Blog Archives

STUDI POLITIK NEGARA ASIA TIMUR: CINA DAN TIBET

Devania Annesya/ 070810535

Nurul Chintya Irada/ 070810719

Yurike F. Wahyudi/

070810026

Yoga Bisma/

070710195

Rizki Rahmadini N/

070810510

Studi Politik Cina

Cina terdiri dari Republik Rakyat Cina (yang mencakup daratan Cina , Hong Kong dan Makau). Dari sudut pandang RRC, Taiwan masih termasuk dalam Republik Cina. The population of Mainland China, at over 1.3 billion, greatly exceeds that of the remainder of China.Some Taiwanese people do not consider themselves a part of the People’s Republic of China, although many consider themselves Chinese. Namun beberapa orang Taiwan tidak menganggap diri mereka bagian dari Republik Rakyat Cina, meskipun cukup banyak yang menganggap diri mereka Cina. Hal tersebut dapat ditilik kembali berdasarkan sejarah pembentukan Taiwan yang mana merupakan tempat pelarian Pemerintah Nasionalis di masa Revolusi 1949

Cina merupakan negara terbesar ke-4 di dunia dan mencakup daratan yang luas. Di sebelah timur negara Cina terdapat pantai Laut Kuning dan Laut Cina Timur. Di pesisir Laut Cina Selatan, lebih bergunung-gunung dan Cina bagian selatan didominasi daerah yang berbukit dan jajaran gunung yang lebih rendah. Di bagian tengah dan timur ditemukan 2 sungai utama dari Cina, yaitu Huang He dan Chang Jiang. Di sebelah barat terdapat jajaran gunung yang utama, khususnya Himalaya dengan titik tertinggi di Gunung Everest, dan ciri-ciri plato tinggi di antara daratan yang lebih kering dari gurun seperti Takla-Makan dan Gurun Gobi. RRC berbatasan dengan 14 negara: Afganistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam.

Populasi Cina tahun 2005 adalah 2.183.136.031. sebagian besar kepercayaan yang dianut adalah taoisme sebesar 33% dan 59%  tidak beragama (atheis), sisanya memeluk agama Islam, Kristian, dan Buddha. Mayoritas populasi (93%) bersuku bangsa Han. RRC telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan (etnis minoritas seperti Tibet dikecualikan) menjadi 1 anak dan keluarga di pedalaman 2 anak, saat yang pertama adalah wanita.

RRC pada mulanya berbentuk kerjaan dengan otoriterianisme kaisar sebagai titisan dewa di dunia yang patut dipuja melalui ritual dan symbol-simbol. Pada tahun 1911 sistem kerajaan di Cina, bernama Kerjaan Manchu, runtuh dan Konfusianisme tidak lagi digunakan ditandai dengan peristiwa May Fourth Movement di mana Cina mereformasi dengan paham Marxisme. Pada tahun 1927 Chiang Kai Sek membangun pemerintah nasionalis Cina dengan struktur pemerintahan modern. Sayangnya pemerintahan nasionalis di Cina tidak berlangsung lama dan di tahun 1949 terjadi Revolusi yang mana Mao Zedong berhasil menumbangkannya dengan program Great Leap forward.

Secara ekonomi, Republik Rakyat Cina mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri Cina. Pada tahun 1976 ketika Cina dipimpin Deng Xiao ping, Cina mengakhiri isolasi yang dilakukan Cina terhadap bangsa barat (suku barbar) dengan mengacu pada pasar sosialis yang membuka investasi asing dan tekhnologi. Semenjak reformasi ekonomi di tahun 1978, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat kelima dan pertumbuhan tercepat ekonomi mayor G20, eksporter terbesar di dunia, dan importer terbesar nomor dua. Industrialisasi yang berkembang telah mengurangi angka kemiskinan dari 53% di tahun 1981 ke 8% di tahun 2001.[1]

Sistem perpolitikan di Cina

Cina menyebut pemerintahan mereka sebagai sebuah negara Republik dengan ciri-ciri negara satu partai, demokratik diktator, sentralisme demokrasi, negara kesatuan, negara sosialis, dan merupakan negara komunis. Meski memiliki presiden, Cina juga memiliki sistem legislasi berupa parlemen yakni National People Congress (NPC) yang merupakan lembaga tertinggi dari pemerintahan, berkuasa menciptakan amandemen kostitusi, hukum, mengawasinya, dan merencanakan pengembangan sosial dan ekonomi, membatalkan regulasi, pemerintahan lokal, mengawasi pemerintahan lokal dengan kuasa menunjuk dan memindah proses pengambilan. Oleh karenanya tercipta kondisi semacam pemerintahan parlementer versus presidensial.

Arah kebijakan luar negeri Cina yang sekarang didasarkan pada konsep “kebangkitan cina yang damai”. Konstitusi yang digunakan adalah konstitusi 1982 yang merupakan revisi dari amandemen sebelumnya. Perubahan terpenting yang terjadi adalah penghapusan pemujaan terhadap Mao dan culture revolution. Namun perubahan ini masih tetap membuat kekuatan partai mengontrol jalannya pemerintahan melalui interlocking system dari personel partai dan struktur paralel pada partai negara. Seperti yang kita ketahui bahwa birokrasi Cina diisi oleh kaum elit (kepemimpinan/ posisi administrative dalam susunan organisasi), top elit (kader senior dalam partai dan pemerintahan), intermidiete-level (staf partai dan kantor pemerintahan), dan basic level (kade yang berurusan langsung dengan massa). Sementara kewenangan yudisialnya digerakkan oleh pengadilan masyarakat, perolehan masyarakat, dan kantor keamanan publik.

Dalam proses pemilihan umum Partai Komunis Cina mengatur proses pemilu pada semua level. Pemilihan lokal untuk konggres diperbolehkan namun frekuensi pemilu ditentukan oleh hakim. Dalam partai politik kekuasaan tertinggi untuk memerintah dan membuat kebijakan-kebijakan partai saat kongres partai sedang tidak aktif dilakukan oleh control comitee. The politburo menganut prinsip demokrasi sentral Lenin, keputusan partai dicapai melalui konsensus kelompok dan pemimpin diberi kuasa dalam jumlah kecil. Central party secretariat terdiri dari agen administratif dan agen staff.

Sistem Hukum di RRC

Tanggal 1 Oktober tahun 1949, Mao Zedong mengumumkan berdirinya RRT. Pada lima tahun pertama sejak berdirinya RRT, “Undang-Undang Dasar Republik Rakyat Tiongkok” diumumkan, di mana dalam UUD tersebut terdapat dua prinsip, yaitu peradilan independen dan penegakan hukum secara demokratis.  Di samping pengumuman UUD pertama, diluncurkan pula ” Undang-Undang Organisasi Kongres Rakyat ” dan ” Undang-Undang Organisasi Mahkamah Rakyat “, sistem politik, aparat kekuasaan dan badan pengadilan akan beroperasi sesuai dengan undang-undang tersebut. Dengan demikian, tibalah periode emas pertama bagi pembinaan tata hukum Tiongkok.[2] Tahun 1978 adalah tahun yang sulit dilupakan dalam sejarah RRT. Kebijakan reformasi dan keterbukaan menyebabkan Tiongkok menempuh jalan negara perkasa. Tiongkok dengan tegas mengemukakan serangkaian kebijakan untuk mengembangkan demokrasi sosialis, serta membina tata hukum sosialis. Pembinaan tata hukum mulai memasuki periode emas yang baru seiring dengan pengumuman sejumlah undang-undang yang mengatur tindak pidana. Kini, Tiongkok telah membina sistem ilmiah yang tunggal dan berlapis dalam UUD dan “Undang-Undang Penegakan Hukum”, dengan tercatat 231 undang-undang yang berkaitan dengan UUD, antara lain undang-undang yang menyangkut bisnis, administrasi, sosial, ekonomi, dll. Dengan demikian, ekonomi, politik, kebudayaan dan kehidupan sosial akan beroperasi menurut undang-undang.[3] Sementara itu, hak asasi manusia mendapat jaminan hukum, Tiongkok tidak saja menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan mendorong perkembangan usaha hak asasi manusia secara keseluruhan tetapi juga memungkinkan “negara menghormati dan melindungi hak asasi manusia” menjadi undang-undang yang memiliki efek hukum. Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi tercatat 250, termasuk undang-undang khusus untuk melindungi wanita, orang lanjut usia, orang belum dewasa, penyandang cacat dan etnik minoritas dan kelompok khusus lainnya.

Militer di RRC

Militer mempunyai kedudukan penting dalam perpolitikan Cina. Dapat kita lihat setiap budaya dinasti menggunakan kekuatan militernya untuk mendapatkan kekuatan dan di bawah Konfusianisme, militer harus tunduk pada kontrol birokrasi pusat.[4] Militer menjadi subyek yang mengendalikan birokrasi sipil. Perkembangan politik modern Cina hingga saat ini masih mempengaruhi kekuatan angkatan bersenjata dan organisasi militer

Dapat kita lihat dalam beberapa dekade terakhir ini Cina telah meningkatkan kekuatan militer sepenuhnya. Militer Cina adalah salah satu yang terbesar di dunia.[5] Cina pun tengah dalam perjalanan ke modernisasi dan peningkatan kekuatan militer dan peralatan. Sebagian besar militer Cina diimpor dari Uni Soviet. Cina ingin merombak kekuatan militer pada abad ke-21 ini dengan memperkenalkan satelit komputer dan senjata elektronik. Selain itu, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) juga dibentuk untuk mempercepat moderninasi struktur militer di Cina. Anggaran pengeluaran militer Cina meningkat mencapai 12,6% pada tahun 2005. Cina pun telah berencana untuk meningkatkan anggaran dalam usahanya melakukan modernisasi total kekuatan militer.

Isu-isu kontemporer Cina dan kebijakannya

Republik Rakyat Cina terus tumbuh menjadi salah satu kekuatan dominan dalam sistem internasional kontemporer. Hingga saat ini jalur diplomasi RRC yang sebelumnya cenderung menghindari partisipasi RRC dalam isu-isu global telah beralih menjadi lebih aktif.[6] Terbukti dari keikut sertaan RRC dalam mengatasi permasalahan-permasalahan baik regional maupun internasional. Seperti dalam isu proliferasi nuklir Korea Utara. RRC mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan ekspor minyak ke Korea Utara serta mengirimkan pasukan militer ke Korea Utara. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan membatasi ruang gerak Korea Utara sehingga mampu mendorong dihentikannya proliferasi nuklir.

Keaktifan RRC dalam menekan proliferasi nuklir Korea Utara juga direfleksikan oleh usaha Korea Utara menyelenggarakan perundingan-perundingan seputar ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan usaha Wakli Menteri Luar Negeri untuk memediasi ketegangan Korea Utara dan Amerika Serikat seputar reaksi AS terhadap proliferasi nuklir Korea Utara. Dalam kasus proliferasi nuklir Korea Utara, RRC memiliki posisi yang strategis. Kekuatan ekonomi yang berkembang pesat memberikan ruang bagi RRC untuk menjadi salah satu kekuatan dominan dunia sehingga Amerika Serikat memandang perlu untuk mendekatkan diri dengan Cina. Sedangkan Korea Utara memang memiliki kedekatan khusus dengan RRC. Korea Utara yang berideologikan komunisme dari awal kemerdekaannya hanya menjaga hubungan diplomasi dengan negara-negara tertentu dan RRC adalah salah satunya.

Kemunculan RRC sebagai aktor internasional yang aktif tak terlepas dari gejolak-gejolak regional seperti permasalahan perbatasan. Kondisi geografis RRC yang berbatasan langsung dengan 14 negara di daratan Asia Timur, dan 7 negara yang dibatasi oleh wilayah perairan memberikan tantangan tersendiri bagi usaha integrasi RRC. Hingga saat ini usaha Taiwan untuk mendirikan entitas politik yang terpisah dari RRC masih menjadi salah satu isu utama bagi RRC. Pengakuan Taiwan tak juga diberikan oleh pemerintahan RRC, begitu pula dalam PBB. Keanggotaan RRC di PBB telah menggantikan posisi Republik Cina atau Taiwan. Hingga saat ini, pemerintahan RRC terus mempertahankan status daerah administrative spesial terhadap Taiwan.

Di level regional, RRC memainkan peran penting bagi negara-negara Asia Tenggara. Pemerintahan RRC terus berkontribusi dalam ASEAN Regional Forum. Hingga saat ini volume perdagangan luar negeri RRC di negara-negara Asia Tenggara terus meningkat. Menurut Medeiros dan Fravel (2003), peranan RRC dalam isu-isu global menunjukan karakter kebijakan luar negeri yang lebih konstruktif dan minim usaha-usaha konfrontasi. Kerjasama menjadi salah satu fokus RRC dalam mensukseskan kebijakan luar negerinya, baik di tingkat regional maupun internasional. kekuatan tak hanya di bidang ekonomi menjadi modal penting bagi pembangunan citra RRC sebagai salah satu emerging superpower dalam sistem internasional. Meskipun tindak kekerasan masih saja digunakan dalam usaha melawan tindakan separatisme Tibet.

Studi Politik Tibet

Pada abad ke 13, Tibet menjadi salah satu wilayah kekuasaan bangsa Mongol atau Cina Yuan yang gencar-gencarnya melakukan invasi di Asia Tengah. Hubungan diantara keduanya bisa dikatakan baik karena terdapat penetrasi Budha ke Mongol yang dipelajari oleh Kubilai Khan dan pernikahan Khan dengan Putri Tibet. Tahun 1368, kerajaan Yuan Mongol jatuh ke tangan bangsa Han. Kemudian diikuti dengan lepasnya Tibet dari kekuasaan Mongol. Pada Revolusi Cina 1911 dengan keruntuhan dinasti Qing merupakan momentum bagi Tibet untuk memproklamasikan kemerdekaan.

Namun di tahun 1950 pemerintahan RRC mengambil alih Tibet melalui invasi militer. Pengambil alihan kekuasaan Tibet oleh RRC ditentang keras oleh masyarakat Tibet. Dengan diinspirasi semangat nasionalisme yang tinggi, masyarakat Tibet berusaha mendeklarasikan kemerdekaannya terlepas dari pemerintahan RRC. Masyarakat Tibet memandang kekuasan Cina di Tibet telah menghapuskan kebebasan universal di Tibet melalui ideogi komunisme Cina. Revolusi Kebudayaan di tahun 1966-1976 di Tibet dipandang turut ambil bagian dalam usaha pemerintah RRC menggerus nilai-nilai unik kebudayaan agama di Tibet yang sebagian besar menganut agama Budha, Islam, dan Kristiani.

Secara tradisional, menurut Eropa dan Amerika menganggap Tibet berada di Asia Tengah, meskipun peta saat ini menunjukkan kecenderungan mempertimbangkan Tibet untuk menjadi Asia Timur. Tibet memiliki beberapa gunung tertinggi di dunia. Salah satunya adalah Gunung Everest, 8.848 meter, merupakan gunung tertinggi di dunia, yang terletak di perbatasan Nepal. Beberapa sungai besar sumbernya di Plateau Tibet, ini termasuk Yangtze, sungai kuning, sungai indus, mekong, gangga, salween dan sungai Yarlung Zangbo. Sungai Yarlung Zangbo merupakan lembah terdalam dan terpanjang di dunia.

Penduduk Tibet terdiri dari orang Tibet terutama etnis dan beberapa kelompok etnis lain. Menurut tradisi asli, nenek moyang orang-orang Tibet, yang diwakili oleh enam golongan merah di bendera Tibet adalah Se, Mu, Dong, Tong, Dru dan Ra. Kelompok-kelompok etnis tradisional dengan penduduk yang signifikan atau dengan mayoritas kelompok etnis berada di Tibet (tidak termasuk wilayah sengketa dengan India) termasuk orang Bai, Blang, Bonan, Dongxiang, Han, Hui Cina, Lhoba, orang Lisu, Miao, Mongol, Monguor (Tu orang), menba (Monpa), Mosuo, Nakhi, Qiang, orang Nu, Pumi, Salar, dan isu Yi people. Proporsi penduduk Cina Han di Tibet adalah suatu politik yang sensitif dan diperdebatkan. Pusat Administrasi mengatakan bahwa RRC telah secara aktif dibanjiri pendatang Han Tibet dengan Cina untuk mengubah susunan demografis Tibet.

Seni budaya di Tibet merupakan representasi seni secara intrinsik yang terikat dengan Tibetan dan biasanya menggambarkan dewa-dewi atau variasi Buddha dalam berbagai bentuk dari patung-patung perunggu Buddha dan kuil-kuil. Arsitektur tibet mengandung pengaruh arsitektur oriental dan india yang mana mencerminkan pendekatan pada Buddha. Begitu pula dengan musik dan festival, keduanya cenderung mengandung unsur-unsur religius untuk menyembah sang Budha.

Sistem Militer di Tibet

Setelah Komunis berhasil menguasai Tibet pada 1950an, pemerintah Tibet pun menyerah pada tahun 1951 yang kemudian menandatangani suatu perjanjian yang salah satu isinya adalah pengambilalihan kontrol militer Tibet oleh Cina.[7] Unit militer Komunis mulai mencapai Lhasa pada bulan Oktober 1951. Pemerintah Cina membentuk sebuah komite administrasif militer serta markas militer di Tibet, di mana selain dari personil yang dikirim ke wilayah Tibet, penduduk lokal Tibet pun juga ambil bagian dalam kemiliteran tersebut tetapi harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah Cina.[8] Partai Komunis Cina menunjang kekuatan militer di Tibet setidaknya sejumlah seperempat juta kekuatan, yang mengatur ketat wilayah Tibet. Militer dan polisi pada umumnya berpusat di Lhasa. Setelah hubungan India dan Cina yang kian membaik, Tibet sekarang telah berubah menjadi sebuah pangkalan militer yang kuat dengan 17 stasiun radar rahasia, 14 lapangan udara militer, 5 pangkalan rudal terletak di dekat perbatasan India, dan stasiun nuklir rahasia di dekat Danau Ko-Ko Nor.[9]

Sistem Hukum di Tibet

Pada sistem hukum Tibet yang lama, undang-undang pasal 13 dan 16 yang telah dilaksanakan beberapa ratus tahun di Tibet, membagi masyarakat menjadi 3 kelas dan 9 peringkat.[10] Kedudukan masyarakat sangat tidak merata di mata hukum. Banyak sekali kekerasan yang dialami oleh para budak. Tetapi ketika terjadi reformasi demokratis RRC, maka kedudukan budak pun mulai dihargai dan telah memperoleh hak politik mereka sebagai warga negara, yang telah dinyatakan dalam konstitusi dan hukum. Setelah berkembang selama beberapa tahun, Tibet baru telah membuat sebuah sistem hukum etnis yang mengatur “obyek-obyek” secara khusus, dengan menggunakan prinsip dan cara kerja legislatif. Peraturan sistem lokal ini menjadi karakter yang sangat kuat terhadap Tibet dan juga meningkatkan kerja sama, serta mengarahkan isi undang-undang negara  dalam hal rezim, pembangunan ekonomi, pernikahan, pendidikan, bahasa dan huruf, keadilan, sumber daya alam, lingkungan, dan sebagainya.[11] Tibet pun sekarang semakin meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakatnya.

Isu-isu kontemporer Tibet dan kebijakannya

Kebijakan RRC untuk mengirimkan pasukan militer dan pendudukan Tibet dipandang oleh masyarakat Tibet sebagai kehancuran kemerdekaan dan kebebasan Tibet. Selain itu, pertikaian antara pasukan militer RRC dengan masyarakat Tibet telah melanggar Hak Asasi Manusia di Tibet. Masyarakat Tibet mengklaim kemerdekaannya berdasarkan Peace Convention antara RRC, Tiet, dan Inggris di awal tahun 1914 yang secara resmi mengakui Tibet sebagai negara berdaulat meskipun akhirnya di tahun 1950 RRC mengambil alih kontrol terhadap wilayah Tibet.

Hingga saat ini aksi separatisme Tibet terus memperoleh dukungan dari pihak internasional. Presiden Obama secara langsung menyampaikan kekagumannya kepada Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet, yang secara konsisten tidak menggunakan jalur kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dunia Internasional terhadap kemerdekaan Tibet. Melalui Dalai Lama, Tibet terus berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaannya tanpa menggunakan jalur militer. Kebijakan ini berkaitan langsung dengan ajara Budha tentang perdamaian dan harmoni yang merupakan ajaran dominan di Tibet.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Cina adalah negara yang mempunyai penduduk paling padat sedunia dengan kebudayaannya yang telah berkembang selama hampir 4.000 tahun. Selama berabad-abad Cina berdiri berdiri sebagai suatu peradaban terkemuka, yang telah melampaui seluruh dunia dalam hal ilmu dan seni.[12] Tetapi pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, negara tersebut dilanda kerusuhan sipil, kelaparan, kekalahan militer, dan pendudukan bangsa Asing. Setelah PD II, Komunis berjaya di bawah kepemimpinan Mao Zedong yang kemudian mendirikan sebuah sistem sosialis otokratis, di mana untuk memelihara kedaulatan Cina, Mao pun memberlakukan kontrol ketat terhadap kehidupan sehari-hari dan biaya hidup puluhan juta orang. Setelah 1978, penggantinya Deng Xiaoping dan pemimpin-pemimpin berikutnya berfokus pada pembangunan ekonomi berorientasi pasar, dan kemudian pada tahun 2000 output telah meningkat empat kali lipat. Untuk sebagian besar populasi, standar hidup telah meningkat secara dramatis serta diiringi dengan kontrol politik yang ketat. Sejak tahun 2004, Cina telah berdiri sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Sementara itu Tibet yang merupakan wilayah yang terletak di bagian barat daya Cina pada dasarnya merupakan Daerah Otonomi Khusus RRC, yang juga disebut sebagai Xizang. Tibet memiliki ketinggian rata-rata 4.900 meter (16.000 kaki) sehingga dianggap sebagai daerah tertinggi di Bumi, dan dalam beberapa dekade terakhir Tibet disebut-sebut sebagai “Atap Dunia”. Tibet pada awalnya berkembang menjadi sebuah kerajaan yang independen pada abad ke-8 dan kemudian menjadi provinsi Cina pada abad ke-20 setelah adanya serbuan dan penguasaan oleh Cina.[13] Raja Tibet diberi gelar Dalai Lama, di mana Dalai Lama ke-14 yang sekarang adalah kepala temporal Tibet yang membantu rakyat untuk melindungi dan mempertahankan rezim demokratis. Tibet memiliki keindahan tetapi sangat sulit untuk dikunjungi karena seakan-akan terisolasi.[14] Tibet adalah wilayah yang memiliki situasi dan kondisi yang kontras, yaitu memiliki puncak bersalju dan gurun pasir, dataran tinggi gersang dan gunung-gunung yang berhutan, memiliki bentangan kosong tetapi juga memiliki kota yang padat, serta memiliki orang-orang sangat religius tetapi diperintah oleh pemerintah yang ateistik.[15] Peternakan hewan dan pertanian adalah dua kegiatan ekonomi utama di Tibet. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina bahkan telah menghabiskan miliaran untuk meningkatkan prospek ekonomi Tibet dengan mendorong pariwisata dan perdagangan ke wilayah tersebut.

Referensi

Anon. A Brief Introduction to Tibet, n.d. [ebook online]. http://www.tibet.net/en/index.php?id=6&rmenuid=8 . diakses pada 15 Mei 2010

Anon. 2002. Building of Tibetan Legal System. [Internet]. Terdapat pada http://au.china-embassy.org/eng/zt/zgxz/t45482.htm. (Diakses 15 Mei 2010)

Anon. 2005. Cina. [Internet]. Terdapat pada Tiongkok Dalam 60 Tahun Terakhir. [Internet]. Terdapat pada

http://indonesian.cri.cn/281/2009/05/27/1s96960.htm. (Diakses 15 Mei 2010)

Anon. Cina Military. [Internet]. Terdapat pada http://www.mapsofworld.com/Cina/Cina-military/. (Diakses 14 Mei 2010)

Anon. n.d. Legal Materials on Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://www.tibetjustice.org/materials/china/china3.html. (Diakses 15 Mei 2010)

Anon. 2010. Menuju Tata Hukum-Prestasi Pembangunan Tata Hukum Republik Rakyat. http://geography.about.com/library/cia/blcCina.htm. (Diakses 14 Mei 2010)

Anon. n.d. Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://www.crystalinks.com/tibet.html. (Diakses 15 Mei 2010)

Fighting Poverty: Findings and Lessons from Cina’s Success (World Bank). Diakses 17 Mei 2010.

James C.F. Wan. 1947. Comparative Asia Politics: Power, Policy, and Change. Prentice Hall International Inc. p. 71

Matt Rosenberg. 2008. Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://geography.about.com/od/specificplacesofinterest/a/tibet.htm. (Diakses 15 Mei 2010)

Medeiros, Evan and Fravel, Taylor. 2003. China’s New Diplomacy. [ebook online]. http://www.foreignaffairs.com/articles/59362/evan-s-medeiros-and-m-taylor-fravel/chinas-new-diplomacy diakses pada 15 Mei 2010

Tjeng, Lie Tek. 1983. Studi Wilayah Pada umumnya Asia Timur Pada Khususnya. Bandung: Penerbit Alumni


[1] Fighting Poverty: Findings and Lessons from Cina’s Success (World Bank). Diakses 17 Mei 2010.

[2] Anon. 2010. Menuju Tata Hukum-Prestasi Pembangunan Tata Hukum Republik Rakyat Tiongkok Dalam 60 Tahun Terakhir. [Internet]. Terdapat pada http://indonesian.cri.cn/281/2009/05/27/1s96960.htm. (Diakses 15 Mei 2010)

[3] Ibid

[4] James C.F. Wan. 1947. Comparative Asia Politics: Power, Policy, and Change. Prentice Hall International Inc. p. 71

[5] Anon. n.d. Cina Military. [Internet]. Terdapat pada http://www.mapsofworld.com/Cina/Cina-military/. (Diakses 14 Mei 2010)

[6] Medeiros, Evan and Fravel, Taylor. 2003. China’s New Diplomacy. [ebook online]. http://www.foreignaffairs.com/articles/59362/evan-s-medeiros-and-m-taylor-fravel/chinas-new-diplomacy diakses pada 15 Mei 2010

[7] Anon. n.d. Legal Materials on Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://www.tibetjustice.org/materials/china/china3.html. (Diakses 15 Mei 2010)

[8] Ibid

[9] Ibid

[10] Anon. 2002. Building of Tibetan Legal System. [Internet]. Terdapat pada http://au.china-embassy.org/eng/zt/zgxz/t45482.htm. (Diakses 15 Mei 2010)

[11] Ibid

[12] Anon. 2005. Cina. [Internet]. Terdapat pada http://geography.about.com/library/cia/blcCina.htm. (Diakses 14 Mei 2010)

[13] Matt Rosenberg. 2008. Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://geography.about.com/od/specificplacesofinterest/a/tibet.htm. (Diakses 15 Mei 2010)

[14] Anon. n.d. Tibet. [Internet]. Terdapat pada http://www.crystalinks.com/tibet.html. (Diakses 15 Mei 2010)

[15] Ibid

STUDI PERBANDINGAN POLITIK: HONGKONG-SINGAPURA

Devania Annesya/ 070810535

devania.annesya@gmail.com

ASPEK Indikator HONGKONG SINGAPURA
Geografi Perbatasan Dikelilingi Laut Cina Selatan di timur, selatan, dan barat, dan perbatasan kota Guangdong Shenzen ke Utara melalui Sungai Shenzen Sebuah Pulau City-State Di Selatan Semenanjung Malaya, 137 Km Di Sebelah Utara Ekuator, Sebelah Selatan Johor, Malaysia dan utara Pulau Riau Indonesia
Luas wilayah Luas 1,104 km2 (426 sq mi) Luas Vietnam kurang lebih 710.2 kilometer persegi
Topografi Terdiri Dari Pulau Hong Kong, Semenanjung Kowloon, New territories, dan 200 pulau-pulau tepi pantai, pulau terluasnya Pulau Lantau. Topografinya berbukit-bukit dan kurang dari 25% teritori berkembang dan sekitar 40% berupa country park dan area nature reserves. Topografinya terdiri atas pulau-pulau sejumlah 63, termasuk di dalamnya Singapura. Sekitar 23% daratan Singapura terdiri dari hutan dan area nature reserves.
Demografi Jumlah Penduduk Sensus 2001: 6,708,389 dengan kepadatan 6076.4/km2 Populasi menurut sensus 2000: 4.117.700 jiwa dengan kepadatan 6,814/km2
Etnisitas Chinese 95%,

Filipino 1.6%,

Indonesian 1.3%,

lainnya 2.1%.

Chinese 76.8%,

Malay 13.9%,

Indian 7.9%,

lainnya 1.4%.

Sosial-budaya Religi 90% populasi Hong Kong memiliki agama campuran, utamanya Buddhisme (China Mahayana), Confusianisme, dan Taoisme. Kristiani sejumlah 8%. Ada pula Sikh, Muslim, Yahudi, Hindu dan komunitas Baha’i. Kebebasan beragama telah terjamin setelah Basic Law 1997. Buddhisme : 42.5%

Islam : 14.9%

\tidak beragama : 14.8%

Kristiani : 14.6%

Taoisme : 8.5%

Hinduisme : 4%

Lainnya : 0,6%

Pendidikan Hong Kong mengalokasikan 3,9% dari GDP untuk pendidikan

Untuk sekolah dasar dilakukan secara bilingual sementara sekolah menengah trilingual.

Singapura mengalokasikan 3,7% dari GDP untuk pendidikan. Wajib belajar di Singapura adalah sembilan tahun.
Sistem pemerintahan Daerah Administratif Khusus dengan Demokrasi Terbatas

Chief Executive: Donald Tsang

Chief Justice: Andrew Li

President of the Legislative Council: Jasper Tsang

Kepala negara Hongkong adalah presiden China yaitu Hu Jintao dengan kepala pemerintahan Donald Tsang Yam-kuen.

Kabinet dewan eksekutif terdiri dari 15 anggota resmi dan 14 anggota tidak resmi.

Legislatif  terdiri dari 60 anggota dewan legislatif. Yudikatif adalah Court of Final Appeal

Republik Parlementer

Presiden: S. R. Nathan

P. Menteri: Lee Hsien Loong

Ket Parlemen: Abdullah Tarmugi

Chief Justice : Chan Sek Keong

Presiden adalah pemegang kekuasaan simbolis negara dan Perdana Menteri yang memegang kepala pemerintahan. Perdana Menteri merupakan ketua partai politik yang memiliki suara mayoritas di parlemen. Otoritas terpusat kepada pemerintah.

Partai politik Multipartai

Association for Democracy

and People’s Livelihood

(ADPL), Civic Party,

Democratic Alliance for the

Betterment and Progress of Hong Kong (DAB), partai

demokrat, League of Social

Democrats, Liberal Party.

Multipartai

People’s Action Party atau PAP,

Reform Party, Singapore

Democratic Alliance atau SDA, Singapore Democratic Party, Workers’ Party.

ANALISIS:

Kedua negara ini (Hong Kong dan Singapura) memiliki kesamaan sejarah, keduanya pernah dijajah oleh Inggris. Mereka juga dua city-states yang hanya memiliki satu kota dalam negaranya, namun keduanya memiliki ciri khas tertsendiri sebagai suatu bentuk nasionalisme. Sementara Hong Kong memilih Daerah Administratif Khusus China sebagai bentuk pemerintahannya, Singapura membentuk Republik Parlementer dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya. Pengaruh kolonialisme Inggris dalam budaya keduanya pun berbeda. Budaya barat di Hong Kong lebih diterima dalam perekonomian kapitalisme sementara di Singapura konstitusinya masih menganut sistem Westminster yang diadaptasi dari negara bekas kolonialismenya, Inggris.

Referensi:

Anonim. “CIA – The World Factbook – Singapore”. U.S. Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html (diakses 11 Mei 2010)

Anonim. “CIA – The World Factbook – Hong Kong”. U.S. Central Intelligence Agency. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sn.html. (diakses 11 Mei 2010)

Tjeng, Lie Tek. 1983. “Singapore and Hong Kong: Government Overregulation versus the Free Market” dalam Studi Wilayah Pada Umumnya Asia Timur pada Khususnya. Bandung: Penerbit Alumni

STUDI PERBANDINGAN POLITIK: KOREA UTARA-VIETNAM

Devania Annesya/ 070810535

devania.annesya@gmail.com

ASPEK Indikator KORUT VIETNAM
Geografi Perbatasan Perbatasan darat utara adalah Republik Rakyat Cina, Rusia, dan Korea Selatan di sepanjang Zona Demiliterisasi Korea. Di baratnya terdapat Sungai Kuning dan Teluk Korea, dan di timurnya terdapat Jepang di seberang Laut Jepang (Laut Timur Korea) Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya dan di sebelah timur terbentang Laut Cina Selatan.
Luas wilayah Luas Korea Utara 120.540 km² Luas Vietnam kurang lebih 331.688 kilometer persegi
Topografi Topografinya 80% terdiri dari beberapa gunung dan dataran tinggi, dipisahkan oleh lembah-lembah yang dalam dan sempit, dengan segala pegunungan semenanjung yang berketinggian 2.000 meter ke atas di atas muka laut, yang terletak di Korea Utara. Titik tertinggi di Korea Utara adalah Gunung Baekdu. Pada umumnya, dataran yang ada adalah kecil/sedikit-sedikit. Yang paling luas adalah dataran Pyongyang dan Chaeryong. Tidak seperti tetangganya, Jepang dan Cina bagian utara, Korea Utara lebih jarang mengalami gempa bumi. Topografinya terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat, dengan dataran rendah meliputi tidak lebih dari 20%. Pegunungan berkontribusi sebesar 40% dari total luas Vietnam, dengan bukit-bukit kecil berkontribusi sebesar 40% dan hutan tropis 42%. Bagian Utara kebanyakan terdiri atas pegunungan dan Delta Sungai Merah. Phan Xi Pang, berlokasi di propinsi Lao Cai, adalah gunung tertinggi di Vietnam setinggi 3.143 m (10.312 ft). Selatan dibagi menjadi dataran rendah tepi pantai, puncak Annamite Chain, hutan-hutan luas dan tanah yang buruk. Terdiri dari 5 plato tanah basalt yang rata-rata rata, pegunungan berkontribusi sebesar 16% bagi tanah arable (= tanah yang cocok untuk pertanian seperti jagung dan gandum) Vietnam dan 22% dari total lahan berhutan Vietnam.
Demografi Jumlah Penduduk Perkiraan jumlah penduduk  (2009) 23.906.000 dengan kepadatan 198, 3/km2 Populasi 76.323.173 jiwa (Sensus 1999) dengan kepadatan 253/km2
Etnisitas Secara rasial homogen dengan sedikit komunitas China dan sedikit etnis Jepang Viet/ Kihn 86,2 %

Tay 1.9%,

Thai 1.7%,

Muong 1.5%, Khome 1.4%,

Hoa 1.1%, Nun 1.1%, Hmong 1%, others 4.1%.

Sosial-budaya Religi Menurut Religious Intelligence:

Atheis: 64,31%

Shamanisme Korea: 16%

Cheondoisme: 13,50%

Buddha: 4,50%

Kristen: 1,69%

Agama dan Kebudayaan Vietnam banyak dipengaruhi Buddha Mahayana, Taoisme dan Konfusianisme. Akan tetapi pada sensus 1999, lebih dari 80% penduduk Vietnam tidak beragama.
Ideologi Juche, otoritarian komunis Komunisme
Sistem pemerintahan Pemerintahan Republik Sosialis-Komunis-Juche

Presiden Abadi: Kim Il-sung (telah mangkat)

Ket Presidium Majelis: Kim Jong-il

Perdana Menteri Kim: Yong-il

Kedudukan aktif presiden telah dihapus untuk menghargai Kim Il-sung sebagai presiden Abadi. Kepala negara de fakto adalah Kim Jong-il, yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara. Legislatur Korea Utara adalah Majelis Rakyat Agung, kini diketuai oleh Presiden Kim Yong-nam. Tokoh pemerintahan senior lainnya adalah Perdana Menteri Kim Yong-il.

Pemerintahan Negara komunis

Presiden: Nguyễn Minh Triết

P. Menteri: Nguyễn Tấn Dũng

Sekretaris Jend: Nông Đức Mạnh

Ket Parlemen: Nguyễn Phú Trọng

Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan (Council National Defense and Security). Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan, mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira.

Partai politik Korea Utara adalah negara yang menganut satu partai. Partai yang memerintah adalah Barisan Demokratik untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisi Partai Buruh Korea dan dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai-partai ini mengajukan semua calon untuk menempati kantor pemerintahan dan memegang semua kursi di Majelis Rakyat Agung. Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Hanya organisasi politik yang bekerjasama atau didukung oleh Partai Komunis diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum. Ini meliputi Barisan Tanah Air Vietnam (Vietnamese Fatherland Front), partai serikat pedagang dan pekerja.

Referensi:

Vietnam Vrooooom: Asia’s second-fastest-growing economy takes the global stage”, 21 November 2006. http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2006/

Economy of Vietnam”, CIA World FactBook. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html

STUDI PERBANDINGAN POLITIK: KOREA SELATAN-TAIWAN

Devania Annesya/ 070810535

ASPEK Indikator KORSEL TAIWAN
Geografi Perbatasan Korea Selatan adalah sebuah negara di Asia Timur yang meliputi bagian selatan Semenanjung Korea. Di sebelah utara, Republik Korea berbataskan Korea Utara, di mana keduanya bersatu sebagai sebuah negara hingga tahun 1948. Pulau utama Taiwan, juga dikenal sebagai Formosa, terletak di Asia Timur sebelah pantai Cina daratan, sebelah barat daya kepulauan utama Jepang tetapi sebelah barat langsung dari ujung Kepulauan Ryukyu Jepang, dan sebelah barat laut-utara Filipina. Pulau ini dihubungkan ke timur oleh Samudera Pasifik, ke selatan oleh Laut Cina Selatan dan Selat Luzon, ke barat oleh Selat Taiwan, dan ke utara oleh Laut Cina Timur.
Luas wilayah Luas Korea Selatan 99.274 km2. Pulau ini mempunyai panjang 394 kilometer (245 mil) dan lebar 144 kilometer (89 mil).
Topografi Topografinya sebagian besar bergunung-gunung dan tidak rata. Pegunungan di wilayah timur umumnya menjadi hulu sungai-sungai besar, seperti sungai Han dan sungai Naktong. Sementara wilayah barat merupakan bagian rendah yang terdiri dari daratan pantai yang berlumpur. Meliputi pulau Formosa dan 64 pulau kecil lainnya. Bentang alamnya 50% bergunung dan hutan. Hanya 25% yang diolah untuk pertanian.
Demografi Jumlah Penduduk Perkiraan jumlah penduduk (2008) 48,379,392 dengan kepadatan 493/km2 Populasi 22.974.347 jiwa (Juli 2009) dengan pertumbuhan sebesar 0,227%
Etnisitas - Masyarakat pribumi 98% Han
70% Hoklo

14% Hakka

14% Orang Cina Daratan

2% Penduduk asli Taiwan

Sosial-budaya Religi Atheisme (46,5%), Budha (22,8%), Protestan (18,3%), Katolik Roma (10,9%), Lainnya (1,4%) Buddha, Atheisme. Sedikit banyak mendapat pengaruh dari RRC
Ideologi Konfusianisme, Atheisme dan Budhisme Komunisme, Liberal demokratis, konfusianisme, daoisme, dan Buddha
Sistem pemerintahan Pemerintahan Republik

Presiden: Lee Myung-bak

P. Menteri: Chung Un-chan

Korea Selatan adalah negara presidensial. Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian: eksekutif, yudikatif dan legislatif. Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden dan dibantu oleh perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dewan perwakilan. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup. Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih.

Pemerintahan Republik

Presiden sebagai kepala negara dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahannya.

Legislatif National Assembly-nya dipilih dari pemilihan umum.

Pemilihan umum menggunakan sistim elektoral.

Partai politik Multipartai:

Keadilan Demokrat, Liberal Demokrat, Dan Partai Keadilan dan Demokrat

Dwi Partai:

Partai Kuomintang dan Partai Progresif Demokrat

Referensi:

  • According to Oral Tradition Savada, Andrea Matles. South Korea: A Country Study. Area handbook series. Federal Research Division, Library of Congress. Washington, D.C.:1992. p109
  • http://www.pisa.oecd.org/Kantei.go.jp
  • Wang, James., Comparative Politics. Hilo: University of Hawaii

STUDI PERBANDINGAN POLITIK: CINA-JEPANG

Devania Annesya/ 070810535

ASPEK CINA JEPANG
Geografi RRC adalah negara terbesar di Asia Timur, dan keempat terluas di dunia (9,596,960 km2) setelah Rusia dan Kanada.RRC berbatasan dengan 14 negara: Afganistan, Bhutan, Myanmar, India, Kazakhstan, Kirgizia, Korea Utara, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tajikistan dan Vietnam.

Sebagian besar berbukit dan berupa pegunungan

Jepang merupakan negara kepulauan di Asia Timur dengan luas 377,944 km2. Terletak di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Cina, Korea, dan Rusia. Pulau-pulau paling utara berada di Laut Okhotsk, dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertetangga dengan Taiwan. Sebagian besar pulau di Jepang bergunung-gunung, dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi.
Demografi Sensus 2000:1.242.612.2262 dengan kepadatan 140/km2Mayoritas populasi (93%) bersuku bangsa Han. RRC telah mengambil kebijakan yang membatasi keluarga di perkotaan (etnis minoritas seperti Tibet dikecualikan) menjadi 1 anak dan keluarga di pedalaman 2 anak saat yang pertama wanita. Sensus 2004 127.333.002   dengan kepadatan 337,4/km298,5% Jepang, 0,5% Korea, 0,4% Cina, 0,6% lain-lain
Religi Budha Budha, Shinto, Kristen
Ekonomi Republik Rakyat Cina mencirikan ekonominya sebagai Sosialisme dengan ciri Cina.Mata uang Renminbi (Yuan) Sejak periode Meiji (1868-1912), Jepang mulai menganut ekonomi pasar bebas dan mengadopsi kapitalisme model Inggris dan Amerika Serikat. Mata uang Yen
Sosial-budaya Neo-Konfusianisme, Kong Hu Chu, Buddhisme, Taoisme Buddhisme,Taoisme danKonfusianisme dari Cina
Ideologi Otokratis, komunis dan sosialis

Liberalis
Sistem pemerintahan Republik sosialisPresiden Hu Jintao

Perdana Menteri Wen Jiabao

Monarki konstitusional, sistem parlementerKaisar Akihito

Perdana Menteri Yukio Hatoyama

Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Sebagai kepala negara seremonial, kedudukan Kaisar Jepang diatur dalam konstitusi sebagai “simbol negara dan pemersatu rakyat”. Kekuasaan pemerintah berada di tangan Perdana Menteri Jepang dan anggota terpilih Parlemen Jepang, sementara kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat Jepang. Kaisar Jepang bertindak sebagai kepala negara dalam urusan diplomatik.

Partai politik pemerintahan satu partaiPartai Komunis Cina (CCP). multipartai
Militer Cina mempunyai pasukan tentara terbesar di dunia, Pasukan Pembebasan Rakyat (People’s Liberation Army, PLA) Jepang memiliki hubungan militer yang erat dengan Amerika Serikat, dan menjalankan kebijakan luar negeri berdasarkan pakta keamanan Jepang-AS

Referensi:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 151 other followers