MASYARAKAT DIPLOMATIK EROPA


  1. Westphalia Treaty 1648—European Diplomacy
  2. Geopolitik dan Perang-perang sebelum era Westphalia

Eropa pada abad ke 17 dibentuk dari common values dan common civilization yang berasal dari Latin Christendom[1] di mana pada Middle Ages, entitas spiritual keagamaan secara faktual bersandingan dengan otoritas yang dalam praktiknya terdifusi[2]. Pada post-medieval Europe, sistem state[3] yang demikian kemudian terfragmentasi ke dalam beberapa emperor yang feodalis, misal emperor besar Perancis dan Spanyol, sampai ke tingkat negara kota seperti Venice dan Lubeck. Di mana entitas state-state tersebut masih banyak berdasarkan pada warisan garis keturunan yang kuat, berturut dari raja ke lordship. Saat itu, hal ini menjadi faktor determinan yang kuat derajat kekuasaan dan pengaruh kerajaan terhadap kehidupan antarnegara. Garis keturunan yang kuat tentu saja menciptakan hirarki misalnya kerajaan kuat seperti Habsburg dan Henry Inggris, sedangkan yang berada di hirarki bawah, misalnya Perancis, tentu saja cenderung dalam usaha pencarian posisinya yang sejajar (the quest of position) dengan kerajaan Eropa lainnya. Intervensi Perancis dalam rangka untuk mencari posisinya di Eropa (the quest for hegemony). Penyebab perang antara lain adanya sikap menentang hegemoni yang mengancam kestabilan kekuatan di Eropa yang selama ini telah digarisi tegas oleh norma gereja (anti-hegemony). Penyebab terakhir adalah dominasi gereja yang cenderung semena-mena terhadap rakyat kalangan bawah melalui berbagai penyimpangan serta ilmu-ilmu yang semakin berkembang dan bertentangan dengan ajaran gereja. Geopolitik yang demikian menyediakan framework konstelasi otoritas domestik yang berlangsung pelan tapi pasti dan tidak paralel, namun demikian bersifat konstan. Jurisdiksi dan kekuasaan kemudian terkonsentrasi pada pemilik otoritas sentral, yakni orang-orang tertentu. Dalam pencarian terhadap posisi yang even, menghasilkan serangkaian arus informasi dan diskusi yang mana Princes Italy dan councils kemudian memanfaatkan yang demikian pertamakali dengan sebaik-baiknya. Setiap negara menjadi waspada terhadapa informasi-informasi mengenai kapabilitas dan akuntabilitas satu negara terhadap yang lain. Oleh karena itu, state kemudian berkembang menjadi entitas yang lebih maju sebagaimana Itali. Dimana kehadiran diplomat kemudian diakui, terutama dikarenakan turunan aristokrat dan nobility.

Kehadiran forum diskusi informasi yang demikian tidak serta merta memiliki istilah yang sama dengan kehadiran duta besar maupun konsulat saat ini. Walaupun pada saat itu, dapat diartikan mendekati konsulat, tentunya dengan perbedaan  melalui perkembangan kompleks yang sudah ada.

  1. The Westphalia Treaty

Perjanjian damai Westphalia merupakan gabungan dari perjanjian di Osnabruck dan Munster yang ditandatangani pada 15 Mei dan 24 Oktober 1648. Westphalia mengakhiri dua perang yakni perang tiga puluh tahun di Jerman dan delapan  puluh tahun antara Spanyol dan Netherland. Westphalia mengikutsertakan Kekaisaran Roman Suci, Ferdinand III kaisar Habsburg, kingdom of Spain, Perancis dan Swedia, republik Dutch dan sekutu di antara pangeran-pangeran Kaisar Roman Suci. Perjanjian Westphalia merupakan kongres diplomatik modern pertama. Sekaligus membuka ide perdamaian baru di Eropa tengah yang berdasarkan pada kedaulatan nation-state. Perjanjian ini kemudian menjadi bagian dari hukum internasional Roman Empire sampai 1806.

Westphalia memperkenalkan pengakuan terhadap nation-state yang kedaulatannya diakui dengan konsesus bersama dan batas-batas teritori yang jelas, tidak lagi berdasarkan pada afiliasi agama.

  1. Westphalia dan Agama

Keberadaan perjanjian perdamain Westphalia merupakan peneguhan sekularisme. Sekularisme yang dimaksud adalah gereja memiliki otoritas terbatas pada penetapan peraturan mengatur hubungan manusia dan Tuhan secara vertikal semata. Sedangkan negara kemudian diberikan hak penuh untuk mengatur hubungan manusia secara horizontal dengan menggunakan kacamata hukum. Selain itu Westphalia juga menegaskan bahwa teritori secara jelas tidak lagi ditentukan berdasarkan afiliasi agama. Misalnya,  Jerman, diberi hak penuh untuk memilih agama apa yang dikehendaki.

A New Diplomatic System

  1. A New Diplomatic area
  2. The Principe of Sovereignty, political thinking and state power
  3. The Heritage of Westphalia System: the Wien (Vienna) Congress
  4. Richelieu & Mazarin

[1] Latin bisa di Cristendom merupakan pengertian unity untuk mempersatukan eropa berdasarkan pada norma agama. Latin Cristendom analogikan sebagai Heleness dalam konteks Yunani kuno.

Latin Christendom, sering disebut sebagai  res republica christiana,  memiliki arti sebagai suatu common-wealth Christendom

18th, refers to Burkeà European Federative society also called ‘a diplomatic republic’ State system of Europe is “union of several contiguous cemented (dibalut) together by a reciprocity of interests”

[2] “terdifusi” memiliki pengertian tersebar ke dalam sejumlah peta kekuasaan milik kerajaan-kerajaan Eropa

[3] Sistem state yang terbentuk dari prinsip persatuannya Latin Cristendom dengan peta kekuasaan yang secara teritorial terpisah dengan samar, peta kekuasaan yang berubah-rubah, karena tidak ada yang secara legitimasi menentukan garis border antarkerajaan dengan jelas

About JurnalPhobia

Graduate of International Relations of Airlangga University currently master candidate in Gadjah Mada University

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s