Blog Archives
BANDUNG SPIRIT DAN PENINGKATAN PERAN RI DI DUNIA
Latar Belakang
Konferensi Bandung pada April 1955, yang sebelumnya didahului oleh Konferensi Kolombo pada April-Mei 1954 dan Konferensi Bogor pada Desember 1954, merupakan sebuah usaha membendung serangan hegemoni dari kedua belah pihak blok raksasa pemenang Perang Dingin, Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet serta merupakan tawaran alternatif non-militer bagi negara-negara berkembang Asia-Afrika.
Konferensi Bandung ini merupakan turning point dalam sejarah dunia yang dihadiri oleh pemimpin-pemimpin terkenal negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika, yakni: Chou En-Lai, Ho Chi Minh, John Lionel Kotalawela, Mohammad Ali, Nasser, Nehru, Soekarno, U-Nu, dan lainnya. Hal tersebut karena Konferensi Bandung ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah dunia representatif dari negara-negara bekas koloni menyatukan kekuatan dan tujuan mereka untuk bertahan terhadap kedua hegemon. Konferensi ini merupakan kelahiran dari apa yang sekarang disebut Third World Countries (negara-negara dunia ketiga), The New Emerging Forces, atau Development Countries.
Pandangan dasarnya dari KAA adalah tak lain daripada pandangan dari prinsip non-konfrontatif (tidak campur tangan dalam urusan domestik masing-masing) dan prinsip persamaan dan kerjasama yang saling menguntungkan timbal balik. Kemudian toleransi ini berkembang menjadi Dasasila, “The Ten Bandung Principles the Promotion of World Peace and Cooperation”. Selain prinsip-prinsip “Peaceful Co-existence” tersebut, dalam Dasasila Bandung juga terdapat prinsip menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas dalam Piagam PBB; prinsip menyelasaikan perselisihan dengan jalan damai; prinsip menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional; serta menghormati hak bela diri secara sendirian atau secara kolektif. Kemudian KAA ini berlanjut ke dalam gerakan KTT non-Blok yang pertamakali dihelat di Beograd 1961 dan yang kedua di Kairo 1962 yang menghasilkan Komunike Final Bandung
Arti Strategis Konferensi Asia Afrika (1955) bagi Politik Luar Negeri RI
Bagaimanapun sebagai pemrakarsa sekaligus tuan rumah dari KAA tersebut, berimbas pada prestise politik luar negeri Indonesia. Nama Indonesia mulai diperhitungkan dalam kancah internasional, terutama Asia dan Afrika.
Konferensi Bandung, yang semula diilhami oleh garis politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu, kemudian mengilhami kelanjutan politik luar negeri Indonesia. Pertama-tama Indonesia berusaha menyempurnakan kemerdekaannya dengan cara membatalkan semua perjanjian hasil Konferensi Meja Bundar yang sangat merugikan Indonesia. Kemudian Indonesia melakukan tindakan-tindakan moneter terhadap Belanda dengan tidak mengakui dan tidak bersedia lagi membayar hutang kepada pihak Belanda. Menurut perjanjian MB Indonesia diharuskan membayar lebih dari 4000 juta Golden kepada Belanda sementara sebagian besar dari hutang-hutang tersebut dibuat oleh Belanda untuk membiayai agresi-agresi militernya terhadap Indonesia semasa Revolusi Fisik 1945-1950.
Meningkatkatnya prestise Indonesia karena Konferensi Bandung dan disusul dengan suksesnya Pemilu I untuk DPR dan Majelis Konstituante, mendorong kedua negara adikuasa mengundang Presiden Soekarno. Kunjungan ke Amerika dilakukan pada bulan Mei-Juli 1956 sementara kunjungan kedua ke Uni Soviet dan negara blok timurnya pada Agustus-Oktober 1956. Rangkaian kedua perjalanan itu dimanfaatkan oleh Presiden Soekarno sebagai ajang berdiplomasi dalam pembebasan Irian Barat dan pembatalan perjanjian KMB secara sepihak, serta diplomasi di bidang finek guna mendapat bantuan untuk jalannya pembangunan dalam negeri dan menjelaskan dasar negara dan ideologi Indonesia yang bebas aktif.
Pengaruh Konferensi Asia Afrika terhadap Situasi Internasional
Dalam periode ini terjadi tindakan Mesir yang menasionalisasikan Terusan Suez. Tindakan ini bertepatan dengan Indonesia yang membatalkan perjanjian KMB secara sepihak. Ketika masalah Terusan Suez ini dibawa oleh Inggris dan Dunia Barat ke forum Konferensi London pada Agustus 1956, Indonesia bersama-sama dengan India dan Srilangka turut berperan sebagai suatu bentuk rasa solidaritas terhadap Mesir. Maka tidak berlebihan jika gerakan tersebut dijustifikasikan sebagai suatu bentuk ilham yang ditancapkan oleh Semangat Bandung pada negara Asia Afrika.
Selain itu terbentuk juga embrio Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) yang merupakan kerjasama perserta Konferensi Asia-Afrika berupa bantuan teknis dan usaha bersama untuk menstabilkan perdagangan komoditi berikut aksi bersama untuk menstabilkan harga dan permintaan komoditi primer, diversifikasi perdagangan ekspor melalui pengolahan, promosi perdagangan intraregional, jaminan transit bagi negara daratan (landlocked), masalah-masalah pelayaran umum (khususnya masalah ongkos pelayaran), serta pendirian bank regional dan perusahaan asuransi sudah masuk ke dalam Komunike Final Bandung. Namun pada kenyataannya saat ini tata ekonomi internasional yang berlaku lebih banyak dari merupakan warisan dari Bretton Woods dan GATT ketimbang TEIB hingga dapat dikatakan usaha dari negara-negara berkembang mengubah tata ekonomi internasional hingga sekarang pada dasarnya tidak efektif. TEIB, yang bersifat tidak realistik, gagal membagun dialog ekonomik antara negara berkembang degan negara industri.
Namun demikian bukan berarti TEIB hilang tak berbekas. Setidaknya TEIB membawa perubahan dalam tahun-tahun ke depannya. Perubahan pertama adalah sejak TEIB lahir, banyak negara-negara yang masih terjajah berani melepaskan diri dari kolonialnya karena merasa perundingan tentang perubahan tata ekonomi internasional sudah lebih subur sebagai sebuah transaksi sesama yang berdaulat. Perubahan kedua adalah masalah realisme yang menguat mengenai sistem ekonomi, setiap bangsa tidak lagi harus memilih antara kapitalis dan realis sebab penyesuaian tata ekonomi sudah lebih bebas dari tempurung ideologis. Karena perubahan-perubahan tersebut, banyak negara berkembang yang prestasi perekonomiannya tidak bisa lagi diremehkan. Serta kecenderunan konsentrasi investasi asing langsung di negara-negara industri (kendati tidak relevan dengan TEIB) serta mengenai kemajuan teknologi yang memaksa negara berkembang terperangkap oleh dilema antara manusia dan mesin.
Simpulan dan pendapat
Melihat dari segala kontribusi yang diberikan oleh Konferensi Bandung dan cikal bakalnya, serta memahami interelasinya antara anatomi dan struktur kekuasaan dunia pada waktu itu, saya menyimpulkan bahwa sampai detik ini pun Semangat Bandung masih mengilhami sebagian besar masyarakat dunia, terutama negara-negara dunia ketiga. Relevansinya pun masih diakui kendati begitu banyak tantangan dan halangan yang adakalanya memudarkan semangat itu seperti halnya prinsip-prinsip TEIB yang membawa perubahan bagi dunia internasional kendati beberapa diantaranya terkesan kurang idealis dengan realita tata perekonomian dunia. Sekian.
Sumber:
Abdulgani, Roeslan. Sekitar Konperensi Asia-Afrika dan Maknanya bagi Politik Luar Negeri Indonesia
Simandjuntak, Djisman S. Bandung dan Evolusi Tata Ekonomi Internasional Baru
LANDASAN DAN PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
PENGERTIAN
Setiap entitas Negara yang berdaulat memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional, begitu pula Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari politik luar negeri yang merupakan pencerminan dari kepentingan nasionalnya.
Seperti yang telah kita ketahui, landasan konstitusional Indonesia adalah UUD 1945. Pasal-pasal UUD 1945 mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memberikan garis-garis besar dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara itu, Pancasila sebagai landasan idiil Indonesia berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Dan politik bebas aktif pun ditetapkan sebagai landasan operasional politik luar negeri Indonesia.
PRINSIP POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA
Sebagai sebuah landasan operasional, politik luar negeri Indonesia (PLNRI) yang bebas aktif pun senantiasa berubah sesuai kepentingan nasional. Misalnya selama masa orde lama, PLNRI yang sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno tersebut masih menekankan kebijakan hidup bertetangga dengan negara-negara kawasan, tidak turut campur tangan urusan domestik negara lain dan selalu mengacu pada piagam PBB[1].
Pada masa Orba, landasan operasional PLNRI semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, diantaranya: Ketetapan MPRS no.XII/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966, Ketetapan MPR tanggal 22 Maret 1973, Petunjuk Presiden 11 April 1973, Petunjuk bulanan Presiden sebagai ketua Dewan Stabilitasi Politik dan Keamanan, serta Keputusan-Keputusan Menteri Luar Negeri. Jika dulu Soekarno mendengung-dengungkan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, maka Soeharto memfokuskan pada upaya pembangunan bidang ekonomi dan peningkatan kerja sama dengan dunia internasional. Perbedaan ini seiring dengan pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharo.
Pasca-Orde Baru terjadi perubahan pemerintahan secara cepat mulai dari B.J. Habibie sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Setidaknya dua kabinet yang memerintah pasca-Orde Baru ini saling substansif dalam landasan luar negerinya. Pertama adalah Kabinet Gotong Royong (2001-2004) yang mengoperasionalkan PLNRI melalui: Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999 yang menekankan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi krisis ekonomi dan krisis nasional pada tahun 1997, UU no.37 tahun 1999 tentang pengaturan aspek penyelenggaraan hubungan luar negeri, UU No.24 tentang Perjanjian Internasional yang menekankan pada pentingnya penciptaan suatu kepastian hukum dalam perjanjian internasional, dan perubahan UUD 1945 pada beberapa pasal.
Kabinet selanjutnya adalah Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009). Kabinet ini meletakkan landasan operasional PLNRI pada tiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), yang isinya: pertama, pemantapan PLNRI dan optimalisasi diplomasi Indonesia; kedua, peningkatan kerjasama internasional; ketiga, penegasan komitmen perdamaian dunia.
PRINSIP PLNRI
Kemerdekaan yang telah diperoleh tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat. Namun upaya Indonesia untuk mencari pengakuan internasional tampaknya tidak didukung oleh perkembangan politik internasional yang tengah terjadi saat itu. Perang Dunia II telah menjadikan situasi persaingan tajam antara blok barat dan timur. Namun pemimpin Indonesia saat itu menunjukkan sikap dan orientasi politik luar negerinya yang independen. Indonesia berpendapat bahwa timbulnya blok-blok raksasa di dunia ini dengan persekutuan-persekutuan militernya tidak akan menciptakan perdamaian, malah sebaiknya akan merupakan benih-benih ancaman terhadap perdamaian.[2]
Pendapat tersebut memuat dasar prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Menurut Hatta, politik “Bebas” berarti Indonesia tidak berada dalam kedua blok dan memilih jalan sendiri untuk mengatasi persoalan interasional. Istilah “Aktif” berarti upaya untuk bekerja lebih giat guna menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan kedua blok.[3] Dalam arti yang lebih luas, bebas berarti menunjukkan tingginya nasionalisme dan menolak keterlibatan atau ketergantungan terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia.[4] Karena itu sikap Indonesia kerap disebut netral, tidak memihak kedua blok. Aspek ini kemudian dikenal dengan non-alignment policy. Prinsip non blok ini kemudian menjiwai beberapa Negara Asia dan Afrika. Kesadaran itulah yang mendorong terselenggaranya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1955 di Bandung.
KESIMPULAN
Dalam setiap periode kepemimpian nulai dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat warisan mengenai faktor-faktor domestik yang paling menonjol saat itu. Misalkan pada kepemimpian Soeharto (1966-1998), PLNRI lebih fokus pada kondisi ekonomi dan kepemimpinan politik atau persepsi elit. Hal tersebut karena Soeharto mewarisi kebobrokan ekonomi di masa Soekarno. Sementara di era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-sekarang), sifat dari tatanan politik dalam negeri adalah tentang perguliran proses demokrasi.
PENDAPAT
Roeslan Abdulgani menyatakan bahwa PLN dari tiap-tiap Negara adalah lanjutan dan merupakan refleksi dari politik dalam negeri.[5] Saya sependapat dengan hal tersebut. Menurut pendapat saya PLN suatu negara sebenarnya merupakan perpaduan antara kepentingan nasional, tujuan nasional bangsa, kedudukan atau konfigurasi geopolitik dan sejarah nasionalnya, dipengaruhi oleh faktor domestik (internal) dan faktor faktor internasional (eksternal). Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan suatu upaya untuk mempertemukan kepentingan nasioal dengan perkembangan dan perubahan lingkungan internasional. Sekian.
SUMBER:
- Alami, Athiqah. Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia. Hlm. 27-54
- Abdulgani, Ruslan.1988.Sejarah Asal Mula Rumusan Haluan Politik Luar Negeri Bebas Aktif. Departemen Luar Negeri & UGM.
[1] Hal ini dapat kita lihat pada Maklumat Politik Pemerintah 1 November 1945, pidato kepresidenan 17 Agustus 1960 (Jarek), dan Keputusan Dewan Pertimbangan Agung No.2/Kpts/Sd/I/61 tanggal 19 Januari 1961
[2] Abdulgani,Mendayung dalam…, hlm.10.
[3] Mohammad Hatta, Mendayung Antara Dua Karang, Cet. Pertama, Jakarta, Bulan Bintang, 1976, hlm. 17.
[4] Dewi Fortuna Anwar, “Hatta dan
[5] Abdulgani, Mendayung dalam…, hlm. 11.
Hubungan Indonesia dan Negara-negara ASEAN
ASEAN DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN NEGARA TETANGGA
HUBUNGAN INDONESIA DAN MALAYSIA[GER1]
Dalam suatu realitas suatu hubungan, baik hubungan personal maupun interpersonal, nasional maupun internasional, memiliki beberapa keterkaitan dan ketergantungan satu sama lainnya. Keterkaitan tersebut memberikan kontribusi yang sangat kuat bagi hubungan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, ketika kita memahami suatu hubungan antar negara satu dengan lainnya yang diartikan sebagi hubungan internasional ini, hal-hal yang mempengaruhi baik dari segi positif maupun negatifnya masih cukup banyak. Entitas Globalisasi membuat negara-negara menjadi satu dan bergabung membentuk wadah organisasi yang mana tujuan kedepannya ialah agar dapat tercapainya suatu bentuk kerjasama regional maupun keamanan bersama.
Masa Orde baru di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden RI ke-2 Soeharto, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap hubungan luar negeri Indonesia saat itu. Ketika kita memahami Hubungan Indonesia dengan wilayah negara-negara di Asia Tenggara pada masa orde baru, suatu bentukan organisasi yang dianggap mampu mendapat respon yang cukup baik bagi politik luar negeri RI dan sebagai rekonstruksi pembangunan di sektor ekonomi Indonesia, yang kemudian dikenal dengan ASEAN atau Association of South-East Asian Nations. Dimana wadah organisasi ini dipelopori oleh 5 negara pendiri yakni: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand.
Beberapa kontroversi terus menerpa hubungan Indonesia dengan Malaysia sebelum pemerintahan orde baru muncul. Seperti yang kita ketahui, pada saat era presiden Soekarno, politik “Ganyang Malaysia” yang dikeluarkan sebagai senjata untuk memberontak sekaligus menentang pembentukan persemakmuran Inggris, federasi Malaysia. Malaysia dinilai sebagai bentuk pengaruh imperialisme barat yang disebarkan oleh Inggris, dan kemudian, memberikan suatu ide “Konfrontasi” yang bersifat radikal terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dikeluarkan presiden Soekarno pada masa Orde Lama[GER2] [1].
Hubungan Indonesia Malaysia yang pertama kali dikenal dalam konstelasi politik regional, diawali dengan konfrontasi Indonesia vs Malaysia. Persamaan rumpun (melayu), sejarah, letak geografis serta persamaan bahasa yang sama tidak menjadikan Indonesia dan Malaysia menjalin hubungan yang sangat baik dan berlangsung secara harmonis, bahkan hubungan Indonesia sangatlah buruk ketika itu[2]. Perbedaan sejarah kolonialisasi membuat Rezim Soekarno atas ketidakpuasan terbentuknya negara Malaysia pada dekade tahun 1960an. Penyebarluasan imperialisme barat yang dinilai Soekarno memberikan pengaruh negatif terhadap kelangsungan negara-negara Asia Tenggara akhirnya membentuk suatu persepsi dan hubungan yang kurang baik dengan Malaysia.
Pemulihan Hubungan Indonesia-Malaysia atas konfrontasi yang dibuat oleh Soekarno, diakhiri pada tahun 1967 dan sekaligus menggantikan posisi pemerintahan Soekarno yang jatuh karena pemberontakan G-30S PKI, kemudian berganti menjadi pemerintahan Soeharto yang sekaligus merupakan awal mula dari pemerintahan Orde baru ini. Upaya menggalakkan pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia pada khususnya dan Indonesia-PBB pada umumnya dicerminkan melalui kembalinya Indonesia dalam keanggotaan PBB.
Akan tetapi, perjalanan hubungan diplomatik antarnegara bertetangga memang tidak selalu berjalan mulus dan lancar. Utamanya Indonesia belakangan ini gencar disinggung oleh klaim budaya melalui propaganda pariwisata Malaysia. Kemudian, isu Terorisme[GER3] yang gencar dibicarakan. Isu-isu perbatasan wilayah (Sipadan dan Ligitan, Ambalat, Sabah dan Serawak), penampungan kayu-kayu dan illegal logging, penyelundupan BBM dan sebagainya sehingga hubungan kedua negara tersebut sangat kurang harmonis[3]. Malaysia dinilai sebagai bangsa yang sangat melecehkan Indonesia bahkan menginjak-injak harga diri Indonesia. Dari hal inilah terlihat bahwa hubungan yang terjalin antara Indonesia-Malaysia tidak berjalan secara harmonis dan tidak mencerminkan suatu hubungan timbal-balik dalam lingkup geografis yang dapat menghasilkan kerjasama dari sektor perekenomian maupun militer.
HUBUNGAN INDONESIA DAN SINGAPURA
Hubungan antara Indonesia [GER4] dengan Singapura pada era Soekarno tidak erat. Karena Indonesia memandang bahwa Singapura adalah tempat bagi kekuatan-kekuatan asing dan para pemberontak Indonesia sebgai batu loncatan untuk bersembunyi dan menyusun rencana. Singapura juga dianggap sebagai tempat tinggal bagi para penyelundup-penyelundup asal Indonesia dan sumber jalur peredaran narkoba. Dahulu memang Pulau Tumasik atau sekarang disebut dengan Singapura merupakan markas bagi para perompak laut yang merompak para pedagang yang berlayar di selat malaka. Selama konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, Singapura merupakan bagian integral dari Malaysia, di bawah serangan langsung. Pasukan rahasia dikirim ke Singapura untuk melakukan kegiatan subversive.
Pada bulan Agustus 1965, Singapura lepas dari Malaysia dan merdeka. Kemudian menjalin hubungan diplomatik dengan dengan Indonesia. Namun, pada tahun 1968 hubungan antara kedua Negara tersebut memburuk karena tindakan dua marinir Indonesia yang dikirim pada era Soekarno dalam konfrontasi dengan Singapura meledakkan bom di Orchad Road. Kedua anggota militer tersebut langsung dihukum mati oleh pengadilan Singapura. Pihak Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Soeharto dan Adam Malik berusaha mengusahakan keringanan hukuman dengan meminta merubah hukuman menjadi hukuman seumur hidup. Namun, permintaan tersebut ditolak. Akibatnya terjadi kerusuhan di Jakarta dan Surabaya dengan merusak kedubes Singapura dan tindakan unjuk rasa anti-Cina karena para pengunjuk rasa yakin bahwa etnis Cina Indonesia menaruh simpati terhadap etnis Cina Singapura yang menjadi mayoritas penduduk negara tersebut.
Berbagai pendapat juga muncul di pemerintahan Soeharto, ada beberapa yang memandang bahwa tindakan Singapura itu adil dan bersahabat. Ada pula yang menganggap bahwa Indonesia perlu mengirim pasukan. Tapi, Soeharto yang mengutamakan perkembangan ekonomi Indonesia menolak tindakan-tindakan agresif yang merusak hubungan antara dua negara tersebut. Pada saat itu kondisi hubungan antar kedua belah Negara mencapai titik yang terendah. Perlu lima tahun untuk memperbaikinya. Hubungan antara Indonesia dengan Singapura membaik pada tahun 1973. pada saat itu Indonesia mengundang perdana menteri Lee Kuan Yew untuk datang ke Indonesia dan akhirnya Singapura mengunjungi Indonesia yang segera dibalas Indonesia dengan tindakan Soeharto yang mengunjungi Singapura. Setelah kejadian tadi, hubungan antara kedua Negara membaik dengan ide dari Singapura untuk mebnjalin kerjasama ekonomi bilateral dengan Indonesia. Namun, para pemimpin militer Indonesia tidak begitu saja percaya terhadap tindakan Singapura ini. Karena dicurigai bahwa Singapura bekerjasama dengan RRC.
Pada tahun 1975 diadakan pemungutan suara terhadap tindakan Indonesia yang menginvasi timor timur Singapura menyatakan abstain. Namun pada tahun 1977 Singapura beserta negara ASEAN lain mendukung Indonesia dalam rangka menasionalisasikan timor timur. Hal ini menjadi titik kerjasama yang lebih antara Indonesia dengan Singapura. Hal ini ditandai dengan kerjasama perdagangan yang terpusat di selat melaka khusunya pulau batam. Dalam kerjasama ekonomi ini, pulau batam dijadikan sebagai puast industri dan perdagangan oleh Indonesia dan pusat investasi Singapura terhadap Indonesia. Pada tahun 1990 terjadi kesepakatan pembangunan Pusat Industri Batam antara Indonesia dengan Singapura yang bernilai 400 juta dollar. Selain itu pajak ganda perdagangan juga dihapuskan dan kedua Negara juga mendorong kerjasam dalam bidang pariwisata.
Perkembangan kerjasama ekonomi membawa pada meningkatnya tuntutan akan keamanan. Akhirnya pada tahun 1989 disepakati MoU antara Indonesia dengan Singapura yang memberi izin bagi militer Singapura untuk berlatih ke Indonesia dan Indonesia berhak menerima teknologi militer dari Singapura. Selain itu terjadi latihan militer gabungan yang diadakan secara rutin. Mengenai kerjasama militer ini, terjadi gejolak internal dalam pemrintahan Indonesia. Soeharto tidak berkeberatan apabila itu bukan pangkalan militer, para pemimpin militer pun kritis dalam menganggapi hal ini. Pangkalan militer asing akan mengancam kedaulatan Indonesia. Namun kebutuhan akan teknologi dan kemampuan militer Amerika memaksa Indonesia untuk menyetujuinya.
Pada tahun 1994 Indonesia dan Singapura menandatangani persetujuan kerjasama pariwisata dan persetujuan pelayaran udara yang memungkinkan kedua Negara mengmbil keuntungan dari meledaknya industri pariwisata. Pada tahun 1995 Singapura tercatat sebagai penanam modal komulatif nomor 6 di Indonesia dan menjadi mitra dagang terbesar ketiga Indonesia setelah Jepang dan Amerika Serikat.
Pada maret 2009 terjadi pertemuan antara Indonesia dengan Singapura. Dalam pertemuan empat mata dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali membahas perjanjian perbatasan maritim yang selama bertahun-tahun tertunda. Presiden SBY mengatakan, Perjanjian Perbatasan Laut bagian barat antara Indonesia dengan Singapura akan ditandatangani pada 10 Maret 2009. Menurut Kepala Negara, dengan disepakati perjanjian perbatasan maritim itu, maka Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan kawasan Pualau Nipah guna kepentingan nasional. Misalnya untuk kepentingan pertahanan maupun perekonomian. Selain membahas mengenai perjanjian perbatasan maritim tersebut, Presiden Yudhoyono dengan PM Singapura juga membahas kerjasama untuk menghadapi krisis keuangan[4].
Selain kerjasama tentang ekonomi dan keamanan juga dijalin kerjasama di bidang lain yaitu perjanjian ekstradisi antara dua negara tersebut. Indonesia dan Singapura telah menandatangani perjanjian ekstradisi untuk menyeret penjahat keuangan ke pengadilan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lie Hsien Loong menyaksikan penandatanganan perjanjian itu Jumat kemarin di Bali. Perjanjian itu, yang dapat berlaku surut, akan membantu para pejabat Indonesia mengusut pelarian yang dituduh melakukan berbagai kejahatan, dantaranya korupsi dan pelanggaran perbankan. Sebelumnya tahun ini Indonesia melarang ekspor pasir ke Singapura yang tidak memiliki banyak sumber-daya alam, langkah yang oleh sejumlah jurnalis diduga adalah untuk menekan Singapura agar menandatangani perjanjian itu. Kedua negara juga menandatangani perjanjian yang terfokus pada pendidikan militer kedua negara[5].
Secara garis besar hubungan antara Indonesia Singapura berjalan progresi sesuai dengan isu yang diusung oleh masing-masing dan periode pemimpin negara. Pada awalnya hubungan antara Indonesia Singapura memang kurang baik karena pada masa Soekarno, Singapura masih bagian dari Malaysia yang sedang terlibat konfrontasi dengan Indonesia. Kemudian pada masa Soeharto politik luar negeri Indonesia ke Singapura cenderung konstruktif dengan memperbaiki hubungan yang kurang baik pada pemerintahan sebelumnya dan menjalin kerjasama khususnya di bidang ekonomi dan keamanan yang menjadi kepentingan yang ingin dicapai Indonesia pada saat itu.Setelah reformasi khususnya pada masa SBY yang sedang memperbaiki citra Indonesia di mata dunia melanjutkan program kerjasama ekonomi dan keamanan dan mencoba melakukan hubungan kerjasama di bidang lain antara lain HAM, hukum, kelautan, dll yang intinya adalah bahwa Indonesia merupakan negara yang cinta damai dan aman. Uraian di atas telah menjelaskan bahwa kepentingan dan isu yang dibawa oleh politik luar negeri Indonesia berbeda, sesuai dengan periode pemimpin pemerintahan.
HUBUNGAN INDONESIA DAN VIETNAM
Hubungan dan ikatan diplomatik Indonesia sudah terjalin selama lima puluh tahun. Keduanya memiliki konsesus bersama untuk sepakat meningkatkan hubungan dan kerja sama di segala bidang, termasuk kerja sama keamanan dan penanggulangan bajak laut di perairan Selat Malaka[6] serta mengungkapkan saling dukung sebagai dewan keamanan tidak tetap PBB.
Hubungan indonesia dan Vietnam utamanya dilandaskan pada aspek kultural dan sosial. Landasan utama hubungan diplomatik kultural Indonesia-dan Vietnam diimplementasikan ke dalam fram sejarah kebudayaan misalnya dengan mlakukan penelitian arkeologi bersama bertajuk ”Kebudayaan Dong Son dan Persebarannya” di masing-masing negara, penelitian reguler bertajuk Consultative Workshop Archeology and Environmental Study on Dong Son Culture” yang mempertemukan peneliti arkeologi dari Vietnam dan Indonesia dengan dihadiri oleh penijau dari negara lain[7].
Namun jika ditilik dari kacamata sejarah dan pergolakan pasca perang dunia II dan perang dingin, maka hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam memiliki akar kuat ketika masing-masing negara dipimpin oleh Soekarno dan Ho Chi Minh yang mana pada saat itu isu-isu seputar komunisme dan pembentukan politik poros-porosan menjadi kajian utama menjalin kerja sama dan membangun ikatan dekat. Indonesia sebagai salah satu aktor penting di ASEAN pada masa pergolakan Vietnam dan Kamboja, menggagasi solusi perdamaian bagi keduanya utamanya menyangkut saran kepada Vietnam untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Kamboja dalam bentuk apapun khususnya bantuan politik maupun militer pada salah satu kubu yang sedang berseteru. Indonesia menggagasi supaya rakyat Kamboja diberikan kebebasan penuh dan kesempatan untuk memilih pemimpin untuk mengarahkan revolusi Kamboja ke arah yang dikehendaki.
PEMECAHAN MASALAH KAMBOJA
Setiap negara dalam perjalanan setiap pemerintahannya tentu saja tidak lepas dengan serangkaian pergolakan, baik bersifat intern maupun eksternal. Pergolakan intern kamboja, tercatat pada peristiwa ancaman komunisme kamboja di tahun 1975 di mana banyak yang mengklaim bahwa pergolakan tersebut tidak lepas dari pengaruh negara tetangganya yakni Vietnam dan China. Sedangkan salah satu contoh pergolakan eksternal Kamboja yakni perselisihan dengan Thailand berkaitan dengan candi purba Preah Vihear di perbatasan kedua negara tersebut[8]. Sepertihalnya Indonesia yang identik dengan negara sumber terorisme, Kamboja juga dikenal berkaitan dengan berbagai permasalahan keamanan dan perbatasan dengan negara tetangganya. Oleh karena itu, ruang lingkup pembahasan permasalahan Kamboja masih sangat luas. Fokus pembahasan memiliki kecenderungan menjadi bias dan terlalu terdispersi.
Persengketaan maupun pergolakan di suatu negara yang berdaulat hakekatnya masih merupakan wewenang internal bebas intervensi asing sampai pada tingkat level tertentu negara bersangkutan secara kognitif menyampaikan inkapabilitasnya. Keberadaan forum kawasan, ASEAN dalam hal ini idealnya adalah berpartisipasi aktif dalam menjaga situasi keamanan.
Sebagai contoh studi kasus untuk mendapatkan pendekatan perspektif permasalahan, yakni sengketa Candi Preah Vihear di perbatasan Kamboja-Thailand. Permasalahan bilateral antara Kamboja-Thailand telah dibawa dalam pertemuan ASEAN guna mengijinkan ASEAN menjadi jembatan supaya tercapai win-win solution. Melalui Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo dan sebagai tanggapan atas surat yang dikirimkan pemerintah Kamboja, yang meminta ASEAN juga ikut campur untuk mendinginkan ketetgangan yang meningkat atara kedua negara bertetangga tersebut. Akan tetapi beberapa perundingan yang disponsori ASEAN melalui pembicaraan makan siang antarmenteri luar negerinya, mengalami kebuntuan. Sekjen ASEAN, Surin Pitsuwan menyatakan ASEAN tidak bisa mengontrol situasinya[9]. Bukankah ini secara implisit mengungkapkan inkapabilitas ASEAN menghadapi permasalahan yang ada, sekaligus seolah mengilustrasikan ASEAN hanya sekedar forum talk shop.
Singkat kata, perundingan bilateral pun lebih digalakkan supaya tercapai saling pengertian sekaligus saling menahan diri dari benturan-benturan agresifitas militer. Kebuntuan ini bukan tanpa sebab, tetapi karena tidak ada dari salah satu pihak Kamboja maupun Thailand bersedia untuk berkompromi. Bahkan keupusan pengadilan internasional terhadap kepemilikan kuil tersebut jatuh ke tangan Kamboja ditolak oleh Thailand karena status tanahnya belum jelas[10]. Oleh karena itu, pemerintah Pnom Penh pun kemudian berinisiatif mengirimkan permohonan agar DK PBB campur tangan dalam menjembatani konflik bilateral Kamboja-Thailand[11].
Konflik kedua negara ini merupakan cermin dari inkapabilitas ASEAN yang tidak kompeten dan tidak efektif sebagai fasilitator mediasi supaya terjadinya negosiasi. Hubugan internasional antarkedua negara dan antarnegara di bawah payung ASEAN seolah-olah tidak mencerminkan esensi dari keberadaan ASEAN sebagai forum bersama menciptakan keharmonisan hubungan antaranggotanya. Upaya penyelesaian konflik pun lebih banyak berasal dari inisiatif negara yang sedang bertikai dengan memfokuskan diplomasi bilateral dan multilateral melalui PBB.
ANALISIS
Hubungan diplomatik antarnegara tetangga selalu dipenuhi konflik. Utamanya konflik yang berkaitan dengan pergolakan domestik erat dengan determinasi siapa yang mendapatkan dukungan politik baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tetapi umumnya dari luar negeri; dan permasalahan perbatasan. Misalnya kasus Malaysia dan Indonesia, Malaysia memperoleh dukungan politik dan kekuatan baik dari Inggris dan Amerika melalui dewan keamanan PBB. Sedangkan Indonesia kemudian memutuskan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan internasional dari negara-negara Asia Afrika. Dalam konteks jalinan hubungan Indonesia dan Singapura, lebih dititik beratkan pada usaha mengatasi penyelundupan dan perjanjian ekstradisi, yakni kerjasama mana kala ada koruptor Indonesia yang lari dan berobat di Singapura. Hubungan Indonesia dan Vietnam secara politis terinisialisasi ketika Indonesia memiliki persamaan pemahaman politik bagaimana mereka memandang komunisme dan kolonialisme sehingga hubungan diplomatiknya saat itu terangkum dalam politik poros-porosan. Dalam menjalin hubungan dengan negara tetangganya utamanya negara yang sekawasan, Indonesia cukup aktif berperan serta dan menggunakan pengaruhnya di ASEAN, dulu. Sayangnya sekarang ASEAN tidak lagi menggigit dan permasalahan apapun yang diajukan ke ASEAN seolah-olah tidak benar-benar dihadapi dengan keseriusan, sehingga seringkali negara yang sedang bertikai kemudian mengajukan permasalahan tersebut ke badan suprainternasional yang lebih tinggi posisinya, yakni PBB, ambil contoh penyelesaian permasalahan Kamboja-thailand mengenai perbatasan mereka. hal ini membuktikan inkapabilitas ASEAN yang tidak lebih dari forum bersama yang penuh dengan shop talk.
SUMBER
>>Hubungan Indonesia dan Malaysia
http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881–membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html (diakses tanggal 10 november 2009 pada 22.36 WIB
>>Hubungan Indonesia dan Singapura
http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-04/2007-04-27-voa8.cfm?moddate=2007-04-27 diakses pada 10 Nov 2009 pukul 10.56 WIB
Suryadinata, Leo, 1998. Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES, hlm. 83-114.
>>Hubungan Indonesia dan Singapura
Utomo, Bambang Budi. Kerani rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional. p.1-5.
>>Pemecahan Permasalahan Kamboja
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.
http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=9095 diakses pada 10 November 2009 pada 21.53 WIB.
http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/21/21214170/negosiasi.thailand-kamboja.temui.jalan.buntu. diakses pada 10 November 2009 pada 21.58 WIB.
http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/15/15502760/kontak.senjata.meletus.di.perbatasan.thailand-kamboja. diakses pada 10 November 2009 pada 22.00 WIB.
Addition:
Suryadinata, Leo, 1998. “Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN: Stabilitas Regional dan Peran Kepemimpinan”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [trans,] Jakarta, LP3ES, hlm. 83-114
Smith, Anthony L, 2000. “Themes dalam Indonesia’s Relations with ASEAN”, dalam Strategic Centrality: Indonesia’s Changing Role in ASEAN, Singapore, ISEAS, hlm. 41-63
Djiwandono, J. Soedjati, 1981, “Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara Lainnya” dalam Hadi Susastro and AR.Sutopo [ed], Strategi Hubungan Internasional, Indonesia di Kawasan Asia-Pasifik”, Jakarta, CSIS, hlm. 541-559
Sutopo, AR, 1994, “Hubungan Indonesia, Malaysia, dan Singapura: Dari Konfrontasi, Kolaborasi ke Realiansi”, dalam Bantarto Bandoro [ed], Hubungan Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru, Jakarta, CSIS, hlm. 151-186
[1]http://www.indonesiaontime.com/editorial/12-editorial/2881–membangun-hubungan-indonesia-malaysia-yang-lebih-bermartabat-.html (diakses tanggal 10 november 2009 pada 22.36 WIB
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Suryadinata, 1998. Hubungan Indonesia dan negara. p.97-103.
[5] http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-04/2007-04-27-voa8.cfm?moddate=2007-04-27 diakses pada 10 Nov 2009 pukl 10.56 WIB.
[6] Suaramerdeka.com/harian/f0505/f3.fnas13.htm diakses pada 11 November 2009 pukul 12.57.
[7] Bambang Budi Utomo, Kerani Rendahan pada Puslitbang Arkeologi Nasional. p.1-5.
[8] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.
[9] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.
[10] http://www.kompas.com/read/xml/2008/07/21/21214170/negosiasi.thailand-Kamboja.temui.jalan.buntu. diakses pada 10 November 2009 pada 21.58 WIB.
[11] http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205142 diakses pada 10 November 2009 pada 21.51 WIB.
[GER1]
Intinya hubungan indonesia dan malaysia tidak berlangsung dengan damai
Malaysia melakukan pelanggaran hak asasi manusia tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di sana
Malaysia mengklaim seni budaya Indonesia
Kekurangan banyak berasal dari Indonesia
Politik luar negeri Malaysia ialah ingin menjadi hegemoni baik pariwisata, industri dan ekonomi dengan memanfaatkan indonesia yang secara politik, sosial, dan kultural lemah dan non- stabil
Malaysia semakin percaya diri untuk memarginalkan Indonesia, terutama dalam mengkerdilkan posisi politik kultural dan sosial indonesia di wilayah regional
Overal, dianalogikan Malaysia layaknya sahabat lama indonesia yang menikam indonesia dari belakang. Malaysia layaknya seorang mahasiswa HI yang (semula) marginal dalam rangka mencari cara untuk diterima dan diakui dalam kelompok populer (US-UK-UN-Developed country), mendekati seseorang yang ia sadari sangat bertalenta, kemudian berguru padanya minta diajari oleh Indonesia, indonesia membimbing dan memotivasinya hingga Malaysia menjadi berprestasi,t api setelah Malaysia terkenal dan diakui (oleh sejawatnya), Malaysia malah menyepelekan Indonesia lalu perlahan2 mengklaim apa2 yang telah diajarkan oleh Indonesia sebagai miliknya. Wah wah, wah…
MEMBANDINGKAN KONTEKS ‘GANYANG MALAYSIA SOEKARNO’ DAN ‘GANYANG MALAYSIA KITA’
Mari dilihat dari berbagai sisi yakni politik, kultural, historis, sosial, pertahanan dan keamanan, serta situasi kondisi saat itu.
Tentu saja, konteks ganyang malaysia memiliki kekuatan politik yang sama sekali berbeda.
Pada selang tahun 2004-2009 lalu, (sementara Indonesia tengah gencar2nya berjuang membasmi segala aksi teror di tanah air melalui berbagai klaim bahwa yang bertanggung jawab terhadap aksi teror tersebut adalah orang ‘fanatik’; Malaysia malah pada saat yang sama ramai2nya melepaskan para tersangka aksi teror di bumi pertiwinya. Sehingga, tak ayal orang indonesia menyebut malaysia, ‘tukang transfer terorism’
Bagaimana tidak,
Semua ketua aksi teror itu sebagian besar bewarganegara Malaysia, Indonesia mah Cuma jadi praktek kerja lapangan mereka. Dobol banget khan?
Heheeehehe
Ternyata Indonesia memang suka berpikiran buruk yah?
