal yang mempengaruhi baik dari segi positif maupun negatifnya masih cukup banyak. Entitas Globalisasi membuat negara-negara menjadi satu dan bergabung membentuk wadah organisasi yang mana tujuan kedepannya ialah agar dapat tercapainya suatu bentuk kerjasama regional maupun keamanan bersama.
Masa Orde baru di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI ke-2 Soeharto, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia saat itu. Ketika kita memahami Hubungan Indonesia dengan wilayah negara-negara di Asia Tenggara pada masa orde baru, suatu bentukan organisasi yang dianggap mampu mendapat respon yang cukup baik bagi politik luar negeri RI dan sebagai rekonstruksi pembangunan di sektor ekonomi Indonesia, yang kemudian dikenal dengan ASEAN atau Association of South-East Asian Nations. Dimana wadah organisasi ini dipelopori oleh 5 negara pendiri yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.
Beberapa kontroversi terus menerpa hubungan Indonesia dengan Malaysia sebelum pemerintahan orde baru muncul. Seperti yang kita ketahui, pada saat era presiden Soekarno, politik “Ganyang Malaysia” yang dikeluarkan sebagai senjata untuk memberontak sekaligus menentang pembentukan persemakmuran Inggris, federasi Malaysia. Malaysia dinilai sebagai bentuk pengaruh imperialisme barat yang disebarkan oleh Inggris, dan kemudian, memberikan suatu ide “Konfrontasi” yang bersifat radikal terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dikeluarkan presiden Soekarno pada masa Orde Lama[GER2] [1].
Hubungan Indonesia Malaysia yang pertama kali dikenal dalam konstelasi politik regional, diawali dengan konfrontasi Indonesia vs Malaysia. Persamaan rumpun (melayu), sejarah, letak geografis serta persamaan bahasa yang sama tidak menjadikan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan yang sangat baik dan berlangsung secara harmonis, bahkan hubungan Indonesia sangatlah buruk ketika itu[2]. Perbedaan sejarah kolonialisasi membuat Rezim Soekarno atas ketidakpuasan terbentuknya negara Malaysia pada dekade tahun 1960an. Penyebarluasan imperialisme barat yang dinilai Soekarno memberikan pengaruh negatif terhadap kelangsungan negara-negara Asia Tenggara akhirnya membentuk suatu persepsi dan hubungan yang kurang baik dengan Malaysia.
Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia atas konfrontasi yang dibuat oleh Soekarno, diakhiri pada tahun 1967 dan sekaligus menggantikan posisi pemerintahan Soekarno yang jatuh karena pemberontakan G-30S PKI, kemudian berganti menjadi pemerintahan Soeharto yang sekaligus merupakan awal mula dari pemerintahan Orde baru ini. Upaya menggalakkan pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia pada khususnya dan Indonesia-PBB pada umumnya dicerminkan melalui kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB.
Akan tetapi, perjalanan hubungan diplomatik antarnegara bertetangga memang tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Utamanya Indonesia belakangan ini gencar disinggung oleh klaim budaya melalui propaganda pariwisata Malaysia. Kemudian, isu Terorisme[GER3] yang gencar dibicarakan. Isu-isu perbatasan wilayah (Sipadan dan Ligitan, Ambalat, Sabah dan Serawak), penampungan kayu-kayu dan illegal logging, penyelundupan BBM dan sebagainya sehingga hubungan kedua negara tersebut sangat kurang harmonis[3]. Malaysia dinilai sebagai bangsa yang sangat melecehkan Indonesia bahkan menginjak-injak harga diri Indonesia. Dari hal inilah terlihat bahwa hubungan yang terjalin antara Indonesia-Malaysia tidak berjalan secara harmonis dan tidak mencerminkan suatu hubungan timbal-balik dalam lingkup geografis yang dapat menghasilkan kerjasama dari sektor perekenomian maupun militer.
HUBUNGAN INDONESIA DAN SINGAPURA
Hubungan antara Indonesia [GER4] dengan Singapura pada era Soekarno tidak erat. Karena Indonesia memandang bahwa Singapura adalah tempat bagi kekuatan-kekuatan asing dan para pemberontak Indonesia sebgai batu loncatan untuk bersembunyi dan menyusun rencana. Singapura juga dianggap sebagai tempat tinggal bagi para penyelundup-penyelundup asal Indonesia dan sumber jalur peredaran narkoba. Dahulu memang Pulau Tumasik atau sekarang disebut dengan Singapura merupakan markas bagi para perompak laut yang merompak para pedagang yang berlayar di selat malaka. Selama konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura merupakan bagian integral dari Malaysia, di bawah serangan langsung. Pasukan rahasia dikirim ke Singapura untuk melakukan kegiatan subversive.
Pada bulan Agustus 1965, Singapura lepas dari Malaysia dan merdeka. Kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan dengan Indonesia. Namun, pada tahun 1968 hubungan antara kedua Negara tersebut memburuk karena tindakan dua marinir Indonesia yang dikirim pada era Soekarno dalam konfrontasi dengan Singapura meledakkan bom di Orchad Road. Kedua anggota militer tersebut langsung dihukum mati oleh pengadilan Singapura. Pihak Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Soeharto dan Adam Malik berusaha mengusahakan keringanan hukuman dengan meminta merubah hukuman menjadi hukuman seumur hidup. Namun, permintaan tersebut ditolak. Akibatnya terjadi kerusuhan di Jakarta dan Surabaya dengan merusak kedubes Singapura dan tindakan unjuk rasa anti-Cina karena para pengunjuk rasa yakin bahwa etnis Cina Indonesia menaruh simpati terhadap etnis Cina Singapura yang menjadi mayoritas penduduk negara tersebut.
Berbagai pendapat juga muncul di pemerintahan Soeharto, ada beberapa yang memandang bahwa tindakan Singapura itu adil dan bersahabat. Ada pula yang menganggap bahwa Indonesia perlu mengirim pasukan. Tapi, Soeharto yang mengutamakan perkembangan ekonomi Indonesia menolak tindakan-tindakan agresif yang merusak hubungan antara dua negara tersebut. Pada saat itu kondisi hubungan antar kedua belah Negara mencapai titik yang terendah. Perlu lima tahun untuk memperbaikinya. Hubungan antara Indonesia dengan Singapura membaik pada tahun 1973. pada saat itu Indonesia mengundang perdana menteri Lee Kuan Yew untuk datang ke Indonesia dan akhirnya Singapura mengunjungi Indonesia yang segera dibalas Indonesia dengan tindakan Soeharto yang mengunjungi Singapura. Setelah kejadian tadi, hubungan antara kedua Negara membaik dengan ide dari Singapura untuk mebnjalin kerjasama ekonomi bilateral dengan Indonesia. Namun, para pemimpin militer Indonesia tidak begitu saja percaya terhadap tindakan Singapura ini. Karena dicurigai bahwa Singapura bekerjasama dengan RRC.
Pada tahun 1975 diadakan pemungutan suara terhadap tindakan Indonesia yang menginvasi timor timur Singapura menyatakan abstain. Namun pada tahun 1977 Singapura beserta negara ASEAN lain mendukung Indonesia dalam rangka menasionalisasikan timor timur. Hal ini menjadi titik kerjasama yang lebih antara Indonesia dengan Singapura. Hal ini ditandai dengan kerjasama perdagangan yang terpusat di selat melaka khusunya pulau batam. Dalam kerjasama ekonomi ini, pulau batam dijadikan sebagai puast industri dan perdagangan oleh Indonesia dan pusat investasi Singapura terhadap Indonesia. Pada tahun 1990 terjadi kesepakatan pembangunan Pusat Industri Batam antara Indonesia dengan Singapura yang bernilai 400 juta dollar. Selain itu pajak ganda perdagangan juga dihapuskan dan kedua Negara juga mendorong kerjasam dalam bidang pariwisata.
Perkembangan kerjasama ekonomi membawa pada meningkatnya tuntutan akan keamanan. Akhirnya pada tahun 1989 disepakati MoU antara Indonesia dengan Singapura yang memberi izin bagi militer Singapura untuk berlatih ke Indonesia dan Indonesia berhak menerima teknologi militer dari Singapura. Selain itu terjadi latihan militer gabungan yang diadakan secara rutin. Mengenai kerjasama militer ini, terjadi gejolak internal dalam pemrintahan Indonesia. Soeharto tidak berkeberatan apabila itu bukan pangkalan militer, para pemimpin militer pun kritis dalam menganggapi hal ini. Pangkalan militer asing akan mengancam kedaulatan Indonesia. Namun kebutuhan akan teknologi dan kemampuan militer Amerika memaksa Indonesia untuk menyetujuinya.
Pada tahun 1994 Indonesia dan Singapura menandatangani persetujuan kerjasama pariwisata dan persetujuan pelayaran udara yang memungkinkan kedua Negara mengmbil keuntungan dari meledaknya industri pariwisata. Pada tahun 1995 Singapura tercatat sebagai penanam modal komulatif nomor 6 di Indonesia dan menjadi mitra dagang terbesar ketiga Indonesia setelah Jepang dan Amerika Serikat.
Pada maret 2009 terjadi pertemuan antara Indonesia dengan Singapura. Dalam pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membahas perjanjian perbatasan maritim yang selama bertahun-tahun tertunda. Presiden SBY mengatakan, Perjanjian Perbatasan Laut bagian barat antara Indonesia dengan Singapura akan ditandatangani pada 10 Maret 2009. Menurut Kepala Negara, dengan disepakati perjanjian perbatasan maritim itu, maka Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan kawasan Pualau Nipah guna kepentingan nasional. Misalnya untuk kepentingan pertahanan maupun perekonomian. Selain membahas mengenai perjanjian perbatasan maritim tersebut, Presiden Yudhoyono dengan PM Singapura juga membahas kerjasama untuk menghadapi krisis keuangan[4].
Selain kerjasama tentang ekonomi dan keamanan juga dijalin kerjasama di bidang lain yaitu perjanjian ekstradisi antara dua negara tersebut. Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi untuk menyeret penjahat keuangan ke pengadilan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lie Hsien Loong menyaksikan penandatanganan perjanjian itu Jumat kemarin di Bali. Perjanjian itu, yang dapat berlaku surut, akan membantu para pejabat Indonesia mengusut pelarian yang dituduh melakukan berbagai kejahatan, dantaranya korupsi dan pelanggaran perbankan. Sebelumnya tahun ini Indonesia melarang ekspor pasir ke Singapura yang tidak memiliki banyak sumber-daya alam, langkah yang oleh sejumlah jurnalis diduga adalah untuk menekan Singapura agar menandatangani perjanjian itu. Kedua negara juga menandatangani perjanjian yang terfokus pada pendidikan militer kedua negara[5].
Secara garis besar hubungan antara Indonesia Singapura berjalan progresi sesuai dengan isu yang diusung oleh masing-masing dan periode pemimpin negara. Pada awalnya hubungan antara Indonesia Singapura memang kurang baik karena pada masa Soekarno, Singapura masih bagian dari Malaysia yang sedang terlibat konfrontasi dengan Indonesia. Kemudian pada masa Soeharto politik luar negeri Indonesia ke Singapura cenderung konstruktif dengan memperbaiki hubungan yang kurang baik pada pemerintahan sebelumnya dan menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi dan keamanan yang menjadi kepentingan yang ingin dicapai Indonesia pada saat itu.Setelah reformasi khususnya pada masa SBY yang sedang memperbaiki citra Indonesia di mata dunia melanjutkan program kerjasama ekonomi dan keamanan dan mencoba melakukan hubungan kerjasama di bidang lain antara lain HAM, hukum, kelautan, dll yang intinya adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta damai dan aman. Uraian di atas telah menjelaskan bahwa kepentingan dan isu yang dibawa oleh politik luar negeri Indonesia berbeda, sesuai dengan periode pemimpin pemerintahan.
HUBUNGAN INDONESIA DAN VIETNAM
Hubungan dan ikatan diplomatik Indonesia sudah terjalin selama lima puluh tahun. Keduanya memiliki konsesus bersama untuk sepakat meningkatkan hubungan dan kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka[6] serta mengungkapkan saling dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB.
Hubungan indonesia dan Vietnam utamanya dilandaskan pada aspek kultural dan sosial. Landasan utama hubungan diplomatik kultural Indonesia-dan Vietnam diimplementasikan ke dalam fram sejarah kebudayaan misalnya dengan mlakukan penelitian arkeologi bersama bertajuk ”Kebudayaan Dong Son dan Persebarannya” di masing-masing negara, penelitian reguler bertajuk Consultative Workshop Archeology and Environmental Study on Dong Son Culture” yang mempertemukan peneliti arkeologi dari Vietnam dan Indonesia dengan dihadiri oleh penijau dari negara lain[7].
Namun jika ditilik dari kacamata sejarah dan pergolakan pasca perang dunia II dan perang dingin, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam memiliki akar kuat ketika masing-masing negara dipimpin oleh Soekarno dan Ho Chi Minh yang mana pada saat itu isu-isu seputar komunisme dan pembentukan politik poros-porosan menjadi kajian utama menjalin kerja sama dan membangun ikatan dekat. Indonesia sebagai salah satu aktor penting di ASEAN pada masa pergolakan Vietnam dan Kamboja, menggagasi solusi perdamaian bagi keduanya utamanya menyangkut saran kepada Vietnam untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Kamboja dalam bentuk apapun khususnya bantuan politik maupun militer pada salah satu kubu yang sedang berseteru. Indonesia menggagasi supaya rakyat Kamboja diberikan kebebasan penuh dan kesempatan untuk memilih pemimpin untuk mengarahkan revolusi Kamboja ke arah yang dikehendaki.
PEMECAHAN MASALAH KAMBOJA
Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak lepas dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal. Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara tersebut[8]. Sepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme, Kamboja juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan perbatasan dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan menjadi bias dan terlalu terdispersi.
Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan.
Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand. Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN juga ikut campur untuk mendinginkan ketetgangan yang meningkat atara kedua negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan yang disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya, mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa mengontrol situasinya[9]. Bukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN hanya sekedar forum talk shop.
Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya tercapai saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan agresifitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi. Bahkan keupusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum jelas[10]. Oleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik bilateral Kamboja-Thailand[11].
Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya negosiasi. Hubugan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan antaranggotanya. Upaya penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari inisiatif negara yang sedang bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral dan multilateral melalui PBB.
ANALISIS
Hubungan diplomatik antarnegara tetangga selalu dipenuhi konflik. Utamanya konflik yang berkaitan dengan pergolakan domestik erat dengan determinasi siapa yang mendapatkan dukungan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tetapi umumnya dari luar negeri; dan permasalahan perbatasan. Misalnya kasus Malaysia dan Indonesia, Malaysia memperoleh dukungan politik dan kekuatan baik dari Inggris dan Amerika melalui dewan keamanan PBB. Sedangkan Indonesia kemudian memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan internasional dari negara-negara Asia Afrika. Dalam konteks jalinan hubungan Indonesia dan Singapura, lebih dititik beratkan pada usaha mengatasi penyelundupan dan perjanjian ekstradisi, yakni kerjasama mana kala ada koruptor Indonesia yang lari dan berobat di Singapura. Hubungan Indonesia dan Vietnam secara politis terinisialisasi ketika Indonesia memiliki persamaan pemahaman politik bagaimana mereka memandang komunisme dan kolonialisme sehingga hubungan diplomatiknya saat itu terangkum dalam politik poros-porosan. Dalam menjalin hubungan dengan negara tetangganya utamanya negara yang sekawasan, Indonesia cukup aktif berperan serta dan menggunakan pengaruhnya di ASEAN, dulu. Sayangnya sekarang ASEAN tidak lagi menggigit dan permasalahan apapun yang diajukan ke ASEAN seolah-olah tidak benar-benar dihadapi dengan keseriusan, sehingga seringkali negara yang sedang bertikai kemudian mengajukan permasalahan tersebut ke badan suprainternasional yang lebih tinggi posisinya, yakni PBB, ambil contoh penyelesaian permasalahan Kamboja-thailand mengenai perbatasan mereka. hal ini membuktikan inkapabilitas ASEAN yang tidak lebih dari forum bersama yang penuh dengan shop talk.
SUMBER
>>Hubungan Indonesia dan Malaysia
http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881–membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html (diakses tanggal 10 november 2009 pada 22.36 WIB
>>Hubungan Indonesia dan Singapura
http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-04/2007-04-27-voa8.cfm?moddate=2007-04-27 diakses pada 10 Nov 2009 pukul 10.56 WIB
Suryadinata, Leo, 1998. Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES, hlm. 83-114.
>>Hubungan Indonesia dan Singapura
Utomo, Bambang Budi. Kerani rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional. p.1-5.
>>Pemecahan Permasalahan Kamboja
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=9095 diakses pada 10 November 2009 pada 21.53 WIB.
http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/21/21214170/negosiasi.thailand-kamboja.temui.jalan.buntu. diakses pada 10 November 2009 pada 21.58 WIB.
http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/15/15502760/kontak.senjata.meletus.di.perbatasan.thailand-kamboja. diakses pada 10 November 2009 pada 22.00 WIB.
Addition:
Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES, hlm. 83-114
Smith, Anthony L, 2000. “Themes dalam Indonesia’s Relations with ASEAN”, dalam Strategic Centrality: Indonesia’s Changing Role in ASEAN, Singapore, ISEAS, hlm. 41-63
Djiwandono, J. Soedjati, 1981, “Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara Lainnya” dalam Hadi Susastro and AR.Sutopo [ed], Strategi Hubungan Internasional, Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik”, Jakarta, CSIS, hlm. 541-559
Sutopo, AR, 1994, “Hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura: Dari Konfrontasi, Kolaborasi ke Realiansi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 151-186
[1]http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881–membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html (diakses tanggal 10 november 2009 pada 22.36 WIB
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Suryadinata, 1998. Hubungan Indonesia dan negara. p.97-103.
[5] http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-04/2007-04-27-voa8.cfm?moddate=2007-04-27 diakses pada 10 Nov 2009 pukl 10.56 WIB.
[6] Suaramerdeka.com/harian/f0505/f3.fnas13.htm diakses pada 11 November 2009 pukul 12.57.
[7] Bambang Budi Utomo, Kerani Rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional. p.1-5.
[8] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.
[9] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.
[10] http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/21/21214170/negosiasi.thailand-Kamboja.temui.jalan.buntu. diakses pada 10 November 2009 pada 21.58 WIB.
[11] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.
[GER1]
Intinya hubungan indonesia dan malaysia tidak berlangsung dengan damai
Malaysia melakukan pelanggaran hak asasi manusia tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sana
Malaysia mengklaim seni budaya Indonesia
Kekurangan banyak berasal dari Indonesia
Politik luar negeri Malaysia ialah ingin menjadi hegemoni baik pariwisata, industri dan ekonomi dengan memanfaatkan indonesia yang secara politik, sosial, dan kultural lemah dan non- stabil
Malaysia semakin percaya diri untuk memarginalkan Indonesia, terutama dalam mengkerdilkan posisi politik kultural dan sosial indonesia di wilayah regional
Overal, dianalogikan Malaysia layaknya sahabat lama indonesia yang menikam indonesia dari belakang. Malaysia layaknya seorang mahasiswa HI yang (semula) marginal dalam rangka mencari cara untuk diterima dan diakui dalam kelompok populer (US-UK-UN-Developed country), mendekati seseorang yang ia sadari sangat bertalenta, kemudian berguru padanya minta diajari oleh Indonesia, indonesia membimbing dan memotivasinya hingga Malaysia menjadi berprestasi,t api setelah Malaysia terkenal dan diakui (oleh sejawatnya), Malaysia malah menyepelekan Indonesia lalu perlahan2 mengklaim apa2 yang telah diajarkan oleh Indonesia sebagai miliknya. Wah wah, wah…
MEMBANDINGKAN KONTEKS ‘GANYANG MALAYSIA SOEKARNO’ DAN ‘GANYANG MALAYSIA KITA’
Mari dilihat dari berbagai sisi yakni politik, kultural, historis, sosial, pertahanan dan keamanan, serta situasi kondisi saat itu.
Tentu saja, konteks ganyang malaysia memiliki kekuatan politik yang sama sekali berbeda.
Pada selang tahun 2004-2009 lalu, (sementara Indonesia tengah gencar2nya berjuang membasmi segala aksi teror di tanah air melalui berbagai klaim bahwa yang bertanggung jawab terhadap aksi teror tersebut adalah orang ‘fanatik’; Malaysia malah pada saat yang sama ramai2nya melepaskan para tersangka aksi teror di bumi pertiwinya. Sehingga, tak ayal orang indonesia menyebut malaysia, ‘tukang transfer terorism’
Bagaimana tidak,
Semua ketua aksi teror itu sebagian besar bewarganegara Malaysia, Indonesia mah Cuma jadi praktek kerja lapangan mereka. Dobol banget khan?
Heheeehehe
Ternyata Indonesia memang suka berpikiran buruk yah?
AFTA AND MERCOSUR AT THE CROSSROADS
“AFTA and MERCOSUR at the crossroads: security, managed trade, and globalization”
ASEAN dan MERCOSUR masing-masing menghadapi tantangan yang berbeda dalam menyiasati globalisasi, menyebabkan keduanya tidak berperan utuh sebagaimana yang dicita-citakan baik dalam hal keamanan yang cenderung natural dan perdagangan yang cenderung tenggelam oleh iklim dan kepentingan politik yang ada dalam internal rezim itu sendiri. Secara komparatif, fungsional ASEAN dan MERCOSUR yang demikian seakan masih belum seimbang dengan fungsionalisme Uni Eropa dalam setiap kegiatannya yang cenderung lebih banyak signifikan terhadap dunia global dan masyarakat internasional. Sebagai contoh, Uni Eropa berhasil membantuk Mexico keluar krisis—lemahnya mata uang peso di tahun 1994-1995. Sedangkan ASEAN gagal membantu negara anggotanya yang sedang terbelit krisis 1997-1998[1].
Sebaliknya, setelah peristiwa 11 September, jauh dari dampak positif diduga sebagai pusat perkembangan islam radikal yang terkait dengan terorisme global, ASEAN beralih pada isu keamanan, isu utama karena kerjasama ASEAN-asing dalam AFTA banyak ditentukan oleh kestabilan keamanan kawasan. Berbeda dengan ASEAN dan AFTA-nya, Amerika Selatan—lazim disebut Latin Amerika, menghadapi gelombang yang sama dimana perkembangan neoliberalisme menjadi batu sandungan terhadap kemajuan MERCOSUR—Common Market of The South. Namun, reformasi oleh Brazil-Argentina telah berhasil memodifikasi nilai-nilai yang ada dalam internal MERCOSUR, sehingga kini Mercosur menjadi lebih terbuka terhadap kerjasama asing, utamanya negara non-Mercosur.
Problems with Small Regional Free Trade Arrangements
Isu keamanan telah menjadi katalisator berkembangnya kerjasama yang lebih komprehensif di berbagai kawasan (Eropa Timur, Asia dan Eropa) pasca 9/11, demikian juga antaranggota ASEAN. Dalam usaha optimalisasi AFTA maka ASEAN mencari solusi guna menjamin keamanan kawasannya melalui kebijakan-kebijakan pemberantasan jaringan teroris dan Islam radikal yang mengancam. Sebagai tindak lanjut ASEAN mendirikan kerjasama secara khusus dalam bidang militer keamanan dan peningkatan kepercayaan masyarakat internasional dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat internasional lain, Uni Eropa dan NAFTA.
Bertolak dari pengalaman masing-masing negara ASEAN yang pernah dipenetrasi oleh Komunisme, maka antikomunisme menjadi pertimbangan penting dalam menysun pakta kerjasama dengan beberapa negara berpengaruh. Masing-masing negara berpengaruh tersebut memiliki kepentingan berbeda terhadap ASEAN, misalnya China berusaha untuk menjauhkan pengaruh Amerika dengan melakukan strategi interdependensi perdagangan yang menyeluruh di seluruh ASIA; Jepang menanamkan pengaruh sama terhadap kawasan ASIA, utamanya ASEAN, tanpa harus terdesak oleh China; berbeda dengan keduanya, pasca 9/11 Amerika melihat pentingnya untuk melakukan kerjasama keamanan dengan negara-negara kawasan ASEAN dalam rangka memberantas terorisme menjadi prioritas utama politik luar negerinya.
ASEAN and MERCOSUR in the wind
Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut mengakibatkan ASEAN seakan lebih rentan terhadap keamanan regional daripada isu-isu lain, termasuk perdagangan dan keuangan. Dengan kata lain, faktor keamanan kemudian menjadi pertimbangan yang lebih penting dalam konteks kerjasama ASEAN-AFTA karena selain ASEAN tidak mengantisipasi dampak perang terhadap terorisme global oleh Amerika dan sekutunya, keamanan merupakan isu paling populer dan ancaman paling dominan terhadap kestabilan ekonomi politik regional. Namun demikian, bukan sesuatu yang dibesar-besarkan jika kestabilan ekonomi politik regional ASEAN dan AFTAn ‘idealnya bergantung pada usaha Indonesia menstabilkan kondisi politik dan ekonominya mengingat kuantitas populasinya.
ASEAN merupakan regionalisme yang terbuka yang sangat bergantung pada kerjasama dari pihak asing, secara komparatif berbeda dengan MERCOSUR yang cenderung tertutup dan independen terhadap kerjasama dengan negara non-MERCOSUR. Hal ini yang mungkin mengakibatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN lebih unggul daripada MERCOSUR[2].
MERCOSUR: the world third largest Free Trade Area
Kedudukan MERCOSUR dalam perdagangan internasional dan masyarakat internasional mulanya dinilai tidak terlalu signifikan dikarenakan MERCOSUR merupakan regionalisme yang tertutup dari bentuk kerjasama dengan negara non-MERCOSUR. Ketertutupan Latin Amerika tersebut tidak lagi menjadi hal yang esensial karena MERCOSUR lebih banyak digerakkan oleh aktivitas ekonomi Brazil dan Argentina yang melirik neoliberalisme Amerika sehingga mau tidak mau dolar kemudian diterima dalam intern MERCOSUR Latin Amerika, dengan kata lain Mercosur membuka diri terhadap kerjasama perdagangan internasional yang notabene menjadi lebih menguntungkan, utamanya jika kerjasama tersebut mampu mengeluarkan beberapa negara Latin Amerika dari krisis dan ancaman inflasi tinggi[3].
FDI (Federal Direct Investment) & FPI (Federal Portfolio Investment) : become a subtitute for Trade
Signifikasi FDI dan FPI bagi ASEAN dan MECOSUR adalah sebagai konektivitas atau jembatan yang menghubungkan keduanya dengan perdagangan internasional yang lebih menyeluruh. Dalam FDI dan FPI, keduanya merupakan implementasi kombinasi neomerkantilis (ASEAN) dan neoliberalis (MERCOSUR) sehingga keduanya dapat bersinergis langsung dengan iklim perdagangan masyarakat internasional yang serupa: Uni Eropa dan NAFTA.
SIMPULAN
Berbeda dengan Uni Eropa, ASEAN belum mampu membuktikan efektifitas asistensi permasalahan ekonomi negara-negara anggotanya, sementara MERCOSUR masih berhadapan dengan adaptasi dengan perdagangan internasional yang cenderung neoliberal sehingga sebagai managed trade (pasar regional masih dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan regional); keduanya belum berperan maksimal sebagaimana cita-cita awal pembentukannya.
Keamanan dan stabilitas politik masih menjadi isu utama kemunduran pengaruh Asean terhadap perdagangan internasional. Merkosur masih baru terhadap perubahan yang diusung oleh Brazil dan Argentina. Kepentingan negara-negara ekonomi besar terhadap Asean dan Mercosur terletak pada Asean: rentan terhadap gelombang komunisme dan kawasan industri baru di Asia; Merkosur: perekonomian yang terbuka dengan diterimanya dolar sebagai alat transaksi perdagangan internasional di Latin Amerika. Baik Asean maupun Mercosur, keduanya berusaha untuk menyusun strategi guna menyiasati perubahan yang tidak siap diantisipasi selama proses globalisasi: Asean: menjalin kerjasama keamanan dengan Amerika sebagai upaya menciptakan confidence-building sessions; Merkosur: terbuka terhadap kerjasama dengan negara non-Merkosur.
OPINI
Adanya tantangan globalisasi domestik dan luar : komunisme, krisis ekonomi, inflasi tinggi; tidak menyebabkan Asean dan Mercosur menjadi pincang sebelah. Sebaliknya, keduanya berupaya menyusun strategi (neomerkantilisme & neoliberalisme) memanfaatkan globalisasi. Kemajuan Asean dan Mercosur tidak lepas dari kestabilan politik dan ekonomi aktor dominan di dalamnya: ASEAN-Indonesia, Mercosur-Argentina dan Brazil. Jika ASEAN, sejak mula terbuka terhadap kerjasama internasional, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kawasan yang lebih perpetual daripada Mercosur, namun demikian sedikit perubahan kebijakan perdagangan oleh Brazil-Argentina, memberi kontribusi yang irresistable. Dengan demikian, Asean dan Mercosur telah melakukan penyesuaian-penyesuai dengan mengkombinasikan kebijakan yang both neomerkantilis dan neoliberalis untuk meraih minimal cost dalam perdagangan internasional. Walaupun demikian, khusus bagi Asean, dikarenakan Asean merupakan rezim regional yang bergerak berdasarkan prinsip kedaulatan yang bersandar pada pemerintah dan pasar. Oleh karena itu, asean tidak akan mengalami perubahan yang signifikan sepertihalnya Merocsur, selama kedua kondisi di atas tidak berubah secara dramatik[4].
SUMBER
Guanshen, Lu. 2005. Assessment on Performance of ASEAN Economic Integration.
Jones, David Martin and MLR Smith. 2006. Asean and East Asian International Relations: Regional Delusions.Massachusetts : Edward Elgar Publishing Ltd.
Pang, Eul-Soo. 2004. AFTA and MERCOSUR at the crossroads: security, managed trade, and globalization.University of Colorado.
[1] Pang. 2004. p.122.
[2] Pang. 2004. p.138.
[3] Pang. 2004. p.137
[4] Guansheng. 2005.p.15
“AFTA and MERCOSUR at the crossroads: security, managed trade, and globalization”
“AFTA and MERCOSUR at the crossroads: security, managed trade, and globalization”
ASEAN dan MERCOSUR masing-masing menghadapi tantangan yang berbeda dalam menyiasati globalisasi, menyebabkan keduanya tidak berperan utuh sebagaimana yang dicita-citakan baik dalam hal keamanan yang cenderung natural dan perdagangan yang cenderung tenggelam oleh iklim dan kepentingan politik yang ada dalam internal rezim itu sendiri. Secara komparatif, fungsional ASEAN dan MERCOSUR yang demikian seakan masih belum seimbang dengan fungsionalisme Uni Eropa dalam setiap kegiatannya yang cenderung lebih banyak signifikan terhadap dunia global dan masyarakat internasional. Sebagai contoh, Uni Eropa berhasil membantuk Mexico keluar krisis—lemahnya mata uang peso di tahun 1994-1995. Sedangkan ASEAN gagal membantu negara anggotanya yang sedang terbelit krisis 1997-1998[1].
Sebaliknya, setelah peristiwa 11 September, jauh dari dampak positif diduga sebagai pusat perkembangan islam radikal yang terkait dengan terorisme global, ASEAN beralih pada isu keamanan, isu utama karena kerjasama ASEAN-asing dalam AFTA banyak ditentukan oleh kestabilan keamanan kawasan. Berbeda dengan ASEAN dan AFTA-nya, Amerika Selatan—lazim disebut Latin Amerika, menghadapi gelombang yang sama dimana perkembangan neoliberalisme menjadi batu sandungan terhadap kemajuan MERCOSUR—Common Market of The South. Namun, reformasi oleh Brazil-Argentina telah berhasil memodifikasi nilai-nilai yang ada dalam internal MERCOSUR, sehingga kini Mercosur menjadi lebih terbuka terhadap kerjasama asing, utamanya negara non-Mercosur.
Problems with Small Regional Free Trade Arrangements
Isu keamanan telah menjadi katalisator berkembangnya kerjasama yang lebih komprehensif di berbagai kawasan (Eropa Timur, Asia dan Eropa) pasca 9/11, demikian juga antaranggota ASEAN. Dalam usaha optimalisasi AFTA maka ASEAN mencari solusi guna menjamin keamanan kawasannya melalui kebijakan-kebijakan pemberantasan jaringan teroris dan Islam radikal yang mengancam. Sebagai tindak lanjut ASEAN mendirikan kerjasama secara khusus dalam bidang militer keamanan dan peningkatan kepercayaan masyarakat internasional dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat internasional lain, Uni Eropa dan NAFTA.
Bertolak dari pengalaman masing-masing negara ASEAN yang pernah dipenetrasi oleh Komunisme, maka antikomunisme menjadi pertimbangan penting dalam menysun pakta kerjasama dengan beberapa negara berpengaruh. Masing-masing negara berpengaruh tersebut memiliki kepentingan berbeda terhadap ASEAN, misalnya China berusaha untuk menjauhkan pengaruh Amerika dengan melakukan strategi interdependensi perdagangan yang menyeluruh di seluruh ASIA; Jepang menanamkan pengaruh sama terhadap kawasan ASIA, utamanya ASEAN, tanpa harus terdesak oleh China; berbeda dengan keduanya, pasca 9/11 Amerika melihat pentingnya untuk melakukan kerjasama keamanan dengan negara-negara kawasan ASEAN dalam rangka memberantas terorisme menjadi prioritas utama politik luar negerinya.
ASEAN and MERCOSUR in the wind
Berdasarkan uraian di atas, hal tersebut mengakibatkan ASEAN seakan lebih rentan terhadap keamanan regional daripada isu-isu lain, termasuk perdagangan dan keuangan. Dengan kata lain, faktor keamanan kemudian menjadi pertimbangan yang lebih penting dalam konteks kerjasama ASEAN-AFTA karena selain ASEAN tidak mengantisipasi dampak perang terhadap terorisme global oleh Amerika dan sekutunya, keamanan merupakan isu paling populer dan ancaman paling dominan terhadap kestabilan ekonomi politik regional. Namun demikian, bukan sesuatu yang dibesar-besarkan jika kestabilan ekonomi politik regional ASEAN dan AFTAn ‘idealnya bergantung pada usaha Indonesia menstabilkan kondisi politik dan ekonominya mengingat kuantitas populasinya.
ASEAN merupakan regionalisme yang terbuka yang sangat bergantung pada kerjasama dari pihak asing, secara komparatif berbeda dengan MERCOSUR yang cenderung tertutup dan independen terhadap kerjasama dengan negara non-MERCOSUR. Hal ini yang mungkin mengakibatkan pertumbuhan ekonomi ASEAN lebih unggul daripada MERCOSUR[2].
MERCOSUR: the world third largest Free Trade Area
Kedudukan MERCOSUR dalam perdagangan internasional dan masyarakat internasional mulanya dinilai tidak terlalu signifikan dikarenakan MERCOSUR merupakan regionalisme yang tertutup dari bentuk kerjasama dengan negara non-MERCOSUR. Ketertutupan Latin Amerika tersebut tidak lagi menjadi hal yang esensial karena MERCOSUR lebih banyak digerakkan oleh aktivitas ekonomi Brazil dan Argentina yang melirik neoliberalisme Amerika sehingga mau tidak mau dolar kemudian diterima dalam intern MERCOSUR Latin Amerika, dengan kata lain Mercosur membuka diri terhadap kerjasama perdagangan internasional yang notabene menjadi lebih menguntungkan, utamanya jika kerjasama tersebut mampu mengeluarkan beberapa negara Latin Amerika dari krisis dan ancaman inflasi tinggi[3].
FDI (Federal Direct Investment) & FPI (Federal Portfolio Investment) : become a subtitute for Trade
Signifikasi FDI dan FPI bagi ASEAN dan MECOSUR adalah sebagai konektivitas atau jembatan yang menghubungkan keduanya dengan perdagangan internasional yang lebih menyeluruh. Dalam FDI dan FPI, keduanya merupakan implementasi kombinasi neomerkantilis (ASEAN) dan neoliberalis (MERCOSUR) sehingga keduanya dapat bersinergis langsung dengan iklim perdagangan masyarakat internasional yang serupa: Uni Eropa dan NAFTA.
SIMPULAN
Berbeda dengan Uni Eropa, ASEAN belum mampu membuktikan efektifitas asistensi permasalahan ekonomi negara-negara anggotanya, sementara MERCOSUR masih berhadapan dengan adaptasi dengan perdagangan internasional yang cenderung neoliberal sehingga sebagai managed trade (pasar regional masih dikendalikan oleh kebijakan-kebijakan regional); keduanya belum berperan maksimal sebagaimana cita-cita awal pembentukannya.
Keamanan dan stabilitas politik masih menjadi isu utama kemunduran pengaruh Asean terhadap perdagangan internasional. Merkosur masih baru terhadap perubahan yang diusung oleh Brazil dan Argentina. Kepentingan negara-negara ekonomi besar terhadap Asean dan Mercosur terletak pada Asean: rentan terhadap gelombang komunisme dan kawasan industri baru di Asia; Merkosur: perekonomian yang terbuka dengan diterimanya dolar sebagai alat transaksi perdagangan internasional di Latin Amerika. Baik Asean maupun Mercosur, keduanya berusaha untuk menyusun strategi guna menyiasati perubahan yang tidak siap diantisipasi selama proses globalisasi: Asean: menjalin kerjasama keamanan dengan Amerika sebagai upaya menciptakan confidence-building sessions; Merkosur: terbuka terhadap kerjasama dengan negara non-Merkosur.
OPINI
Adanya tantangan globalisasi domestik dan luar : komunisme, krisis ekonomi, inflasi tinggi; tidak menyebabkan Asean dan Mercosur menjadi pincang sebelah. Sebaliknya, keduanya berupaya menyusun strategi (neomerkantilisme & neoliberalisme) memanfaatkan globalisasi. Kemajuan Asean dan Mercosur tidak lepas dari kestabilan politik dan ekonomi aktor dominan di dalamnya: ASEAN-Indonesia, Mercosur-Argentina dan Brazil. Jika ASEAN, sejak mula terbuka terhadap kerjasama internasional, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kawasan yang lebih perpetual daripada Mercosur, namun demikian sedikit perubahan kebijakan perdagangan oleh Brazil-Argentina, memberi kontribusi yang irresistable. Dengan demikian, Asean dan Mercosur telah melakukan penyesuaian-penyesuai dengan mengkombinasikan kebijakan yang both neomerkantilis dan neoliberalis untuk meraih minimal cost dalam perdagangan internasional. Walaupun demikian, khusus bagi Asean, dikarenakan Asean merupakan rezim regional yang bergerak berdasarkan prinsip kedaulatan yang bersandar pada pemerintah dan pasar. Oleh karena itu, asean tidak akan mengalami perubahan yang signifikan sepertihalnya Merocsur, selama kedua kondisi di atas tidak berubah secara dramatik[4].
SUMBER
Guanshen, Lu. 2005. Assessment on Performance of ASEAN Economic Integration.
Jones, David Martin and MLR Smith. 2006. Asean and East Asian International Relations: Regional Delusions.Massachusetts : Edward Elgar Publishing Ltd.
Pang, Eul-Soo. 2004. AFTA and MERCOSUR at the crossroads: security, managed trade, and globalization.University of Colorado.
[1] Pang. 2004. p.122.
[2] Pang. 2004. p.138.
[3] Pang. 2004. p.137
[4] Guansheng. 2005.p.15
ASEAN AND THE ASEAN REGIONAL FORUM
“ASEAN and the Asean Regional Forum”
Pembentukan ASEAN sebagai rezim secara fungsional dan struktural merupakan reaksi dari adanya: (1) keinginan untuk menghindari konflik antarnegara sekawasan, (2) transformasi ‘lingkungan politik regional’ (pemerintah) negara-negara yang bertikai, dan (3) keinginan historis yang sama untuk bebas dari penjajahan, terbukti karena ide pendirian Asean semula berasal dari berbagai perjanjian-perjanjian rekonsiliasi regional untuk menjembatani konflik-konflik regional tersebut (misalnya Indonesia-Malaysia dan Manila-Malaysia) dengan perbaikan hubungan bilateral masing-masing.
Pada era perang dingin, kawasan Asia Tenggara dinilai rentan—karena pure—dari berbagai pengaruh politik, salah satunya peristiwa pendirian Konfederasi Malaysia yang ditentang oleh Indonesia karena dicurigai sebagai benih kapitalisme-westernisasi Inggris-Amerika: bentuk penjajahan baru. Pasca perang dingin, peran fundamental Asean sebagai organisasi regional dan rezim tidak lagi signifikan seperti ketika Asean pertama kali berdiri dimana kegiatan Asean hanya terfokus pada keinginan untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi semata—ini menjadi kelemhan ASEAN. Sehingga ketika bentuk penjajahan modern globalisasi mulai muncul disertai naiknya pamor China sebagai kekuatan baru ekonomi dunia—yang notabene menyerukan kesuksesan ekonomi sosialis-komunisnya, timbul kekhawatiran yang sama sebagaimana konflik Indonesia-Malaysia terdahulu mengenai pembentukan konfederasi Malaysia.
Oleh karena anggota Asean memiliki nilai yang dianut bersama yakni avoidance conflict, maka Asean membentuk forum internal: Asean Regional Forum guna menjamin keamanan secara kolektif yakni menghindari konflik (ancaman) disebabkan oleh globalisasi dan perkembangan ekonomi China, khususnya bagi kawasan Asean.
KEDUDUKAN ASEAN DALAM ARF (Asean Regional Forum)
ARF merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN—dalam kaitan tersebut, ASEAN merupakan penggerak utama dalam ARF—pada tahun 1994 sebagai suatu wahana dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan khususnya ARF dimaksudkan sebagai respon untuk menghindari konflik akibat penetrasi komunisme Beijing di Vietnam.
ARF merupakan satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Jepang, Rusia dan Uni Eropa (UE). ARF menyepakati bawa konsep keamanan menyeluruh (comprehensive security) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu lainnya seperti isu keamanan nontradisional.
Tujuan ARF antara lain mengembangkan dialog dan konsultasi konstruktif mengenai isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepentingan dan perhatian bersama, serta memberikan kontribusi positif dalam berbagai upayan untuk mewujudkan confidence building dan preventive diplomacy di kawasan Asia Pasifik.
EVOLUSI ARF—Asean Regional Forum
Semenjak pendiriannya di Bangkok, Juli 1994, ARF telah mengalami suatu proses evolusi yang terdiri atas (1) pemajuan peningkatan kepercayaan antarnegara peserta; (2) pengembangan diplomasi pencegahan dan (3) elaborasi mengenai pendekatan untuk pencegahan konflik. Sehingga sebagai suatu forum dialog, ARF memiliki peran instrumental bagi penciptaan dan pengembangan transparansi, peningkatan kepercayaan dan pengertian sehingga dapat menghindarkan atau mengurangi rasa saling curiga dan salah pengertian antara negara peserta. Hal inilah yang dimaksudkan dapat meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas nasional.
SIMPULAN
Adanya berbagai kecurigaan terhadap ancaman bentuk penjajahan baru khususnya pada masa perang dingin, menjadi sumber konflik sehingga timbul rasa curiga antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara dimana beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina: condong pada kapitalisme-westernisasi, berseteru dengan sisanya yang condong pada komunisme (Indonesia, Vietnam dan Kamboja). Berangkat dari ide untuk mengaburkan konsep kapitalisme dan komunisme dalam negara-negara satu kawasan, maka dibentuklah Asean. Walaupun demikian, meskipun transformasi politik terjadi pada hampir semua peserta Asean membawa perbaikan hubungan bilateral masing-masing, ancaman dari luar tetap eksis (ancaman tersebut antara lain adalah pengaruh globalisasi dan kemajuan pesat perekonomian China yang dikenal sosialis-ekonomis). Sehingga, Asean perlu mendirikan suatu forum kerjasama yang didalamnya mendukung keamanan secara kolektif guna menghindari konflik akibat pengaruh persebaran komunisme di Asean; forum tersebut yakni ARF. Metode dan pendekatan yang digunakan ARF antara lain meliputi partisipasi dan kerjasama aktif, penuh serta seimbang dimana ASEAN menjadi penggerak utama ARF. Oleh karena itu, pendekatan yang dianut oleh ARF bersifat evolusioner dan berlangsung dalam tiga tahap besar, yaitu Confidence Building,, Preventive Diplomacy, dan Conflict Resolution yang menjadi norms dan principles dalam rezim ARF di dalam ASEAN.
OPINI
Meskipun ARF masih relatif baru, namun akhir-akhir ini ia telah menjadi kontributor berharga bagi pemeliharaan harmoni dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Kinerja ARF dilengkapi oleh entitias non-pemerintah dalam lingkup ARF. Kepentingam ARF antara lain untuk menciptakan forum dialog yang terintegrasi dalam ARF serta adanya kepentingan bahwa Asia Tenggara merupakan kawasan yang esensial dalam beberapa dekade mendatang dikarenakan potensinya sebagai kawasan berkembangnya industri baru dunia—new industrial world. Oleh karena itu, banyak negara-negara tertarik pada ARF[1].
[1] Sumber
Emmers, Ralf. 2004. The Formation and Institutional Evolution of ASEAN and the ARF: dalam ‘Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF’. New York.
