PLN RI: review UTS


Pekan I

Perjuangan Kemerdekaan dan Nasionalisme Indonesia

  • Revolusi Indonesia membicarakan tentang esensi Revolusi bagi Indonesia
  • Kelahiran Politik Luar Negeri RI

REVOLUSI INDONESIA DAN KELAHIRAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Kelahiran politik luar negeri Indonesia memiliki kaitan erat dengan sejarah revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ditandai dengan kebebasan Indonesia dari tangan kolonialisme Belanda. Fase revolusi Indonesia yang pertama adalah pergerakan memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan fase selanjutnya lebih dikenal dengan revolusi perjuangan sosial sebagai negara yang baru merdeka. Setiap fase revolusi tentunya menelorkan arah politik luar negeri yang berbeda.

Setiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional[1] (Jack C Plano, 1969: 127). Dengan demikian, kepentingan nasional terbentuk dari kepentingan domestik. Seketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri. Masing-masing negara memiliki politik (kebijakan) luar negeri yang partikular, walaupun barangkali sejumlah negara memiliki kemiripan.

Fase revolusi perjuangan kemerdekaan Indonesia, politik luar negeri diarahkan untuk menggalang pengaruh dunia internasional guna mendukung perjuangan nasionalisme self-determination Indonesia. Melalui pidato Soekarno yang menggebu-gebu dan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, secara nyata telah menumbuhkan simpati internasional terhadap perjuangan indonesia merebut Irian Barat. Politik luar negeri juga dapat diartikan sebagai seperangkat strategi dan teknik dengan tujuan mengubah negara lain supaya mengikuti kita, supaya mereka melakukan adjustment yang mendukung kita (Modelski, 1962: 6). Sehingga segala daya yang telah dilakukan oleh Soekarno tersebut diatas merupakan simbol implementasi politik luar negeri Indonesia saat itu.

Fase revolusi sosial yakni perjuangan negara baru merdeka agar menjadi negara independen bebas intervensi asing, politik luar negeri diarahkan untuk perbaikan ekonomi dengan payung self sufficiency. Indonesia berusaha keras untuk menjaga kenetralannya di antara kedua blok yang saling bertikai. Politik domestik berperan penting dalam pragmatisme politik luar negeri Indonesia, sebagai mana yang dicetuskan oleh Henry Kissinger dan Jack C Plano[2], dimana politik luar negeri merupakan kelanjutan dari politik domestik. Ini menegaskan pada era revolusi sosial Indonesia, politik domestik juga memainkan peran dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan luar negeri. Dan keberadaan fenomena ini tidak dapat dielakkan. Jika dielakkan, maka yang terjadi adalah pergolakan internal yang mengancam kekuasaan yang sedang berkuasa. Contoh kasusnya adalah Soekarno vs politik domestik pada era 1960an.

Implementasi Politik luar negeri indonesia bisa menjadi bermacam-macam. Politik luar negeri merupakan fenomena kompleks. Politik luar negeri tidak lebih sebagai suatu platform atau guidance untuk menjalin relasi dengan dunia internasional[3] (Modelski, 1962:6).

Sebagaimana telah diungkapkan di awal tulisan ini, politik luar negeri Indonesia adalah transformasi kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional bersifat fluktuatif dan dinamis sebagai respon terhadap peristiwa penting dunia. Salah satu peristiwa yang paling momentum adalah kehadiran perang dingin. Namun demikian, saat itu arah politik Indonesia adalah netral dan tidak berusaha membentuk blok ketiga yang ideologinya berlawanan dengan dua blok raksasa Amerika-Uni Soviet. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moh. Hatta di depan sidang KNIP. Beliau menyatakan politik Indonesia tidak dapat diarahkan oleh blok manapun yang membawa kepentingan nasional masing-masing. Sebaliknya, arah politik luar negeri Indonesia merupakan sinergisitas kepentingan nasional, tujuan nasional dan konfigurasi geopolitik, dan sejarah nasionalnya yang rentan oleh faktor internal dan eksternal. Rosenau dan Roeslan Abdulgani, sepakat bahwa politik yang demikian itu adalah merupakan turunan dari politik dalam negeri. Sehingga politik luar negeri merupakan perpanjangan kepentingan nasional domestik dan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, manakala kepentingan dalam negeri mengalami pergeseran, tidak menutup kemungkinan arah politik luar negeri akan selamanya bersifat statis. Hanya saja beberapa nilai mengalami adaptasi.

Faktor internal dan eksternal mempengaruhi karakteristik politik luar negeri pada setiap periode pemerintahan. Presiden Soeharto, mewarisi pengalaman domestik akibat kebobrokan ekonomi, disintegrasi, dan kudeta politik sehingga politik luar negeri Indonesia ketika itu lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan kepemimpinan politik. Berbeda sekali dengan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri pada masa pemerintahan beliau, lebih terfokus pada pemulihan nama baik Indonesia serta peningkatan peran diplomasi Indonesia di organisasi Internasional mengenai berbagai isu-isu internasional sekaligus perbaikan mutu birokrasi. Sehingga peran presiden dalam diplomasi politik menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia.

Politik luar negeri merupakan perpanjangan faktor internal (politik dalam negeri) yang dibawa keluar. Politik luar negeri diperuntukkan untuk menjamin (mewakili) kepentingan domestik dan kebutuhan  nasional. Sejarah politik luar negeri Indonesia, dari waktu ke waktu, mengalami perkembangan sesuai dengan sejarah pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal tersebut lebih bersifat operasional, artinya dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi geopolitik internasional saat itu. Namun demikian, asas dan landasannya merupakan hal yang solid.

Pekan II

Landasan dan Prinsip Politik Luar Negeri RI

  • Landasan Idiil
  • Landasan Konstituional
  • Landasan Operasional
  • Bebas Aktif
  • Non-Alignment

LANDASAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Setiap negara, dalam entitasnya, menetapkan kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sekaligus berfungsi menjelaskan keterlibatannya dalam isu-isu internasional. Kebijakan negara baik domestik maupun internasional selalu didasarkan pada usaha memelihara dan mewakili kepentingan nasional[4] (Jack C Plano, 1969: 127). Dengan demikian, kepentingan nasional terbentuk dari kepentingan domestik. Seketika kepentingan nasional itu dibawa keluar maka saat itu pula kepentingan nasional dikemas dalam politik luar negeri. Masing-masing negara memiliki politik (kebijakan) luar negeri yang partikular, walaupun barangkali sejumlah negara memiliki kemiripan.

Entitas terbentuknya negara terdiri dari beberapa karakteristik yang fundamental. Karakteristik tersebut antara lain memiliki wilayah, pemerintahan yang berdaulat, warganegara, dan aturan hukum. Dalam pemerintahan yang sosial demokratis sepertihalnya Indonesia, aturan-aturan hukum harus berdasarkan cita-cita kerakyatan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini juga berlaku pada perumusan politik luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia berpedoman pada landasan idiil berupa Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan landasan operasional dapat bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional periode pemerintahan yang sedang berkuasa.

Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan idiil Pancasila, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memberikan garis-garis besar mengarahkan kebijakan luar negerinya. Oleh karena itu, kepentingan nasional Indonesia secara eksplisit termuat dalam pasal-pasal UUD 1945.

Pancasila sebagai landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia menjadi salah satu variabel yang membentuk politik luar negeri Indonesia. Kelima sila Pancasila adalah pedoman dasar pelaksanaan kehidupan bernegara dan bangsa yang ideal. Sehingga politik luar negeri sekurang-kurangnya merupakan cermin dari Pancasila. Kedua landasan ini, bersifat permanen tidak dapat digantikan. Adapun pengalaman sejarah menyebabkan UUD 1945 tergantikan oleh UUDS 1950 adalah lebih merupakan suatu pergesaran ideologi dan cita-cita Indonesia yang saat itu berada di tengah-tengah blok Timur-Barat. Pada saat itu, Indonesia sulit mempertahan sikap yang selamanya netral melalui nonalignment movements (Gerakan Non-blok).

Landasan operasional Indonesia bervariasi sesuai dengan kepentingan nasional periode pemerintahan saat itu. Misalnya, kepentingan nasional Indonesia pada Orde Lama dapat amati dari konteks pidato-pidato Presiden Sukarno, yang tertuang dalam Maklumat Politik. Yang antara lain berbunyi, menjunjung kehidupan bernegara yang damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, bertetangga dan bekerja sama di segala bidang, serta politik ala piagam PBB. Namun, politik luar negeri yang demikian tidaklah benar-benar solid disebabkan perkembangan hubungan internasional, terutama kawasan, yang kontroversional dengan idealisme Indonesia. Pada masa konflik kembalinya kolonialisme ke Indonesia, Presiden Sukarno menegaskan arah politik luar negerinya ke dalam Pedoman Pelaksanaan Manifesto Politik Repulik Indonesia, yakni mengabdi untuk kemerdekaan nasional, perjuangan kemerdekaaan, dan pembelaan perdamaian. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, politik Indonesia bersifat bebas aktif, yang tidak lain merupakan pelurusan prinsip tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pada masa kepresidenan BJ Habibie, meskipun arah politik Indonesia masih memegang prinsip bebas aktif, namun utamanya menekankan pada prinsip peningkatan kemandirian bangsa.

Sebagaimana telah diungkapkan di awal tulisan ini, politik luar negeri Indonesia adalah transformasi kepentingan nasional. Sedangkan kepentingan nasional bersifat fluktuatif dan dinamis sebagai respon terhadap peristiwa penting dunia. Salah satu peristiwa yang paling momentum adalah kehadiran perang dingin. Namun demikian, saat itu arah politik Indonesia adalah netral dan tidak berusaha membentuk blok ketiga yang ideologinya berlawanan dengan dua blok raksasa Amerika-Uni Soviet. Hal ini sesuai dengan penjelasan Moh. Hatta di depan sidang KNIP. Beliau menyatakan politik Indonesia tidak dapat diarahkan oleh blok manapun yang membawa kepentingan nasional masing-masing. Sebaliknya, arah politik luar negeri Indonesia merupakan sinergisitas kepentingan nasional, tujuan nasional dan konfigurasi geopolitik, dan sejarah nasionalnya yang rentan oleh faktor internal dan eksternal. Rosenau dan Roeslan Abdulgani, sepakat bahwa politik yang demikian itu adalah merupakan turunan dari politik dalam negeri. Sehingga politik luar negeri merupakan perpanjangan kepentingan nasional domestik dan kebutuhan dalam negeri. Oleh karena itu, manakala kepentingan dalam negeri mengalami pergeseran, tidak menutup kemungkinan arah politik luar negeri akan selamanya bersifat statis. Hanya saja beberapa nilai mengalami adaptasi.

Faktor internal dan eksternal mempengaruhi karakteristik politik luar negeri pada setiap periode pemerintahan. Presiden Soeharto, mewarisi pengalaman domestik akibat kebobrokan ekonomi, disintegrasi, dan kudeta politik sehingga politik luar negeri Indonesia ketika itu lebih terkonsentrasi pada pemulihan ekonomi dan kepemimpinan politik. Berbeda sekali dengan masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Politik luar negeri pada masa pemerintahan beliau, lebih terfokus pada pemulihan nama baik Indonesia serta peningkatan peran diplomasi Indonesia di organisasi Internasional mengenai berbagai isu-isu internasional sekaligus perbaikan mutu birokrasi. Sehingga peran presiden dalam diplomasi politik menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia.

SIMPULAN

Politik luar negeri merupakan perpanjangan faktor internal (politik dalam negeri) yang dibawa keluar. Politik luar negeri diperuntukkan untuk menjamin (mewakili) kepentingan domestik dan kebutuhan  nasional. Sejarah politik luar negeri Indonesia, dari waktu ke waktu, mengalami perkembangan sesuai dengan sejarah pemerintahan yang sedang berkuasa. Hal tersebut lebih bersifat operasional, artinya dalam pelaksanaan menyesuaikan dengan kondisi geopolitik internasional saat itu. Namun demikian, asas dan landasannya merupakan hal yang solid. Landasan Idiil Pancasila dan konstitusional  UUD 1945 tetap merupakan faktor utama yang menjiwai kerangka politik luar negeri Indonesia. Setiap masa kepresi

PENDAPAT

Perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia boleh bervariasi dari tiap-tiap periode pemerintahan. Setiap presiden memegang kontribusi penting dalam mengkomunikasikan kepentingan nasionalnya terhadap berbagai isu internasional. Peran penting presiden inilah yang kemudian menjadi salah satu karakter politik luar negeri Indonesia, artinya politik luar negeri Indonesia lebih sering bersifat operasional. Namun asas politik luar negeri Indonesia dari tahun-ketahun tidak mengalami pergeseran. Asas politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas, yang tidak memihak blok manapun, melainkan bersikap netral. Aktif, yang terlibat langsung dalam usaha menciptakan perdamaian dunia. Beberapa tahun belakangan ini Indonesia berperan aktif dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi. Indonesia menggagas pertemuan G20 dan Indonesia pula menggagas ide perekonomian yang berbasis pada kemajuan ekonomi terkonsentris di negara berkembang seperti Brasil, India, dan China. Ini merupakan prestasi positif Indonesia dalam usaha memulihkan nama baiknya yang mana selama ini selalu familiar dengan stempel buruk. Kita patut berbangga diri. Tetapi, sementara memperkuat basis pertahanan ke luar, Indonesia lengah terhadap singgungan dari negara tetangga sekawasan, yakni Malaysia. Berkali-kali Indonesia kecolongan budaya-seni dan batas teritorial. Apakah Indonesia sedang galau? Bagaimanakah opini publik lantas mempengaruhi kepentingan nasional dalam usaha untuk mengembalikan citra Republik Indonesia yang sedang diinjak-injak? Apakah lantas pemerintah diam saja?

Beberapa kelompok masyarakat tersulut marah, mereka mengobarkan panji-panji, “Ganyang Malaysia.” Secara personal, saya merasa geram. Lebih geram lagi karena politik luar negeri Indonesia agaknya belum benar membuktikan konsep ketahanan nasional. Barangkali itu yang menjadi permasalahan politik Indonesia sejak dulu. Presiden Soeharto dipaksa turun disebabkan, beliau terlalu berkonsentrasi pada luar negeri, sehingga konsep ketahanan domestik yang terabaikan. Beliau tidak mampu mempertahankan kestabilan keamanan dan politik. Barangkali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan hal yang sama, beliau terlalu terkonsentrasi pada kedaulatan keluar, sehingga kedaulatan kawasan berada di ujung tanduk. Bukan secara fisik kedaulatan terancam, lebih berbahaya lagi adalah seolah harga diri Indonesia sedang ditantang. Saya rasa, secara konseptual politik luar negeri Indonesia patut diacungi jempol, sayangnya operasionalnya masih jauh dari dasar tujuan utama. Politik luar negeri Indonesia masih jauh dari melindungi hak-hak individual warganegaranya yang berada di negeri Jiran dan Jazirah Arab. Lalu buat apa bersusah payah memperbaiki nama baik di kancah internasional jikalau belum benar-benar mampu melindungi kepentingan domestik dan perlindungan hak-hak asasi warganegaranya? Itu namanya, politik luar negeri yang menjadi sia-sia karena pondasi awalnya kurang kuat.

Reference

Kompas. Sabtu, 5 September 2009. Perang dengan Malaysia?

Nuralami, Athiqah. Landasan dan Prinsip Politik luar Negeri Indonesia.

Pekan III

Bandung Spirit dan Peningkatan Peran RI di Dunia

  • Arti Strategis Konferensi Asia Afrika (1955) bagi Politik Luar Negeri RI
  • Pengaruh Konferensi Asia Afrika terhadap Situasi Internasional

SPIRIT OF BANDUNG

Situasi internasional pasca perang dunia II didominasi oleh ambisi dua kekuatan adidaya pemenang perang dunia dua, Amerika dengan liberalismenya dan Uni Soviet dengan komunismenya. Masing-masing dengan usahanya mempengaruhi sisa dunia dengan menunjukkan keunggulan baik dalam hal militer (Uni Soviet) dan ekonomi liberalis (Amerika). Hal ini mengakibatkan dunia terjebak ke dalam dua blok yang saling berentangan, dan selalu melibatkan perang fisik di beberapa tempat tertentu, salah satunya adalah perpecahan Korea, terbitnya negara Taiwan dan lainnya. Ditambah pula dua kekuatan dunia tersebut masing-masing membuat aliansi keamanan seperti NATO, SEATO, CENTO yang diimbangi oleh pakta Warsawa oleh Uni Soviet.

Situasi dunia yang saat itu secara tidak langsung bertikai, mau tidak mau membuat berbagai negara tidak berkenan jika suatu saat mati di tengah-tengah gading yang bertarung. Menghindari dampak buruk yang mungkin terjadi oleh kedua blok raksasa tadi, Indonesia menggagas pertemuan dengan beberapa negara yang belum merdeka. Dalam pertemuan tersebut Indonesia mengimplementasikan beberapa nilai politik luar negerinya yakni aktif melaksanakan perdamaian dunia dan keadilan sosial, bebas tidak memilih blok manapun, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, antiimperialisme dan antikolonialisme. Nilai-nilai tersebut yang kemudian diusung ke konferensi Bandung dalam kemasan toleransi terhadap perdamaian dan kemerdekaan negara-negara terhadap kolonialisme Barat. Esensi konferensi Bogor pada April-Mei 1954 adalah mengungkapkan secara tegas sikap negara-negara Asia Afrika terhadap segala bentuk kolonialisme dan imperialisme.

Hal ini tertuang dalam piagam Dasasila Bandung. Adapun Konferensi Bandung merupakan catatan sejarah yang mendasari segala nilai-nilai perdamaian dunia yang dicita-citakan oleh banyak negara Asia Afrika yang tergabung dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Nonblok. Nilai-nilai tersebut  menyebutkan bahwa perdamaian dan kemerdekaan bebas dari segala penjajahan merupakan suaru hati nurani mayoritas umat manusia, Bandung merupakan jalan tengah dan jalan-bebasnya bangsa-bangsa Aisa Afrika di antara jalan-ekstrimnya kedua antagonis perang dingin, Bandung juag merupakan implementasi penolakan terhadap berbagai pendekatan militer kedua negara adikuasa yang cenderung menciptakan lebih banyak ketegangan dunia daripada menjaga keamanan dalam menciptakan keamanan dunia, selain itu Bandung juga merpakan alternatif aman dalam usaha meredakan dan menyelesaikan ketegangan dunia melalui prinsipnya uang non-alignment, dan oleh karena itu Bandung merintis kelahiran Dunia Ketiga dan Gerakan Nonblok dalam menyiasati dominasi kedua negara, yang terakhir, Bandung juga menjadi titik tolak terhadap struktur dan orde lama tata dunia baru dan internasional.

Konferensi Bandung adalah cermin dari politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri pada umumnya banyak bergantung pada politik dalam negeri, maka Indonesia segera melakukan tindakan-tindakan tegas tanpa ragu dan takut. Tindakan tersebut mengilhami beberapa anggota gerakan nonblok untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, Indonesia bersikap tegas tidak akan membayar hutang Netherland sebesar $ 1,500 juta, yang mana sebenarnya uang tersebut merupakan pengeluaran Agresi Netherland pada Indonesia. Indonesia tidak lagi membayar harga peluru yang ditembakkan kepadanya. Selanjutnya Mesir, melakukan nasionalisasi Terusan Suez sebagai unjuk eksistensi dirinya yang ingin independen dari persemakmuran Inggris.

SIMPULAN  dan Pendapat

Bandung merupakan saksi sejarah penting terbitnya keberanian tiap-tiap negara Asia-Afrika untuk menentukan nasib mereka sendiri. Dalam konferensi yang diselenggarakan di Bandung, mereka mengungkapkan dukungan pada yang senasib. Mereka menyatakan perasaan kebebasan, ingin bebas dari segala bentuk kolonialisme dan imperialisme serta tidak mau terjebak dalam blok dunia yang sedang bertikai. Secara singkat, pandangan ini merupakan implementasi nilai-nilai politik luar negeri Indonesia yang dibawa keluar melalui pertemuan internasional. Boleh dibilang Indonesia saat itu berusaha untuk  menyebarkan semangat nasionalismenya sekaligus memperoleh simpati terhadap perjuangannya secara internal melawan Belanda, utamanya dalam usaha mendapatkan Irian Barat. Upaya Indonesia yang demikian, sebenarnya adalah merupakan strategi yang dikemas secara sempurna dalam politik luar negerinya. Dan saat itu, melalui diplomasi dan negosiasi yang terus menerus, Indonesia berhasil kemudian memprakarsai pembentukan organisasi internasional alternatif yang terintegrasi ke dalam Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Nonblok. Ini adalah hasil perjuangan diplomatik dan strategi yang magnificient.

Reference

Abdulgani, Roeslan. Sekitar Konferensi Asia-Afrika dan maknanya bagi Politk Luar Negeri Indonesia.

Badri, Jusuf. 2008. Bekal Akhir Calon Diplomat. Jakarta: Restu Agung

Agung, Anak. 2003. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Jakarta: Rosda Karya

Pekan IV

Lingkaran Konsentris Politik Luar Negeri RI

  • Tiga Lingkaran Konsentris
  • Faktor-Faktor Determinan

Lingkaran Konsentris merupakan terminologi yang digunakan Indonesia berkaitan dengan Implementasi dan ruang lingkup politik luar negeri Indonesia. Terminologi yang digunakan untuk menerjemahkan ruang lingkup politik luar negeri Indonesia. Dipercayai lingkarang paling dalam ialah Asean, berturut ke luar adalah China, Jepang dan Taiwan, sementara lingkaran paling luar adalah Amerika. Berikut Penjelasannya beserta faktor2 determinannya.

Faktor determinan yang mempengaruhi lingkaran konsentris luar negeri Indonesia

Pekan V

Politik Luar Negeri RI pada Masa Soekarno

  • Pencarian Bentuk Politik Luar Negeri RI Pascakemerdekaan
  • Konfrontasi Irian Barat (1962)
  • Ganyang Malaysia (1963)
  • Politik ’Poros-Porosan’ (Nefos-Oldefos, Poros Jakarta-Peking)

Politik Luar Negeri RI era SUKARNO

Pencarian bentuk politik luar negeri setelah kemerdekaan

Era revolusi nasional pada masa keperesidenan Soekarno, politik luar negeri dijiwai oleh kekuatan bersenjata dan diplomasi. Kedua cara tersebut dikemudi oleh dua figur yang sama sekali berbeda dan bersaing. Presiden Soekarno menekankan penyelesaian konflik dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya dukungan internasional di samping juga mengandalkan kekuatan militer-angkatan bersenjata untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, supaya konflik diselesaikan melalui diplomasi. Meskipun esensi kedua cara tersebut pada prakteknya berbeda, tetapi kedua taktik tersebut dinilai saling mendukung dan sinergis.

Berkaitan dengan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia, Moh. Hatta menggunakan istilah politik luar negeri indonesia semestinya bebas aktif dan poros barat-timur bukan lagi menjadi titik temu yang esensial. Pendapat Moh Hatta ini kemudian dianggap berseberangan dengan cita-cita Soekarno pada waktu itu. Hanya saja, dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia pemahaman terhadap politik luar negeri yang bebas dan aktif, senantiasa didefinisikan kembali sesuai dengan keinginan yang berkepentingan saat itu. walaupun terdapat perbedaan penafisran terhadapa arti politik luar neger yang bebas dan aktif, tetapi selalu terdapat asumsi kalau dunia luar yang bersikap memusuhi, atau paling tidak membawa kemungkinan bahaya.

Hakekat politik luar negeri pada era Soekarno, awal tahun 1950-an, Indonesia memperlihatkan diri seperti apa yang menjadi pidato Moh. Hatta, secara fisik sebagai suatu negara yang tidak memihak kepada salah satu blok yang terlibat dalam perang dingin. Artinya Indonesia sedini mungkin bersikap netral, tetapi bukan berarti Indonesia bekerja secara aktif untuk perdamaian dunia dan peredaan ketegangan internasional. Meskipun Indonesia sering dianggap ekslusif condong ke Barat, tetapi Indonesia menolak menyokong Amerika dalam Perang Korea.

Tanggapan Indonesia itu bisa ditafsirkan sebagai adanya perasaan takut akan dominasi asing yang baru, yang diakibatkan adanya perasaan baru bebas dari kolonialisme yang bercampur-baur dengan dampak pertentangan perang dingin yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi berada di tengah-tengah dua garis jauh lebih sulit daripada memilih salah satu pihak yang sedang bertikai. Realitas mengatakan siapapun yang berada di tengahnya, cenderung terus menerus akan tertarik ke salah satu poros. Hal ini kemudian yang akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab selanjutnya.

Konfrontasi: Ganyang Malaysia

Pasca Perang dingin yang terjadi sekitar tahun 1945 yakni antar Blok Barat yang diwakili oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang diwakili oleh Uni Soviet, menyebabkan beberapa pengaruh penting dalam dunia perpolitikan di Indonesia khusunya di tahun 1960 pada masa pemerintahan presiden Soekarno.

Pengaruh-pengaruh yang memicu terminologi “ganyang Malaysia” ini disebabkan ketika pada waktu itu, politik Luar Negri yang dipakai oleh Indonesia yakni bebas aktif, dimana pada saat itu Indonesia tidak memihak kepada Blok Barat maupun Blok timur, namun memilih untuk tetap bersikap netral. Oleh karena itu, maka muncullah sosok Negara Malaysia yang saat itu sejarah berdirinya adalah dibentuk oleh masa penjajahan Inggris. Indonesia, khususnya Soekarno memulai “politik konfrontasinya” dengan Malaysia ketika, Inggris mulai memasuki Negara Malaysia yang secara geografis sangat berdekatan dengan wilayah di Indonesia.

Ketidaksukaan pemerintah Indonesia terhadap terbentuknya Negara Malaysia yang merupakan wilayah pembentukan dari Negara Inggris salah satunya karena Malaysia memiliki suatu daerah persemakmuran Inggris dimana, Soekarno mengancam bahwasanya hal ini dapat menanamkan imperialisme barat kembali akan adanya sosok Inggris di dalam pemerintahan Malaysia. Mengapa Soekarno tidak menyukai akan adanya Inggris di Malaysia? Berawal dari munculnya “Cold War” yang mengalami dampak yang sangat besar khususnya di wilayah Asia Tenggara. Indonesia tidak memaknai suatu konflik antar Blok barat dan Timur menjadi sebuah dampak yang cukup besar bagi pemerintahan Indonesia, dikarenakan karena saat itu Indonesia memiliki politik luar negri yang bebas aktif nya yang tidak memihak oleh siapapun.

Kemudian muncullah term “Ganyang Malaysia” yang memang ini merupakan representasi dari politik konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Sukarno merupakan sosok pemimpin yang tidak menyukai adanya colonial barat khususnya yang berdekatan dengan wilayah geografis di Indonesia. Pembentukan Federasi Malaysia adalah pemicu munculnya konfrontasi ini. Malaysia yang saat itu disebut sebagai “Bonekanya Inggris” disebabkan karena ketidaksesuaian dari suatu Politik Luar Negri Indonesia akan terbentuknya Federasi Malaysia ini yang nantinya akan menanamkan persepsi “ancaman” barat terhadap wilayah Asia Tenggara.

Jadi, Pemicu konfrontasi ini selain disebabkan oleh inggris juga dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni karena Indonesia memiliki hubungan geografis yang berdekatan dengan Malaysia saat itu (Serawak dan Sabah saat ini) dan Soekarno yang menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia memicu munculnya penyebaran imperialisme barat yakni dengan perpolitikannya di regional Asia. Dan hubungannya dengan politik Luar Negri RI saat itu karena selain Sukarno tidak menyukai adanya Negara barat di wilayah Asia, juga dikarenakan oleh sebuah persepsi ancaman yang datang dari pembentukan Negara Malaysia yang menjadi suatu Negara Inggris untuk wilayah Asia Tenggara. Dan pada tanggal 20 Januari 1965 atas dasar konfrontasi ini menyebabkan pengunduran diri Indonesia terhadap keanggotaan Dewan keamanan PBB.

Politik poros-porosan

Meski menganut politik bebas aktif, Indonesia sempat menunjukkan bahwa dirinya lebih condong pada Komunisme. Hal itu dapat terlihat dari politik poros-porosan terbagi menjadi dua periode yakni periode tahun 1966 Nefos Vs Oldefos dan 1967 Poros Jakarta-Peking. Kedua periode tersebut menunjukkan bahwa Soekarno sangat anti pada negara-negara Barat beserta dengan ideologi yang dibawanya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mempopulerkan NEFOS (New Emerging Forces) guna melawan kekuatan OLDEFOS (Old Establishment Forces) yang merupakan negara-negara imperialis dan kapitalis.[5] Itu merupakan salah satu bentuk konfrontasi negara-negara berkembang kepada negara-negara Barat.

Tidak hanya itu, Indonesia beberapa kali mengecam tindakan PBB yang terlalu menjunjung tinggi kepentingan negara-negara Barat, seperti dalam konflik China-Taiwan dan Israel-Arab.[6] Puncak dari kekecewaan terhadap PBB, Indonesia keluar dari keanggotaan pada 7 Januari 1965. Setelah itu, Indonesia berusaha membuat kekuatan tandingan bagi PBB dengan menyelenggarakan GANEFO sebagai pengganti olimpiade dunia yang sebagian besar diikuti oleh negara-negara komunis,[7] serta CONEFO sebagai wadahnya. Indonesia juga melaksanakan politik mercusuar guna mendukung  terselenggaranya GANEFO melalui pembangunan beberapa proyek raksasa. Setelah resmi keluar dari keanggotan PBB, Indonesia mulai menjalin hubungan secara terang-terangan dengan negara-negara Komunis. Hal itu dapat dilihat dari pembentukan poros Poros Peking(Beijing)-Hanoi-Pyongyang-Jakarta untuk menandingi kekuatan Blok Barat dan Timur.[8] Mulai saat itu, Indonesia menjadi sangat dekat dengan China. Hubungan yang terjalin tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga politik, sosial, budaya.

Hampir semua politik luar negeri Indonesia pada saat itu menyimpang dari kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Hal itu membuktikan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang pragmatis. Indonesia akan menjalin kerjasama dengan negara-negara yang akan mendukung kepentingan nasionalnya. Pada saat perjuangan pembebasan Irian Barat, Indonesia dengan sengaja berusaha mendekati Amerika Serikat yang memiliki hak veto dalam PBB untuk dapat melancarkan proses penyatuan ke dalam wilayah NKRI. Di sisi lain, pada saat yang sama Indonesia juga menjalin hubungan dengan Uni Soviet guna memperoleh senjata dan peralatan militer untuk melawan Belanda. Dalam keadaan seperti itu, Indonesia harus waspada agar pengaruh kedua negara tersebut tidak sampai berimbas negatif bagi urusan dalam negerinya.

Bagaimanapun juga, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Soekarno pada saat itu dapat menjadi salah satu pembelajaran bagi perkembangan politik luar negeri Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi hendaknya tidak diulangi lagi, karena setiap tindakan yang dilakukan dapat berdampak negatif bagi Indonesia pada nantinya.  Dengan demikian, diharapkan dinamika politik luar negeri Indonesia menjadi lebih terarah dan teratur, sehingga akan mempermudah tercapainya kepentingan yang diperjuangkan.

Referensi:

Anonim. 2009. Bung Karno Kutuk PBB!!!. Diakses dari www. maribelajar.phpnet.us pada 7 Oktober 2009 pukul 8.15 WIB

Kawilarang, Renne R.A.. 2008. G30S dan Masa Suram Hubungan RI-RRC. Diakses dari www.vivanews.com pada 7 oktober 2009 pukul 9.00WIB

Priangga, Maksum. 2009. Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Diakses dari www.cafebelajar.com pada 7 oktober 2009 pukul 8.20 WIB

Weinstein, Franklin. 1975. Indonesia Foreign Policy and the dilemma of dependence: from Soekarno to Soeharto. Cornell University Press

Pekan VI

Politik Luar Negeri pada Masa Soeharto

  • Peran Sentral Presiden
  • Pengaruh Kuat Militer
  • Politik Luar Negeri untuk Pembangunan Ekonomi

POLITIK LUAR NEGERI ORDE BARU

PERAN SENTRAL PRESIDEN SOEHARTO

Soeharto dilantik sebagai pengganti Presiden Soekarno segera setelah Supersemar  dikeluarkan tahun 1966. Namun, belakangan ini muncul kontroversi bahwa dalam pidato terakhir yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno tidak disebutkan adanya pengalihan kekuasaan kepada Soeharto. Isi dari Supersemar hanya meliputi pengamanan negara, pengamanan diri presiden, dan pelaksanaan ajaran presiden (Roy Suryo, 2008). Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa sejak awal pemerintahannya, Soeharto telah menyalahgunakan kekuasaan. Selama masa pemerintahan Soeharto berlangsung, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang sengaja dibuat Pro Barat. Hal itu dilatarbelakangi oleh kegagalan pemerintahan Presiden Soekarno yang jatuh akibat Pemberontakan PKI tahun 1965, serta krisis ekonomi yang berkepanjangan karena penerapan ideologi yang terlalu condong kiri.

Pergantian masa kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto menandai babak baru dari orde lama ke orde baru. Apabila selama masa pemerintahan Soekarno, kebijakan yang diambil banyak bertentangan dengan Barat hal sebaliknya justru terjadi di masa orde baru. Konflik-konflik yang banyak terjadi di era Soekarno terbukti banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hingga berdampak pada krisis ekonomi, oleh sebab itu maka kebijakan yang diambil Soeharto cenderung untuk memperbaiki ekonomi negara melalui peningkatan pembangunan diberbagai sektor. Dalam masa jabatannya, Soeharto selalu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat. Selain karena kebijakannya yang sangat antikomunis, Soeharto sangat tertarik pada hal-hal yang berbau kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain. Soeharto memiliki kepercayaan bahwa

Pada awalnya Soeharto berusaha mengarahkan kebijakannya pada kembali pada prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Hal yang pertama dilakukan adalah bergabung kembali menjadi anggota PBB serta menjalin hubungan baik dengan Malaysia dan Singapura. Dalam politik luar negerinya, Soeharto berusaha membangun image dan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya.  Soeharto pernah mengatakan bahwa “Politik luar negeri tanpa dukungan kekuatan dalam negeri adalah sia-sia, dan politik luar negeri Indonesia harus ditopang oleh stabilitas politik dan ekonomi” (Sabam Siagian, 2008). Dengan adanya  dukungan serta kestabilitasan politik luar negeri maka secara tidak langsung akan mendukung stabilitas politik ke luar negeri. Dengan demikian, maka kepentingan nasional Indonesia akan mudah dicapai.

Selama masa pemerintahannya, Soeharto juga berperan dan berpengaruh kuat
di kalangan militer, birokrasi maupun bisnis (Anonim, 1996). Hal itulah yang juga membuat peran sebagai presiden menjadi sentral pemerintahan. Soeharto juga dikenal sangat otoriter, banyak kebijakan dibuat hanya untuk mempertahankan kekuasaannya meski merugikan banyak pihak, terutama rakyat. Sering terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto apabila ada pihak yang secara terang-terangan menolak dan menentang kebijakan yang dibuatnya. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Soeharto dapat dilihat dari kasus 27 Juli dan kasus Trisakti (Ramidi, 2004), serta peristiwa Malari.

PENGARUH KUAT MILITER

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Soeharto sangat berpengaruh kuat di kalangan militer, birokrasi, dan pebisnis. Militer menjadi sumber utama untuk menegakkan ketertiban, peraturan, dan undang-undang. Semua itu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi pemerintahan Soeharto di Indonesia. Siapapun yang menentang kebijakan Presiden maka militer akan bertindak sebagai penegak hukumnya. Hal itulah yang membuat tidak ada satu pihak pun baik dari dalam maupun luar yang berani mengusik pemerintah Indonesia.  Tindakan otoriter yang selama ini dilakukan oleh Soeharto juga didukung oleh militer. Keberhasilan Soeharto dalam menyebarkan pengaruhnya di kalangan militer tidak terlepas dari pengalamannya sebagai anggota Angkatan Darat. Soeharto melebarkan peran Angkatan Darat melalui kebijakan Dwifungsi ABRI yang merupakan sebuah konsep dasar TNI dalam menjalankan peran sosial politik (Dephan RI, 2005). Peran sosial mencakup program-program kemanusiaan, bencana alam, pelayanan kesehatan, TNI masuk desa, dan bakti TNI. Sedangkan peran politik, meliputi pengembangan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara, setia kepada cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 dan NKRI, pengembangan nilai-nilai persatuan dan wawasan kebangsaan.

Dalam kenyataannya, penerapan yang dilakukan menyimpang dari konsep awal. Soeharto berhasil memimpin selama 32 tahun dan orang-orang militer membanjiri panggung politik. Banyak pejabat negara dan anggota administasi sipil yang memiliki latar belakang militer. Itu berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan, yang otomatis mendukung Presiden. Namun apabila dilihat dari sisi eksternal, posisi Indonesia secara internasional semakin kuat meski demokrasi semakin melemah. Keberhasilan ekonomi yang dicapai pemerintah bisa menutupi buruknya tingkat demokrasi di Indonesia.

POLITIK LUAR NEGERI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI

Indonesia mengalami kejayaan pembangunan dan kemajuan ekonomi di Indonesia di masa pemerintahan Soeharto. Politik luar negeri sepenuhnya difokuskan untuk pembangunan nasional di berbagai sektor. Melalui program Repelita, Indonesia mampu meningkatkan ekonomi dan pembangunan dalam negeri. Pada tahun 1984, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi yang sangat pesat dan menjadi negara pengekspor beras terbesar sehingga mendapat penghargaan dari FAO yakni medali yang bertuliskan ”from rice importer to self sufficiency” (Anonim, 2005). Soeharto dianggap berjasa besar dalam menyelesaikan masalah hutang dan pinjaman luar negeri ditimbulkan oleh pemerintahan Soekarno. Untuk mengatasi hutang-hutang tersebut, Soeharto mencanangkan IGGI (Inter Governmental Group on Indonesia) yang berfungsi untuk melakukan rehabilitasi terhadap perekonomian yang sedang kacau melalui kerjasama dan bantuan asing. Secara regional, Indonesia berhasil mendirikan ASEAN yang selain untuk menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan keamanan juga berfungsi untuk mengakhiri konfrontasi dengan negara-negara di Asia Tenggara. Soeharto melakukan usaha yang cukup penting dalam sejarah politik luar negeri RI saat itu. Keberhasilan dalam membentuk ASEAN berdampak positif bagi pengakuan dunia internasional terhadap eksistensi Indonesia sebagai negara berkembang yang berhasil mencetuskan organisasi regional yang cukup penting secara internasional.

Kemajuan ekonomi dan kestabilitasan secara politik tidak membuat pemerintahan Soeharto bertahan untuk selamanya. Banyaknya penyelewengan yang terjadi mulai dari praktek KKN, pelanggaran HAM, dan pengekangan terhadap masyarakat menjadi bumerang bagi pemerintahan itu sendiri. Meski secara internal, regional, dan internasional Indonesia dapat dikatakan mencapai kejayaan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun demokrasi tidak dapat ditegakkan. Untungnya keberhasilan pembangunan nasional berhasil menutupi kebobrokan pemerintahan dalam negeri. Ekonomi yang sangat pesat membuat Indonesia sempat dijuluki sebagai “Macan Asia”.

REFERENSI

anonim, 1996. “IN: PIPA-Skenario Indonesia Pasca”, http://www.hamline.edu [diaksses pada 14 Oktober 2009]

Anonim 2005, “Pembangunan Era Pak Harto – Sukses Pangan, KB dan Perumnas”, www.tokohindonesia.com, diakses pada 13 Oktober 2009 pukul 12.15 WIB

Dephan RI 2005, “Dwi fungsi ABRI bukanlah suatu yang perlu ditakuti, itu senjata pamungkas melawan perang modern”, www.dephan.go.id, diakses pada 14 Oktober 2009 pukul 9.50 WIB

Ramidi, 2004. “LSM: selidiki Pelanggaran HAM Soeharto” http://www.tempointeraktif.com [diakses pada 14 Oktober 2009]

Siagian, Sabam 2008, “Politik Luar Negeri di Tangan Soeharto”,  www.suarapembaruan.com, diakses pada 13 Oktober 2009 pukul 23.00 WIB

Suryo, Roy 2008, “Palsu, Supersemar yang beredar selama ini”, arsip.pontianakpost.com diakses pada 14 Oktober 2009 pukul 8.10 WIB

Pekan VII

Politik Luar Negeri RI Pascaorde Baru

  • BJ Habibie
  • Abdurrahman Wahid
  • Megawati Soekarnoputri
  • Susilo Bambang Yudhoyono

Politik Luar Negeri Pada Masa Kepresidenan Pasca Orde Baru

Politik Luar Negeri Presiden Habibie

Prof. Dr.Ing. Dr. Sc.h.c. Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden ketiga Indonesia (1998-1999)  setelah lengsernya Soeharto dari jabatannya. Kemudian kebijakan lain yang dikeluarkan Habibie adalah tentang masalah Timor-Timor yang merupakan propinsi palong muda yang dimiliki Indonesia yang mati-matian dipertahankan pada masa Soeharto. Dan kontroversi paling hangat adalah ketika dia menawarkan opsi otonomi luas atau bebas menentukan nasib sendiri kepada rakyat Timor-Timur (Tim-Tim), asatu propinsi termuda Indonesia yang direbut dan dipertahankan dengan susah-payah oleh Rezim Soeharto. Siapapun dia orangnya tentu ingin bebas merdeka termasuk rakyat Tim-Tim. Sehingga ketika jajak pendapat dilakukan pilihan terhadap bebas menentukan nasib sendiri (merdeka) unggulk merdeka. Masalah Tim-Tim, salah-satu yang dianggap menjadi penyebab penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie dalam Sidang Umum MPR RI hasil Pemilu 1999. Pemilu terbaik paling demokratis setelah Pemilu tahun 1955. penolakan ini membuat BJ, Habibie tidak bersedia maju sebagai kandidat calon presiden (Capres).

Perhatian Habibie difokuskan untuk menangani permasalahan domestik. Ketika Habibie menjabat presiden hampir tidak ada hari tanpa demontrasi. Demontrasi itu mendesak Habibie merepon tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kebebasan pers, kebebasan berpolitik, kebebasan rekrutmen politik, kebebasan berserikat dan mendirikan partai politik, mebebasan berusaha, dan berbagai kebebasan lainnya. Namun kendati Habibie merespon tuntutan reformasi itu, tetap saja pemerintahannya dianggap merupakan kelanjutan Orde Baru. Pemerintahannya yang berusia 518 hari hanya dianggap sebagai pemerintahan transisi. Dengan demikian arah politik luar negeri Indonesia sebagian besar menjadi ranah menteri luar negerinya. Adapun hubungan luar negeri Indonesia dengan Australia dinilai tidak memuaskan, bahkan cenderung mengalami kemunduran.

Sayangnya, karena kita terlalu fokus pada permasalahan domestik yang seringkali diwarnai oleh aksi protes, kita sering lupa dengan apa yang telah diprogramkan oleh Habibie ke luar. Jika kita lebih jeli mengamati keseluruhan program Presiden Habibi, maka kita mesti mengakui bahwa politik luar negeri Habibi dijalankan dengan menggunakan instrumen diplomasi soft power. Soft power dalam Habibi diistilahkan melalui pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Banyak sekali pelajar Indonesia utamanya S2 yang mendapat beasiswa dari berbagai negara guna menuntut ilmu. Tentu saja hal ini mencerminkan nama baik Habibie yang diakui secara internasional.

Perihal perekonomian, Bj Habibie menyerahkan sepenuhnya kepada staf pemerintah tertinggi yaitu menteri perdagangan, begitu pula hubungan luar negeri dipercayakan pada sekelompok orang saja yang mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan presiden untuk mengambil keputusan.

Inti arah politik luar negeri Bj Habibie adalah pemulihan nama baik indonesia seputar dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor timur. Akan tetapi sebelum permasalahan pelanggaran hak asasi manusi terselesaikan, sayangnya Bj Habibie telah digantikan oleh presiden terpilih hasil reformasi.

Kasus: Politik Luar Negeri Pemecahan Konflik Timor Timur

Kondisi politik: pasca Reformasi

<Belum ada pembahasan pemecahan permasalahannya>

Politik Luar Negeri Presiden Gus Dur

Memahami studi strategis politik luar negri RI ini, kita juga harus melihat beberapa aspek penting yang menciptakannya. Diantaranya ialah presiden. Dalam Politik Luar Negri RI disini, terbagi dari dua masa yaitu masa orde lama yang dipimpin dan dicetuskan oleh presiden Soekarno, dan masa orde baru oleh presiden Soeharto. Jika dilihat dari masa ke masa, hal yang tetap dipraktekan oleh para presiden-presiden kita yang terdahulu ialah tetap menganut politik bebas aktif yang dimilikinya namun bagaimanapun juga politik luar negeri diselenggarakan dengan penyesuaian terhadap kepentingan nasional. Dalam melakukan peran dalam hubungan internasional, negara tidak serta merta lepas dari kepentingan nasionalnya.

Pada pembahasan kali ini, di era pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai presiden ke-4 Republik Indonesia, mulai menapaki terminologi dari sebuah Demokratisasi yang baru. George Kahin dalam bukunya Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence (1976), menyebutkan bahwa politik luar negeri Indonesia senantiasa sangat dipengaruhi oleh politik domestik. Hal ini terbukti ketika dimulainya masa pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa “Gusdur” ini. Jika dilihat kembali beberapa karakteristik cara diplomasi yang dilakukan oleh presiden Soekarno hingga Habibie yang cenderung melakukan diplomasi yang multilateral, dalam pemerintahan Gusdur ketika memimpin Republik Indonesia ini, lebih mengedepankan diplomasi secara Bilateral. Mengapa demikian? Gusdur selalu menampakan moment-moment pertemuan antarnegara dengan sikap yang bisa dikatakan fun. Fun disini berarti bahwa ketika Gusdur melakukan kunjungan kenegaraan, suasana yang bisa dibilang “formal” bisa dibuat menjadi terkesan lucu atau dapat mencairkan suasana yang memanas. Teori fun yang dilakukan untuk mencairkan suasana ini dapat memudahkan transaksi kepentingan dan bahkan mempermulus pertarungan strategis, dan juga bisa meningkatkan bargaining position terhadap posisi Indonesia yang saat itu sedang melemah.

Memang benar, posisi Indonesia ketika dipimpin oleh presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 ini mengalami depresi yang teramat berat. Ketika Indonesia dihadapkan dengan tragedi kerusuhan Mei 1998, kemudian Negara Timur Leste yang memerdekakan diri, dan beberapa kasus-kasus lainnya, mengakibatkan bahwa Gusdur harus mampu memulihkan citra positif dari Indonesia. Hal ini dibuktikan, ketika Gusdur melakukan lawatan atau kunjungan ke Luar Negeri lebih sering, tercatat bahwa Gusdur pernah melakukan kunjungan ke 10 Negara Eropa – Asia hanya dalam waktu 17 hari saja. Walaupun hal ini terkesan sebagai sebuah Tour presiden, namun lebih menekankan bahwa kunjungan kenegaraan ini digunakan untuk menghadirkan citra positif bagi bangsa Indonesia dan kemudian dapat terbentuknya lagi bantuan perekenomian dari negara-negara Eropa maupun Asia.

Meskipun dari segi fisik dan kemampuan untuk melihat Gusdur terlihat sangat kurang memahami pemerintahan, namun dalam prakteknya ia sangat memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Namun, dari pemahaman kepercayaan diri yang dimiliki oleh Gusdur dapat berakibat berlebihan dan akibatnya mungkin lebih cenderung over-improvisasi dan bahkan cenderung otoriter. Menurut pemahaman kami, Politik Luar Negri RI yang dilakukan pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini terkesan untuk memperbaiki citra negatif terhadap Indonesia dimata dunia Internasional karena dilihat dari beberapa kasus-kasus yang tercatat sebelum masa pemerintahan Gusdur. Kemudian, diplomasi yang dilakukan lebih Bilateral karena diharapkan nantinya dari beberapa kunjungan-kunjungan yang dilakukan Indonesia terhadap negara-negara dapat berdampak positif yakni bisa mendapat dukungan secara penuh baik dalam segi ekonomi, maupun pengembalian citra positif Indonesia dalam forum internasional.

<Penyimpangan arah Politik Luar Negeri?>

Situasi dan kondisi politik Indonesia saat itu?

Politik Luar Negeri Presiden Megawati

Setelah melalui kontroversi konstitusional berkepanjangan, Sidang Istimewa MPR (SI MPR) akhirnya mencabut mandat kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Terlepas dari masih adanya resistensi berbagai kalangan, khususnya para pendukung Gus Dur tentang “suksesi” kepemimpinan nasional itu, hasil ini kiranya patut diterima sebagai realitas politik yang telah diambil lembaga tertinggi yang dijamin UUD 1945. Terlebih lagi, kepemimpinan baru ini sudah memperoleh legitimasi lebih luas setelah mendapat pengakuan internasional dari berbagai negara.

Meski demikian, pergantian kepemimpinan nasional bukan solusi akhir dari setumpuk persoalan yang dihadapi bangsa ini. Pemerintahan baru di bawah duet Megawati-Hamzah Haz, dihadapkan aneka masalah dan persoalan mendasar yang dialami rakyat, akibat krisis berkepanjangan di segala bidang yang belum teratasi pemerintah sebelumnya. Mengingat kompleksitas masalahnya, diharapkan pemerintahan baru mampu merumuskan visi, misi, dan prioritas program kerja yang akan dilakukan hingga akhir masa jabatan tahun 2004. Dalam tenggang waktu ini, prioritas utama yang dapat dikerjakan antara lain pemulihan ekonomi rakyat, mengembalikan citra dan kepercayaan pemerintah, serta mencegah disintegrasi bangsa dan memulihkan stabilitas keamanan. Ini penting dalam upaya memberi arah tepat dan efisien guna pemulihan situasi di segala bidang untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Salah satu aspek penyelenggaraan pemerintahan yang sering menjadi sorotan publik di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi. Seperti dimaklumi, selama kurang dari dua tahun, Presiden Abdurrahman Wahid mengambil peran “aktor utama” (chief diplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi dengan melakukan kunjungan luar negeri ke lebih 50 negara. Tercatat rekor, Presiden Abdurrahman Wahid menjadi satu-satunya Presiden RI yang telah menancapkan kaki di lima benua yang mungkin akan menjadi “catatan penting” dari sejarah politik luar negeri Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi melalui kunjungan ke mancanegara yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid banyak disorot publik, karena pelaksanaannya dianggap tidak berdasarkan “cetak-biru” atau tidak memiliki “profil” yang jelas ke arah mana kebijakan luar negeri akan dijalankan. Beberapa kalangan, termasuk wakil rakyat, juga dengan keras mengkritik, pelaksanaan politik luar negeri amat tidak jelas (in total disarray). Belajar dari pengalaman itu, orientasi atau arah kebijakan luar negeri seperti apa yang akan diambil pemerintah Megawati Soekarnoputri? Tulisan ini mencoba memberikan sumbangan pikiran yang dapat dipertimbangkan bagi pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi.

Politik Luar Negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
SBY dinilai berhasil mengangkat citra Indonesia, mengubah image Indonesia yang tadinya buruk menjadi lebih baik, walaupun sedikit, tetapi cukup apresiatif. SBY berhasil menarik investasi asing dengan menjalin berbagai kerjasama dengan beberapa negara, antara lain Jepang. Perubahan dan manuver politik globalpun menjadi oportuniti penting yang telah dimanfaatkan dengan baik oleh Presiden SBY.

Jika Moh hatta pernah menerjemahkan PLN RI pada masanya bagaikan mendayung di antara dua karang, maka kita boleh mengasumsikan PLN RI pada masa Sby adalah mengarungi lautan bergelombang, bahkan menjembatani dua karang. Hal tersebut tercermin dari berbagai inisiatif baik Indonesia untuk menjembatani beberapa pihak yang sedang bermasalah misal perlawanan domestik di Myanmar, tuan rumah konferensi permasalahan iklim global dan lainnya.

Selain itu, SBY mengemban beberapa aktivisme baru dalam PLN RI saat ini. Antara lain adalah komitmen Indonesia dalam reformasi DK PBB dan gagasan SBY untuk mengirim pasukan perdamaian di Irak yang terdiri dari negara-negara Muslim, walaupun masih perihal gagasan mengenai Irak ini belum terealisasi.

Adapun karakter PLN RI pada masa SBY yaitu

  1. Terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain, khususnya Jepang, China, dan India
  2. Terdapat kemampuan beradapatasi dengan perubahan-perubahan domestik dan luar negeri
  3. Prakmatis kreatif dan oportunis, Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja yang bisa membantu dan menguntungkan Indonesia
  4. Trust, yaitu membangun kepercayaan terhadap dan dari dunia internasional yang meliputi unity, harmony, security, leadership dan prosperity

SIMPULAN DAN PENDAPAT

Proyeksi PLN RI pada presiden SBY antara lain ialah entah menjadi pengikut perubahan global ataukan menjadi pengarah perubahan. Pln Ri Susilo Bambang Yudhoyono mayoritas berpusat pada perputaran konsesi politik internasional dan pemulihan nama baik. Entah merupakan hal penting ataukah tidak, tetapi segala tindakan dan penerjemahan politik luar negeri setiap presiden seharusnya menjadi kajian apresiatif tersendiri. Merupakan hal yang signifikan pula untuk menciptakan keselarasan antara politik luar negeri dan politik dalam negeri.

SUMBER

http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/articles_index/idx.asp?presiden=habibie

diakses pada 20 oktober 2009 pukul 8.28 WIB

Bandoro, Bantarto, 1999. “Politik Luar Negeri Pemerintahan Abdurrahman Wahid: Sebuah Refleksi ke Depan”, Analisis CSIS, XXVIII, No. 4, hlm. 391-403

http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/01/1243.html (diakses tgl 20 okt 2009, pukul 23.00 WIB)


[1] Jack C Plano & Ray Olton, International Relations Dictionary (New York Holt, Rinehart & Winston, 1969), p. 127.

[2] Jack C Plano & Ray Olton. 1969. International Relation Dictionary. New York : Holt, Rinehart & Winston.

Henry A Kissinger. 1972. Domestic Structure and Foreign Policy in Wolfram F Hanreider, ed., Comparative Foreign Policy, Theoretical Essays. New York : David McKey. p.22.

[3] Modelsky, George. 1962. Theory of Foreign Policy. New York: Praeger. p.6.

[4] Jack C Plano & Ray Olton, International Relations Dictionary (New York Holt, Rinehart & Winston, 1969), p. 127.

[5] Anonim. 2009. Bung Karno Kutuk PBB!!!. Diakses dari www. maribelajar.phpnet.us pada 7 Oktober 2009 pukul 8.15 WIB

[6] Ibid

[7] Maksum Priangga. 2009. Sejarah Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Diakses dari www.cafebelajar.com pada 7 oktober 2009 pukul 8.20 WIB

[8] Renne R.A. Kawilarang. 2008. G30S dan Masa Suram Hubungan RI-RRC. Diakses dari www.vivanews.com pada 7 oktober 2009 pukul 9.00WIB

About JurnalPhobia

Graduate of International Relations of Airlangga University currently master candidate in Gadjah Mada University

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s