KISI KISI UAS ASIA TENGGARA

ETHNIC CONFLICT KULIAH 8

Filipina

• Pemberontakan dilakukan oleh suku Moro yang didasarkan karena Agama → separatisme Muslim Moro di Pulau Mindanao
• Faktor-faktor yang mempengaruhi:

1. Masalah sejarahàBangsa Moro mengatakan bahwa inkorporasi bangsa Moro ke Filipina adalah sesuatu yang immortal dan ilegal annexation
2. Masalah sosial budaya àadanya perbedaan ideologi antara kaum islam dan nilai-nilai sekularismme barat, kedatangan transmigran Katholik dari utara
3. Masalah politik àpemerintah kurang mengakomodasi aspirasi bangsa moro
4. Masalah sumber dayaàPembagian sumber daya yang tidak merata

→ Sampai saat ini, pemerintah Filipinna belum dapat mengeluarkan kebijakan apapun yang mengarah kepada situasi yang lebih baik

Burma

• Gerakan separatisme di Burma lebih mengarah kepada permasalahan suku

Karen + shah = pemberontakan thd burmese

Karenàberasal dari Thailand dan pada umunya tinggal di perbukitan atau pedesaan

Shahà berasal dari china,laos dan pada umunya tinggal diperkotaan

• Faktor-faktor yang menyebabkan separatisme:

1. Kebijakan pemerintah yang mengaliensi dari budaya asli
2. Pemaksaan penggunaan bahasa burmese dan agama budhism
3. Kebijakan yang dilakukan oleh Unuàuniformityàone language;one culture;one religion

Yang telah dilakukan pemerintah:Represi Militer

Thailand (PULO dan NEW PULO)

• Adanya pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Patani yang notabene beragama Islam terhadap bangsa Thai yang beragama Budha

Faktor-faktor:

1. Pembangunan yang tidak merata
2. Romantisme masa lalu terhadap kejayaan Kerajaan Pattani Darussalam
3. Dukungan akibat adanya kontak dengan kerabat etnis di wilayah Kelantan, Malaysia (aktivitas lintas batas negara)
4. Orientasi Islam, ketiga faktor tersebut terangkum dalam hijra (bahwa seluruh komunitas Islam memiliki hak dan kewajiban untuk menarik diri dari segala bentuk ‘penyiksaan’ yang beresiko pada eksistensinya)
5. Saling berburuk sangka antara kaum patani dengan Thai.

Patani->thai :kafir dan penyembah berhala

Thai->patani : pemalas, jorok, tidak dapat dipercaya

Yang telah dilakukan pemerintah:

Sebenarnya pemerintah Thailand telah melakukan banyak kebijakan antara lain:

1. Dihapuskanya pendidikan agama Islam dari kurikulum pendidikan
2. Dilarangnya penggunaan baju atau segala tribut yang menggambarkan keislaman ex.peci,baju kurung

Dimana kebijakan itu diasumsikan agar semua warga negara Thailand merasa sebagai satu kebersamaan namun yang terjadi,hal ini justru menimbulkan perasaan “tidak terima” dari kaum patani à pemberontakan

Indonesia

• Aktivitas separatisme sudah ada di Aceh sejak 1950an
• Faktor penyebab separatisme :

–        Asumsi yang berkembang bahwa Aceh tidak pernah mendapatkan keuntungan dari sumber daya yang dimilikinya sendiri termasuk tidak mendapat prioritas pembangunan karena di era Soeharto khususnya pembangunan terpusat pada Jawa

–        Ketidaksetujuan terhadap kebijakan transmigrasi ppemerintah à kekhawatiran terhadap penggerusan tradisi oleh tradisi politik dan budaya Jawa

–        Penolakan terhadap sekularisme pemerintah Indonesia

–        Tekanan militer di Aceh

Bu sartika

Understanding:
1. Religious Conflict

2. Ethnic Conflict

3. Vertical Conflict (Government-Group/Sub-nation), ex/ GAM Vs Pemerintah Indonesia
4. Horizontal Conflict

Basic for Resurgence

ü  Religious :

- minority depression

- their religion is difference to      state/majority religion

- create states based on religion

- global religion unity

ü  Economics

- Economic gap

- Unfairness of economic benefit

- Unequal economic development, and allocation

ü  Political :

- unfairness of political promise

- un fairness of political representative

- unsustainable political policy: transmigration, assimilation

- enforce mono character

ü  Social

- race/sub nation threatening

- cultural practice undermined/marginalized

Intensify bitterness

ü  Political conflict management

• - neglect the aspiration
• - force approach

ü  Military solution

ü  Elite mobilisation

ü  Support from regional/international

ü  Legitimation building

Singh, Bilveer. The talibanization of Southeast Asia: losing the war on terror to islamist extremist. 2007. London: Greenwood Publishing Group

KULIAH 10 Terorisme di Asia Tenggara

Who Are they?

• In Philippines: Abu sayyaf Group (ASG) → Islamic Moro National Liberation Front (MNLF), MILF→ ???
• Thailand: Pattani United Liberation Organization (PULO) ?
• Indonesia: Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ?, Al Jamaah-Al Islamiyah – Jamaah Islamiyah (JI)
• Malaysia: Rajah Sulaiman Revolutionary Movement (RSRM), Kumpulan Militan Malaysia (KMM) in Malaysia

Differences between terrorist and insurgence

• Terrorist :

–     seek to discredit the state by demonstrating that it is incapable of providing safety and social stability in those polities they are contesting

–     recourse to religion as a basis of action.

• Separatist organisations :

–     are less focused on the demonstrating a state’s impotents and more concerned with the primary political objective of separation or independence from the authority of the state they are challenging.

–     used the religion (Islam) to strengthen their identity

–     on exploiting class differences or ethnic divisions

How to Combat?

• Hard Power: military, economi
• Soft Power: ideologi, ide-ide : deradikalisasi.?

Brown, David. 1988. From Peripheral to Ethnic Nations: Separatism in Southeast Asia. Columbia: Pacific Affair, University of British Columbia

KULIAH 11 ASEAN

What is Norm?/Order

1. The way they do
2. They way they relate each other
3. “inter subjective framework for interaction and socialization ”
4. Informal/formal rule
5. Written/unwritten agreement

Why discuss about Regional Norms

1. Tension between Universal value and regional value
2. ex. Cooperative security  (CSCE) can not apply to ASEAN, reject by China.
3. US bilateral relations rather than hegemony
4. Regionalisation is flourish when realism and neoliberalism is not matter.
5. Non intervention for domestic
6. Appreciate to State sovereignty is high
7. Less interdependence, economy
8. Voting is not the modus operandi
9. ASEAN is not balancer

10.  ASEAN is not phenomenon of BoP.

11.  Multilateral inst building not legalistic, formal, but more sociological and intersubjective

Why study Norms/Identity (Theoretical)

1. Realism view can not comprehensively apply in ASEAN
2. Material can not explain
3. Neoliberalism can not explain successfully

Some Norms in ASEAN

1. ASEAN way
2. Consensus
3. Avoiding conflict
4. Save the face
5. Musyawarah mufakat
6. Informality
7. Flexible engagement
8. Enhance interaction

Characteristics of Open Regionalism/Cooperative Security

1. Inclusive
2. Non discrimination
3. Transparency
4. Using consultancy
5. Dialogue

Soft regionalism/flexible consensus

1. Informal
2. Avoidance of excessive institutionalization
3. Ad hoc rather than permanent
4. Concept and practice consensus/not unanimity
5. Concept five minus one.
6. Musyawarah mufakat
7. Not airing the differences in public
8. Thinking multilateral but adopt bilateral
9. pragmatic

The Impact/Conclusion

1. Process orientated, rather than outcome structural change
2. Identity driven than interest driven

What is ASEAN?

Amitav Acharya (1990: 14) ASEAN merupakan bentuk aspirasi dari para pendiri ASEAN untuk mewujudkan “satu (kesatuan) Asia Tenggara” → suatu bentuk dasar dari komunitas regional dari negara-negara Asia Tenggara, yang memiliki norma dan nilai fundamentalàidentitas bersama

ASEAN Way

• Manajemen konflik a la ASEAN
• ASEAN Way membentuk pola diplomasi khas ketimuran àmusyarawah dan mufakat.
• Berakar dari budaya Melayu, yang menekankan pada konsensus dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Tantangan ASEAN

• Negara-negara anggota lebih mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri daripada kepentingan bersama dari ASEAN
• keberagaman budaya
• sikap pragmatis dari masing-masing negara
• terdapat perbedaan pandangan ekonomi dan politik

Solusi

• Mengembangkan sense of belonging
• Menciptakan identitas bersama komunitas regional
• Mengupayakan professionalisme
• Meminimalisasi pragmatisme negara-negara ASEAN
• Memperketat pengawasan penghormatan terhadap kedaulatan negara

Tan, Andrew TH. Relations among the ASEAN states: bilakteral tensions and prospects for security community. Vol 13 no2

KULIAH 12 SECURITY COMMUNITY IN ASEAN

The supportive Factors for SC

–     integration

–     Close interdependence

–     Supra level of institutions

–     Commonality: Similarity ideology, cultural, social, religion

Characteristics: A security community usually brings together a group of ‘like minded’ actors who often develop common criteria of inclusion and exclusion.

Typologies: Pluralist (the US and Canada), Amalgamated (the US)

Typology

Nascent: shared threat perceptions, expected trade benefits, collective identity, and organisational emulation.

Ascendant: tighter military coordination, reduced fears, the beginning of cognitive transition, inter-subjective processes, collective identities, and dependable expectations of peaceful change.

Mature: institutionalization, supra-nationalism, a high degree of trust, and low or no probability of military conflicts

Security Community of ASEAN

–     Historical development of ASEAN: Bali Concord I, Zopfan, ASEAN Summit, AFTA, ARF

–     Still exist for more than 40 years

–     No significant war among the members

–     the Bali Concord II in 2003

–     the ASEAN Charter 2007.

–     Amitav Acharya: ASEAN is nascent

–     loose security communities → because of their relatively lower levels of integration, institutionalisation and more questionable democratic values.

–     Kritik: Imitation community & an illusion of community

Kontradiksi:

–     Still conflict, no peaceful dividend

–     as rife with tension resulting from geopolitical competition between the U.S. and China after Cold War.

–     lacks a ‘general purpose’ and thus can not generate a common response to mutual threat perceptions

–     institutionalist, and collective identity is not really very strong

–     non-binding and informal relationships among their members are usually not organisations

–     High / traditional state sovereignty

Jones, David M & Smith, Michael L.R. 2002. ASEAN’s Imitation Community. Tasmania: University of Tasmania

KULIAH 12 ASEAN-GREAT POWER

How does the relations been arranged between SEA and Great Powers?

1. Understanding Balancing

• States facing an external threat will align with others to oppose the states posing threat.
• Tendencies:
• - threatening state’s aggregate power
• - nearer powerful state greater state offensive capabilities
• More aggressive states perceive intentions

2. Understanding bandwagon

• States facing an external threat will ally with the most threatening power → The greater a state’s offensive capabilities

Historical background SEA relations with great powers

• Bipolar system,

–     containment policy

–     Bilateral

–     Alliances : SEATO, Thailand, Philippines.

–     Balancing

Post Cold War → unipolar

General Perception

• US: a benign power
• China:

–     distrust , for reasons of geographical proximity, historical enmity and interference, contemporary territorial disputes, and rising economic competition

–     No more China Threat but China challenge.

Strategic policies to other great powers

• omni-enmeshment: political and economic means, through bilateral efforts, and through the use of multilateral regional institutions: developing closer economic  relations, creating political/security dialogues, exchanges, and cooperation, establishing military exchanges and relationships.
• Hedging : neither to pick sides nor to exclude certain great powers, but rather to try to include all the various major powers in the region’s strategic affairs→Need great powers to intertwined

Example of omni-enmeshment policies

I.

Vietnam – US and India – while maintaining close traditional tie with China

Indonesian defense tie with US, China and Australia,

II

Singapore – Thailand policymakers have tried to

turn the geopolitical reality of great power penetration to their benefit. elevated national goals of diversifying bilateral relations with major powers by promoting them as integral elements of policies to manage

regional stability

The Positive for Omni-enmeshment policies

• mediates against the possibility of violent rivalry between major powers
• these powers will discover that they have common interests that are not mutually exclusive, such as the economic benefts of free trade and secure trading routes in the region

Balancing Strategic

• Not in realist terms : neither balance against the preponderant power of the United States, nor do they obviously balance against the potentially bigger perceived threat of China
• indirect military balancing policies:
• (1) undertaken by individual states unilaterally or bilaterally, aimed at deterring a range of potential threats; and (2) regional “complex balancing” policies that encompass multiple balancing media and targets, with
• the wider aim of forging a regional balance of influence that goes beyond the military realm

Tow, William. 2003. US bilateral security alliances in the Asia Pasific: Moving Beyod Hub and Spokes. Hobart: University of Tasmania

Criteria:

–     Open Book

–     No lap top

–     No sharing material

Marking:

–     Use the theoretical/references(write the name, year)

–     Your logical/chronological argument.

–     Creativity.

Regionalisme terbuka dan keamanan kooperatif

Regionalisme terbuka dan keamanan kooperatif

Multilateralisme, dasar utama yang mendasari adalah norma atau perilaku pemerintahan. Sebagaimana Ruggie (1992: 568) menyatakan, ‘Sebagaimana intinya, multilateralisme mengartikan koordinasi hubungan antartiga atau lebih negara berdasar prinsip tertentu’. Caporaso (1993:54-5) mengartikan ‘menggeneralisasikan prinsip-prinsip untuk bertingkah laku’, norma-norma yang tergeneralisasi dengan negara lainnya’  merupakan property esensial dalam multilateralisme. Dalam area ekonomi, prinsip kuncinya adalah nondiskriminasi. Dalam bidang keamanan, multilateralisme terkait dengan penciptaan non-exclusionary setting untuk keperluan keberlanjutan perintah, regulasi konflik dan perdamaian. Baik dalam area ekonomi dan juga keamanan, keduanya mengusahakan suatu bentuk partisipasi aktor melawan diskriminasi, mengupayakan transparansi, dan jaminan bersama dan menyelesaikan masalah berkelanjutan secara damai dan kontruksif.

Prinsip-prinsip nondeskriminasi dan transparansi ini pun tertanam dalam APEC dan ARF. Tujuan dari APEC adalah perdagangan terbuka dan bebas serta investasi di wilayah pada tahun 2010 dengan negara berkembang pada tahun 2020. Sementara ARF masih kurang memiliki road map yang jelas, masih membawa kepada tujuan umum terciptanya pola terprediksi dan terkontruksi hubungan wilayah Asia Pasifik. Jika pembicaraan utama dalam APEC adalah regionalism terbuka maka jelas kooperasi keamanan regional dan dialog antarnegara Asia Pasifik terkait di dalamnya. Maka poin kuncinya adalah keinklusifan atauu komitmen untuk kemugkinan selanjutnya, dialog harus terjadi sebanyak aktor utama yang terkait… jika ada yang ingin menjadi anggota, ia harus mengambil criteria partisipasi atau untuk agenda daripada pengetahuan relevan untuk terdefinisi sebagai wilayah (Dewitt, 1994).

Berbeda dengan NATO yang man prinsip-prinsip nondeskriminasinya hanya berlaku di kalangan negara anggota NATO sendiri, ARF lebih seperti CSCE (Conference of Security cooperation in Europe) yang mana lebih mengembangkan persahabatan ketimbang indentifikasi musuh (Straits Times 23 Juli 1994: 1). Proposal ARF untuk mengupayakan transparansi tertuang dalam Concept paper yang diciptakan ASEAN 1995 yang mana di dalamnya ditentukan pertukaran pertahanan atas dasar sukarela dan meninngkatkan dialog isu bilateral, sub regional dan regional.

DEVANIA ANESYA/ 070810535

Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia

Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia Analyzing regional security strategies

Dalam artikel ini akan sedikit banyak menjelaskan bagaimana ASEAN dan tentunya negara di dalamnya mengaplikasikan kebijakan mengenai stabilitas dan keamanan regional setelah era perang dingin dengan menggandeng kekuatan-kekuatan besar. Artikel ini mengadopsi fokus mengenai tatanan regional yang menjelaskan tentang seberapa penting dan strategisnya institution building di Asia Tenggara serta bagaimana kepentingan tersebut saling berrelasi satu sama lain. Perilaku stabilitas regional di Asia Tenggara mendefinisikan logika dari realis dan liberalis karena strategi berpikir aktornya yang bertujuan memfasilitasi transisi kearah tatanan regional. Dalam hal ini bisa saja tatanan ini digunakan untuk mengoptimalisasi Balance of Thread, regulasi mengenai relasi antar negara, dan adanya distribution of power (realis) atau kerjasama regional seperti berkembangnya multilateralisme, institusi-institusi dan stabilitas regional (liberalis). “Omni-enmeshment” of Major Powers in the Region Satu dari dua kunci ke arah jalur pengaturan regional di kawasan Asia Tenggara adalah “omni-enmeshment” oleh kekuatan-kekuatan utama. Dalam artikel ini, penulis menggunakan istilah “enmeshment” atau keterikatan untuk menunjukkan sebuah proses yang melibatkan negara-negara agar mereka dapat menarik diri dalam keterlibatan mendalam terhadap masyarakat internasional maupun regional, termasuk dengan perubahan-perubahan dan hubungan-hubungannya yang mengacu pada integrasi berjangka panjang. Pada prosesnya, target kepentingan negara tidak ditetapkan sebelumnya dan masih bisa berubah. Konsep ini berada diantara dua spektrum yaitu penyelarasan ide-ide, di satu sisi, dan komunitas keamanan di sisi lain. Ini lebih dari sekedar keterlibatan karena di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dari pengidentifikasian perubahan, dan karena lebih mudah untuk mengakomodasi obyek atau target yang acak. Pendeskripsian yang nyata adalah pada strategi yang dibuat oleh Asia Tenggara dalam melibatkan negara China dalam bidang ekonomi dan politik, melalui upaya bilateral, dan melalui penggunaan institusi-institusi regional yang bersifat multilateral. Upaya ini juga berkembang ke arah hubungan ekonomi, menciptakan dialog-dialog politik dan keamanan, pertukaran antar negara, dan kerjasama serta mendirikan military exchanges dan hubungan yang tidak hanya berpengaruh bagi China, namun juga berpengaruh pada US, dan negara-negara yang merupakan kekuatan utama di kawasan mereka seperti Jepang, Korea Selatan dan India. Dengan enmeshing beberapa kekuatan besar ini ke dalam lembaga-lembaga dan norma-norma regional, maka hal ini mencerminakan bahwa negara-negara Asia Tenggara ingin melibatkan diri secara aktif di dalam kawasan dengan cara mengadakan hubungan baik dari segi politik, ekonomi, dan pertahanan. Hal ini menunjukkan bahwa enmeshment ini akan mengarah pada stabilitas kawasan yang lebih besar. Tentu saja, negara-negara besar akan mampu ‘mengawasi satu sama lain’ dan bertindak sebagai pencegah bersama terhadap adventurism. Sehingga dalam pengertian ini, enmeshment menjadi suatu pencegah kemungkinan persaingan kekerasan antara kekuatan besar di kawasan dan agresi kekuatan besar terhadap negara-negara yang lebih kecil. Tujuan dari hedging strategy di sini bukan untuk menghasilkan keseimbangan kekuasaan multipolar dalam arti konvensional, karena negara-negara besar yang terlibat di sini, tidak semuanya di “liga” yang sama. Sebaliknya, banyak negara-negara Asia Tenggara lebih memilih untuk mempertahankan Amerika Serikat sebagai negara superpower, dengan Cina sebagai kekuatan besar secara regional, dan India, Jepang, dan Korea Selatan sebagai kekuatan regional second-tier. Negara-negara di Asia Tenggara juga merasakan ketegangan ketika munculnya kekuatan potensial pada saat transisi ke arah sistem regional multipolar dengan beberapa kekuatan-kekuatan utama berkompetisi melawan satu sama lain. Untuk menghindari kondisi tersebut, mereka mencoba untuk memasukkan kekuatan-kekuatan utama pada region’s strategic affairs. Country Level Omni-Enmeshment Policies Dalam upaya kerjasama untuk meningkatkan keamanan dan kestabilan regional, ASEAN mengundang negara-negara “Major Power” dalam kerjasama tersebut. Ada dua level dalam kebijakan Omni-Enmeshment : 1. Omni-Enmeshment skala kecil, dalam level ini fokus kerjasama lebih diarahkan pada segi “security intraregional” di mana satu negara melakukan kerjasama strategis dengan beberapa “major power”. Contohnya Indonesia menjalin kerjasama dengan AS, China, dan Australia, terutama dalam hal menanggapi serta menanggulangi bersama isu-isu terorisme, HAM dan ada kerjasama dalam pelatihan militer bersama. 2. Omni-Enmeshment skala berkembang, dalam skala ini ,dalam lingkup ASEAN, Thailand dan Singapura merupakan contoh negara yang menggunakan kebijakan ini. Dalam kebijakan skala ini, pengambil kebijakan mencoba untuk merubah realitas geopolitik yang dimiliki oleh kekuatan besar untuk kepentingan mereka sendiri. Artinya negara-negara tersebut memperluas relasi hubungan bilateral untuk mengatur stabilitas regional. Contohnya Singapura, Singapura dalam hal ini juga menjadi negara yang meminjam keuatan negara besar, tetapi disisi lain ada upaya lebih yang dilakukan Singapura untuk mendapatkan pinjaman kekuatan tersebut, yaitu dengan memfasilitasi negara-negara besar tersebut. Thailand pun melakukan strategi kebijakan yang sama dengan Singapura tetapi melalui reaksi yang berbeda. Jika Singapura aksinya dilakukan dengan menggandeng AS untuk kestabilan militer di Singapura, tetapi disisi lain Singapura harus membantu Amerika dalam relasinya dengan China. Why omni-enmeshment? Banyak negara di asia tenggara berupaya mengejar strategi omni-enmeshment baik secara individu maupun melalui ASEAN. Tujuan dan objek enmeshment berbeda-beda di tiap negara, salah satunya adalah keinginan untuk meningkatkan regional leadership, dan ambisi untuk mengubah great power behavior. Upaya ini tidak diselaraskan dengan ASEAN. ASEAN justru digunakan sebagai wadah untuk mengimplementasikan kebijakan enmeshment disaat anggota states telah menyetujui bahwa proses peningkatan dan informalitasnya cocok untuk upaya seperti ini. Omni-enmeshment berfungsi dalam 3 cara, melalui pencantuman legitimasi, yang kedua adalah hubungan institusionalisasi, yang ketiga adalah kerjasama keamanaan. Penciptaan kekompleksan Balance of Influence Pola jalan menuju memimpin Asia Tenggara adalah menyeimbangkan. Konsep BOP di Asia Tenggara sering tercampur aduk dengan struktur power dan kebijakan atau tindakan atau sikap yang mempengaruhi outcome struktural. Menurut Yuen Foong Khong usaha menyeimbangkan di Asia Tenggara cenderung lembut karena sedikit aliansi militer, yang mana menurut realis militer penting dalam usaha menyeimbangkan perang potensial. Usaha menyeimbangkan Asia Tenggara terdiri dari dua elemen: (1) kebijakan menyeimbangkan militer secara tidak langsung yang dilakukan oleh negara secara unilateral maupun bilateral dan (2) kebijakan “complex balancing” regional melalui media dan target dengan tujuan yang meluas guna mempengaruhi militer. Keduanya dilaksanakan bersama untuk menciptakan strategi keseimbangan berjangka panjang dengan tujuan memfasilitasi visi regional order. Dengan demikian negara-negara Asia Tenggara akan semakin aktif secara strategis. Indirect Balancing Against China Berkembangnya kekuatan Cina di Asia, menjadi satu motivasi tersendiri bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk menyeimbangkan kekuatan mereka dengan Cina. Bagi negara-negara di Asia Tenggara, Cina merupakan salah satu kekuatan yang cukup mengkhawatirkan bagi kawasan mereka. Oleh sebab itu, mengadopsi pemikiran kaum realis, negara-negara di Asia Tenggara pun berupaya menyeimbangkan kekuatan Cina dengan beraliansi dengan negara-negara yang tidak mengancam eksistensi mereka. Secara tidak langsung, strategi dominan yang dilakukan oleh negara-negara ini ialah dengan ‘meminjam’ kekuatan militer Amerika Serikat. Makna kata ‘meminjam’ di sini ialah bagaimana negara-negara di Asia Tenggara berupaya melawan ancaman militer Cina melalui kerjasama keamanan dengan AS. Singapura misalnya, pasca Perang Dingin, mengakui bahwa peran AS penting bagi pencegahan destabilisasi transisi kekuasaan di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Bahkan, pasca aksi terorisme yang menggemparkan dunia, 9/11, juga mendorong Singapura untuk melakukan strategic realignment jangka panjang dengan AS, yakni kerjasama bilateral untuk mengcounter terorisme, proliferasi senjata pemusnah massal, dan training militer bersama mengenai kebijakan dan teknologi pertahanan. Hal yang sama juga dilakukan pemerintah Filipina, khususnya dalam mendukung perlawanan terhadap pemberontak, Abu Sayyaf, sebagai war on terror. Regional Complex Balancing Konsep mengenai adanya keseimbangan di Asia Tenggara secara tidak langsung telah menekankan dimana terjadi penekanan oleh intervensi eksternal, utamanya terjadi sebagian besar terkait dengan bantuan yang diberikan oleh AS. Namun disini juga terdapat perluasan target didalam mengintergrasikan keseimbangan kebijakan dan diplomasi yang kedalam upaya yang lebih meluas, kompleks, menyeimbangkan strategi untuk kemudian mempermudahkan manajemen tatanan regional, daripada mengusahakan usaha simple dimana mengupayakan keseimbangan dengan negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Adanya kompleksitas keseimbangan sedemikian rupa yang terkandung didalam level regional, akan menarik pelipatgandaan pemain didalam lingkugan yang akan mendorong adanya sebuah overlapping, dan akhirnya akan mendorong mereka untuk melakukan sebuah manajemen dari kompetisi yang ada melalui pembentukan sebuah institusi. Disini kompleksitas keseimbangan yang terdapat didalam tatanan regional Asia tenggara tercakup didalam tiga proses yang terkait, yakni: 1. Diversifikasi. Gagasan mengenai adanya kompleksitas keseimbangan didalam kawasan Asia Tenggara selalu terkait dengan perluasan yang mana tidak meliputi peralatan non-militer, dan tidak harus terkait dengan permasalahan akan adanya keseimbangan didalam kekuatan militer. Daripada mendapatkan kesepakatan kearah tercapainya sebuah keamanan regional, kini negara di Asia Tenggara mulai saling memperhatikan sebuah upaya diversifikasi sebuah kerjasama kompetitif dengan Amerika serikat maupun Cina. Salah satu contoh dari upaya pendiversifikasian yang ada adalah melalui adanya sebuah kerjasama Ekonomi, disini melalui kacamata fenomena yang dapat kita lihat dimana perkembangan pesat yang terjadi didalam Cina yang telah mendorong ekspektasi kerjasama yang dijalin diantara negara Asia Tengara dengan Cina. Disini, selain meningkatkan diversitas kerjasama dengan Cina, kerjasama dengan AS juga ditingkatkan dimana seperti yang telah dibahas, kerjasama dengan AS merupakan proyeksi utama kerjasama yang dimana negara ASEAN mengharapkan adanya sebuah kerjasama strategis dan dapat berupaya sebagai sebuah partner pengembangan negara ASEAN. Dan hal ini dijawab langsung dengan pihak AS, dimana tujuan kerjasama dengan negara ASEAN menjadi prioritas utama hubungan kebijakan luar negeri AS. 2. Institusionalisasi. Konsep balancing juga memerlukan diberikannya berbagai major power sebuah peran dalam isu strategi regional, secara spesifik lagi yaitu di dalam konteks intitusionalisasi, yang dapat diartikan sebagai penggalian pertalian dan power dalam urusan regional. Dalam pandangan Asia Tenggara logika balancing mengurangi dependensi region terhadap setiap kekuatan yang ada. Kompetisi kekuatan utama regional dapat di mediasi melalui bentuk institusional dengan memerankan peranannya sebagai pembatas dan pengendali melalui norma institusi dan dengan mengikutsertakan institusi ini sebagai sarana untuk menciptakan nonmilitary power balancing. Sebagai salah satu contoh aplikasi proses ini adalah dibentuknya ARF. 3. Normalisasi. Strategi regional terkonsentrasi tidak secara sederhana dengan penggambaran konsep balance of power, tetapi lebih kepada normalisasi strategi kompetisi dalam region. Hal ini dapat dijelaskan secara eksplisit dengan adanya perilaku politizing balancing dan perluasan cakupan dan daerah dari balancing. Sebagai contohnya adalah dalam lingkup Asia Tenggara hubungan balancing lebih ditekankan pada elemen nonmilitary. Dengan mengambil jalan tersebut, normalisasi balancing regional memberi sumbangsih pada teraplikasinya day-to-day diplomacy yang mengundang berbagai kritik seperti terhapusnya label balancing itu sendiri. The Hierarchical Regional Order David Shambaugh mengatakan bahwa order regional Asia merupakan bentuk mosaik yang semakin kompleks dari aktor dan faktor Cina sebagai salah satu negara yang paling penting di kawasan Regional Asia Tenggara ini. Strategi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pasca Perang Dingin melibatkan pada masalah keamanan regional dari seluruh kekuatan utama yang memiliki aset dari wilayah Asia Timur dalam sektor keamanan dimana hal ini telah membantu untuk memfasilitasi suatu tatanan regional hierarkis yang mendekati distribusi kekuatan seperti: Dilapisinya kekuatan superpower AS, Daerah kekuasaan yang besar yakni China, Kekuatan Regional utama yakni Jepang dan India, dan Pemain regional utama yaitu ASEAN, Australia, dan Korea Selatan. Gagasan tentang hierarki regional ini muncul secara signifikan karena adanya pengabdian dengan jumlah yang besar dari AS dimana membuat suatu bentuk sistem unipolar yang esensial, dan demikian hierarki yang digunakan oleh Waltz ini bertentangan dengan sistem yang anarki. Dalam tulisan Kang’s menyebutkan bahwa sistem hierarkis lebih sesuai dengan definisi yang ada dalam Hubungan internasional, dimana menekankan pada pencapaian hubungan yang tidak setara ataupun tidak seimbang namun membentuk suatu hegemoni dunia maupun empire. Kesimpulan dan Opini Tatanan regional negara-negara di Asia Tenggara dapat dianalisis dengan menggunakan teori tradisional hubungan internasional melalui dua cara, yaitu pengaruh negara super power di Asia Tenggara dan pengaruh penyeimbangan kekuatan yang bersifat kompleks. Tujuan dari penggunaan kedua analisis ini adalah untuk menciptakan tatanan regional dengan sistem hirarkhi dibandingkan dengan mencegah terjadinya transisi kekuatan di Asia Tenggara. Karena membutuhkan peranan negara super power sebagai penjamin dalam pelaksanaan nilai dan norma sesuai dengan yang ada dan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap negara super power, sistem hirarkhi ini pasti menempatkan negara super power seperti AS di tingkatan paling atas dan menempatkan ASEAN sebagai suatu tatanan regional satu tingkat di bawahnya, tetapi di atas tatanan regional yang lain. Adanya peran besar negara super power membuat ASEAN melakukan kerjasama baik secara bilateral mupun multilateral untuk menyeimbangkan kekuatan baik melalui institusi maupun diplomasi. Dengan adanya sistem hirarkhi dalam tatanan regional memunculkan beberapa masalah di Asia Tenggara. Masalah tersebut adalah muncul ketidakpastian siapa aktor yang berpengaruh dalam tatanan regional Asia Tenggara karena adanya ketergantungan ASEAN terhadap negara super power yang sangat besar membuat Asia Tenggara bergantung sesuai dengan perubahan aktor yang ada dan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan keamanan. Menurut penulis, berdasarkan pernyataan di atas, negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada kenyataannya mengadopsi strategi yang lebih luas, menyebar ke segala arah (multidirectional) yaitu yang disebut dengan strategi omni-enmeshment. Dengan adanya strategi omni-enmeshment ini, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga keseimbangan stabilitas kawasan akan menjadi semakin kompleks mengingat potensi konflik yang terjadi antar negara besar ataupun dengan negara besar itu sendiri pun akan sering terjadi contohnya seperti dipicu oleh kesalahpahaman. Menjalin suatu hubungan bersama dengan banyak anggota memang lebih sulit dan harus lebih berhati-hati dibandingkan menjalin hubungan bersama dengan sedikit anggota, karena semakin banyak anggota dalam suatu kerja sama dan semakin kompleks hubungan di antara mereka, maka semakin tinggi pula perbedaan pandangan di tiap-tiap negara yang nantinya rentan akan konflik. Hal inilah kemudian yang menurut penulis menjadi suatu tantangan tersendiri bagi negara-negara Asia Tenggara dalam mengimplementasikan kebijakan omni-enmeshment tersebut. Sumber: Emmers, Ralf. 2003. Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and ARF. London: Routledge Goh, Evelyn. 2007. “Great Powers and Hierarchical Order in Southeast Asia: Analyzing Regional Security Strategies.” International Security 32, no. 3. pp. 113-157. Khong. n.d. Coping with Strategic Uncertainty. Sl Lemke, Douglas. 2002. Regions of War and Peace. Cambridge: Cambridge University Press Manning, Robbert A. dan Przystup, James J. 1999. “Asia’s Transition Diplomacy: Hedging against Future Shock”, Survival, vol. 41, No. 3 . Sl Zhao, Quansheng dan Liu, Guoli. 2009. Managing the China Challenge: Global Perspectives. New York: Routledge. p.189-190

KISI KISI UJIAN TENGAH SEMESTER MBP ASIA TENGGARA

I: Mengapa ASTENG perlu dipelajari?
Fokusnya pada sisi perekonomian, ASTENG strategis, pasar perekonomian yang bagus karena masyarakat ASTENG merupakan pangsa pasar yang besar, tenaga kerja banyak, punya potensi.
II: Imperialisme, kolonialisme, dan nasionalisme
Ada dua metode mempelajari ini:
1. Metode induktif
Indonesia→ knapa terjadi penjajahan? → kaya SDA, strategis (jalur benioff : selat malaka), lemah militer dan nasionalisme → penjajah masuk (mulanya) untuk berdagang → berpotensi, ingin memiliki → politik adu domba → missal di Malaysia: inggris mengadudomba raja meeka dan belanda di Indonesia (pola yang sama)
• Satu2nya negara yang tidak terjajah → Thailand krn Thailand dijadikan batas dae jajahan antara Inggris dan Perancis. Alasan lainnya, yaitu adanya keutuhan penduduk yg kuat, mendukung seluruh kebijakan raja. Para penjajah boleh msk Thailand, tapi para penjajah hrs memberikan suatu ilmu untuk Thailand.
2. Metode deduktif
Berikut ini teori2 yang mendasari penjajahan:
1. Teori Push and Pull, muncul krn adanya suatu kepentingan dr negara yg punya kekuasaan lebih dan faktor penariknya krn adanya peluang di wilayah koloni, ex: krn potensi SDAà AS di Indonesia melalui Freeport → melahirkan kebijakan di daerah jajahan
2. Teori Lebensraum: suatu negara membutuhkan ruang gerak, baik dalam aspek ekonomi atau yg lain
3. Teori Ultranasionalisme: para penjajah merasa superior sehingga menjajah ke wilayah tertentu, ex: Bangsa Israel terhadap Pelestina
4. Adanya kebutuhan dari para kaum Kapitalisme melalui Marxis: imperialis → kapitalis → kolonialis
Munculnya nasionalisme dan implikasinya:
Nasionalisme muncul 1920-an di eropa → Renaissance: zaman pencerahan setelah terjadinya imperialisme-kolonialisme → membangkitkan → nasionalisme di negara2 terjajah. Ex: Indonesia dengan Budi Utomo dan tiga Serangkai → pasca PD II kepentingan AS memasuki Asteng → ideologi paling berkembang pasca PD a/ komunisme (ada gerakan komunisme di semua negara kan) → karena kolonialisme dan imperialisme menyebabkan kesengsaraan → gerakan perlawanan →kehendak perubahan kesamaan kedudukan
Implikasinya:
(-) negara terjajah akan merasa sangat menderita. Mis: Indonesia atas jajahan Belanda dan Jepang
Konflik terpendam regional (sebab neg penjajah neniliki perbatasan sendiri diantara negara2 penjajah)
(+) timbulnya nasionalisme
Lahirnya konferensi negara2 terjajah, mis: Konf New Delhi (untuk kemerdekaan Burma/ Myanmar) dan KAA
Contoh kasus:
1. Filipina dijajah Spanyol → muncul gerakan nasionalisme seperti liga Filipina (1982) oleh Jose Rizal dan gerakan Andreas banifacio → 1998 merdeka dari Spanyol lalu dijajah AS→ 1946 merdeka sungguhan
2. Kamboja dijajah prancis mulai 1863 → nasionalisme muncul dari elite berpendidikan di bawah Sihonouk → merdeka 1953
3. Indonesia dijajah Portugis, belanda, inggris, jepang, prancis → nasionalisme muncul dari kaum inelektual → budi utomo → merdeka 17 Agustus 1945
4. Malaysia dijajah Inggris sebagai negara koloni → gerakan nasionalis oleh partai komunis Malaya dan pan Islamic reform →merdeka 1957
5. Vietnam dijajah prancis → gerakan nasionalis Ho Chi minh → merdeka 2 Juli 1976
Pembagian jajahan di Asteng:
 Inggris = Burma, Malaysia, beberapa wil. Borneo (Indon)
 Perancis = Indocina (Vietnam, Kamboja, Laos)
 Belanda = Hindia Belanda (Indonesia)
 AS = Filipina
 Portugis = Timor-Timur (Indon)
 Jepang = Indonesia
karakteristik negara di kawasan asia tenggara
• Sebagian besar negara anggotanya adalah negara berkembang
• Multietnis
• Politik Demoratis menggejala
• Kaya bahan mentah
• Rawan “ Pencaplokan Negara Maju ”
• Sebagian besar adalah negara agraris
• Beberapa merupakan negara penghasil minyak
• Pernah dijajah
• Posisi strategis
III. Konflik Perbatasan Asia Tenggara
Pembentukan ASEAN berawal dari 3 dimensi:
1. internal: msg2 negara ASEAN msh punya mslhà legitimasi. Negara2 tdk bsa memiliki legitimasi dlm melakukan kegiatan negaranya krn adanya pengaruh bangsa asing, sehingga kebijakan negara2 Asteng dpt terpengaruh
Scr politisà penjajah meninggalkan negara Asteng scr serta merta, sehingga tdk menyisahkan administrasi dan birokrasi yg tdk signifikan bg wilayah koloninya→ Masalah legitimasi krn adanya perbedaaan pemikiran dr msg individu dlm menyikapi suatu persoalan tertentu ex: Pemerintahan Thailand yg ditentang oleh masyarakat yg pro Thaksin. Selain itu, adanya anggapan ideologi dr msg negara sbg ideologi yg paling benar (Ideologi komunisme Soviet terhadap Amiir Musso). Negaradi Asteng mengalami pluralisme ideologi. Problem legitimasi terkait dgn persoalan ekonomi krn adanya distribusi yg tdk merata, adanya kelas bourgeoise dan proletar. Selain itu, adanya persoalan internal dr msg2 negara pasca kolonialisme, sehingga memunculkan konflik perbatasan, ex: konflik Spratly yg melibatkan China, Vietnam dan Malaysia,.. Hal ini jg terjadi thd Sipadan-Ligitan..
2. regionalà adanya persepsi ancaman dari masing-masing negara
3. internasionalà masalah internal sering melibatkan campur tangan asing dari negara di luar kawasan ASTENG → Persoalan-persoalan yang ada saat ini menjadi tantangan bagi terwujudnya ASEAN Community →Negara-negara di ASEAN masih terlalu individualistis
Faktor umum penyebab konflik transboundary:
• Perbedaan penggunaan bukti sejarah → missal Spratly oleh Cina, Vietnam, Taiwan, Malaysia, dan filipina
• Kekayaan sumber daya alam
• Persengketaan lintas perdagangan
• Konflik patroli laut
• Penyelundupan barang ilegal
• Adanya terror transboundary

IV. Demokratisasi vs Militarisasi
Apakah militerisasi mendukung proses demokrasi?? Atau tidak?? Sementara negara ASTENg masih relatif tidak stabil dalam pemerintahannya???
Burma→intensitas militer sangat tinggiàlegislatif, yudikatif,eksekutif diduduki oleh militer. Indonesiaàera Soeharto
Perpolitikan AsTeng pada umumnya masih diintervensi oleh militer, why?à terkait dengan kestabilan dan keamanan negara. Jika terjadi suatu kekacauan dalam sipil yang tidak bisa diselesaikan dan mengganggu kestabilan negara, maka militer mencoba mengambil alih pemerintahan.
Militer harus selalu mendukung rezim yang sahà fungsi hanya menjaga keamanan negara→ profesionalisme militer klasik (Samuel Huntington)
Militer terlibat dalam perpolitikan→ Ini disebut profesionalisme modern → Militer intervensi perpolitikan karena merasa lebih mampu, lebih bertanggung jawab untuk mengamankan negara (faktor inheren)Victor Albert atau militer intervensi karena merasa lembaga politik tidak mampu menjalankan pemerintahan degan baik
Intervensi militer memiliki beberapa tingkatan: tingkat tinggi, tingkat menengah, tingkat rendah
Tingkat tinggi:, Burma (Junta militer)
Sedang: Thailand, Indonesia (era soeharto)
Rendah: Indonesia (sekarang), Brunei
Kenapa militerisasi terjadi?
- Permintaan masyarakat → budaya politik
- Warisan colonial
- Adanya ketidakstabilan

V. Strategi pembangunan negara asia tenggara
Teori pembagunan ada dua aliran:
1. Historis → sejarh → negara core mengeksploitasi periperi sehingga dibutuhkan sentralistik → marx
2. Analitik → melihat pada realitas struktur masyarakat
a. Pertumbuhan (R.R rostow) → pertumbuhan ekonomi → pembangunan negara: tradisional, lepas landas, kematangan
b. Pemerataan → missal di malaysia ada New economy policy guna menyejajari etnis cina
c. Sustainable development: menekankan pada keselarasan pembangunan (setelah 2 di atas terpenuhi)
d. Etno-development: adanya pembinaan secara cultural
Strategi pembangunan
1. Vietnam: marxis klasik (1975-1980) → neoliberalis (1980-sekarang) melalui reformasi Doi Moi
2. Isu Burma/ Myanmar: komunisme, etnis, perbatasan dengan Thailand juga Indochina, perekonomian mati, kondisi rakyat tidak stabil →militerisasi
3. Malaysia: pemerataan dengan etnis Cina → goal: leader di Asia Tenggara dengan motto Malaysia Trully Asia

VI. Ketenagakerjaan Asia Tenggara
persoalan Tenaga kerja terutama yang berkaitan dengan TKI sebagai penyumbang devisa Negara.
Kondisi TK di asia Tenggara:
1. Indonesia: ppengangguran tinggi, kualitas SDM rendah, ubah buruh kecil, kurang perhatian dari pemerintah, penganiayaan TKI, standarisasi CBT krg maksimal, implementasi kebjakan krg efektif
2. Brunei: kurangnya tenaga kerja buruh → impor buruh → isu gender (pemberdayaan yg p sektr2 yg seharusnya diisi pria) →pengangguran krn persaingan buruh impor
3. Thailand: organisir lemah, kebijakan belum sepenuhnya diimplementasikan, buruh kurang pendidikan, peyelewengan upah, persaingan dengan pekerja asing, parpol kurang berkonsentrasi pada TK, kekerasan fisik
4. Vietnam: upah rendah
5. Filipina: Menfokuskan pada pengiriman tenaga kerja → pemerintah memperlakukan TKF seperti diplomat dan pahlawan devisa, Memiliki Philippine Employment Overseas Agency (PEOA) → Filipina telah menerapkan sisitem CBT untuk tenaga kerjanya, Terimplementasi dalam TESDA (Technical Education & Skill Development Authority) → Upah tenaga kerja Filipina tinggi → jumlah tenaga kerja yang bermasalah kurang dari satu persen → Negara pertama yang meratifikasi ILO
6. Malaysia: bergantug pd impor buruh, perlakuan buruk pada buruh impor
7. Kamboja: gaji minim, ekspor TK minim krn krisis
8. Myanmar: terdapat TK paksa pada proyek pemerintah yang didukung rezim militer, buruh dibawah umur, blm ada standar upah minim, aktif ekspor TK, tdk ada perlindungan HAM
9. Laos: banyak ekspor TK, perlindungan TK krg baik
10. Singapura: bergantung impor TK, TKW tereksploitasi, kekerasan, gaji rendah
Implikasi ketenagakerjaan:
(+) memajukan negara → devisa & perbaikan standar hidup→ pembangunan
(-) menimbulkan masalah baru → HAM, penganiayaan, upah rendah
Masalah umum TK di Asteng: pendidikan rendah, gaji rendah, TK Ilegal, ekploitasi, pengangguran tinggi

VII. ASEAN Community
Latar Belakang:
(Eksternal): Globalisasi, Perdagangan bebas, Terorisme, Homogenitas budaya, Isu-isu Transnasional lainnya
Internal: Kesenjangan pertumbuhan ekonomi, Upaya demokratisasi
→ Dibentuk pada saat pertemuan APEC tanggal 18 November 2004
Terdiri dari Tiga Pilar: AEC, ASC, ASCC
ASEAN Economic Community
TUJUAN : Menciptakan pasar bebas ASEAN pada tahun 2015 lewat programnya Asean Free Trade Area → Rencana-rencana pemotongan tarif dan adanya standarisasi produk
ASEAN SECURITY COMMUNITY
Tujuan : Perdamaian dan stabilitas regional lewat implementasi keadilan dan supremasi hukum, menyeleseikan masalah-masalah keamanan Seperti contohnya sindikat narkotika, terorisme, bajak laut dikawasan perairan ASEAN, dll → Implementasinya kerjasama regional
ASEAN SOCIO CULTURAL COMMUNITY
TUJUAN: meningkatkan integrasi ASEAN melalui terciptanya “a caring and sharing community”, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan berbagi
empat elemen utama:
1. Pengelolaan dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi.
2. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan perlindungan lingkungan.
4. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan.