Kedudukan Demokrasi dalam Pemikiran Barat sejak Plato hingga Marx


PENDAHULUAN

Fenomena demokrasi telah menjadi wacana luas sejak berakhirnya perang dingin di tahun 1991. Runtuhnya simbol kekuasaan komunis yakni Uni soviet menjadi determinasi penerimaan konsep demokrasi secara menyeluruh oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Demokrasi merupakan konsep penyelenggaraan pemerintah yang diusung oleh pemahaman liberal Barat, utamanya Amerika sebagai pencetus pertama konsep demokrasi. Walaupun demikian, banyak pula yang berpendapat bahwa demokrasi secara partikular berakar dari nilai nasionalisme dan kebebasan berpendapat yang berkembang sekitar awal abad 20.

Konsep demokrasi bukanlah hal yang sama sekali baru bagi dunia internasional. Konsep demokrasi tertua telah diperkenalkan secara implisit oleh filsuf Yunani kuno, yakni Plato dan Aristoteles. Akan tetapi, posisi demokrasi dalam ketatanegaraan berdasarkan pemikiran filsuf-filsuf tersebut belumlah substansial seperti masa sekarang. Hal itu disebabkan demokrasi dianggap merupakan konsep negara yang buruk dalam dunia filsuf Yunani saat itu.

Pada masa-masa selanjutnya nilai demokrasi ditelan oleh konsep negara politea dan otokrasi, hal ini sejalan dengan pemikiran Santo Agustinus dan Thomas Aquina. Sedangkan pada masa berikutnya, yakni pada masa pemikiran Machiavelli dan Thomas Hobbes, konsep demokrasi mengalami nasib naas, dikubur oleh kekuasaan yang terpusat pada satu penguasa saja. Selanjutnya, demokrasi mulai mendapatkan angin segar dari Montesquieu dan J.J. Rousseau sehingga meraih kepercayaan diri sebagai konsep negara yang idealis dan banyak diidam-idamkan oleh orang-orang di dunia, khususnya orang-orang yang tertindas. Demokrasi meraih momentum keemasan ketika ia diembeli oleh nilai-nilai liberalisme seperti kebebesan berpendapat dan kebebasan pasar ekonomi yang seluas-luasnya.

Berbeda dengan pemikir-pemikir barat era sebelumnya, seperti yang telah disebutkan di atas, Freidrich Engels, Karl Marx dan Engels muncul sebagai pemikir radikal yang kontroversional. Dinamakan kontroversional karena seolah-olah pemikiran ketiganya mendirikan parameter jelas yang membatasi konsep demokrasi yang berlebihan. Dikatakan oleh ketiganya, bahwa demokrasi yang dijunjung tinggi oleh demokrasi mesti diawasi oleh keterlibatan pemerintah pusat dalam melakukan kontrol yang ketat, bila perlu.

Berikut dalam tulisan ini akan dibahas satu persatu perspektif pemikir barat dalam menerjemahkan konsep demokrasi sesuai dengan konteks zamannya masing-masing dengan harapan semoga tulisan ini menjadi bacaan ringan dan menambah pengetahuan pembaca budiman. Segala kritik dan saran diterima dengan terbuka demi memperbaiki tulisan ini di masa datang.

  1. Zaman Yunani Kuno, Plato (429-347 Sm) dan Aristoteles (384-322 SM)

Keilmuan Yunani, pusat awal perkembangan peradaban Barat, memperkenalkan metode-metode eksperimental dan spekulatif guna mengembangkan pengetahuan melalui semangat rasionalisme dan empirisme dengan menempatkan akal di atas segala-galanya. Dengan kata lain sumber kebenaran hanya dapat dikenali melalui akal. Berbeda dengan pemikiran di atas yang lazim di Yunani, Socrates, salah satu pemikir Yunani yang paling signifikan dan inspiratif, mengungkapkan bahwa kebenaran dapat dikenali melalui metode retoriknya. Yakni kebenaran akan diketahui buktinya dengan melakukan investigasi, dengan bertanya, terus-menerus. Athena, tempat lahirnya para filsuf Yunani dahulunya terkenal dengan sistem pemerintahan yang demokratis.

Dalam sejarah awal perkembangannya demokrasi juga memakan korban. Socrates, filsuf terkemuka negara Yunani kuno, sangat kritis membela pemikiran-pemikirannya, yaitu agar kaum muda tidak mempercayai para dewa dan mengajari mereka untuk mencapai kebijaksanaan sejati dengan berani bersikap mencintai kebenaran sehingga terhindar dari kedangkalan berpikir.

Socrates sangat meyakini adanya kebenaran mutlak, maka para penguasa Athena menganggap Socrates sebagai oposan. Mereka menganggap Socrates menyesatkan dan meracuni kaum muda dengan ajaran-ajarannya. Socrates menemukan argumen untuk membela diri, yaitu dengan metode induksi (penyimpulan dari khusus ke umum). Dengan metode induksi ini ia menentukan pengertian umum yang berhasil membuktikan bahwa tidak semua kebenaran itu relatif.

Meskipun tidak meninggalkan ajaran gurunya, Plato mengungkapkan bahwa kebenaran yang mutlak terletak pada ide dan gagasan yang abadi. Seluruh filsafat Plato bertumpu pada ide yang menurutnya realitas (kenyataan) sebenarnya dari segala sesuatu yang ada dan dapat dikenal lewat panca indra.

Melalui idealisme yang empiris, Plato mengungkapkan bahwa hal terpenting berhubungan dengan penguasa adalah,penguasa mesti berasal dari kalangan filsuf. Dengan sejumlah argumentasi, menurut Plato, hanyalah filsuf yang dibekali dengan nilai-nilai kebenaran. Landasan pemikiran Plato tentang negara berawal dari idenya yang menggolongkan manusia ke dalam kelas dalam negara, berturut terdiri dari akal, semangat, dan nafsu yang kemudian memperoleh interpretasi berbeda yakni sebagai penasihat, militer, dan pedagang.

Plato mempercayai bahwa masing-masing individu mesti melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan tidak ada pelanggaran hierarkis. Hierarki inilah yang kemudian dipertahankan oleh plato sebagai justifikasi pemikirannya mengenai demokrasi. Artinya, demokrasi kerakyatan tidak bisa diterima oleh pemikiran plato seperti di atas karena rakyat biasa tidak mempunyai waktu untuk memikirkan negara, dan lebih pentingnya lagi, Plato menegaskan bahwa rakyat tidak memiliki pengetahuan ketatanegaraan sama sekali. Penyerahan wewenang pada rakyat yang demikian sepenuhnya merupakan awal kehancuran suatu entitas kekuasaan itu sendiri.

Pemikiran ini serupa dengan muridnya Aristoteles, meskipun sedikit berbeda, Aristoteles dan Plato berbagi kemiripan landasan pemikiran. Pemikiran Aristoteles mengenai demokrasi diungkapkan dalam pandangannya mengenai warganegara. Menurutnya tidak semua individu dikelompokkan ke dalam warganegara. Warganegara adalah individu yang memiliki waktu untuk memperluas pengetahuan tentang urusan publik dan mengupayakan kewajiban. Sebaliknya, individu yang secara alamiah merupakan budak dan kelas produsen, petani tidak masuk kategori warganegara. Singkat cerita, implementasi pemikiran Aristoteles terdapat pada pengertian, filsuf yang notabene mengusahakan kebajikan bisa disebut warganegara; sementara budak, bukan warganegara. Jadi ketika wewenang diberikan kepada individu secara meluas seperti golongan petani, golongan penghasil produsen, dan budak, mengakibatkan negara berada pada bentuk terburuknya. Hal ini ditegaskan oleh tulisan Aristoteles, Republik, yang menempatkan bentuk negara demokrasi sebagai bentuk terburuk suatu negara.

  1. Abad Pertengahan, Santo Agustinus (354-450) dan Thomas Aquinas (1229-1274)

Watak filsafat politik Santo Agustinus, bekas penganut Manikheisme dan pembuat onar semasa remajanya ini, bisa dikarakterkan menjadi tiga: filsafat murni, yakni membahas teori tentang waktu; filsafat tentang sejarah yang membahas City of God; dan teori tentang penebusan dosa.

Ia meletakkan bentuk negara politea yang berdasarkan dengan konsep ketuhanan sebagai konsep negara paling baik. Secara simbolis ia mengungkapkan bahwa penguasa tunggal, monarki, merupakan representasi Tuhan di dunia. Ia melihat wewenang representasi Tuhan tersebut mesti diikuti oleh rakyat umum atas dasar nilai kebaikan dan kepatuhan bersama. Secara singkat ini menyiratkan seolah Tuhan mengatur kehidupan ketatanegaraan, semacam bentuk negara kesemakmuran Kristiani. Sehingga ia melihat konsep negara dengan wewenang terletak pada rakyat luas—demokrasi, sebagai suatu negara yang tidak ideal karena negara demokrasi merupakan refleksi negara duniawi yang penuh dengan kekacauan, pertikaian, dan peperangan.

Dalam beberapa tulisannya dia memperkenalkan konsep pemahaman dalam memahami fenomena budak sebagai keadaan alamiah yang mesti diterima dengan lapang sebagai suatu keadaan dalam rangka upaya untuk menebus dosa. Masyarakat bawah menurutnya terdiri dari banyak orang yang masih berposisi budak. Sehingga ketika wewenang diberikan pada rakyat secara luas, maka wewenang tersebut cenderung dilaksanakan jauh dari cita-cita negara Tuhan.

Selain itu, Thomas Aquinas lahir 1225, terkenal dengan tulisannya Summa Theologika. Ia mengatakan bahwa hakikat manusia adalah berasal dari tuhan, yang mana tuhan kemudian menetapkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan politik. Dalam tulisanya ia juga sering mengusung pola hukum yang meliputi hukum kodrat, hukum alam dan hukum abadi. Menurutnya negara merupakan aktualisasi sifat alamiah manusia, sehingga terbentuknya suatu negara merupakan cerminan kebutuhan kodrati manusia.

Negara memuat serangkaian kewajiban salah satunya adalah mengarahkan setiap kelas-kelas sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan doktrin kristiani meyakini keberadaan alam akhirat yang abadi.

Dalam hal ini, pemikiran Thomas Aquinas tidak jauh berbeda dengan Santo Agustinus. Keduanya memiliki pandangan yang sama bahwa negara mesti dibentuk oleh nilai ketuhanan. Bentuk negara yang sesuai dengan cita-cita keduanya yakni politea.

Thomas Aquinas berpikirn bahwa tentang kehendak bebas manusia dan tujuan akhir manusia yang selalu bermuara pada kebaikan, idealnya, pada tujuan ketuhanan. Meski tidak dijelaskan secara tersurat dalam berbagai tulisan baik Santo Agustinus dan Thomas Aquinas mengenai posisi demokrasi. sedikit sekali mereka menyinggung bentuk negara demokrasi. adapun Thomas Aquinas pernah mengatakan bahwa bentuk negara terbaik adalah monarki, dan yang terburuk adalah tirani denga tambahan demokrasi, setidaknya telah mendapatkan posisi yang lebih baik daripada dulu pada zaman filsuf. Menurutnya, demokrasi, meskipun buruk, tapi masih lebih baik daripada tirani.

  1. Abad Pencerahan, Machiavelli (1467-1527) dan Thomas Hobbes (1588-1679)

Machiavelli meletakkan, demokrasi di tempat terburuk, dan tirani di tempat terbaik dalam hirarki bentuk negara menurut pemikirannya. Hal berdasarkan pemikiran realis klasiknya yang berlebihan, ia beranggapan negara akan mengalami kejayaan manakala pemimpimnya terlepas dari nilai moral dan etika yang dulu pada abad pertengahan pernah diagung-agungkan. Akan tetapi, dalam lingkaran pemikirannya Machiavelli menyiratkan salah satu nilai demokrasi, yakni kebebasan individu. Menurutnya, kebebasan individu disediakan sepanjang tidak mengganggu keselamatan dan stabilitas tatanan politik. Walaupun Machiavelli tidak secara eksplisit menunjukkan nilai-nilai demokrasi, ia telah memulai anggapan bahawa sebenarnya nilai demokrasi itu tetap digenggam dalam bentuk negaranya. Akan tetapi, tetap, monarki absolut berada di tataran tertinggi bentuk negara terbaik berdasarkan pemikirannya.

Pemikiran ini selaras dengan Thomas Hobbes. Meninggalkan pemikiran ekstrem Machiavelli, Thomas Hobbes, meletakkan demokrasi di tempat terburuk, dan monarki di tempat tertinggi dalam hierarki bentuk negara sesuai dengan pemikirannya. Menurutnya pemerintahan akan sebaik-baiknya dijalankan jika kekuasaan terpusat pada satu orang saja. Akan tetapi, meletakkan adanya kewenangan dalam menjalankan kekuasaan tersebut. Kewenangan tersebut diperoleh dari kontrak sosial dimana sekelompok orang secara pasrah dan sadar memberikan seluruh kekuatan politiknya pada orang di luar kelompok mereka. kontrak sosial memiliki kemiripan struktur dengan bentuk negara demokrasi saat ini. Kemiripan tersebut dapat ditelusuri pada periode pemikir barat selanjutnya, yakni JJ Russeau melalui penerbitan lembaga-lembaga pemerintahan atau biasa dikenal dengan distribusi kekuasaan.

  1. Era Westphalia, John Locke  (1632-1704), Montesquieu (1689-1755), dan Jean Jacques Russeau (1712-1778)

Benih nilai-nilai demokrasi baru mendapatkan perhatian penuh oleh pemikir politik abad selanjutnya, ketika pertama kali John Locke mengungkapkan bahwa dalam keadaan alamiah, manusia lahir dengan persamaan dan kebebasan—kebebasan di sini masih tunduk dalam hukum alam yang bersifat normatif (hukum manusia).  Nilai kebebasan ini kemudian dituankan dalam kontrak sosialnya John Locke yang bersifat sangat liberal. John Locke memberikan dukungannya bahwa rakyat sipil atau warganegara juga termasuk dalam masyarakat politik. Oleh karena itu semestinya dilibatkan dalam setiap kegiatan politis pemerintahan. John Locke juga tampil dengan mengurusng konsep kekuasaan mayoritas. Namun, karena saat itu negara gereja masih mendominasi keadaan politik, maka pemikirannya ini masih berkembang secara rahasia.

‘Manusia dilahirkan bebas’, merupakan … JJ Russeau. Ia mengungkapkan adanya kehendak umum sebagai bentuk penyatuan sosial yang menciptakan pribadi kolektif baru, yaitu negara. JJ Russeau memperkenalkan untuk pertama kalinya konsep kedaulatan rakyat yang menempatkan kebebasan manusia sejajar dengan kehendak negara. kedaulatan rakyat ini bersifat tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Akan tetapi, kewenangan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Karena rakyat adalah subyek hukum maka dia harus menjadi pembautnya, semua anggota komunitas politik memiliki kedudukan sama dalam pembuatan hukum. Keadaulatan ada di tangan komunitas kapasita kolektif. Parlemen yang representatif dipilih oleh rakyat. Individu bebas dari pengaruh orang lain dalam menyatakan kehendak bebasnya. JJ Russeau mengatakan bahwa itdak ada sistem pemerintahan perwakilan, oleh karena itu, pemikirannya tentang konsep kedaulatan rakyat ini biasa dikenal dengan demokrasi langsung.

Berbeda dengan JJ Russeau, prinsip pemerintahan Montesquieu bisa dikategorikan ke dalam tiga kelompok,yakni republik, monarki, dan depotisme. Dalam Republik, Montesquieu mengatakan bahwa nilai penggerak pemerintahan adalah civic virtue dan spirit publik dari rakyat dalam cinta pada negara, kesediaan menundukkan kepentingan diri, patriotisme, kejujuran, keserhanaan dan persamaan. Demokrasi terletak di dalam republiknya Montesquieu, yang didefinisikan sebagai kedaulatan yan gdiserahkan pada lembaga kerakyatan.

Karakter pemerintahan, demokrasi, mencakup kedaulatan tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh hak pilih rakyat dalampemilu, yang merupakan kehendak rakyat sendiri. Montesquieu melatarbelakangi konsepsi bahwa kedaulatan rakyat bisa dibagi (didistribusikan) melalui tiga, pemisahan kekuatan pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan fungsionalnya masing-masing.

  1. Abad Imperialisme dan Kolonialisme, Fredrich Hegel (1818-1883), Karl Marx (1770-1831), dan Fredrich Engels (1820-1895)

Pandangan Hegel mengenai demokrasi, menurutnya demokrasi pada masanya dan sedikit pada masa sekarang bukanlah hasil akhir dan terbaik dari bentuk negara yang ada. Hegel dikenal sebagai pemikir yang mengedepankan disposisinya berkaitan dengan nilai-nilai kristiani. Ia menarasikan bahwa negara bukanlah alat melainkan tujuan itu sendiri sehingga untuk kebaikan bersama, maka rakyat harus menjadi abdi negara.

Posisi individu dalam pemikirannya, tidak mungkin bertentangan dengan negara, akan tetapi keberadaannya tetap diakui. Pemirikirannya yang seperti ini berasa dari pengarku pemikiran Kristiani Protestanisme. Konsepnya yang meletakkan rakyat harus sebagai abdi negara seolah menjustifikasi adanya bentuk negara yang demokratis, dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, artinya dengan suatu persyaratan bahwa warganegara wajib dibekali dan memiliki pengetahuan ketatanegaraan untuk kemudian diberi wewenang untuk menjalankan kedaulatan. Akan tetapi, pemikirannya yang Kristiani Protestanisme seolah menegaskan negara dengan orientasi nilai kebaikan yang berlandaskan pada ketuhanan. Seolah Hegel nampak menempatkan kembali negara dengan kekuasaan di tangan abdi negara dan agama dalam posisi sejajar, dan equal.

Berasal dari keadaan politis yang bersangkut paut erat dengan mass produksi dan ekonomi yang menyebabkan terciptanya dua kelas yakni kelas pemilik modal produksi dan kelas yang tidak memiliki modal. Keberadaan dua kelas ini seringkali menciptakan pertentangan. Dilatarbelakangi oleh adanya dua kaum ini, kelas bawah terus menerus berusaha melawan kelas atas dengan menghilangkan kelas. Perjuangan kelas bawah untuk menghilangkan gap tersbut inilah yang seringkali identik dengan perjuangan menuju revolusi. Karl Marx tidak bicara secara khusus tentang demokrasi, sebaliknya ia mendukung adanya regulasi ketat pemerintah, yang mengusung persamaan semua kelas. Pahamnya yang demikian sering dikenal dengan nama sosialis. ia tidak memposisikan demokrasi di ujung tanduk, sebaliknya ia memposisikan kekuasaan mesti diletakkan terpusat. Adapun demokrasi bisa ditarik ke haluan Marx, demokrasi rakyat yang disebut juga demokrasi proletar, adalah demokrasi yang berhaluan Marxisme-komunisme, mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial, manusia dibebaskan dari keterkaitannya kepada kepemilikan pribadi tanpa penindasan dan paksaan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan cara paksa atau kekerasan.