iran nuclear crisis


Nuklir Iran dan Resolusi DK PBB

Perjalanan kasus nuklir Iran seolah makin lama makin menuai kontroversi internasional berkaitan pengembangannya yang diduga bertujuan untuk pengembangan senjata nuklir. Perkembangan nuklir Iran mendapat reaksi keras dari beberapa negara besar utamanya Amerika. Melalui DK PBB, Amerika meminta PBB bertindak aktif untuk membujuk Iran membuka isnpeksi penuh dan terlibat dalam negosiasi.

Di pihak lain, Iran bersikukuh ia semestinya memperoleh hak yang sama dengan negara lain seperti India, China, Amerika etc dalam kepemilikan dan pengembangan nuklir. Lebih jauh, melalui pidatonya di depan sidang DK PBB, presiden Iran Ahmadinejad menegaskan bahwa sebagai negara anggota NPT (Nuclear Non-Proliferation) Iran merasa berhak untuk mengembangkan nuklir asal untuk kepentingan damai.

Pada hakikatnya, nuklir bukan merupakan hal yang sama sekali baru bagi Iran dan dunia internasional. Pengembangan nuklir Iran sebenarnya sudah dirintis sejak tahun 1954 di Iran ketika Amerika melalui Eisenhower Plan yang mana menyumbangkan teknologi dua reaktor nuklir ke Universitas Teheran. Pengembangan tenaga nuklir kala itu dinilai sah-sah saja karena berasal dari kedekatan Syech Iran dengan Amerika. Hubungan baik ini mengalami transformasi seketika Syech Iran digulingkan oleh Revolusi Iran 1979 yang mana Ayatollah Khomeini naik sebagai pemimpin tertinggi Iran. Sikap Amerika yang semula baik-baik saja seketika berubah total dan sejak saat itu Iran selalu menjadi negara yang diwaspadai Amerika[1].

29 September lalu melalui Ban Kimoon, PBB mengungkap adanya fasilitas pengayaan uranim Iran yang melanggar resolusi dewan keamanan PBB karena Iran dinilai terlambat melaporkan kegiatan itu kepada PBB. Akan tetapi hal ini dibantah Iran melalui IAEA, Iran menginformasikan bahwa Iran sedang dalam pembuatan bahan bakar baru[2].

Menanggapi permasalan ini, DK PBB berulang kali melakukan sidang berkaitan dengan resolusi terhadap permasalahan ini. Melalui resolusi 1747 yang berisi penambahan sanksi terhadap iran karena negara tersebut dianggap tidak mematuhi resoluis nomer 1737 yang dikeluarkan pada 23 Desember 2006 lalu. Resolusi 1737 berisi kewajiban Iran untuk menghentikan upaya pengayaan uranium dalam rangka pengembangan nuklir. Sebagai reaksinya, Iran menolak resolusi tersebut dengan alasan kegiatan tersebut dilakukan untuk damai dan tidak terdapat alasan pengembangan senjata nuklir di dalamnya.

Dalam salah satu pertemuan dalam DK PBB, Amerika menuduh Iran melanggar resolusi tersebut karena memasok persenjataan ke gerilyawan Lebanon. Didukung oleh penangkapan satu kapal berisi berton-ton persenjataan asal Iran oleh Israrel dan Inggris pada 4 November, Alejandro Wolff selaku deputi dutabesar AS dalam petemuan tertutup DK PBB yang mendiskusikan pembangunan di Lebanon sejak peran 2006 antara Israel dan Lebanon, mengungkapkan bahwa penangkapan pada 4 November itu jelas merupakan manifestasi pelanggaran Iran atas resolusi PBB no 1747. Menanggapi terhadap permasalahan yang sama, DK PBB kemudian mengeluarkan resolusi nomer 1803 yang terakhir berisikan sanksi terhadap Iran

Dengan kekukuhan masing-masing, Amerika dengan sejumlah tuduhannya yang didukung oleh ratifikasi sejumlah resolusi oleh DK PBB serta Iran melalui duta besarnya di PBB, Mohammad Khazaee, yang menegaskan bahwa akitivitas nuklir Iran adalah damai dibuktikan oleh laporan terbaru Dirjen badan Energi Atom Internasional (IAEA). Iran menilai resolusi nomer 1803 DK PBB anti-Iran tidak sah[3].

Kendati Iran tetap bersikukuh dengan kepentingan nuklir yang damai sementara Amerika, Israel, Inggris, dan sekutunya gencar mengirim tekanan-tekanan melalui DK PBB baik secara sepihak dinilai bersifat politis maupun penuh intimidasi, kita tidak bisa lalu semata-mata melihal persoalan dari satu sisi. Persoalan utama terletak pada legitimasi dan kredibilitas organisasi internasional yang sepenuhnya bertanggung jawab melakukan pemantauan terhadap kegiatan nuklir Iran tersebut yakni PBB pada umumnya dan IAEA pada khususnya. Nuklir Iran hendaknya tidak diinvestigasi secara terpisah, selama ini kita melihat seakan-akan PBB bertindak sendiri tanpa laporan dari badan internasional yang sebenarnya bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan ini, yakni IAEA.


[1] www.kompas.com diakses pada 10 December 2009, 8.14

[2] United Nations Jakarta center, www.unic-jakart.org/pembangkit_tenaga_nuklir_iran_melanggar_resolusi_pbb_tutur_ban.html diakses pada 10 Desember 2009

[3] www. Indonesia.irib.ir/index.php diakses pada 10 Desember 2009, 8.01

About JurnalPhobia

Graduate of International Relations of Airlangga University currently master candidate in Gadjah Mada University

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s