PLN RI dalam menyikapi isu global: terorisme, lingkungan hidup, dan ekonomi internasional


Indonesia dalam menyikapi isu-isu mengenai lingkungan hidup mulai jelas terlihat setelah masa pemerintahan Soeharto. Dalam pemerintahan Soekarno dan Soeharto, konsentrasi politik luar negeri Indonesia masih berada pada bagaimana cara memperkuat kedaulatan dan memperkuat tatanan ekonomi. Setelah masa reformasi yaitu tahun 2000 ke depan, politik luar negeri Indonesia sudah mulai merambah ke arah kepedulian terhadap kondisi lingkungan hidup.

Berangkat dari isu lingkungan sebagai tempat tinggal manusia dan bumi sebagai sumber daya alam terbesar maka bukan hanya Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia lebih memberikan perhatian mereka terhadap pemeliharaan lingkungan hidup berkaca dari banyaknya bencana alam yang muncul karena ulah manusia.

Peran Indonesia dalam hal ini ditandai dengan diadakannya High Level Regional Meeting on Energy for Sustainable Development yang berlangsung di Bali, 21-24 November 2000 yang menghasilkan: (1) Deklarasi Bali tentang Perspektif Kawasan Asia Pasifik mengenai Energi dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai masukan bagi Sidang ke-9 Komisi PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan; (2) Program Aksi, Strategi dan Modalitas Pelaksanaan Pembangunan Energi Berkelanjutan bagi Kawasan Asia Pasifik yang pada intinya berisi komitmen politis mengenai perlunya memberikan akses yang lebih luas bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin di negara-negara berkembang terhadap jasa dan elektrifikasi di daerah pedesaan pada tingkat harga yang terjangkau dan perlunya mekanisme internasional yang memadai guna memperkuat kemampuan negara berkembang dalam mengidentifikasi resiko dalam pelaksanaan investasi di sektor energi, sehingga dapat menjadi pembagian resiko yang seimbang antara investor.

Deklarasi Bali yang merupakan perspektif  kawasan Asia Pasifik mengenai energi dan  pembangunan berkelanjutan akan menjadi  masukan bagi Sidang ke-9 Komisi PBB  untuk Pembangunan Berkelanjutan. Untuk  pelaksanaannya, telah disepakati pula  Program Aksi, Strategi dan Modalitas  Pelaksanaan Pembangunan Energi  Berkelanjutan bagi Kawasan Asia Pasifik.

Pada tahun 2007 di tempat yang sama yaitu Bali, terselenggara United Nations Climate Change Conference yang dihadiri oleh 180 negara. Dalam konferensi ini menghasilkan apa yang disebut dengan  The Bali Roadmap yang intinya adalah bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memulihkan kembali kondisi alam yaitu perubahan iklim yang tak menentu dan bagaimana cara untuk memelihara lingkungan.

Indonesia menjadi negara ke-124 yang meratifikasi Protokol Kyoto melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, tanggal 28 Juli 2004 tentang Ratifikasi Protokol Kyoto. Dengan demikian, Indonesia bersama-sama negara berkembang lainnya harus mempersiapkan diri menyongsong ajakan stakeholder asing bertransaksi dalam projek mereduksi emisi atau perdagangan karbon di sektor energi dan kehutanan sebagai dua sektor utama penyokong projek ini. Kegiatan-kegiatan perdagangan karbon, contohnya penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, reforestasi,dan pengelolaan semapah secara terpadu dan berkesinambungan.

Komitmen politik untuk mengurangi emisi telah dilakukan hampir semua negara dengan mengurangi emisinya sebesar 6% (sampai 2005 produksi emisinya masih berkutat pada angka 8,1%). Negara-negara anggota Uni Eropa menargetkan pengurangan emisi 8%, tapi kenyataannya sampai dengan 2003 baru mampu mengurangi 1,7%. AS sebagai penyumbang emisi terbesar diharapkan mengurangi jumlah emisinya 7%. Sampai dengan 2003, emisi negeri adikuasa itu mencapai 13%.

Upaya lain dilakukan Forum Energi dan Lingkungan Berkelanjutan dengan mengusahakan pemanfaatan energi terbarukan melalui riset terpadu. Melalui riset, forum itu mendorong peningkatan penggunaan energi baru terbarukan seperti energi air, angin, panas bumi, gelombang laut, sinar matahari, dan biomassa. Target yang dicanangkan sampai dengan 2030 sebesar 50%. Indonesia baru bisa memanfaatkan energi terbarukan seperti air, panas bumi, dan sumber lain 4,4%. Selebihnya bergantung pada sumber minyak bumi, gas alam, dan batubara.

Peluang Indonesia untuk berpartisipasi dalam mereduksi emisi gas rumah kaca dan ikut dalam perdagangan karbon terbuka lebar. Mengingat peran signifikan Indonesia dalam Protokol Kyoto sebagai negara yang memiliki kekayaan hutan terbesar sudah sepantasnya kita menjaga hutan kita sebagai pereduksi emisi karbon. Di sinilah paradigma pembangunan berkelanjutan perlu terus dikampanyekan dan diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan. Saatnya kebijakan yang lebih sistematis mengenai keberlanjutan ekologi harus diwujudkan sebagai tempat hidup kita. Hal itu dapat terlaksana melalui upaya penyelamatan keutuhan hutan dan lingkungan yang ada dan mempertahankan keanekaragaman hayati yang masih ada di alam.

Alasan Indonesia gencar mengagendakan dan mengadakan politik luar negeri yang konsentrasi terdapat pada lingkungan hidup adalah secara domestik sejak Indonesia banyak mengalami bencana alam hebat yang mengganggu kestabilan nasional. Dengan adanya politik luar negeri tentang lingkungan hidup, Indonesia berharap bisa mendapat bantuan dan dukungan dari negara lain. Bahkan bisa menjalin hubungan yang progresif dengan negara yang maju.

EKONOMI INTERNASIONAL

Sistem ekonomi secara internasional dianut di antara negara besar seperti Inggris dan Amerika serikat utamanya, ditandai oleh kesepakatan bersama yang tertuang dalam Bretton Woods. Bretton woods menjadi momentum pertama berdirinya suatu lembaga moneter internasional yakni GATT dan yang paling terkenal adalah IMF. Dalam situasi politik internasional yang mana setiap negara kemudian tidak bisa lepas sepenuhnya dari ketergantungan satu sama lain. Sehingga sedikit banyak hubungan antarnegara dilandasi oleh motif ekonomi yang melatarbelakangi ketahanan substansial suatu negara utamanya dalam iklim globalisasi seperti sekarang.

Indonesia sebagai salah satu aktor internasional memiliki kapabilitas terbatas dalam menentukan tindakan-tindakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan industrinya. Insiden reformasi pada 1998 lalu juga tidak lepas dari guncangan krisis ekonomi yang monumental dan mendunia. Pengalaman insiden reformasi memberikan pelajaran bagi pemegang pemerintaha saat itu bahwa politik luar negeri tidak bisa lepas dari pencerminan kondisi internal suatu negara. manakala gejolak ekonomi domestik meraih peluang untuk menggulingkan kekuasaan, yang mana ekonomi pun menjadi faktor substansial yang tidak bisa dielakkan.

Pada era Soekarno misalnya, ketika Indonesia lahir sebagai suatu entitas negara, indonesia diwarisi oleh kebobrokan ekonomi yang diperparah oleh kevakuman birokrasi pemerintahan. Pada waktu itu, keamanan dan ketahanan negara masih menjadi prioritas utama orientasi politik luar negeri Indonesia, permasalahan ekonomi menjadi perihal kedua yang menjadi tanggung jawab beberapa komisi domestik dan departemen perekonomian saat itu. Sementara Presiden Soekarno berkutat dengan politik internasionalnya, perdana menteri menaruh perhatian penuh pada permasalahan ekonomi saat itu. Barangkali hal ini dikarenakan ekonomi internasional belum menyentuh perhatian indonesia seutuhnya. Indonesianya Soekarno beranggapan bahwa ekonomi saat itu tidak jauh berbeda dengan peta gagasan baru Amerika serikat. Sehingga ekonomi seolah-olah adalah propaganda Amerika, blok barat.

Berbeda dengan era Soekarno, Soeharto yang secara militer memiliki kedekatan dengan Amerika dan cenderung condong pada blok Barat, mendatangkan kemudahan bagi indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari bentuk ekonomi internasionalnya Amerika yang bersifat politis. Sehingga indonesia tidak sungkan lagi untuk melakukan peminjaman dan investasi besar-besaran. IMF sebagai lembaga moneter Internasional selalu lekat dengan Indonesia melalui pinjaman-pinjaman luar negeri yang ditawarkannya.

Sayangnya, seperti yang sudah umum diketahui bahwa kebaikan tidak datang tanpa cuma-Cuma, karena IMF memiliki kecenderungan politis yang besar dengan bayang-bayang Amerika sebagai donatur besarnya. IMF datang dengan berbagai persyaratan politis yang membebani haluan politik luar negeri Indonesia. Salah satu contoh bentuk intervensi IMF ke dalam arena politik luar negeri Indonesia terletak pada kerelaan indonesia untuk melepaskan Timor timur sebagai timbal balik penurunan sejumlah besar dana untuk membantu Indonesia keluar dari krisis. Ini tentu saja meletakkan indonesia pada posisi menurut pada IMF.

Pada era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, haluan politik luar negeri Indonesia mungkin tidak lepas sepenuhnya dari bayang Amerika dan IMF. Perlahan-lahan Indonesia mencoba untuk mengurangi dominansi dan tekanan yang diberikan IMF. Walaupun demikian, terdapat sebagian kecil rencana progressive menuju independensi, kemandirian dalam melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa negara selain Amerika. Salah satu contoh ialah penggalakan kerjasama dan kemitraan intensif dengan beberapa negara terutama negara industri di kawasan Asia Timur. Keikutsertaan presiden SBY dalam berbagai peremuan internasional (G7 dan G20 di Pittsburg) yang membahas krisis finansial global juga telah berkontribusi dalam menunjukkan posisi Indonesia dalam dunia internasional.

SUMBER

Yohanis Ngili, Harian Pikiran Rakyat 22 April 2009, PERAN PENTING INDONESIA DALAM PROTOKOL TOKYO.

http://esa.un.org/un-energy/Meeting_UN-Energy_in_Bali.html diakses pada 8 desember 2009

http://unfccc.int/meetings/cop_13/items/4049.php diakses pada 8 desember 2009

http://www.mcarmand.co.cc/2009/03/isi-protokol-kyoto.html diakses pada 8 desember 2009

Inayati, Ratna Shofi, 1997, “Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Perdagangan” dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 53-74.

Irewati, Awani, 1997, “Indonesia dan Ekonomi Internasional: Masalah Liberalisasi Investasi” dalam Ikrar Nusa Bhakti [ed.], Isu-Isu Strategis dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta, PPW-LIPI, hlm. 75-110.

Luhulima, C.P.F, 1994, “Indonesia’s Initiative in APEC”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXII/4, hlm.304-319.

Rezasyah, Teuku, 1994, “The Changing Attitude of Australia and Indonesia Towards APEC”, The Indonesian Quarterly, Vol. XXII/4, hlm.320-332.

Rezasyah, Teuku, 1994, “The Long Path Towards APEC: Where do Indonesia, Australia, and Japan Stand?”, The Indonesian Quarterly, Volume XXIV/2, hlm. 181-194.

About JurnalPhobia

Graduate of International Relations of Airlangga University currently master candidate in Gadjah Mada University

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s